Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PEMP adalah satu program awam yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatpesisir pantai, terutamanya isi rumah miskin. Sejak dilaksanakan pada 2001, program ini telah melaluibeberapa fasa pembaikan. Namun, hingga saat ini keadaan masyarakat miskin tidak berubah. Makalah inibertujuan untuk menilai prestasi PEMP dari aspek formulasi polisi dan implementasi program serta prestasiorganisasi khususnya tentang mekanisme pengelolaan program dengan rujukan khas kepada KabupatenJakarta Utara. Menggunakan rekod dan laporan rasmi pelbagai agensi di kantor peringkat pusat, kabupatendan kecamatan selain pemerhatian serta temu bual mendalam dengan isi rumah dan pegawai di agensipelaksana terbabit, kajian mendapati beberapa penemuan menarik. Pertama, prinsip yang dijadikan garispanduan bagi pelaksanaan progam telah tidak diikuti oleh agensi pelaksana di peringkat kabupaten dankecamatan. Pelbagai amalan salah laku juga turut dikesan. Kedua, evaluasi output menunjukkan bahawasebahagian besar pinjaman melalui Dana Ekonomi Produktif dimanfaatkan oleh isi rumah pedagang yangtidak miskin. Ketiga, Koperasi LEPP-M3 yang ditubuhkan bagi meningkatkan tahap kecekapan pengurusandana pinjaman, juga gagal mencapai matlamatnya. Masyarakat pesisir tiada akses dan tidak mampumembuat pinjaman. Jika membuat pinjaman pun rekod menunjukkan bahawa mereka tidak mampumelunasi pinjaman dalam tempoh yang ditetapkan. Kajian ini menunjukkan walau pun pemerintah berjayamelaksanakan Program PEMP terutamanya dari segi output kewangan dan penubuhan pelbagai agensi,namun prestasinya lemah dan tidak cekap. Suatu polisi, strategi dan program yang lebih sesuai perludibentuk untuk menggantikan program PEMP.with the objective of enhancing the wellbeing of poor coastal community households. Since its inceptionin 2001 and after several phases of improvement, the living conditions of the coastal poor householdsremain unchanged. This paper presents the findings of a study aimed at assessing the PEMP performancewith regard to the mechanism used in managing the programme with special reference to the province ofNorth Jakarta. Using official records and reports of various agencies available at faderal, kabupaten andkecamatan levels together with information gathered through field observation and indepth interviews withhousehold heads and officers in charge , the study reveals four important findings: (1) Non- complianceand malpractices were prevalent among the implementing agencies at kabupaten and kecamatan levels; (2)Most of the loans, particularly Economically Productive Grant (DEP), had been given out to householdsmembers that were not poor; (3) Agencies such as the Cooperative of LEPP-M3 which was entrusted withimproving the level of efficiency in managing the loans had also failed to live up to expectation; and (4)Many of the poor households remained ignorant and deprived of access to the loan facilities, and failed topay back loans within the specified period. In conclusion, although the government has succeeded inimplementing the PEMP, the overall performance of the programme may be considered weak andinefficient. A more appropriate policy, strategy and programme should be formulated to replace the PEMP."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Kebijakan Perlindungan Sosial yang diimplementasikan dengan menggunakan Pendekatan Pengembangan Kelembagaan pada program PEMP. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan yang digunakan terdiri dari elit birokrat, Unit Simpan Pinjam Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) Swamitra Mina Pantura Jaya, dan masyarakat pesisir dengan menggunakan kombinasi teknik sampel purposif dan snowball. Hasil penelitian ini berupa gambaran implementasi kebijakan perlindungan sosial dengan pengembangan kelembagaan pada program PEMP dan faktor pendukung dan penghambatnya serta kebermanfaatannya bagi kehidupan masyarakat pesisir di Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara.

---

ABSTRACTThe thesis describe about Social Protection Policy that has been implemented by Institutional Development Approach in the PEMP Programme. This research used qualitative approach with descriptive type of research. The informan which had been used in this research such as, bureaucracy elite, The Institution of Economic Coastal Development Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) Swamitra Mina Pantura Jaya Cooperation, and coastal community using combination of purposive sampling technic and snowball technic. The result of this research

is about the implementation of social protection policy by institutional development view of PEMP programme that know many strengths and weaknesses factors also implication for coastal community's live at Kalibaru, North Jakarta."

