Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Satu dari sekian banyak tradisi tulis masyarakat Bali yang isinya memiliki nilai ckonomis dan sosial religius scrta berdampak nyata bagi lingkungan hidup adalah teks Aji Janimtaka. Teks ini unik karena menguraikan fungsi khusus dari pepohonan sesuai dengan jenisnya. Sebagaimana judulnya "Aji Jam'mtaka" maka teks ini merupakan tcks tutur (ajaran) yang intinya dimaksudkan agar selalu diingat oleh sekalian umat man usia dcmi keharmonisan antara Sang Pencipta, Ciptaannya, dan Lingkungannya. Konsep itu merupakan cikal bakal dari filosofi "Tri Hita Karana" di Bali. Terselamatkannya alam dari berbagai bencana bila masyarakat mampu mengharmoniskan konsep Tri Hit a Karana tersebut. Salah satu aspek nyata adalah pemahaman yang holistik bagi masyarakat tentang penanaman pohon sesuai dengan manfaatgunanya bagi kehidupan itu sendiri. Artinya, bila pohon telah memiliki nilai guna secara religius, maka nilai-nilai yang lainnya akan senantiasa tcrpcnuhi. Teks Aji Janimtaka telah membuktikan bahwa semakin tinggi fungsi religius suatu pohon kayu maka semakin tinggi pula nilai ekonominya. Selanjutnya, semakin memiliki nilai ekonomis, hendaknya semakin banyak pula pohon itu dipelihara oleh masyarakat. Implikasinya terhadap a lam juga menampakkan hubungan yang scmakin harmon is, sebab, alam yang lestari bila masyarakat menanam pepohonan (terutama pepohonan keras) yang seimbang dengan kebutuhan lingkungan. Dengan demikian, ekosistem akan berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sebagaimana tersurat dalam teks Aji Janimtaka, di Bali, bahan membuat area hanya diperkenankan memakai kayu cendana, majagau, dan cempaka (kayu ini tergolong kayu merik, yakni jenis pepohonan yang berbunga harum). Pohon kayu yang juga direkomendasikan sebagai bahan untuk membangun tempat suci hanya kayu yang memiliki klasifikasi merik di atas. Sedangkan pohon kayu yang boleh dijadikan sebagai bahan bangunan rumah tempat tinggal diklasifikasikan memiliki wangsa scsuai dengan klasifikasi Prabhu, Patih, Arya, Rangga, Demung, Demang, Tumenggung, Pacalang, Pabekel, Kliyan Banjar, Kasinoman, dan Juru Arah. Pohon kayu tersebut dapat digunakan sebagai bahan bangunan sudah tentu harus disesuaikan pula dengan ketahanan pohon bersangkutan. Semakin suci klasifikasi pohon kayu, semakin tinggi nilai ekonomisnya. Semakin memiliki nilai ekonomis tinggi, diharapkan semakin banyak pula masyarakat menanam jenis pepohonan dimaksud. Dengan demikian, semakin bermutu pula lingkungan hidup manusia karenajenis pohon kayu itu kebanyakan tergolongjenis kayu keras yang mampu mengatur ekosistem di bumi."

"The relationship between general environmental and development is examined and analyzed by comparing the developmental implications of the Indonesian forestry sector with the Indonesian Oil and LNG sector. Specifically the Indonesian teak forests based on the data provided by Nancy Lee Peluso's book "Rich Forests, Poor People," (1992) on the island of java and the Indonesian Oil and LNG industries in Bontang, East Kalimantan Based on the writer's research data (1997). The general environment and development relations of the energy and forestry sectors have both similarities and differences and they are compared during the New Order period (1966-1997) with specific emphasis on the role of the state within the Indonesian political economy."

