Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLikuidasi bank di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 dan 1999 telahmengguncang dunia perbankan di Indonesia. yang juga berdampak kepada Iesunyasektor rill di tanah air. Kebijakan pemerintah terhadap likuidasi bank sangat tidakjelas, karena tidak adanya konsistensi oleh pemerintah mengenai penjeIasan tentangfaktor-faktor yang yang mengakibatkan pemerintah melikuidasi bank. Oleh karena itupenulis berusaha dan manganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi likuidasi batik diIndonesia. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya hanyak dilakukandengan menggunakan variabel-variabel rasio keuangan seperti CAMEL, LDR, ROEdan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menambah variabel nonkeuangan yaltu campur tangan pemegang saham dalam kepengurusan (CTPS)disamping rasio-rasio keuangan seperti ;(i) Rasio likuiditas (Loan to Deposit Ratio:LDR), (ii) Rasio Permodalan (Modal terhadap aktiva produktif :MA), (iii) RasioProfitabiliias (Return On Equity :ROE), (iv) Rasio Pertumbuhan ( PertumbuhanAktiva :Pr_Ak), (y) Rasio Etsiensi Manajemen (Rasio jumlah kantor terhadapPendapatan Operasional :KPO), (vi) Size (Ln Asset). Penelitian dilakukan dengan menggunakan metoda linear logistic terhadap 80bank di Indonesia secara cross section dan datapooled, berdasarkan laporan keuangandalam Direktori Perbankan Indonesia untuk kurun waktu tahun 1992-1997. Penelitiandilakukan dengan dua model, yaitu tanpa memasukan variabel Size (Model I), dandengan memasukkan variabel Size sebagai controlling variabel (Model 2), Penelitiberasumsi bahwa Size suatu bank sangat berpengaruh terhadap kebijakan Pernerintahuntuk melikuidasi bank. Hasil penelitian yang didapat ternyata, pada model 1 variabel yang signifikansecara berurut-urut adalah CTPS, LDR, dan ROE. Sedangkan pada model 11, ketikaunsur size dimasukkan sebagai variabel, maka variabel yang signifikan secara beruruturuut adalah Size, MA. ROE dan LDR. Size merupakan ukuran penting yangmembuktikan bahwa bank-bank besar cenderung untuk tidak dilikuidasi olehpemerintah dengan alasan nilai strategis bank tersebut yaitu sebagai bank pemerintahataupun memiliki personnel yang besar, sehingga apabila dilikuidasi akan tímbulsocial cost yang tidak diinginkan. Campur tangan pemegang saham terhadapmanajemen ternyata belum mempengaruhi performa bank, yang dapat mempengaruhibank dilikuidasi. Hal ini berarti bahwa Principal Agency relationship problem tidakterjadi di Indonesia. Untuk penelitian secara cross section belum dapat memprediksiIlkuidasi bank di Indonesia karena dari tahun-ke tahun tidak ada vaniabel yang secarakonsisten dan dominan yang mempengaruhi likuidasi bank."

"Kurator memiliki peranan yang penting dalam suatu kepailitan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasal 1 butir 5 Undangundang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam melaksanakan tugas pemberesan dan pengurusan harta pailit, Kurator harus independent dan tidak berpihak terhadap salah satu pihak. Akan tetapi dalam prakteknya tugas ini tidak mudah dan dapat dijalankan dengan mulus. Sulit sekali menjaga hubungan yang seimbang antara Kurator dengan Kreditor, Kurator dengan Debitor dan Kurator dengan Hakim Pengawas. Kurator dalam melaksanakan tugasnya harus dapat mendata/mengumpulkan harta Debitor, agar dapat membayarkan utang-utang Debitor terhadap para Kreditor. Dalam pelaksanaannya bisa saja Debitor tidak kooperatif, sehingga Kurator kesulitan menjalankan tugasnya. Kurator yang berpihak kepada Debitor dengan cara menutup-nutupi keberadaan harta pailit dapat berakibat tidak terbayarnya utang Debitor terhadap Kreditor. Kurator yang berpihak kepada Kreditor, sehingga dalam penjualan benda-benda harta pailit, tidak melelangnya dengan harta yang patut juga dapat merugikan Debitor.Independensi Kurator sangatlah penting dalam rangka pelaksanaan tugas Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit pada suatu kepailitan, agar tugasnya dapat terlaksana dengan baik. Akibat dari Kurator yang tidak independent adalah tidak tercapainya keadilan dalam suatu pemberesan dan pengurusan harta pailit yang menjadi tugas Kurator. Oleh sebab itu sebelum menerima penunjukannya sebagai Kurator dalam suatu kepailitan, Kurator harus mengukur kemampuannya apakah mampu mengurus dan membereskan harta pailit, memeriksa apakah ada benturan kepentingan dengan salah satu pihak dan yakin dapat bersikap adil terhadap setiap pihak.