"Program PEMP KKP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), serta penggalangan partisipasi masyarakat berbasis sumber daya lokal. Program tersebut dirancang menggunakan pendekatan kelembagaan, yakni dengan membangun Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir - Mikro Mitra Mina (LEPP-M3). Salah satu kegiatannya adalah Swamitra Mina yang bermitra dengan Bank Bukopin. Cilincing dan Muara Gembong merupakan lokasi penerima program PEMP. Cilincing dan Muara Gembong mempunyai karekteristik yang sama yaitu wilayahnya berada di pantura, sebagian besar penduduknya berasal dari jawa, mempunyai permasalahan kredit macet yang dipengaruhi oleh cuaca yang buruk, serta permasalahan rentenir. Namun kredit bermasalah yang terjadi di Swamitra Mina Pantura Jaya lebih kecil dibandingkan dengan Swamitra Mina Mitra Usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses faktor-faktor yang menjadi pendukung dan kendala di 2 swamitra mina, menganalisis dampak program PEMP terhadap peningkatan kesejahteraan, dan memberikan masukan/rekomendasi untuk perbaikan program di 2 swamitra mina tersebut, melalui analisis kualitatif dan analisis SWOT. Penelitian ini menggambarkan karakteristik masyarakat Cilincing dan Muara Gembong, serta menguraikan kinerja Swamitra Mina Pantura Jaya dan Swamitra Mina Mitra Usaha. Selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan, penentuan skala prioritas permasalahan berdasarkan pohon masalah, kemudian menentukan alternatif solusi yang dianalisa dengan SWOT untuk didapatkan solusi terbaik. Berdasarkan hasil penetapan solusi terbaik maka diusulkan rekomendasi dengan membuat skenario action plan. Rekomendasi tersebut adalah penyelesaian kredit bermasalah melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring.

---

This thesis has aim generally to analyze the implementation of Economic Empowerment for Coastal Community (PEMP) Program by describing, identifying and analyzing the project recipients, Swamitra Mina Pantura Jaya and Swamitra Mina Mitra Usaha. PEMP Program which was initiated by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia conducted with purpose to increase coastal community welfare through empowering Micro Finance Institution (LKM) and enhancing community?s participation in economic activites by using local resources. This program has employed institutional-based approach by establishing a Cooperative institution namely Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir - Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) which together with Bank Bukopin launched Swamitra Mina sheme. Cilincing and Muara Gembong as recipent location have a same condition as follows: located along north java seaside, predominantly with small scale and seasonal fisher's from javanese ethnic, and have a longtime problem with rentenir (lender money). All these factors have considerable role in creating credit problem although, based on the observation, credit problem in Swamitra Mina Pantura Jaya Group is smaller than Swamitra Mina Mitra Usaha. This thesis has purposes i.e: (i) to analyze factors that have contribution to the credit problem of these two group of fisheres (ii) to analyze the impact of PEMP Program to the community welfare and (iii). To provide recommmendation for the project implementation improvement. In achievening the purposes, this thesis will emply SWOT analysis. At the outset, this thesis identify the problem and prioritize the problem scale by using problem tree. Best alternative solutions will be determined by using SWOT. Based on the study, the best solution recommended to overcome fishers? credit problem is to make action plan which consider rescheduling, reconditioning, and restructuring as problem solving."

"Tesis ini membahas tentang pengelolaan dana dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilaksanakan melalui mekanisme Dana Ekonomi Produktif (DEP) dalam bentuk cash collateral yang kemudian menimbulkan berbagai pengertian yang berbeda. Perbedaan pemahaman tentang dana tersebut berdarnpak pada ketidaksesuaian laporan keuangan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pcngguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-EI) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknlk penjodohan pola, yang dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana dampak ketidaksesuaian pengklasifikasian pelaporan keuangan dana DEP bagi pengelolaan PEMP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan dan kesesuaian pengalokasian jenis belanja suatu program berpengaruh terhadap terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan entitas pelaporan.

