Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Administrasi desa dalam dekade terakhir memiliki perkembangan yang relatif maju dalam berbagai aspeknya. Setidaknya apa yang kemudian disebut dengan alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu wujud dari kemajuan tersebut."

"ABSTRAKTopik umum disertasi ini adalah administrasi pemerintahan lokal irian jaya dengan lokasi penelitian di desa Harapan-Kwamki Lama-Timika, Kabupaten Mimika. Masalah utama disertasi ini adalah corak administrasi pemerintahan lokal dalam wilayah yang didiami oleh lebih daripada satu suku bangsa. Contoh kasus yang dibahas adan ditunjukkan dalam disertasi ini adalah desa Harapan-Kwamki Lama, Kabupaten Mimika.Hal-hal yang tercakup di dalam masalah pokok di atas adalah (1) administrasi pemerintahan lokal, (2) corak politik kesukubangsaan, dan (3) program-program pembangunan serta proses pelaksanaan program-program tersebut. Dalam praksisnya, ketiga satuan permasalahan tersebut saling berkaitan secara sistemik atau holistik dan kemudian "mengada" dalam bentuk corak administrasi pemerintahan lokal. Bagian akhir inilah yang menjadi pusat perhatian dari disertasi ini, karena ia merupakan hasil dari saling hubungan antara pejabat-pejabat desa masing-masing dengan politik kesukubangsaannya dalam menginterpretasikan program-program pembangunan pemerintah dan pelaksanaan program-program tersebut serta tanggapan setiap satua etnis yang ada sebagai anggota masyarakat desa yang bersangkutan.Untuk mengkaji masalah tadi, digunakan pendekatan kualitatif, antara lain dengan mengadakan kategorisasi konsep-konsep yang digunakan oleh masyarakat desa Harapan-Kwamki Lama. Konsep-konsep tersebut diperoleh dari informan kunci kemudian diperbandingkan dengan informasi dari informasi lain. Data diperoleh dengan wawancara mendalam dan pengamatan terlibat. Data yang telah dikumpulkan disusun dan dikelompokkan dalam pola, tema atau kategori lalu di maknakan, dijelaskan, dan dilihat keterkaitan antara satu dengan lainnya.Kerangka berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah di atas adalah konsep-konsep mengenai (1) administrasi pemerintahan lokal, (2) kesukubangsaan, dan (3) konflik sosial. Bagian (1) berbicara tentang administrasi yang dilakukan oleh pemerintahan lokal serta pemerintah lokal. Pada bagian (2) dijelaskan konsep kesukubangsaan kemudian dikaitkan dengan program-program pembangunan dari atas dan dari bawah; bagian terakhir berbicara tentang konsep, model, dan potensi-potensi dari konflik sosial.Heterogenitas etnisitas di desa Harapan-Kwamki Lama merupakan faktor yang sangat berperan dalam mengkaji masalah di atas. Dalam bidang administrasi pemerintahan lokal, faktor tersebut memunculkan kemajemukan personal perangkat desa, sementara dalam bahasa tentang corak politik kesukubangsaan, ia menunjuk pada peran kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa lainnya (dari staf dan lini), baik sebagai pelaksana kepanjangan tangandari atasan maupun sebagai pelaksana dukungan legitimasi tradisional dari kelompok-kelompok suku bangsa yang ada di desa. Hal di atas akan lebih menarik jika dilihat soal tarik-menarik kepentingan dan peranan antara kepala desa, sekretaris desa, dan kepala dusun karena masing-masing merasa mendapat dukungan dari kelompok suku bangsanya.Desa Harapan-Kwamki Lama dibentuk dengan tidak mengikuti konsep pemukiman menurut kebudayaan lokal. Hal tersebut berakibat terjadi konflik antarsukubangsa. Upaya untuk menghindari konflik sosial desa Harapan-Kwamki Lama dapat tercapai jika benar-benar memperhatikan kesalinghubungan antara administrasi pemerintahan lokal, program-program pembangunan, dan hakikat kesukubangsaan yang ada di desa Harapan-Kwamki Lama."

