Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reformasi biokrasi dan pelayanan publik merupakan dua elemen penting dalam tata kelola pemeritahan, menuju terwujudnya pelyanan publik yang berkualitas dan prima serta tata pemerintahan yang baik (good governance)..."

"Dan pengamatan awal yang dilakukan teridentifikasi bahwa kualitas pelayanan kepabeanan di bidang impor pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I, Kantor Wilayah IV Jakarta, masih belum optimal, bila dinilai dari fungsi strategis pelayanan tersebut. Belum optimalnya pelayanan kepabeanan yang dimaksud antara lain terlihat dari kurang profesional dan belum akuratnya aplikasi Sistem Electronic Data Interchange yang berbasis pada fungsi teknologi komputer.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas seberapa besar pengaruh Kebijakan Reformasi Pelayanan dan Aplikasi Sistem Electronic Data Interchange terhadap Kualitas Pelayanan Kepabeanan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kebijakan dari Dunn, Teori Aplikasi Sistem EDI dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dan Teori Pelayanan dari Parasuraman.Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif terhadap data primer yang didapat dari sampel penelitian sebanyak 100 responden yang terdiri dari pegawai dan importir untuk Kuesioner Pengujian Hipotesis dan 100 pegawai untuk Kuesioner Learning Organization. Metode Kualitatif digunakan untuk mengolah rujukan teori dan data fungsional yang diperoleh dari berbagai buku dan dokumen.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif Kebijakan Reformasi Pelayanan dan Aplikasi Sistem Electronic Data Interchange terhadap Kualitas Pelayanan Kepabeanan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I. Pengaruh positif ini menjadi isyarat bahwa apabila terjadi peningkatan pada variabel Kebijakan Reformasi Pelayanan dan variabel Aplikasi Sistem Electronic Data Interchange, maka peningkatan pada kedua variable babas tersebut secara bersama-sama akan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepabeanan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I. Hasil penelitian ini selanjutnya menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan kepabeanan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Priok I dapat ditingkatkan dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan reformasi pelayanan dan dengan meningkatkan juga efektivitas dan efisiensi aplikasi Sistem Electronic Data Interchange dalam proses pelayanan tersebut.Adapun saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I perlu merumuskan dan melaksanakan secara khusus kebijakan reformasi pelayanan yang tertuju untuk meningkatkan etos kerja di kalangan pegawai, terutama pegawai yang langsung melaksanakan teknis pelayanan kepabeanan.Untuk meningkatkan profesionalisme dan keahlian kerja para pegawai yang bertugas dalam pelaksanaan Sistem EDI perlu diadakan pelatihan teknis fungsional secara intensif sesuai dengan perkembangan dan tantangan teknologi komputer.Guna lebih memantapkan pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok I perlu mengembangkan konsep Learning Organizalion dengan cara mengembangkan berbagai program diklat pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan konsep kepemimpinan situasional yang komunikatif."

"Salah satu indikator keberhasilan dari program reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dari sebuah instansi pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis program ‘Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik’ pada reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga, aspek-aspek yang harus diperbaiki dan faktor yang harus ditingkatkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen dan literatur yang tersedia dan juga dengan wawancara yang diolah menggunakan metode triangulasi dan member-checking. Hasilnya implementasi program mikro pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi pada aspek standar pelayanan walaupun Kemenpora sudah memiliki SOP, pedoman, serta standar pelayanan lainnya, hal ini masih terdapat pada unit yang menerbitkan standar tersebut, yang dalam penelitian ini adalah OKP. Pada aspek pelibatan stakeholder, terlihat bahwa Kemenpora memang sudah melibatkan pemangku kepentingan dalam menyusun berbagai kebijakan yang ada. Akan tetapi, sifat nya masih terbatas pada kalangan OKPtertentu saja.

---

One indicator of the success of bureaucratic reform program is improving the quality of public services from a government agency. This study was conducted to analyze the program 'Improving the Quality of Public Services' on bureaucratic reform in the Ministry of Youth and Sports, the aspects that should be corrected and the factors that should be improved. This study used a qualitative approach to conduct an analysis of documents - documents and literature are available and also the interviews are processed using the method of triangulation and memberchecking.

The results of implementation of public services micro program in the context of the bureaucratic reform at the service standard aspects even though the Ministry of Youth and Sports already has a Standard Operating Procedures, guidelines, and other service standards, it is still contained in the unit that publishes those standards which in this study is the youth organization. In the

stakeholder engagement aspect, it appears that the Ministry of Youth and Sports stakeholders are already involved in formulating policies that exist. However, its nature is still limited to the particular youth organizations."

"On bureaucracy, leadership, and public service reform in local government in Indonesia; collection of articles."

"Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya dilaksanakan pada birokrasi pemerintahan di tingkat pusat, di tingkat daerah pun pelaksanaan reformasi birokrasi mempunyai peran yang sangat strategis terutama untuk kemajuan pembangunan, peningkatan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah."