Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelanggaran hukum sering dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Tidak hanya pelanggarandalam proses pembelajaran, tetapi sering kekerasan terhadap siswa, terutama di sekolah dasar. Hal inisangat mengkhawatirkan perkembangan psikologis siswa. Pada kenyataannya mereka adalah harapanbangsa. Untuk menghilangkan tindakan tersebut diperlukan untuk upaya represif dan preventif. Upayayang dilakukan oleh sanksi administratif represif sanksi pidana jika pelanggaran hukum telah terjadi.Upaya pencegahan yang dilakukan untuk menerapkan Etika Profesi. Etika Profesiberfungsi sebagaikontrol kualitas dan perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya untuk menjamin kepuasan pelangganatas jasa-jasanya."

"Tujuan dari kajian ini untuk mengetahui karakteristik guru Indonesia secara umum berdasarkan profesionalitasnya, khususnya sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 sejak Januari 2013. telaah ini menggunakan sumber sekunder dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan. hasil kajian menunjukkan bahwa dengan regulasi yang lama (Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor No. 84/1993) tingkat profesionalitas guru masih relatif rendah dan perlu waktu relatif lama untuk mencapai tingkat profesionalitas yang tinggi. beberapa indikator yang mendasari hasil kajian ini adalah sebagai berikut. pertama, dari total guru PNS sebanyak 1.700,643 orang, mayoritas bergolongan IV/A, dengan jumlah 823.278 orang (48,41%). sebagian besar adalah guru SD, sebanyak 527.092 (30,99%). hanya sebagian kecil saja guru senior yang mampu naik pangkat hingga golongan IV/B ke ats, yakni berjumlah 61.286 orang (3,60%). fenomena menumpuknya guru bergolongan IV/A berkaitan dengan rendahnya kemampuan para guru dalam menyusun dan memplubikasikan karya tulis ilmiah sebagai salah satu syarat naik pangkat mulai golongan IV/A ke atas. kedua, jumlah dan proporsi guru (negeri dan swasta) dengan kualifikasi minimal s-1 yaitu sebanyak 1.710.299 orang (62,32%). ketiga, jumlah dan proporsi guru yang sudah bersertifikat pendidik secara nasional baru mencapai 1.168.405 orang (42,57%) sedangkan yang belum bersertifikat berjumlah 1.575.974 (57,43%)."

"Penelitian ini membahas mengenai hubungan komitmen profesi dan komitmen organisasi pada guru. Model penelitian yang digunakan adalah model kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, sedangkan analisis dilakukan dengan metode statistik. Responden dalam penelitian ini adalah 67 orang guru tersertifikasi yang telah bekerja selama minimal 1 tahun di sekolah tempat dia mengajar saat ini. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara komitmen profesi dengan komitmen organisasi. Hasil analisis tambahan menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki perbedaan mean yang signifikan terhadap komitmen profesi dan organisasi responden.

---

This study discussed the correlation of the professional and organizational commitment among teachers. The research method used was the quantitative model. The data was collected by questionnaire, while the analysis is done with statistical method. Respondent in this research are 67 certified teachers who have worked for at least one year in their current school. From the result of the analysis can be condluded that there is a positive and significant correlation between professional and organizational commitment. Additional result states that educational level has a significant mean difference toward professional and organizational commitment."

"Laporan ini bertujuan untuk menganalisis kasus penipuan yang terjadi di Computer Associates International, Inc (CA) berdasarkan surat yang dikirim dari penjara oleh Stephen Richards, mantan pimpinan penjualan global CA kepada Eugene Soltes, seorang mahasiswa di University of Chicago. Melalui evaluasi implikasi etika pada kegiatan penipuan di CA, kesimpulan tentang kemungkinan manajemen laba dan tata kelola perusahaan di CA dapat dibuat sesuai dengan 'Kode Etik Profesi Akuntansi Australia’ dan ‘Dewan Standar Akuntansi Keuangan Amerika Serikat’ (FASB). Pentingnya peran melobi untuk tiap pemangku kepentingan yang berbeda dalam menanggapi pengenalan standar akuntansi baru juga didiskusikan.

