Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia belum memiliki sistem hukum perburuhan yang adil. Terjadi dilema kepentingan buruh,pemberi kerja dan Pemerintah. Tulisan ini bertujuan membuktikan bahwa sistem hukum perburuhanbelum berjalan. Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian normatif dengan pendekatan statute approachdan sociolegal. Hasil penilitian menunjukkan bahwa pertama, substansi pengaturan hukum di bidanghubungan kerja, khususnya upah minimum, outsourcing dan TKI masih terdapat inkonsistensi. Strukturhukum perburuhan belum berjalan. Kedua, terjadi tumpang tindih kewenangan antara KementrianTenaga Kerja dan Kementrian Dalam Negeri di bidang perburuhan berkaitan dengan otonomi daerah.Terjadi kekosongan hukum dalam upaya hukum bagi masalah perburuhan kolektif. Ketiga, budayahukum dalam hubungan industrial yang lebih baik belum berjalan. Sangat dibutuhkan peran pemerintahdalam menciptakan mekanisme perlindungan buruh yang berpijak pada Konvensi dan Rekomendasi ILO."

"Skripsi ini membahas kedudukan anak yang berprofesi sebagai artis berdasarkan Hukum Perburuhan Indonesia dan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap yang bersangkutan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya peraturan perundang-undangan yang khusus mengakomodasi perlindungan terhadap artis anak yang komprehensif dan fleksibel untuk dilaksanakan karena kondisi sektor entertainment yang dilematis, di satu sisi anak-anak membutuhkan media untuk menyalurkan bakat dan minatnya, sedangkan di sisi lain anak-anak, sebagai pekerja anak, harus menerima dampak negatif dari pekerjaannya; perlu kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua atau wali dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan hukum tersebut.

---

The focuses of this study are the children who work on entertainment sector and their legal protection. The purposes of this study are to explain the status of child entertainer based on Labor Law and to describe how the implementation of the legal protection of child celebrities. This research is juridical normative. The researcher suggests that the government need to establish regulation that specifically accommodate the legal protection of child celebrities because entertainment sector is dilemmatic, on the one hand, children need media to develop their talents and interests, on the other hand, children as child labor must deal with the negative impacts of their works; government, society, and parents or guardian must cooperate in the supervision of the implementation of the legal protection of child celebrities."