---

This thesis discusses the management of funds in the Coastal Community Economic Empowerment (PEMP) program which is carried out through the Productive Economic Fund (DEP) mechanism in the form of cash collateral which then gives rise to various different meanings. Differences in understanding of these funds have resulted in discrepancies in the financial reports of the Directorate General of Maritime Affairs, Coasts and Small Islands (KP3K) as the Accounting Unit for Assistant Budget Users-Echelon I (UAPPA-EI) which is obliged to carry out accounting and accountability for budget implementation. This study uses a qualitative descriptive approach with pattern matching techniques, which is intended to determine the extent of the impact of discrepancies in the classification of DEP fund financial reporting for PEMP management. The results of this study indicate that the accuracy and appropriateness of the allocation of the type of expenditure of a program affects the fulfillment of the qualitative characteristics of the reporting entity's financial statements."

"Dampak dari krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 hingga saat ini masih membawa dampak bagi perekonomian Indonesia, terutama dibidang ekonorni yaitu melemahnya kinerja sektor keuangan domestik khususnya perbankan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap sector riil perekonomian sehingga menimbulkan permasalahan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan yang meningkat tajam (Penduduk miskin pada ahun 1997 berjumlah 22,5 juta jiwa meningkat menjadi menjadi 98 juta atau naik sebesar 48% pada tahun 1998 dan sekitar 70%nya merupakan penduduk desa).Dampak posistif dari krisis ekonomi tersebut, yaitu bangkitnya kegiatan usaha yang berbasis pada usaha kecil dan menengah khususnya yang berbasis pada sector produksi yang berpeluang strategis dapat memberikan nilai tambah cukup besar bail( nasional maupun daerah yaitu sektor perikanan dan kelautan.DKI Jakarta sebagai salah satu daerah yang mempunyai sumber pendapatan dari sektor perikanan dan kelautan, terlihat kontribusinya yang cukup dominan dalam PDRB yaitu menyumbang sebesar 71% kepada sektor pertanian, walaupun sektor pertanian hanya menyumbang sebesar 0,28 bagi pembentukan PDRB DKI Jakarta.Kotamadya Jakarta Utara dengan wilayah 97,8% merupakan wilayah lautan, sudah barang tentu sektor perikanan merupakan unggulan dari segi PAD. Dengan kapal motor sebanyak 3.299 buah dan 4 TPI (tempat pelelangan ikan) pada tahun 1999 telah menghasilkan produksi ikan sebanyak 70,119,5 ton dengan nilai sebesar Rp 120,1 milyar meskipun pada tahun 2000 menurun dengan nilai sebesar Rp 92,8 milyar.Pendapatan regional perkapita merupakan, salah satu indikator kesejahteraan penduduk yang dilihat dari segi produk yang dihasilkan. Selama kurun waktu 1996-1999 pendapatan regional perkapita atas harga berlaku naik dari Rp12,9. juta menjadi Rp.22,5 juta. Namun pada tahun 1998 turun sebesar 19,08% dibanding tahun 1997.Jumlah nelayan yang ada di Jakarta Utara sebanyak 21.012 orang atau 2,94% dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut sebanyak 9.460 nelayan penduduk tetap selebihnya merupakan pendatang. Sedangkan jumlah nelayan di Kepulauan Seribu sebanyak 4.717 orang nelayan atau 56,5% dari jumlah penduduk di kepulauan Seribu. Persentase jumlah nelayan pekerja terhadap pemilik di Kepulauan Seribu mencapai 362, artinya sebagian besar nelayan (65%) yang ada di Kepulauan Seribu hanya sebagai pekerja.Kabupaten Kepulauan Seribu dibentuk dengan PP nomor 55 tahun 2001 dan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 186 tahun 2000 tentang pembentukan Kelurahan di Kepulauan Seribu. Dengan pembentukan kecamatan menjadi kabupaten Kepulauan Seribu dapat diartikan bahwa Pemda Kepulauan Seribu harus dapat membiayai berbagai sarana dan prasarana maupun SDM untuk mendukung kegiatan pelayanan masyarakat maupun dalam membangun prasarana publik dan mencari sumber pembiyaannya.Kondisi sumberdaya alam Kepulauan Seribu memberikan peluang bagi sektor pariwisata dan perikanan laut. Komoditas yang dikembangkan adalah budidaya rumput laut dan ikan kerapu dengan jumlah petani sebanyak 460 nrang. Produksi perikanan laut mencapai 57,2 juta kg dengan nilai Rp 97,26 milyar pada tahun 2000 menurun dibanding pada tahun 1999 yang mencapai 63 juta ton. Meskipun produksi sektor perikanan di Kepulauan Seribu cukup besar namun masyarakat nelayan belum dapat menikmati hasilnya atau dapat diartikan tidak merubah kesejahteraannya atau masih tetap miskin. Dalam hal ini tidak ada hubungan antara jumlah penduduk pada satu wilayah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.Faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan para nelayan berdasarkan data yang tersedia adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia, alat tangkap yang masih tradisional, kurangnya sarana dan prasarana dasar (transportasi/Kapal/perahu motor, pendidikan, kesehatan), tempat pelelangan ikan (TPI), pencemaran laut, tingginya biaya hidup, namun masih perlu dibuktikan dengan suatu penelitian secara komprehensif.Penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan di Kepulauan Seribu, baik Pemerintah pusat maupun daerah telah mengambil beberapa kebijakan. Penanggulangan masyarakat pesisir/nelayan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah adalah bantuan PDM-DKE selama 2 tahun (1998-1999), bantuan ingub sudah cukup lama dan sampai sekarang (2002) dan Program PEMP dimulai tahun 2001 sampai sekarang (2002). Masalahnya adalah hanya sebagian kecil yang menerima bantuan dengan kriteria-kriteria tertentu dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin yang ada kepulauan Seribu.Program Penanggulangan Kemiskinan untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pemberdayaan masyarakat nelayan, pada umumnya dengan menggunakan perencanaan strategis. Artinya penanganan suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lain karena harus didasarkan kepada permasalahannya. Perbedaan ini juga dapat dilihat dari Strength, Weakness, Opportunuity dan Threat. Namun perbedaan tersebut juga bisa dilihat dari segi nisi, misi, strategi dan sasaran yang hendak dicapai.Kebijakan-kebijakan yang ada di Kepulauan Seribu, pada umumnya masih bersifat Top Down, yaitu kebijakan yang dilahirkan dari pendekatan manajemen strategis, sementara masyarakatnya masih bersifat pasif atau menerima apa adanya, apalagi kegiatannya adalah bersifat bantuan dana.Pemilihan prioritas strategi kebijakan dalam tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode TOWS dan metode Game Theory atau teori permainan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan dan prioritas strategi serta dapat memecahkan masalah konflik antar stakeholder dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pemberdayaan nelayan karena prioritas strateginya merupakan kombinasi dari para stakeholder yang ada. Prioritas strategi kebijakan yang diusulkan sebagai suatu kebijakan baru adalah peningkatan kematnpuan teknis keterampilan penangkapan dan budidaya ikan serta konservasi bagi para nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya."

