Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilancarkan pada 2001 adalah satu programawam yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan isi rumah miskin yang tinggal di kawasan pesisirpantai Indonesia. Sehingga kini program tersebut masih belum menunjukkan kesan yang ketara ke atasisi rumah berkenaan. Makalah ini bertujuan untuk menilai impak program PEMP ke atas pendapatan isirumah pesisir yang tinggal di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Menggunakan pelbagai rekod rasmiagensi berkaitan bersama dengan maklumat yang dikumpulkan melalui pemerhatian di lapangan, temubual dan kaji selidik yang dilakukan antara April 2006 dan Disember 2007, kajian ini menemukanbeberapa dapatan menarik. Antara dapatan yang penting termasuklah: (1) secara keseluruhannya tidakberlaku peningkatan pendapatan yang signifikan selepas isi rumah menyertai program PEMP; (2) tidakterdapat perbezaan yang signifikan antara pendapatan ketua isi rumah {t (220) = 8.322, p<.050} danpendapatan isi rumah (t = -25.644, df = 157, p< .05) peserta PEMP dan bukan peserta PEMP; (3) tiadakesan yang signifikan program PEMP ke atas pendapatan isi rumah di kawasan pesisir KecamatanCilincing. Ujian statistik mengesahkan perkara ini (Compare Means Paired Samples T Test). Wujudnyamasalah alam sekitar dan kenaikan harga bahan bakar serta ketiadaan kemudahan asas untuk membantuusaha mereka menyebabkan Program PEMP tidak berkesan meningkatkan pendapatan pesertanya. Secaraumumnya kajian ini cenderung untuk menunjukkan bahawa, walau pun Departemen Kelautan danPerikanan telah berjaya melaksanakan program PEMP seperti yang dapat diukur berdasarkan amaun yangdiagihkan dalam bentuk pinjaman dan pelbagai agensi pelaksana yang ditubuhkan, namun prestasikeseluruhan agensi pelaksana yang terbabit dapat dikatakan sebagai lemah dan tidak cekap, dan programPEMP gagal mencapai objektifnya. Suatu polisi, strategi dan program yang sesuai perlu dibentuk bagimenggantikan program PEMP.PEMP, launched in 2001 is a public programme with the objective of enhancing the income level of thepoor households living in coastal areas of Indonesia. Until now the programme has yet to leave anysignificant impact on the households . The present article is aimed at assessing the impact of PEMP on theincome of households living in Kecamatan Cilincing, North Jakarta. Using official records obtained fromvarious related agencies, together with information gathered through field observations, interviews and aquestionnaire survey carried out between April 2006 and Dicember 2007, the present study revealsseveral interesting findings. Among the important findings are: (1) overall there is no significant increaseon the income level of the households after participating the programme; (2) there is no significantdifferent in the monthly income between participants and non participants of the programme among headof households {t (220) = 8.322, p<.050} and households (t = -25.644, df = 157, p< .05); and (3) finallythere is no significant impacts of PEMP on the income of households living in the coastal areas ofKecamatan Cilincing . Statistical tests (Compare Means Paired Samples T Test) confirmed the finding.Environmental problems, rising fuel prices and the lack of basic facilities to support their efforts havebeen among the important reasons for the ineffectiveness of the programme to increase the income levelof its participants. Generally, this study tends to show that although the government has succeeded in implementing the programme as measured by the amount of grant provided in the form of loans and theestablishment of various agencies, the overall performance of the agencies involved can be considered asweak and inefficient, and PEMP fails to achieve it’s objectives. A more appropriate policy, strategy andprogramme should be formulated to replace PEMP"