"ABSTRAK Bureaucracy in the living of modern state is an implementer institution to reach the goal of the state and governance. Bureaucracy practiced in the world of governance emerges a concept of governance bureaucracy that has become a determinant factor in conducting governance whereas the success of governace is determined by its governance bureaucracy. "

"Perubahan Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan terhadap pembagian urusan Metrologi Legal Tera dan Tera Ulang, yang awalnya urusan provinsi menjadi urusan kabupaten/kota. Sejak Perubahan urusan ini  baru 202 Unit Metrologi Legal (UML) dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Beberapa daerah kabupaten/kota mengalami stagnansi pelayanan tera dan tera ulang karena berbagai hambatan dalam pembentukan Unit Metrologi Legal, kekurangan SDM Tera, sarana prasarana dan kesadaran kepala daerah dalam pembentukan Unit Metrologi Legal. Peran Metrologi Legal menjamin keadilan dalam perdagangan, khususnya di bidang penimbangan dan pengukuran, perlindungan konsumen, harmonisasi standar dan persyaratan teknis membentuk kondisi dan meningkatkan daya saing produk produk domestik di pasar internasional. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif di Provinsi Jawa Barat dengan tiga daerah Kabupaten Karawang, Kota Depok dan Kabupaten Purwakarta ini berusaha menganalisis bagaimana urusan metrologi legal sebelum dan sesudah Undang Undang No. 23 Tahun 2014, distribusi pembagian urusan metrologi legal yang tepat di Indonesia dan desain urusan metrologi legal yang ideal di Indonesia ke depannya. Analisis dilakukan dengan informasi dan data yang diperoleh di lapangan dengan didukung berbagai informasi yang diperoleh dari buku, publikasi, laporan dan pendapat pakar ahli metrologi legal dan otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan metrologi legal merupakan 'tugas pembatuan yang tidak disadari', sebelum Undang Undang No. 23 Tahun 2014 berpola tugas pembantuan yang tidak disadari sampai provinsi, sedangkan setelahnya tugas pembantuan tidak disadari sampai kabupaten/kota. Distribusi urusan metrologi legal saat ini tidak tepat, ada urusan-urusan yang tidak konsisten diserahkan/diemban oleh pusat. Selain itu urusan ini tidak tepat dilakukan di daerah karena metrologi legal berdampak nasional, berkaitan dengan standar yang harus seusai dengan standar nasional dan internasional dan perlindungan konsumen yang memang harus menjadi urusan pusat. Peran sawsta sangat dibutuhkan dalam pengukuran metrologi legal skala besar dengan standar yang ditetapkan oleh pusat. Distribusi pembagian urusan metrologi legal ideal ke depan dapat dilakukan dengan dua pilihan yaitu: Pilihan 1 membenahi tugas pembantuan yang tidak disadari, pilihan 2 diambil kembali oleh pusat dengan cara dekonsentrasi.