---

Receiver plays a significant role in a bankruptcy proceeding for administration and settlement proceedings of the bankrupt estate. Section 5 of Article 1 of Law number 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Moratorium stipulates that the Receiver shall mean the Probate Court or an individual appointed by court for the purpose of administration and settlement of the bankrupt-Debtor?s assets under supervision of the Supervisory Judge. In performing the settlement and administration process upon the bankrupt estate, the Receiver must be independent and not in favour of either party. However, in practice, this stand is not easily and not smoothly carried out. It is a very heavy task to keep in balance positions between the Receiver and Creditors, Receiver and Debtor, and Receiver and the Supervisory Judge. The Receiver, in performing its duties, must be able to collect/gather the Debtor?s assets for the purpose of repayment of the Debtor?s debts to Creditors. In practice, it is possible that the Debtor is not cooperative and as a consequence, the Receiver will deal with barriers in performing its duties. The Receiver that stands for the Debtor by way of concealing the existence of the bankrupt estate may cause the Debtor?s debts owed to Creditors being unpaid. Otherwise, the Receiver that stands for Creditors which, in the disposal of the bankrupt estate, does not auction any appropriate assets will also bring about loss towards Debtor. Independence of the Receiver is crucial for the performance of the Receiver?s duties in administering and settling the bankrupt estate in a bankruptcy proceeding, in order that the duties of the Receiver can be performed well. The consequence of the Receiver which is not independent may cause fairness in the settlement and administration proceedings of the bankrupt estate under the Receiver?s duties can not be attained. Therefore, before accepting its appointment as a Receiver under a bankrupt proceeding, the Receiver must be aware of its capabilities in administering and settling the bankrupt estate and to examine whether there will be conflict of interest with either party, and certain that being able to be fair towards parties."

"Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor dimasukkan dalam harta pailit sejak putusan tersebut dikeluarkan. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan (Pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004). Pengurusan harta pailit dilakukan oleh kurator yang ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit oleh kurator bersifat seketika, berlaku saat itu juga terhitung sejak putusan pailit diucapkan. Salah satu tugas kurator dalam melakukan pengurusan harta pailit adalah penjualan harta tersebut. UUKPKPU dalam Pasal 185 mengintrodusir dua cara penjualan harta pailit (asset-aset debitor), menjual didepan umum dan dibawah tangan dengan izin hakim pengawas. Penjualan dibawah tangan harta pailit merupakan penjualan tanpa terlibatnya pejabat kantor lelang. Sedangkan pada dasarnya penjualan harta pailit harus dilakukan secara penjualan lelang. Salah satu dasar hukumnya lelang adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sedangkan penjualan dibawah tangan tidak diatur jelas dalam UUKPKPU maupun di Undang-Undang lain dalam hal tata cara penjualan dibawah tangan itu sendiri. Kekosongan Hukum ini yang beresiko menimbulkan sengketa dikemudian hari atas kurator yang beritikad buruk. Tesis ini membahas mengenai kekosongan hukum yang terjadi pada UUKPKPU dalam hal penjualan dibawah tangan harta pailit dan upaya hukum yang ideal dalam menyelesaikan sengketa pengurusan harta pailit.

---

Bankruptcy assets since the decision was issued. Bankruptcy covers the entire wealth of the debtor at the time of the declaration of bankruptcy pronounced the decision of as well as everything that is obtained during the bankruptcy (Article 21 of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment). Handling bankruptcy assets made by curators set out in the decision of the bankruptcy declaration. Implementation of the maintenance of bankruptcy assets by the curator is instantaneous, with immediate effect as from the bankruptcy decision is pronounced. One task of the curator in performing the maintenance of bankruptcy assets is the sale of such property. Law on Bankruptcy and Suspension of Payment Article 185 introduces two ways of selling bankruptcy assets (the debtor's assets), sold in public and under the arms with the permission of the supervisory judge. Sales under the hands of bankruptcy assets without the involvement of a sales office official auction. While basically the sale of bankruptcy assets must be made in auction sales. One of the legal basis auctions Minister of Finance Regulation No. 27 / PMK.06 / 2016 on Guidelines for the Implementation of the Auction. While sales are not regulated under the hands clearly in bankruptcy law and suspension of debt payments and in other Laws on the manner of sales under the hand itself. Emptiness This law is likely to cause a dispute later on curators who act in bad faith. This thesis discusses the legal vacuum that occurred on bankruptcy law and the postponement of debt payment obligations in terms of sales under the hands of bankruptcy assets and remedies are ideal in resolving disputes and the maintenance of bankruptcy assets."