"Akibat program pembangunan bidang kelautan di masa lalu pelaksanaannya menunjukkan hasil yang kurang optimal dan cenderung tidak berkelanjutan (unsustainable), kehidupan perikanan rakyat tetap masih memprihatinkan. Untuk itu pemerintah senantiasa berusaha mengangkat derajat komunitas pesisir tersebut dengan berbagai program pembangunan.Salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan meluncurkan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada tahun 2001. Program yang dibiayai dengan dana subsidi BBM tersebut, fokus utamanya adalah pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir berbasis sumber daya lokal serta pengembangan kapasitas kewirausahaan yang terorganisir secara baik. Tujuan program adalah tercapainya pendayagunaan sumber daya pesisir dan lautan secara lestari.Penelitian ini bertujuan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat nelayan dengan dilaksanakannya Program PEMP tersebut di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Penelitian ini pendekatannya kualitatif dengan dukungan data kuantitatif yang tidak diperlakukan secara statistik. Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling yakni sebanyak 20 orang; terdiri dari aparat pemerintah, pihak pengelola program, serta pemuka masyarakat. Sedangkan responden ditentukan dengan cara yang sama yaitu sebanyak 53 orang nelayan penerima manfaat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in depth interview) langsung dengan informan kemudian dilakukan observasi lapangan. Data kuantitatif dari nelayan pemanfaat dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen atau arsip. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis untuk kemudian dideskripsikan.Hasil penelitian menemukan pelaksanaan Program PEMP telah meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan. Meski masih ada kekurangan dalam pelaksanaan yaitu strategi pengelolaan kegiatan yang terlalu berorientasi hasil (out put) bukan pada proses kegiatan, akan tetapi telah cukup merubah pola nelayan mencari ikan di laut. Sebelumnya mereka selalu dihadapkan pada masalah kekurangan alat (teknologi), tetapi sekarang nelayan memiliki alat tangkap yang dikelola berkelompok sesuai keinginan mereka. Dengan adanya alat tangkap yang lebih baik, walaupun operasionalnya masih relatif konvensional dan cenderung bersifat subsisten, tetapi 34 orang (64,15 persen) penerima manfaat (responden) menyatakan penghasilan mereka bertambah setiap bulan. Pengelolaan usaha dengan cara masih konvensional tersebut adalah akibat tidak diberikannya pelatihan oleh konsultan yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang dikehendaki oleh program maupun langkah-langkah pemberdayaan masyarakat.Terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Pertama yakni karena pihak luar dalam hal ini aparat Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Padang serta aparat kecamatan dan kelurahan sangat berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan nelayan. Hal ini diakui oleh 24 orang (45,28 persen) responden. Termasuk 21 orang lagi (39,62 persen) responden yang menyatakan bahwa semua pihak termasuk aparat pemerintah terlibat aktif. Kedua; adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Diakui oleh 18 orang (33,96 persen) responden bahwa mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru oleh pelaksanaan program. Ketiga; keikutsertaan dalam organisasi. Dengan dukungan terbiasanya nelayan pemanfaat ikut berorganisasi, maka akan memudahkan bagi pengelola mengorganisir usaha ekonomi produktif mereka. Sebanyak 45 orang (84,91 persen) responden ikut terlibat dalam kegiatan berbagai organisasi dengan berbagai posisi dan kader keaktifan. Keempat; karena pemberdayaan dimulai dari rumah tangga. Eksistensi rumah tangga sangat menentukan dalam pemberdayaan. Karena rumah tangga tidak terlepas dari berbagai tuntutan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka penghasilan keluarga harus diperbaiki. Sebanyak 52 orang (98,11 persen) responden adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggungan rata-rata enam orang setiap keluarga. Kelima, karena baiknya partisipasi. Sebanyak 37 orang (69,81 persen) responden menyatakan bahwa mereka selalu aktif mengikuti kegiatan. Keenam yaitu kerjasama, dimana sebanyak 49 orang (92,45) responden sangat kooperatif. Mereka bersedia membantu setiap kegiatan tanpa perlu diminta. Ketujuh yakni adanya kaderisasi yang ditandai dengan tanggung jawab pengurus kelompok sangat bisa diandalkan untuk memelihara keberlanjutan program, karena senantiasa memotivasi dan mengawasi kegiatan anggota. Sebanyak 10 orang (18,86 persen) responden dianggap bisa diandalkan untuk menjadi kader karena punya motivasi untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuannya kepada masyarakat.Hasil penelitian merekomendasikan usulan, pertama; agar disusun program lanjutan oleh Pemerintah Daerah untuk kelanjutan Program PEMP tersebut agar lebih berhasil. Kedua, struktur dan mekanisme kegiatan organisasi LEPP-M3 harus dibenahi cara kerjanya. Ketiga, pemantauan dan pengawasan kegiatan KMP harus lebih optimal oleh Dinas Perikanan."