---

Amendment to Law No. 23 of 2014 concerning Local Government brought changes to the distribution of Legal Metrology Calibration and Re-calibration, which were initially provincial affairs into regency/municipality affairs. Since the change of this matter, there are only 202 Legal Metrology Unit from 514 regencies/municipalities in Indonesia. Some regencies/municipalities experienced stagnation of calibration and recalibration services due to various obstacles in the formation of Legal Metrology Legal, lack of  calibrasi human resources, infrastructure and awareness of regional heads in the formation of Legal Metrology Unit. The role of Legal Metrology guarantees fairness in trade, particularly in the areas of weighing and measuring, consumer protection, harmonization of standards and technical requirements to shape conditions and improve the competitiveness of domestic products in the international market. This research was conducted through a qualitative approach in West Java Province with three regions of Karawang Regency, Depok Municipality and Purwakarta Regency trying to analyze how legal metrology matters before and after Law No. 23 of 2014, the proper distribution of legal metrology functions in Indonesia and the ideal design of legal metrology in Indonesia in the future. The analysis is carried out with information and data obtained in the field supported by various information obtained from books, publications, reports and opinions of experts in legal metrology and regional autonomy. The results of the study showed that the implementation of legal metrology matters was 'unconscious co-administration', before Law No. 23 of 2014 has a pattern of co-administration tasks that are not realized up to the provinces, whereas after co-administration tasks are not realized up to the regencies/municipalities. The distribution of legal metrological affairs is currently inaccurate, there are functions that are not consistently assigned/ carried by the central government. In addition, this matter is not appropriate to be carried out in the regions because legal metrology has a national impact, related to standards that must be in line with national and international standards and consumer protection which must indeed be a central matter. Private involvement is needed in the implementation mass calibration legal metrology in the future with the standars set by central government.The distribution of ideal legal metrology distribution in the future can be done with two choices, namely: Option 1. fixes unconscious co-administration, option 2 is taken back by the center government by deconcentration."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Selain itu, studi ini juga menguji peran moderasi dinasti politik dan reelection pada hubungan antara belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan regresi berganda dengan pendekatan fixed effect pada 2929 observasi selama 2010-2015, ditemukan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah namun berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Kemudian, dinasti politik terbukti memperlemah pengaruh positif belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, reelection terbukti memperkuat pengaruh positif belanja terhadap kinerja keuangan pada seluruh pemerintah daerah dan memperlemah hubungan negatif belanja dan kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat untuk merumuskan mekanisme untuk membatasi praktik dinasti politik karena berdampak buruk bagi kinerja pemerintah daerah.

---

This study aims to investigate the effect of local government spending on local government financial performance. In addition, this study also examines the moderating role of political dynasties and reelection on the relationship between local government spending and local government financial performance. By conducting multiple regressions with fixed effect approach on 2929 observation during 2010 2015, it was found that local government spending has a positive effect on local government financial performance, but it has a negative effect on financial performance of dynastic local governments. In addition, the political dynasty is proven to weaken the positive effect of local government spending on the financial performance of local governments. In addition, reelection is proven to strengthen the positive impact of spending on financial performance on all local governments and weaken the negative effect of spending and financial performance on dynastic local governments. These findings could serve as input for the central government to formulate mechanisms that would limit the practice of political dynasties because of their adverse impact on local government performance."