"ABSTRAKKreditur Separatis adalah kreditur Pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri dan didahulukan pembayaran haknya atas boedel pailit dibandingkan kreditur lainnya. Namun dalam kasus ini bahwa kreditur separatis tidak diberikan hak-haknya atas boedel pailit, seperti kasus PT. Perusahaan Pengelola Aset selaku Pemohon I dan PT. Bima Prima Persada selaku Pemohon II terhadap Tim Kurator PT. Texmaco Jaya selaku Termohon. Adapun Pemohon selaku Kreditor Separatis yang memegang jaminan kebendaan tidak didahulukan dan tidak mendapat penjualan pembayarannya atas pembagian boedel pailit. Disebabkan pengajuan tenggang waktu telah melampui batas berdasarkan Pasal 192 Undang-Undang Kepailitan dan mengenai daftar pembagian yang disusun oleh termohon untuk para Kreditor Preferen sudah sesuai dengan bagian masing-masing dan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan penelitian hukum kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku serta dituangkan dalam bentuk tulisan preskriptif analitis yang memberikan jalan keluar berdasarkan teori hukum yang berkaitan dari suatu permasalahan yang terjadi. Dengan demikian kreditor separatis tidak diberikan haknya atas pembagian boedel pailit berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 196 Ayat (4) Undang ? Undang kepailitan

---

ABSTRACTSeparation Creditors are creditors holding the property guarantee right who can act by themselves and whose payment right on the bankrupt estate has to be prioritized compared with other creditors. However, in this case, the separation creditors are not given their rights on the bankrupt estate, such as in the case of PT. Perusahaan Pengelola Aset as the Petitioner I and PT. Bima Prima Persada as the Petitioner II towards the Trustee Team of PT. Texmaco Jaya as the Petitionee. Nevertheless, the Petitioners as the Separation Creditors who hold the property guarantee are not prioritized and cannot obtain their payment sales on the bankrupt estate division.This is caused by submitting a grace period which has exceeded the limit based on Clause 192 ofthe Bankruptcy Law, and about the division list made by the petitionee for the Preferential Creditors, it is already suitable with each part and the prevailing law.This research uses the normative judicial approach method conducted by legal literature research towards the prevailing laws and regulations, and written in a form of analytical prescriptive writing which provides a solution based on the relevant legal theory towards the occuring issues. Thus Separation Creditors are not given rights on the bankrupt estate based on clause 192 and 196 paragraph (4) of the bankruptcy law"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk memprediksi faktor-t`ak1or yangmempengaruhi likuidasi bank dengan menggunakan alal analisa keuangan rasioCAMEL dan SIZE (besaran) bank. Data yang diambil bcrdasarkan direktoriperbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan dan beberapa media masayang memuat laporan keuangan akhir tahun. Sampel yang digunakan adalahlaporau keuangan bank tahun 1991-|996 d gan 9 bank likuidasi dan 93 bankyang tidak dilikuidasi untuk likuidasi bank 1997-_ Dan untuk likuidasi bank 1999terdiri dari 24 bank likuidasi dan 78 bank Iidak dilikuidasi. Alat statisiik yangdigunakan adalah model regrcsi Iogistik.Hasil studi ini menjelaskan, bahwa faktor yang dominanmempengaruhi likuidasi bank untuk tahun 1997 dan lahun 1999 adalah SIZE(besaran bank) dan Kecukupan Moda! Bank. Untuk likuidasi bank tahun 1999faktor yang dominan adalah Besaran Bank diikuti dengan faktor KecukupanModal Bank, Legal Linding Limit Profitabilitas dan Elisiensi. Dan untuk satutahun sebelum terjadinya likujdasi bank Iaklor yang signiiikan adalah KecukupanModal Bank, Likuiditm dan Besamn Bank. Sedangkan untuk likuidasi 1999 falnoryang mempengaruhi likuidasi bank adalah Legal Lindlng Limit dan Besaran Bank.Untuk dua tahun sebelum likuidasi 1997 faktor yang signiiikan adalah LegalLi/:ding Limit, Elisiensi dan Besaran Bank sedangkan untuk likuidasi 1999 faktoryang signifikan adalah Legal Linding Limit, Besaran Bank dan Efsiensi. Untuktiga tahun sebelum likuidasi 1997 faktor yang signiiikan adalah Besaran Bank dan untuk Iikuidasi 1999 faktor yang signilikan adalah Elisiensi dan Besaran Bank.Untuk empat tahun sebelum likuidasi 1997 faktor yang signitikan adalah BesaranBank, Kecukupan Modal Bank dan Efisiensi, sedungkan untuk likuidasi 1999faktor yang signiflkan mempengaruhi likuidasi bank adalah Kecukupan ModalBank, Efisiensi, Protitabilitas dan Besaran Bank. Untuk lima tahun sebelumlikuidasi 1997 faldor yang signilikan adalah Besaran Bank dan untuk likuidasi1999 faktor yang signifikan adalah Ensiensi dan Besaran Bank. Dan uutuk cnamtahun sebelum likuidasi |997 faktor yang signilikan mempengaruhi likuidasibank adalah Besaran Bank dan Kecukupan Modal Bank sedangkan tmtuk likuidasi1999 faktor yang signifikan mempengaruhi Iilcuidasi adalah Besaran Bank. Darihasd analisis dengan menggunakan data cross section terlihat bahwa variabel yangdominan mempengaruhi likuidasi bank 1997 dan 1999 adalah pelanggaranterhadap ketentuan batas Modal minimum, Besaran (size) bank, Eiisiensi, LegalLinding Limit. -Berdasarkan hasil uji sampel untuk data cross section dan prediksilikuidasi bank baik untuk likuidasi bank I1-?FT maupun 1999, temyata sebagianbesar keputusan likuidasi bank diatas nilai cur of valuenyu, ha] ini berartiketeplatan prediksi Iikuidzuzi bank cukup baik dengan menggunakan data crosssection. Sedangkan untuk data pooled hasil uji sampelnya terjadi pada bank-bankyang seharusnya tidak dilikuidasi.Hasil uji regresi logistik baik dengan menggunakan data cross sectionmaupun dengan menggunakan data pooled memmjukkan bahwa faktor analisa keuangan CAMEL dan Size (besaran) bank dapat diguakan untuk memprediski likuidasi bank."

"Penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor keuangan dan non keuangan yang mempengaruhi tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Faktor-faktor keuangan yang diteliti adalah CAR, NPL, ROA dan LDR serta faktor non keuangan adalah Manajemen. Metode penelitian yang digunakan adalah pengolahan data dan uji statistik dengan melakukan regresi faktor-faktor dimaksud terhadap nilai tingkat kesehatan BPR.Hasil regresi parsial menunjukkan bahwa ternyata faktor keuangan berupa CAR dan LDR tidak mempengaruhi tingkat kesehatan BPR sedangkan faktor NPL, ROA dan faktor Manajemen mempengaruhi tingkat kesehatan BPR.Sementara itu dari hasil regresi diketahui bahwa secara bersama-sama semua faktor mempengaruhi tingkat kesehatan BPR dan NPL merupakan faktor yang paling besar mempengaruhi tingkat kesehatan BPR.

---

This thesis measures the Financial and Non Financial Factors that influence the Soundness of Rural Bank. Financial factors that are analyzed in this thesis are Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Return On Assets (ROA), Loan to Deposit Ratio (LDR), and non financial factor is Management Index.The result of statistical test (in partial) indicates that CAR and LDR have no correlation and influence to soundness of rural bank, but NPL, ROA and Management Index have influence over the other factors.The result of regression analysis provide evidence that all of independent factorsinfluence the soundness of rural bank and NPL the factor that give more influencecompared to other factors."

