Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (PKPD) yang diatur dalam UU Nomor 25 tahun 1999 merupakan instrumen sangat penting yang menyertai penerapan otonomi daerah yang diatur UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan sertamenganalisis apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara kabupaten/kotadi Provinsi Jawa Barat selama 2009-2013. Penelitian menggunakan metodedeskriptif dengan teknik analisis data kuantitatif rasio keuangan serta uji T dan ujiMann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah kota mempunyai tingkatrasio kemandirian lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Rasio efektivitaskabupaten/kota sangat efektif dengan rata-rata 120.06%. Pemerintahkabupaten/kota mempunyai rasio aktivitas belanja operasi lebih besar daripadarasio aktivitas belanja modal. Hasil uji T dan Mann-Whitney menunjukkan tidakterdapat perbedaan antara rasio efektivitas dan aktivitas belanja operasi,sedangkan rasio kemandirian dan aktivitas belanja modal menunjukkanperbedaan.

---

ABSTRACTThe objectives of this study are to analyze the comparative of financialperformance among local governments and to analyze whether any differences infinancial performance between regencies and municipalities in West JavaProvince 2009-2013. Descriptive method with quantitative data analysis techniqueof financial ratio and T and Mann-Whitney tests are used in this study. The resultshows that the independence ratio level of municipalities is higher than that ofregencies. The effectivity ratio of regencies/municipalities is highly effective withthe rate of 120.06%. The operational expenditure activity ratio of the localgovernments is higher than capital expenditure activity ratio. The result of T andMann-Whitney tests do not show that the effectivity and the operational activityratios are different, while the independence and the capital expenditure activityratios do."

"Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi yang bersangkutan dapat mengeskpresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Dengan memperoleh opini WTP tersebut, tingkat kepercayaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan semakin meningkat dan bermanfaat untuk membuat keputusan.Untuk memperoleh Opini WTP, LKPD harus disusun dengan memenuhi kriteria yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Strategi yang diterapkan untuk mempertahankan opini WTP adalah memenuhi keempat kriteria tersebut dan harus didukung oleh komitmen dari Kepala Daerah untuk melakukan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Komitmen harus konsisten dijalankan serta didukung oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung komitmen tersebut diperlukan kebijakan publik untuk perubahan baik internal dan eksternal.

---

Unqualified Opinion given by The Audit Board of The Republic of Indonesia to the Financial Statements are the dream of all institutions, both central and local, because with that opinion, the institution concerned could express its entity accountability to its stakeholders (public/community). By obtaining the unqualified opinion, the reliability of The Local Government Finance Report would be increased and it would be useful for decision making.To obtain unqualified opinion, The Local Government Finance Report should be prepared to meet the criteria that is in accordance with accounting standards of government, the adequacy of disclosure, compliance with applicable legislation and the effectiveness of internal control systems. The strategy to maintain unqualified opinion is to meet the four criteria and should be supported with the commitment of the Head of Local Government for transparency in financial management. Commitment must be consistently carried and supported by the entire staff of the Local Government. To support this commitment, public policy would be required for changes in both internal and external."

"[ABSTRAKKualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang baik dapatdiwujudkan antara lain melalui tertib pengelolaan aset infrastruktur sebagai BarangMilik Daerah. Hal ini tampaknya masih menjadi kendala bagi sebagian besarpemerintah daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Situbondo. Penelitian inibertujuan mengidentifikasi faktor-faktor risiko pengelolaan aset infrastruktur dankemudian disusun strategi penanganan risiko untuk meningkatkan kualitas LKPDKabupaten Situbondo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif denganmenggunakan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10faktor risiko yang dominan dan berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Atas faktorfaktorrisiko tersebut selanjutnya dilakukan strategi penanganan risiko berupatindakan preventif dan tindakan korektif yang diperlukan untuk meningkatkankualitas LKPD Kabupaten Situbondo.