"Tesis ini membahas tentang upaya pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan yang dilakukan ADP Wahana Visi Indonesia di Kelurahan Cilincing Jakarta Utara terhadap kelompok dampingan kesehatan dan pengembangan ekonomi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keterlibatan kelompok dampingan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam seluruh tahapan program telah dilakukan upaya melibatkan warga dampingan dan pemangku kepentingan secara sengaja untuk mengoptimalkan proses pemberdayaan tersebut dan menyarankan agar komite proyek dapat diberikan peran dan tanggungjawab yang lebih besar lagi dalam pengelolaan program memasuki fase transisi program.

---

The focus of this study is about empowerment effort toward urban poor community in the area of health and economic development held by ADP in Cilincing village of North Jakarta City and to identify supporting and obstacle factor of targeted group?s participation in its community development activities. This research is qualitative descriptive interpretive.

The result of the research showed that in every step of the program, ADP has deliberately involved targeted community and stakeholder to take part in its activities and suggested that bigger role and responsibility given to project committee to manage the program as it enters to transisition phase."

"This paper discusses empowerment program for coastal communities in Cilincing subdistrict,North jakarta. Basically, the program has been relatively successful in developing coastalcommunities’s entrepreneurship. This can be seen from the establishment of cooperativesand small-scale enterprises in that area. But this paper underlines that grant allocation forthe fisherman is still limited. Otherwise, the merchants received the most amount of grantallocation. In other word, bias on delivering program has occurred. Furthermore, targetlocation for this program has not been equal yet. It was concentrated on few villages only.Low understanding for loan scheme also became crucial problem for the program. This hasrefushed for 'bad credit' in a lot of amount"

"Penerapan prinsip-prinsip pengembangan komunitas dalam kegiatan pertanian model kawasan rumah pangan lestari dengan pemanfaatan lahan perkarangan pada RW 010 dirasakan perlu dilihat secara rinci dalam prosesnya sehingga dapat memberi manfaat lebih lanjut. Prinsip-prinsip pengembangan komunitas yang dikemukakan Jim Ife menjadi sarana meninjau kembali nilai, gagasan dan upaya atas kegiatan pertanian yang telah dilakukan RW 010 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dengan tujuan untuk mengetahui secara rinci kegiatan pengembangan komunitas tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan penelitian jenis deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi. Temuan penelitian menyatakan pertanian di RW 010 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati, DKI Jakarta merupakan sebuah kegiatan yang berkembang dengan prinsip-prinsip pengembangan.

---

The principles of community development in the agricultural activities in KRPL has been perceived to be interesting and needs to be explored in detail in its relation with community development as to benefit the community further. Referring to Ife, these principles are the medium to review the value, ideas and efforts in the agricultural activities in RW 010 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur and the research is aimed to understand the detailed activities in the community development in the area.

The study was conducted by qualitative methods using descriptive type of research. Data were collected by indepth interviews and observation. The findings of the study stated that the agriculture activities have been in compliance with the principles of community development."