"ABSTRAKTesis ini menjelaskan tentang proses lobi dan strategi negosiasi Alliance of Small Island States AOSIS dalam mengadvokasi hak-hak pengungsi lingkungan. Pengungsi di sini dimaksudkan kepada orang-orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya disebabkan oleh ancaman serius dari bahaya lingkungan yang diperparah oleh perubahan iklim. Hak-hak pengungsi lingkungan mencakup hak-hak untuk memiliki akses terhadap sumber daya alam, termasuk tanah, tempat tinggal, pangan, air, dan udara, juga termasuk hak ekologis yang lebih baik. Konsep organisasi antarpemerintah, advokasi dan lsquo;peminjaman rsquo; kekuatan lsquo;borrowing rsquo; power dengan kerangka metode pengusutan proses process tracing digunakan dalam tesis ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara pulau kecil tidak memiliki kekuatan tradisional untuk memengaruhi pembuat kebijakan internasional. Namun, ketika menghadapi masalah yang sama, dapat menyampaikan isu migrasi dan perpindahan terkait perubahan iklim ke dalam sistem PBB dengan cara membangun solidaritas di antara negara-negara pulau kecil, mencari dukungan dari negara lain, dan memanfaatkan bukti ilmiah yang disediakan oleh aktor nonnegara. Tesis ini memberikan sebuah kontemplasi tersendiri bahwa isu lingkungan adalah salah satu isu global yang harus dipahami dan ditangani dengan sungguh-sungguh demi umat manusia itu sendiri.

---

ABSTRACTThis thesis explains the lobbying process and negotiation strategy adopted by Alliance of Small Island States AOSIS in advocating environmental refugee rights. The refugees here are refer to the people who are forced to leave their homes because of the serious threat of environmental hazards exacerbated by climate change. The environmental refugee rights include rights of having access to natural resources such as land, shelter, food, water and air, as well as better ecological rights that support them to live and survive. The concepts of intergovernmental organization, advocacy and 39 borrowing 39 power with the framework of process tracing method are employed in this thesis. The results of this research indicate that of small island states do not have the traditional power to influence international policymakers. However, these states are facing similar problems related to climate change. They respond the such problem by handing over the issue of climate change related migration and displacement to the UN system. This goal is pursued by building solidarity among small island nations, seeking support from other countries, and utilizing the scientific evidence provided by non state actors. This thesis provides a distinctive contemplation that environmental issues are one of the global issues that must be understood and addressed seriously for the sake of the human race itself."

"Penulisan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan mengenai isu lingkungan hidup yang sudah hadir pada tahun 1960-an. Sejak meningkatnya kebutuhan infrastruktur serta teknologi di Indonesia menyebabkan perkembangan yang meningkat begitu pesat. Infrastruktur yang dibangun diantaranya seperti industri, gedung-gedung perkantoran, hingga pemukiman warga. Akan tetapi, dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah pada masa Orde Baru menanggapi permasalahan tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup serta memberikan mandat kepada Emil Salim sebagai Menterinya guna mengatasi masalah lingkungan Hidup yang semakin mengakar. Salah satu langkah awal yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah dengan menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemerintah juga membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam upaya mengontrol dan mengawasi industri-industri yang berpotensi besar dapat merusak lingkungan hidup. Karya penulisan ini berbeda dengan karya- karya sebelumnya karena dari hasil yang didapat dalam penelitian-penelitian mengenai permasalahan lingkungan hanya ditulis secara umum dalam aspek lingkungan ataupun hukum tanpa menggunakan penulisan sejarah, sedangkan penulisan ini ditulis dengan pendekatan penulisan sejarah lingkungan. Dari hasil penulisan ini dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan AMDAL pada masa ini terbukti belum dapat diimplementasikan dengan sesuai karena sejak kebijakan tersebut diterapkan masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi.

---

This study aims to define how the government responds to problems regarding environmental issues that present in the early 1960s. Since the increase of infrastructure development as well as technology in Indonesia, the country’s development is increasing rapidly. Several infrastructures that were built are such as industry, office buildings, to residential areas. However, with those infrastructures being built, it gave bad impacts to the environment. In the new order era, the government responded to that problem by applying a series of policies, such as the formation of the Ministry of Environment and giving Emil Salim a mandate as the minister to resolve problems regarding the living environment which was getting bigger. One of the initial steps done by the Ministry of Environment was establishing Law No. 4 of 1982 regarding basic provisions of environmental management. Besides that, the government also established Analysis Regarding Environmental Impact (AMDAL) in an attempt to control and to supervise industries which have big potential to harm the environment. This study is different from the previous studies because the results of the previous ones regarding environmental problems were only written generally in the aspects of environment and law but not in the aspect of history, while this study is written with an approach of environmental history. From this study, it can be explained that the practice of AMDAL policy in this era is proven cannot be implemented yet accordingly, because since the establishment of that policy there are still many frauds and deceptions that happen."

"This article argues that learning organization will be the organization of the 21 century Most organization that we have today, however, are defensive ones, so they have to make special efforts for transforming themselves. The process of trnasformation involves a fundamental shift of mind as well as a set of continous behavioral practices...."