Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transnational organized crime has become a burning issue for the international community the past decade. Money laundering, human trafficking. drug trafficking, terrorism and firearms smuggling ore examples of illicit dealing committed by organized criminal groups for their material or other gain at the expense of the rest of the society. The evasiveness and complicity of illegal organizations committing such crimes have compelled the United Nations to adopt a number of conventions including their protocols t`n order to combat their widening activities. Indonesia is taking similar steps. especially through legislative measures. despite the desperate conditions faced by the nations in term of law enforcement in general. Nonetheless. as victim of a number of crimes, which, among others, are alleged. to have been committed by transnational organized criminal indonesia is in dire need to take more serious measures in addition to legislative ones, including international and regional cooperations. Even though such decisions are in the hands of the ruling elite, the role of public, particularly the civil society should not be neglected."

"Korupsi dikategorikan sebagai ke jahatan luarbiasa, karena dapatmemengaruhi citra negara, sekaligus mengguncang kestabilan sosial politik sebuahpemerintahan. Kendati tuntutan pemberantasan korupsi di dalam negeri sangat tinggi,kenyataannya, para penegak hukum Indonesia belum mampu menghapuskan korupsi.Bagi beberapa aktor korupsi, motif di balik perilaku korupnya bersumber padawewenang yang dimiliki. Tulisan ini berfokus pada situasi di mana pejabat publiktersangka korupsi dituduh melakukan kejahatan karena kuasa diskresinya. Ini berarti,korupsi yang dituduhkan padanya merupakan konsekuensi dari wewenangpengambilan keputusan. Terperangkap oleh kuasa diskresinya, kategori tertuduhsemacam ini tetap dikenai dakwaan korupsi, kendati uang atau fasilitas yang diperolehnya tidak dinikmatinya secara pribadi."

"Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dapat mengguncang kestabilan sosial politik di pemerintahan. Kendati lanjutan pemberantasan korupsi sangat tinggi, faktanya penegak hukum belum mampu menghapuskan korupsi. Beberapa ktor korupsi, motifnya korupsinya bersumber pada wewenang yang dimiliki. Tulisan ini berfokus pada situasi dimana pejabat publik tersangka korupsi dituduh melakukan kejahatan karena kuasa diskresinya. Hal ini karena korupsi yang dituduhkan kepadanya merupakan konsekuensi dari wewenang pengambilan keputusan. Terperangkap oleh kuasa diskresinya, kategori tertuduh semacam ini dikenai dakwaan korupsi meski uang atau fasilitas yang diperoleh tidak dinikmati secara pribadi."