"Masyarakat dunia saat ini sedang mengalami suatu perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang cepat. Perubahan ini terkait dengan fenomena globalisasi, khususnya ekonomi, yang ditandai dengan perdagangan bebas antar negara melalui persaingan tinggi dan tajam, serta tingginya laju teknologi komunikasi dan informasi. Globalisasi menuntut suatu bentuk pembangunan instan (cepat), yang dapat mengakomodasi perluasan investasi modal negara-negara maju di negara dunia ketiga. Hal ini membawa akibat terjadinya urbanisasi dan modernisasi besar-besaran, terutama di kota-kota besar Asia Tenggara. Sebagai ibukota sekaligus kota terbesar, Jakarta merupakan jendela utama Indonesia dalam sistem ekonomi global. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, pembangunan kota Jakarta telah membawa arus urbanisasi besar dan menjadikannya sebagai tempat agglomerasi terbesar di Indonesia. Menarik untuk disimak, diantara gedung tinggi, mobil mewah, dan jalan lebar bebas hambatan yang terdapat di kota ini, ternyata hampir sekitar 67 persen dari total penduduk Jakarta ditampung dalam kantong-kantong pemukiman padat dan kumuh, yang dikenal dengan kampung. Tanpa memperhitungkan fungsi dan potensinya yang besar bagi kota Jakarta, tempat pemukiman penduduk berpenghasilan rendah ini dianggap mengganggu wajah kota oleh pemerintah dan akibatnya seringkali mengalami penggusuran. Kampung Luar Batang merupakan salah satu kampung tua di Jakarta. Dari segi letak geografis dan historis kampung ini mempunyai potensi besar, namun pelaksanaan beberapa kebijakan pemerintah yang dilakukan di wilayah sekitar kampung telah membawa dampak buruk bagi kondisi sosio-ekonomi dan lingkungan fisik kampung. Keadaan ini tentunya memperbesar ancaman tergusurnya penduduk kampung yang sebagian besar berpenghasilan rendah. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memperlihatkan potensi yang dimiliki komunitas kampung Luar Batang, serta pemberdayaan komunitas kampung dalam segi ekonomi dan pengelolaan lingkungan, sehingga kampung tidak lagi dianggap mengganggu wajah kota. Pendekatan konsep modal sosial dipakai dalam penelitian untuk dapat memahami dan menggambarkan berbagai bentuk potensi/modal sosial yang dimiliki oleh komunitas, yang memungkinkan pemberdayaan komunitas kampung. Janis penelitian ini bersifat dekriptif dan eksplanatif untuk dapat menggali dan memahami berbagai kenyataan/data lapangan, berupa sejarah dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya kampung, sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai bentuk modal sosial yang ada dalam komunitas. Adapun subyek penelitian adalah orang-orang (aktor) dan berbagai kelompok/institusi (formal dan informal) dalam kampung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dalam bentuk studi lapangan (field research) sehingga memberikan kesempatan pada peneliti untuk mengadakan interaksi langsung, interaksi face-to-face dengan penduduk kampung dalam setting lapangan kampung. Sehubungan dengan itu, penelitian ini menekankan data kualitatif, namun jugs data sekunder sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tata guna lahan di sekitar kampung sejak dilaksanakannya proyek Mohammad Hoesni Thamrin (MHT) yang pertama membawa banyak dampak negatif dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya komunitas, serta penurunan kualitas fisik kampung. Temuan lapangan memperlihatkan komunitas kampung memiliki potensi/modal sosial dalam bentuk kelompok keagamaan, ikatan sosial yang erat dan rasa kebersamaan, norma sosial (agama), hubungan timbal-balik, sifat proaktif, serta nilai sejarah kampung yang tinggi dan pengetahuan lokal yang dimiliki komunitas. Namun demikian, modal sosial yang dimiliki komunitas belum mampu membawa penduduk pada suatu taraf hidup yang lebih baik. Hal ini terkait dengan temuan lainnya yang memperlihatkan bahwa akar masalah penduduk Luar Batang saat ini adalah keterbatasan/tiadanya akses terhadap sumber-sumber daya strategis, yang memampukan mereka untuk keluar dari masalah kemiskinan dan buruknya kualitas fisik lingkungan kampung. Dengan demikian modal sosial yang dimiliki dapat digunakan dengan baik. Melihat kenyataan di lapangan, penulis merekomendasikan pembentukan suatu Forum Warga Kampung sebagai suatu wadah memanfaatkan modal sosial yang dimiliki komunitas. Forum Warga Kampung ini berfungsi sebagai dewan kontrol kampung yang memiliki kompetensi dalam mengelola dan memecahkan berbagai masalah atau konflik yang dihadapi komunitas (baik sosial, budaya, ekonomi, dan politik)."

"Tesis ini membahas implementasi Program VIP-T&T MercyCorps pada pengrajin tempe di Batu Ampar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian eksploratif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terjadi perubahan yang cukup baik dalam upaya merubah cara produksi dan peralihan peralatan produksi pada komunitas tersebut. Faktor pendukung yaitu teknologi produksi yang digunakan dapat diterima, program subsidi peralatan produksi, kegiatan sosialisasi, kerjasama pelaku dalam rantai nilai sektor tempe, dan pilot project, sedangkan faktor penghambat yaitu belum siapnya pelaku dalam menjalankan fungsinya, kemampuan komunikasi project staff, status kepemilikan tempat produksi dan kapasitas produksi, tingkat pendidikan, kesadaran pengrajin tentang cara produksi, dan biaya.

---

This thesis discusses the implementation of Program VIP-T&T by Mercy Corps in Tempe producers in Batu Ampar, East Jakarta. Study uses qualitative approach and type of explorative research. Research concludes that the changes pretty good in attempt to change mode of production and transition of production equipment in community. Supporting factors are acceptable production technologies, subsidy program, socialization, cooperation of actors within value chain Tempe sector, and pilot project. Inhibiting factors consist of unprepared actors in carrying their functions, project staff communication skills, ownership status of production and production capacity, level of education, producers’ awareness about production methods, and costs."

"Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan) Program lnpres Bantuan Pembangunan Desa di Desa Tambun, Desa Jejakajaya dan Desa Sriamur Kecamatan Tambun, Kabupaten Dati II Bekasi serta faktor-faktor apa sebenarnya yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program dimaksud. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dimana penulis mencoba mendeskripsikan fenomena untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa di Kabupaten Dati II Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program lnpres Bantuan Pembangunan Desa di Kecamatan Tambun Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, dapat dikemukakan sebagai berikut : Bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menunjukkan korelasi yang cukup kuat dari faktor-faktor yang disebutkan dalam kerangka pemikiran sebelumnya yaitu nyata pada tingkat prosentase 75%, hal ini terutama terlihat pada alasan-alasan masyarakat desa yang rasional yaitu kebutuhan akan lapangan kerja, ruang gerak berpartisipasi dalam pembangunan, perbaikan tempat pemukiman, peningkatan usaha ekonomi masyarakat desa. Sementara tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pengguliran Dana Inpres Bantuan Pembangunan Masyarakat Desa secara faktual responden yang memberikan jawaban "Aktif berpartisipasi dan "Kadang-kadang" berpartisipasi nyata pada tingkat prosentase 67,5%, sedangkan responden yang menjawab "Jarang Sekali" adalah 32,5%. Dengan demikian hal yang dapat diidentifikasikan dari pengaruh partisipasi masyarakat tersebut adalah kebutuhan akan lapangan kerja, faktor kesadaran masyarakat cukup tinggi, keserasian lingkungan hidup dan pemukiman, peluang berpartisipasi dalam pembangunan. Adapun partisipasi masyarakat dalam proses pemeliharaan proyek-proyek dari Dana Inpres secara faktual menunjukkan ?Sering" berpartisipasi dan "Kadangkadang" berpartisipasi berada pada prosentase 65% yang berarti berkorelasi positif dengan faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya, namun yang paling menonjol adalah kebutuhan lapangan kerja, kesadaran cukup tinggi dan lain-lain."

"Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan", yang merupakan suatu program yang dilaksanakan di Kota Medan dan peranannya dalam peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat bentuk pemerintahan terendah di Kota Medan mengalami perubahan yang selama ini menganut azas Sentralisasi berubah menjadi azas yang menganut Desentralisasi, yang di mulai seiring dengan pemberlakuan Otonomi Daerah pada tahun 2001.Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan para informan yang ada di Kecamatan Medan Belawan yang dipilih secara purposive, sementara itu untuk mendukung data diatas, penelitian ini juga dilakukan dengan pengamatan (observasi), dan untuk lebih menjelaskan data yang ditemukan dari para informan.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan masyarakat yang merupakan salah satu kegiatan dalam pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan", sangat berperan dalam peningkatan partisipasi masyarakat, tetapi dengan masih membutuhkan bantuan dari pemerintah kelurahan, sehingga pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan" di Kecamatan Medan Belawan masih banyak tergantung kepada pemerintahan kelurahan. Tetapi, pada umumnya pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat tersebut di Kecamatan Medan Belawan dinilai sangat berperan dalam peningkatan partisipasi masyarakat.Pemberian wewenang yang lebih besar kepada pemerintahan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis ini, dalam pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan", belum sepenuhnya mampu terwujud. Hal ini disebabkan masih banyaknya dukungan Pemerintah Kota dalam setiap pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam "Program Pemberdayaan Kelurahan", sehingga akhirnya keterlibatan masyarakat masih sangat tergantung kepada besarnya dukungan pemerintah. Kemudian, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan Pembinaan Masyarakat yang sangat berperan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan" tersebut, dapat menunjukkan bahwa upaya yang sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah dengan upaya tatap muka, upaya tatap muka ini sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan" di Kecamatan Medan Belawan.Oleh sebab itu, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kelurahan secara umum dalam meningkatkan partisipasi adalah melakukan Pembinaan Masyarakat dengan upaya tatap muka, peningkatan taraf kesehatan masyarakat dan peningkatan pendapatan ekonomi keluarga, yang kesemuanya sangat berguna dalam usaha peningkatan partisipasi masyarakat di Kecamatan Medan Belawan."