"This paper discusses empowerment program for coastal communities in Cilincing subdistrict,North jakarta. Basically, the program has been relatively successful in developing coastalcommunities’s entrepreneurship. This can be seen from the establishment of cooperativesand small-scale enterprises in that area. But this paper underlines that grant allocation forthe fisherman is still limited. Otherwise, the merchants received the most amount of grantallocation. In other word, bias on delivering program has occurred. Furthermore, targetlocation for this program has not been equal yet. It was concentrated on few villages only.Low understanding for loan scheme also became crucial problem for the program. This hasrefushed for 'bad credit' in a lot of amount"

"Riset ini difokuskan pada evaluasi terhadap program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Perkampungan Ampiang Perak, Sub Distrik Sutera, Pesisir Selatan Sumatera Barat. Program PEMP diciptakan oleh pemerintah untuk memperbaiki kehidupan penduduk di kawasan pesisir Sumatera Barat. Kajian kualitatif memperlihatkan bahwa rencana mikrokredit dan pinjaman mesin boat dalam cakupan PEMP tidak sejalan dengan konsep yang semula direncanakan. Hal ini disebabkan permasalahan kultural, seperti kemalasan, gaya hidup yang tidak produktif, tidak efisien, rendahnya tingkat pendidikan, ketergantungan pada tengkulak, serta rendahnya kompetensi penguasaan teknologi mesin-mesin perikanan."