---

ABSTRACTGood quality of local government financial statements (LKPD) can be obtainthrough orderly infrastructure assets management as district government property.This seems to be a problem for most local governments at Indonesia includingSitubondo district government. This research aimed to identify risk factors ofmanaging infrastructure assets and then prepared a risk management strategy toimprove financial statements quality of Situbondo district government. Thisresearch is a quantitative research with survey method. The result of this researchshown that there were 10 risk factors that dominan and affect the quality of LKPD.Based on these risk factors, further risk management strategies can be done in theform of preventive and corrective actions to improve the quality of financialstatements of Situbondo district government., Good quality of local government financial statements (LKPD) can be obtainthrough orderly infrastructure assets management as district government property.This seems to be a problem for most local governments at Indonesia includingSitubondo district government. This research aimed to identify risk factors ofmanaging infrastructure assets and then prepared a risk management strategy toimprove financial statements quality of Situbondo district government. Thisresearch is a quantitative research with survey method. The result of this researchshown that there were 10 risk factors that dominan and affect the quality of LKPD.Based on these risk factors, further risk management strategies can be done in theform of preventive and corrective actions to improve the quality of financialstatements of Situbondo district government.]"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan gambaran mengenai bagaimana upaya pemerintah daerah Kota Sabang dalam mengelola sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post Positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan study lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan upaya pemerintah daerah dalam mengelola sektor pariwisata dalam beberapa aspek masih berjalan lambat, terlihat dari belum adanya penambahan jumlah fasilitas pendukung pariwisata seperti penginapan. Belum adanya penambahan dan peremajaan terhadap sarana transportasi umum dan kurang adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Sabang.Jenis pariwisata andalan Kota Sabang adalah jenis pariwisata bahari, sedangkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Sabang cukup berfariasi, ada wisata alam dan sejarah yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi, tetapi sayangnya belum adanya pengelolaan yang maksimal dari pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan wisata tersebut. Dalam pengelolaan dan pengembangan sektor kepariwisataan terdapat unsur utama yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah setempat, faktor utama yaitu daya tarik wisata, prasarana, fasilitas dan lembaga pariwisata. Mengelola sektor kepariwisataan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah saja, partisipasi masyarakat dan pelaku industri pariwisata menjadi bagian penting dalam perkembangan wisata disuatu daerah.

---

This research was aims to explain how the efforts of local governments to manage Sabang Town tourism sector. This study uses Post positivist approach, with data collection through interviews and field study. These results indicate the efforts of local governments to manage the tourism sector in some aspects is still running slow, seen from the lack of increase in the number of tourism support facilities such as lodging. There’re no addition and renovation of public transportation, and lack of community participation in tourism management in Sabang.

Sabang City mainstay tourism type is a type of marine tourism, while tourism potential which is owned by the City of Sabang is quite a variation, there are natural and historical attractions that are not less interesting to visit, but unfortunately the management of the local government to develop the tour is too slowly. Management and development of the tourism sector are the main elements that should be a concern for the local government, and the main factors are tourist attraction, infrastructure, facilities and tourism agencies. Managing the tourism sector is not only the responsibility of the regional government, but also public participation and the tourism industry have an important part in the development of tourism sector in the region."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan dan dampak kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas LKPD serta pengaruh kualitas LKPD terhadap kualitas pelayanan publik dan keputusan pemangku kepentingan baik dalam berinvestasi, membayar pajak daerah maupun memilih kembali petahana. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan menggunakan data tahun 2016 untuk pengujian utama dan data tahun 2014-2016 untuk pengujian sensitivitas. Terkait dengan determinan kualitas LKPD, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kualitas LKPD, sedangkan tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Sementara itu, terkait dengan dampak kualitas LKPD, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik, kualitas LKPD juga ditemukan berpengaruh positif terhadap keputusan pemangku kepentingan, terutama dalam berinvestasi dan membayar pajak daerah. Tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan kualitas LKPD terhadap keputusan masyarakat daerah dalam memilih kembali petahana. Hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya upaya peningkatan kualitas LKPD bagi Pemerintah Daerah, yang mana tidak hanya diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas semata, namun juga sekaligus dapat meningkatkan kebermanfaatan pelaporan keuangan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan Pemerintah Daerah.

---

This study aims to analyze the determinants and impacts of the quality of local government financial reporting (LKPD), in particular, the effect of audit findings and follow-up audit recommendations on the quality of LKPD and the influence of the quality of LKPD on the quality of public services and stakeholder decisions both in investing, paying local taxes and re-electing incumbents. This research was conducted at district/municipal governments throughout Indonesia, using 2016 data for the main test and 2014-2016 data for sensitivity testing.

Related to the determinants of the quality of the LKPD, the results of this study indicate that the audit findings have a negative effect on the quality of the LKPD, while the follow-up to the audit recommendations has a positive effect on the quality of the LKPD. Meanwhile, related to the impact on the quality of LKPD, the results of this study indicate that in addition to having a positive effect on the quality of public services, the quality of LKPD is also found to have a positive effect on stakeholder decisions, especially in investing and paying local taxes. There was no significant effect on the quality of the LKPD on the decision of the local community to re-elect the incumbent.

The results of this study have implications for the importance to improve the quality of LKPD for local governments, which are not only expected to achieve accountability, but also to increase the usefulness of financial reporting for improving the quality of public services and decision making for local government stakeholders."