"Tesis ini mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga pasar obligasi korporasi di Indonesia pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 (4 tahun) dengan mengambil sampel sebanyak 81 obligasi korporasi. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa penggabungan antara data time series dengan data cross section sehingga terdapat total data observasi sebanyak 324 data dan dengan menggunakan pendekatan analisa data panel.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi secara langsung pergerakan harga pasar obligasi adalah rating obligasi, inflasi dan return di pasar modal. Sedangkan faktor-faktor yang juga mempengaruhi pergerakan harga pasar obligasi namun tidak secara langsung adalah suku bunga, tingkat pertumbuhan, dan return pada pasar keuangan. Salah satu faktor internal obligasi yaitu Jangka Waktu dimana rata-rata jangka waktu adalah 2.72 tahun ternyata tidak signifikan dalam menjelaskan pergerakan harga pasar obligasi.Penelitian ini menyarankan bagi investor atau fund manager untuk mencermati faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga pasar obligasi baik langsung maupun tidak langsung dalam me-manage portofolio investasi obligasi yang dimiliki. Penelitian ini juga menyarankan antara lain bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam hal faktor jangka waktu obligasi dengan menambah data obligasi yang mempunyai jangka waktu yang lebih panjang dan dengan periode observasi yang lebih panjang. Disamping itu mengingat cukup berpengaruhnya rating obligasi terhadap pergerakan harga pasar perlu dikembangkan model yang dapat memprediksi rating obligasi.

---

This thesis is proposed to study the influence of factors on Indonesia Corporate Bonds price during year 2003 to 2004 (54 years) using 81 corporate bonds. This thesis uses combining quantitative time series data and quantitative cross section data therefore there are 324 total data and uses data panel approach to analysis the data.The result of this thesis shows that rating, inflation, and return on stock market create direct influence on bond price movement. Otherwise other factors such as interest, growth and return on financial market create indirect influence on bond price movement. Once of internal factor that is Term to Maturity cannot explain the bond price movement significantly. The average of term to maturity of bond sample is 2.72 years.This thesis proposes for investor and fund manager to consider on both direct and indirect factors that influence the bond price movement in order to manage their obligation portfolio. For the following research, this thesis proposes to make another research along with longer maturity and longer period of observation. Since obligation rating issue is one of the important factor influenced the bond price, this thesis also propose to develop rating prediction model."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi profitabilitas bank umum di Indonesia karena profitabilitas bank berperan penting bagi terwujudnya Stabilitas Sistem Keuangan. Peran penting ini tercermin dari penguasaan 75% total aset industri keuangan oleh perbankan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bank-bank umum yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia dari tahun 2002-2011 sehingga jenis datanya adalah unbalanced panel data. Model yang digunakan adalah model efek tetap (MET) dengan treatment Generalized Least Square (GLS).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal bank yang terdiri dari permodalan, risiko kredit, dan reserve memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum di Indonesia. Faktor eksternal bank memiliki pengaruh yang berbeda, namun semuanya signifikan. Tingkat konsentrasi, pertumbuhan ekonomi, dan krisis keuangan global 2007 memberikan pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum di Indonesia, sementara inflasi dan market-based financial development memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum di Indonesia.

---

The purpose of this study is to examine the internal and external factors that affects profitability of conventional banks in Indonesia. Banking profitability is an important ingredient for stability of financial system in Indonesia. This important role is reflected in conventional banks taking nearly 75% of financial industry`s total assets. The data used in this study are financial statements of conventional banks that are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2002-2011 so this study used unbalanced panel data. The model used in this study is fixed effect with generalized least square (GLS) treatment. The findings showed that all of the internal factors that consists of equity, credit risk, and reserve positively and significantly affect banks` profitability. All of the external factors also significantly affect banks` profitability but they affect differently. While market concentration, economic growth, and 2007 financial crisis affect bank`s profitability negatively, inflation and market-based financial development affects bank`s profitability positively."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah dan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia selama periode kuartal keempat 2004 hingga kuartal pertama 2008. Metodologi yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan Pooled EGLS (period random effect).Dari penelitian ini didapat sejumlah kesimpulan yaitu pembiayaan murabahah pada bank umum syariah dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Non Performing Financing (negatif), bonus SWBI (positif), dan tingkat suku bunga pinjaman (positif). Adapun pembiayaan mudharabah dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pembiayaan murabahah (negatif) dan tingkat bagi hasil (positif). Sedangkan variabel NPF meskipun tidak signifikan mempengaruhi pembiayaan mudharabah namun mempunyai arah hubungan negatif.

---

The objective of this thesis is to gain knowledge of factors affecting mudharaba and murabaha financing at shariah banking in Indonesia during the fourth quarter of year 2004 to the first quarter of year 2008. Panel data analysis using Pooled EGLS (Period Random Effect) is applied as the methodology.Findings derived from this study are: 1] murabaha financing in shariah banking is significantly affected by variables of Non Performing Financing (negative), SWBI bonus (positive), and rate of credit interest (positive); 2] As for mudharaba financing, it is affected significantly by murabaha financing (negative) and the rate of return (positive). While the NPF variable has a negative effect to the mudharaba financing with a low level of significance."