Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 142261 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sulistyowati Irianto
Jakarta: UI-Press, 2009
PGB 0297
UI - Pidato  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Keadilan (YKHK),
328 JK
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
300 JIH
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Sulistyowati Irianto
"On position of women in pluralism of inheritance law in Indonesia; collected articles"
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia , 2016
340.59 SUL p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Sulistyowati Irianto
"On position of women in pluralism of inheritance law in Indonesia; collected articles"
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia , 2016
340.59 SUL p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Nabawi
"Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Kata kunci dari kepailitan adalah utang. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta wajib dibayar. Oleh sebab itu, pengertian kepailitan dan utang perlu dimuat dalam suatu Undang-Undang Kepailitan sebagai acuan formal yang mengikat masyarakat secara umum. Dalam Kepailitan, utang yang dimaksudkan adalah utang yang dapat dibuktikan secara sederhana. Maksudnya dibuktikan secara sederhana adalah utangnya sudah pasti dan jelas. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi ini yaitu, pertama, mengkaji dan menganalisis kedudukan tertanggung asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi, menganalisis perjanjian yang jatuh tempo, dan klaim yang dianggap sebagai utang, untuk mengkaji dan menganalisis Ratio Decendi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 34/Pailit/2015/PN.Niaga/Jkt.Pst serta pelaksanaan harta pailit setelah putusan pailit dijatuhkan dalam rangka perlindungan hak pemegang polis berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya. Metode yang digunakan adalah kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data hukum sekunder. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa kedudukan Pemegang polis atau tertanggung dalam kepailitan perusahaan asuransi bergantung kepada adanya klaim atau jatuh temponya suatu perjanjian asuransi.

Etymologically the term Insolvency is derived from the word bankruptcy. Keywords of bankruptcy is debt. Debt which is due, billable and payable. Therefore, understanding bankruptcy and debt needs to be confirmed in a Bankruptcy Act as a formal reference that binds society in general. In Bankruptcy, the debts need to be proved in a simple way, where the debts are certain and clear. Issues to be discussed in the writing of this thesis are to examine and analyze the position of insured in bankruptcy of insurance company, analyzing the agreement, and insurance claims in the insurance contract whereas claims are considered as bankruptcy debts and and to assess and analyze consideration of the judges in the Decision of the Pengadilan Niaga Indonesia Commercial Court No. 34 Pailit 2015 PN.Niaga Jkt.Pst and also the implementation of the bankruptcy estate after the bankruptcy decision was dropped in order to protect the rights of policyholders under Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment UUK PKPU and any regulations related . Researchers came to the conclusion that the position policyholders or the insured in bankruptcy insurance companies rely on their claims or maturity of an insurance agreement."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66391
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Purba, Victor
"Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yang baru diberlakukan disambut baik oleh kalangan dunia usaha. Hal ini dianggap baik karena di waktu yang lalu, seolah-olah kesempatan berusaha telah dimonopoli oleh kelompok tertentu. Namin demikian, hal itu tidak terlalu tepat. Untuk sebagian kecil mungkin terjadi, apalagi untuk usaha pemerintah (BUMN) telah melakukan monopoli. Ditinaju dari segi eknomi, monopoli dilakukan oleh 1 (satu) perusahaan dan sangat sulit perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar. Secara keseluruhan kalau dilihat keadaan pasar di Indonesia, tidak tepat telah terjadi monopoli, kecuali untuk kepentingan negara dan masyarakat. Mengenai monopoli ini, UU No. 5 tahun 1999 mengaturnya dalam pasal (17) dan disinyalir kurang mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat. Uraian berikut dapat menjadi pertimbangan untuk perubahannya."
Hukum dan Pembangunan, 2001
HUPE-31-1-Mar2001-112
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"Kejahatan yang dilakukan anak-anak memerlukan penanganan khusus yang berbeda dengan
kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.
Majelis Umum PBB telah mengadopsi suatu ke-
tentuan yang lebih dikenal dengan Beijing Rules
yang memuat kondisi minimum dalam penanganan anak-anak yang melakukan kejahatan oleh negara yang meratifikasinya.
Indonesia juga telah membuat suatu peraturan yang mengatur
tentang Peradilan Anak, yakni dalam UU No. 3
Tahun 1997 (UUPA). Dalam artikel ini penulis
mengkaji beberapa bagian dari peraturan tersebut
yaitu dengan melihat apakah falsafah yang menjadi landasan pembentukan undang-undang ini
mengacu pada kesejahteraan anak sebagaimana dalam Beijing Rules tersebut."
Hukum dan Pembangunan No. 1-3 Januari-Juni 1998 : 113-123, 1998
HUPE-(1-3)-(Jan-Jun)1998-113
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Violine Agnes
"Skripsi ini membahas mengenai kasus pembagian waris yang terjadi dalam keluarga masyarakat keturunan Tionghoa, yang dalam kasus ini harta warisan tersebut telah diatasnamakan hanya kepada anak laki-laki, sedangkan dalam hal ini pewaris juga memiliki anak perempuan. Anak perempuan dalam kasus ini memperjuangkan hak-haknya dengan mengajukan gugatan sampai dengan pengajuan permohonan pada tingkat Kasasi. Dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim dalam putusan menyatakan bahwa obyek perkara bukanlah suatu boedel warisan. Setelah diteliti, penulis berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang erat kaitannya dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah obyek perkara merupakan suatu boedel warisan yang menjadi hak masing-masing ahli waris, baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan.
This thesis discusses a case regarding the dispute of inheritance in the Chinese ethnic Family, which in this case has been wholly stated on behalf of the Male Inheritor, whereas in this case the heir also has a Female Inheritor. The Female Inheritor fights for her rights by filing a lawsuit up to the level of Cassation. Without considering the legal facts revealed in court, the judges in the court decision states that the object is not an inheritance. However after researching extensively, the author rsquo s opinion that the decision made by the court is against the Indonesian Civil Code. This research is a normative research that uses secondary data retrieved from literature as a source of information. The results of this study states that the object is an inheritance are the rights of each Inheritor, both Male Inheritor or Female Inheritor."
2017
S66228
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mudakir Iskandar Syah
Jakarta: Grafindo Utama, 1985
340.114 MUD h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>