"Pemerintahan Desa adalah penyelenggara kegiatan Lembaga Pemerintahan dan Pembangunan di tingkat Desa, terdepan serta paling dekat dengan masyarakat yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk kesuksesan pembangunan dan kemajuan masyarakat. Lebih dari itu, praktek pelaksanaan Pemerintahan Desa sesungguhnya merupakan potret dan cerminan sejauhmana demokrasi diimplementasikan dalam pemerintahan kita. Adapun formulasi pertanyaan penelitian ini adalah : Bagaimanakah penataan Pemerintahan Desa serta Pandangan Masyarakat Ada( mengenai format struktur dan Fungsi Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Landak. Sedangkan secara umum tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan masyarakat adat tentang format Pemerintahan Desa yang sesuai dengan Otonomi Daerah, dan untuk mengetahui faktor penghambat, pendukung serta pro dan kontra dalam pelaksanaan penataan kembali ke Pemerintahan Binua atau Kampung di Kabupaten Landak. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori dan konsep tentang Desa, Pemerintahan Desa, Otonomi Daerah, termasuk didalamnya Pembangunan Sosial, Pemerintahan Adat dan Pelayanan kepada masyarakat (public services) serta Pemberdayaan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, dengan informan sebanyak 9 orang yang terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah, DPRD, Dewan Adat dan Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Kabupaten Landak. Penelitian ini merupakan studi penataan Pemerintahan Desa dengan kajian tentang struktur dan fungsi Pemerintahan Desa dalam rangka Otonomi Daerah. Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan penataan terhadap Pemerintahan Desa kembali ke sistem Pemerintahan Binua atau Kampung tersebut maka adanya pembuatan sejurnlah Peraturan Daerah, yang mana memerlukan mekanisme dan tahapan serta melibatkan pihak-pihak yang kompeten atau pihak yang benar-benar memahami materi subtansi tentang Pemerintahan Binua atau Kampung yang sesuai asal usul dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Landak. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan apabila dipelajari sungguh-sungguh sesuai dengan kepentingan, terutama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dalam penataan Pemerintahan Desa. Berdasarkan hasil temuan di lapangan penelitian ini berkesimpulan, bahwa ada sejumlah hat panting dan menarik yang perlu dikaji. Namun dari sejumlah hal panting dan menarik tersebut, maka penelitian ini berkesimpulan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah diterima dengan balk dan antusias di Kabupaten Landak. Penataan Pemerintahan Desa dalam rangka Otonomi Daerah merupakan suatu pemberdayaan dan untuk menciptakan pelayanan yang baik atau mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, adanya silang pandangan, ide maupun konsep yang berkembang, terutama mengenai penataan format pemerintahan sebagai pengganti Pemerintahan Desa yaitu kembali ke sistem Pemerintahan Binua atau Kampung. Semua pihak mempunyai konsep maupun pandangan yang menarik serta baik sebagai pendorong menuju Pemerintahan yang baik dalam rangka untuk mengembangkan demokratisasi, partisipatif, berkeadilan, kemandirian, akomodatif, transparan, bertanggunJ'awab, yang dekat dengan masyarakat. Meskipun secara teknis mengalami hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penataan tersebut. Adapun saran-saran dalam penelitian, yaitu : pertama : Nama, struk-tur dan sistem pemerintahan yang appropriate sebagai pengganti sistem Pemerintahan Desa adalah gabungan format Pemerintahan Adat dan sistem Pemerintahan Nasional, maka perlu diberlakukan kembali Pemerintahan Kampung di Kabupaten Landak. Kedua Peraturan Daerah yang dibuat bukan hanya untuk menggali Pendapat Asli Daerah (PAD), tetapi yang lebih panting adalah masyarakat memahami bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah untuk kepentingan pembangunan, kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Ketiga : Untuk menghindari lerjadinya konflik akibat adanya pro dan kontra dalam penetaan Pemerintahan Desa sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa dalam rangka Otonomi Daerah maka perlu sharing duduk bersama secara demokratis Pemda, DPRD dan masyarakat dalam membahas sating silang konsep, ide maupun pandangan dimaksud. Selain itu juga perlu mengadakan assessment terhadap potensi dan materi subtansi tentang Pemerintahan Binua atau Kampung yang benar-benar sesuai dengan asal usul dan adat istiadat masyarakat Daerah Kabupaten Landak. Keempat : Pemerintahan Desa yang ditata menjadi Pemerintahan Binua atau Kampung di Kabupaten Landak masih sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas - fungsi pemerintahan dan pembangunan. Karena Pemerintahan Binua atauy Kampung adalah pemerintahan yang dekat dengan warga masyarakt dalam rangka pelayanan."

"Penelitian ini mengevaluasi secara empiris pengaruh karakteristik tata kelola dan e-government terhadap probabilitas korupsi di Indonesia pada 172 sampel pemerintah daerah tahun 2011 hingga 2013. Karakteristik tata kelola dalam penelitian yaitu akuntabilitas, fairness, desentralisasi, transparansi, profesionalisme dan responsiveness. Variabel e-government diukur dengan Peringkat e-Government Indonesia. Metode penelitian menggunakan model logistik dengan program Stata12. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntabilitas, profesionalisme dan e-government berpengaruh menurunkan probabilitas korupsi. Sedangkan desentralisasi justru meningkatkan probabilitas korupsi, sehingga sistem pengawasan pemda harus ditingkatkan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan pemerintah perlu menerapkan tata kelola secara komprehensif, karena terbukti secara empiris berpengaruh menurunkan probabilitas korupsi.

---

This study evaluated the effect of governance characteristics and e government on corruption probability in Indonesia, empirically. The study used 172 samples of local government rsquo s data on three years, i.e. 2011, 2012, and 2013. The governance characteristics consisted of accountability, fairness, decentralization, transparency, professionalism, and responsiveness. The e Government variables were measured by the e Government Rating PeGI. The data was processed using logistic method with Stata12.

Results showed that accountability, professionalism, governance index and e government reduced the corruption probability, while the decentralization increased it. It was indicated that monitoring system should be improve and government should increase the implementation of comprehensive governance."