---

This report aims to analyze the case of fraud Computer Associates International, Inc. (CA) based on the letter sent from prison by Stephen Richards who was CA’s former global head of sales to Eugene Soltes, a student at University of Chicago. With the evaluation of ethical implication of fraudulent activities at CA, conclusion about possible earnings management and CA’s corporate governance can be made in accordance with ‘Code of Ethics of the Australian Accounting Profession’ and ‘US Financial Accounting Standards Board (FASB)’. The importance of lobbying for different stakeholders in responding the introduction of new accounting standard is also discussed. "

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebgaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta otentik sebagai alat terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan akta otentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, sehingga menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadi sengketa. Mengingat peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi masyarakat, maka perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatannya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan.Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan terhadap anggota Majelis Pengawas yang berasal dari unsur Notaris. Pengawasan terhadap anggota Majelis Pengawas yang berasal dari unsur Notaris dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap Majelis Pengawas Daerah yang berasal dari unsur Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Wilayah, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah yang berasal dari Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Pusat serta anggota Majelis Pengawas Pusat yang berasal dari unsur Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Menteri. Pengawasan yang dilakukan meliputi pelaksanaan Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Kode Etik Jabatan dan aturan hukum lainnya serta meliputi perilaku Notaris.Dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja seorang Notaris sebagai pejabat umum, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas."

"Propam sendiri memiliki 3 pokok penting dalam penegakan Kode Etik, yaitu Disiplin, Profesi dan Pidana. Disiplin Polri, merupakan sikap pada unsur pribadi dan tidak mempunyai efek keluar. Profesi sendiri berpedoman pada SOP (standar operasional prosedur) yang terdiri dari Job Description dan Job Analys, Standarisasi keberhasilan pelaksanaan tugas, Sistem penilaian kinerja, Sistem Reward + Punishment, Etika Kinerja (Do+don’t)Penelitian formulasi standar penegakan kode etik profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri ini mempergunakan jenis penelitian kualitatif, agar peneliti dapat mendeskripsikan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian ini dengan tahapan mencari sumber data, mengumpulkan data dan menganalisis data yang telah didapatmasih terdapat kendala-kendala yang dialami oleh Akreditor untuk menegakkan Kode Etik yang sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada saat persidangan Komisi Kode Etik, baik pada penanganan barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik, Evaluasi Jabatan terhadap personil yang sedang melaksanakan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik hingga pelaksanaan putusan sidang Komisi Kode Etikpenulis menyarankan untuk melakukan pembaruan atau modifikasi terhadap penegakan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sehinggadapat menjadi Formulasi Standar yang lebih baik lagi dan agar tidak adanya pertentangan dalam mengambil Langkah hukum untuk menegakkan Kode Etik Profesi dan menyarankan agar melakukan pengawasan terhadap anggota Polri yang menjalani sanksi Kode Etik baik secara langsung maupun secara administrasi.

---

Propam itself has 3 important points in enforcing the Code of Ethics, namely Discipline, Profession and Crime. Police discipline is a personal attitude and has no outward effect. The profession itself is guided by SOP (standard operating procedures) which consist of Job Description and Job Analysis, Standardization of successful implementation of tasks, Performance appraisal system, Reward + Punishment System, Performance Ethics (Do + don't) Research on the formulation of standards for enforcing the National Police's professional code of ethics and the National Police Code of Ethics Commission uses qualitative research, so that researchers can describe and communicate the results of this research through the stages of searching for data sources, collecting data and analyzing the data that has been obtained. There are still obstacles experienced by Accreditors in enforcing the Code of Ethics which is really needed as a forms of accountability during Code of Ethics Commission hearings, both in handling evidence related to violations of the Code of Ethics, Position Evaluation of personnel who are carrying out investigations for violations of the Code of Ethics and implementation of the Code of Ethics Commission hearing decisions. The author suggests updating or modifying the enforcement of the Professional Code of Ethics and the National Police Code of Ethics Commission so that it can formulate better standards and so that there are no conflicts in taking legal steps to enforce the Professional Code of Ethics and recommend that they carry out supervision of members of the Indonesian National Police who undergo sanctions from the Code of Ethics both directly and administratively."

