Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The amendments through Indonesian Constitution of i945 (UUD I945) have impacted to various change including to government system. The change an the government system has came about UUD 1945 (at pre-amendments) is the semi-presidential then it's become hilly presidential system after amended. The -author here also scrutinizes on the government system which had appeared in not only the constitutional level but also on the practice in the national implementations. The author also presents her advices for the legislator members to deeper grasped toward basic concepts which had been exercised by UUD l 945 post-amendments, including the presidential system. its directed to the presidential power to make legislations will not disregard to UUD 1945."

"Gerakan reformasi pada pertengahan tahun 1998 telah membawa dampak dan perubahan yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menyusul adanya penyesuaian struktur-struktur berbangsa dan bernegara seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan-tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketika pertama kali didirikan pada tahun 1945, struktur parlemen Indonesia diidealkan berkamar tunggal (unikameral) dan dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat dan pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.Seiring dengan adanya perubahan Undang-undang Dasar 1945, yaitu mengenai Pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar telah membawa konsekuensi perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara melainkan sebagai lembaga negara seperti biasa.Perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut juga diikuti dengan perubahan komposisi keanggotaan Majelis permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari DPR dan DPD yang keduanya dipilih melalui Pemilihan Umum, lahirnya Dewan Perwakilan Daerah tersebut merupakan format baru parlemen Indonesia sehingga terjadi perubahan struktur keparlemenan di Indonesia. Disamping itu perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut juga berakibat pada perubahan Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat, dimana MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden karena telah dipilih secara langsung .oleh rakyat. Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hanya bersifat insidentil tersebut akhirnya memunculkan perdebatan mengenai eksistensi kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat apakah akan terus dipertahankan atau ditiadakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia atau ditiadakan. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris secara bersamaan."

"ABSTRAKTesis yang berjudul "Penerapan Hak Usul Inisiatif DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Bakti 1992-1997 dalamPraktik Ketatanegaraan di Indonesia" ini ditulis, karena sebagianmasyarakat Indonesia menyoroti bahwa hak-hak DPR khususnya hakusul inisiatif yang tertuang dalam Pasal 21 Ayat (1) UUD 1945 sejakPemerintahan Orde Baru sampai sekarang belum pernah dipergunakansehingga penulis berkeinginan untuk mengetahui penyebab atau faktortidak dipergunakannya hak tersebut. Dalam praktik, sebenarnyabeberapa fraksi di DPR khususnya DPR-RI masa bakti 1992-1997pernah berupaya untuk menggunakan atau menerapkan hak tersebuttetapi tidak berhasil. Hal ini disebabkan berbagai kendala, antara lainPeraturan Tata Tertib DPR, kualitas anggota DPR, anggaran (dana),Sistem pemilihan, kondisi dan sistem politik, serta sistem recall. DPRdalam rangka menerapkan hak usul inisiatifnya, Fraksi PPP dan FraksiPDI DPR-RI pernah mencoba membuat RUU usul inisiatif tentangPemilu, tetapi kandas di tengah jalan. Hal ini disebabkan di samping,muatannya politis juga tidak didukung oleh seluruh fraksi yang ada diDPR dan Pemerintah sendiri sehingga kecenderungannya ditolak.Adapun kesimpulan dari tesis ini adalah bahwa belum diterapkannya hakusul inisiatif DPR-RI masa bakti 1992-1997 dalam praktikketatanegaraan disebabkan berbagai kendala yang telah disebutkan diatas. Untuk dapat terlaksananya penerapan hak usul inisiatif DPRtersebut, perlu adanya penyempurnaan substansi Peraturan Tata TertibDPR yang bersifat meringankan bagi anggota DPR guna memungkinkandapat mengajukan RUU usul inisiatif, perlu adanya badanpenelitian/pengolahan data dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPRdan staf ahli di bidang substansi perundang-undangan, perlu adanyaperbaikan sistem pemilu, tata cara pencalonan, serta perlu ditinjaukembali keberadaan sistem recall, bila perlu ditiadakan sehingga setiapanggota DPR mempunyai keberanian untuk memperjuangkan aspirasirakyat yang memilihnya tanpa ada rasa takut untuk di-recall."

"Perubahan ketatanegaraan yang terjadi akibat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh MPR atas UUD 1945 antara lain adalah pernbentukan lembaga-lembaga negara baru. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keberadaan DPD dilatarbelakangi oleh gagasan demokratisasi dan akomodasi. kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 pasca perubahan keempat, maka DPD sebagai perwakilan rakyat dalam konteks kedaerahan dengan orientasi kepentingan nasional dapat disebut sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen bikameral. Dengan demikian, keberadaan DPD mernbawa implikasi, antara lain pacta kewenangan pernbentukan undang-undang. Kewenangan mana sebelumnya dipegang dan dilaksanakan hanya oleh DPR sebagai satu-satunya kamar yang ada dalam parlemen. Namun, ruang lingkup maupun pengaruh kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang sangat terbatas. Berdasarkan perbandingan kewenangan relatif yang dimiliki oleh masingmasing kamar dalam pernbentukan undang-undang dan berdasarkan kedekatan kesamaan yang dimiliki oleh kekuasaan DPD dan House of Lords dapat disebutkan, bahwa berdasarkan klasifikasi Andrew Ellis parlemen Indonesia adalah parlemen bikameral dengan klasifikasi bicameral lunak (soft bicameral), mengingat kewenangan relatif yang diberikan oleh konstitusi kepada DPD dalam pernbentukan undang-undang adalah lebih lemah dibandingkan dengan DPR. Di samping DPR dan DPD sebagai kamar pertama dan kedua parlemen, keberadaan MPR sebagai lernbaga permanentersendiri dengan kewenangan yang berbeda menjadikan parlemen Indonesia tidak dapat diklasifikasikan sebagai parlemen bikameral, melainkan trikameral."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas dinamika politik proses perubahan UUD 1945 di MPR 1999-2002 pada masa transisi demokrasi, terhadap lima isu utama, yaitu : 1) dasar negara danagama, 2) DPR 3) DPD, 4) MPR dan 5) sistem pemilihan Presiden langsung. Tujuanpenelitian, pertama, melihat bagairnana pandangan dan sikap fraksi-fraksi di PAH BPMPR terhadap lima isu tersebut, dan bagaimana perdebatan itu berlangsung. Kedua,mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan dan sikap fraksi. Apakahdipengaruhi oleh latar belakang sejarah ideologis partai, atau oleh latar belakangkepentingan partai. Ketiga, menjelaskan dan mengnalisis perkembangan ilmu politikmelalui studi proses perubahan UUD 1945.Metode penelitian adalah kualitatiff Posisi peneliti sebagai participant-observer,mempengaruhi otentisitas penelitian. Pendekatan struktural dan kultural digunakan unmkmemperoleh refleksi mendalam atas fenomena yang diteliti. Teori transisi demokrasidigunakan untuk menjelaskan setting politik perubahan UUD 1945. Teori elite olehRobert Michell, teori aliran politik oleh Geertz dan Feith, dan teori lconflik oleh MauriceDuvergor dan Maswadi Rauf untuk menjelaskan proses dan dinamika interaksi politikfraksi-fraksi di MPR.Hasil penelitian menunjukkan, pertama, peran elite fraksi di PAH BP MPR dan DPPpartainya sangat besar, juga masyarakat sipil dalam mempengaruhi proses pembahanUUD 1945. Kedua, fraksi-fraksi bersikap bahwa Pancasila sebagai dasar negara sudahfinal sehingga yang diperdebatlcan bukan substansi Pancasila, tetapi masalahpenempatannya saja. Ketiga, dalam masalah agama (Pasal 29) masih nampak wamaaliran mempengaruhi secara terbatas pandangan dan sikap fraksi. ?Aliran? disini berbedawujudnya dari aliran politik yang menjadi mainstream utama politik Indonesia masa lalu.Aliran lebih bermakna sebagai identitas politik partai. Keempat, pada lima isu yangdibahas, posisi fraksi-fraksi bergerak antara reformis moderat dan refomis progresif;berlainan dengan temuan Blair mengenai dikotomi konservatif-progresif dalampengelompokan fraksi-fraksi di PAH BP MPR.Implikasi teoritis memperlihatkan adanya perubahan dan kontinuitas dalam aliran politikdi Indonesia. Aliran politik tidak dapat lagi seutuhnya dilihat seperti yang dimaksudkanGeertz maupun Feith. Aliran politik dewasa ini lebih digunakan sebagai alat identitaspolitik partai. Fenomena perubahan ideologi di tingkat global dan menguatnyapragmatisme di kalangan umat Islam akibat proses deideologisasi dan modernisasiekonomi selama Orde Baru telah memunculkan masyarakat Islam yang lebihmengutamakan Islam kultural daripada Islam sebagai ideologi."

"Constitutional practice after the amendment of Indonesian 1945 Constitution."

"Pembentukan tipe sistem lembaga ketatanegaraan, dipilih oleh suatu negara, tergantung pada keadaan politik, sosial, ekonomi, etnik, serta faktor-faktor lainnya. Biasanya dalam suatu sitem parlemen, kamar kedua/majelistinggi dibentuk untuk menampung perwakilan lainyang berbeda dari kamarpertama/majelis rendah, yaitu untuk kepentinfan kelas sosial, ekonomi atau perbedaan teritorial..."