"Notaris merupakan jabatan yang dalam pelaksanaan jabatannya sesuai dengan kode etik profesi, serta harus memiliki kepribadian yang baik dan berperilaku profesional yaitu mempunyai integritas moral, menghindari sesuatu yang tidak baik, amanah, jujur, sopan santun dan tidak melakukan perbuatan tercela semata-mata karena pertimbangan uang. Ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi. Salah satu kasus pelanggaran jabatan Notaris dan kode etik Notaris adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa Notaris K di Kabupaten Bojonegoro, dimana Terdakwa Notaris K melakukan pemalsuan identitas dan keterangan dalam Akta Jual Beli sebagai dasar untuk melakukan perjanjian kredit. Permasalahan dalam tesis ini adalah perlindungan hukum terhadap pemilik objek jaminan dalam perjanjian kredit yang akta jual belinya di palsukan dan di lelang dan tanggung jawab Notaris terhadap pemalsuan identitas dan keterangan dalam akta jual beli sebagai dasar untuk melakukan perjanjian kredit berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri No. 198/Pid.B/2019/PN.Bjn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian, yaitu terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik objek jaminan dalam perjanjian kredit yang akta jual belinya di palsukan dan di lelang yaitu yang pertama dengan cara perlindungan hukum bersifat preventif yang dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan, PPAT dan para pemilik tanah tersebut, dan yang kedua dengan cara perlindungan hukum bersifat represif yaitu mengajukan gugatan perkara perdata untuk membatalkan sertifikat kepemilikan atas objek tanah tersebut di Pengadilan Negeri dan Terdakwa Notaris K terbukti telah melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris karenanya Notaris tersebut dikenai sanksi pidana selama 2 (dua) tahun dan layak untuk diberhentikan secara tidak hormat.

---

Notary profession is a profession that must work in accordance with the code of ethics of its profession, and must have a good personality and professional behavior that is moral integrity, avoiding something that is not good, trustworthy, honest, polite and does not commit despicable acts solely because of money considerations. When a Notary in carrying out his office duties is proven to have committed an offense or acts that should not have been carried out, then the Notary may be subject to sanctions. One case of violation of the position of Notary and the Notary Code of Ethics is a violation committed by Defendant K in Bojonegoro, where Defendant K commits a falsification of identity and information in sale and purchase deeds as a basis to do a credit agreements. The problem in this thesis is the legal protection for the owner of the collateral object in a credit agreements which the sale and purchase deed was forged and auctioned and the responsibility of the Notary against falsification of identity and information in the sale and purchase deeds as the basis to do a credit agreements based on the District Courts Decision No. 198/Pid.B/2019/PN.Bjn. This research use a normative juridical research method, descriptive research type, with secondary data type, in the form of primary, secondary, and tertiary legal material. Also, data collection tool using document study, with qualitative data analysis method and descriptive analytical research result. The result of the research, there are 2 (two) forms of legal protection for the owner of the collateral object in the credit agreements which the sale and purchase deed was forged and auctioned, the first by means of preventive legal protection that can be carried out by financial institutions, PPAT and the land owners and the second is by means of repressive legal protection that is filing a civil lawsuit to cancel the ownership certificate of the object of land in the District Courtthat the Defendant K proven to have violated the provisions of the Notary Position Law and Notary Ethics Code, and therefore the Notary was subjected to criminal sanctions for 2 (two) years and deserves to be dishonorably discharged. "

"Akhir-akhir ini sering ditekankan perlunya sikap profesional dalam pekerjaan. Seiring dengan hal tersebut, sikap profesional telah melahirkan aspek etika sebagai dasar moral bagi pelaku-pelakunya. Dan peran etika semakin penting artinya, mengingat kemajuan-kemajuan dalam ilmu dan teknologi telah memberikan peluang bagi manusia untuk memanfaatkan celah-celah yang ada. Secara sederhana etika dapat dijabarkan sebagai sesuatu yang baik atau benar. Kemudian profesi-profesi yang telah baku harus menyertakan standar etika bagi anggota-anggotanya, tidak terkecuali profesi akuntan di dalamnya. Sayangnya beberapa kejadian telah mencoreng nama profesi akuntan. Untuk itu ingin dilihat prinsip-prinsip etika pada mahasiswa akuntan. Adapun kuesioner penelitian yang dibagikan berisi masalah-masalah umum yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, penelitian menunjukkan nilai yang baik. Semoga hal ini merupakan cerminan yang sesungguhnya bagi profesi akuntan di masa depan. "