Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Keamanan Laut Bakamla sebagai salah satu instansi pemerintahan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang keamanan dan keselamatan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, secara umum Bakamla memiliki sistem sistem teknologi informasi dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Pada penelitian ini mencoba pemecahan kasus manajemen risiko pada sistem informasi Bakamla dengan menggunakan metode FMEA. Sekalipun sudah populer di bidang teknik industri, metode FMEA masih sangat jarang dilaporkan penelitiannya terhadap objek sistem informasi. Hal ini menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut pada sistem informasi Bakamla. Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah occurence frekuensi kejadian, severity dampak dan detection deteksi atau pencegahan dari masing-masing mode kegagalan. Data penelitian diambil terutama berdasarkan dari hasil pengamatan langsung. Penelitian ini mencakup perlindungan terhadap aset informasi di lingkungan Bakamla dengan melakukan penilaian risiko keamanan informasi. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode Failure Mode Effect Analysis FMEA. Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris melalui serangkaian hasil percobaan menunjukkan bahwa metode FMEA merupakan salah upaya nyata yang dapat dilakukan untuk mengetahui keadaan tingkat kerawanan dari sistem informasi, mengidentifikasi potensial cause dari berbagai bentuk kegagalan serta mengurutkan prioritas kegagalan berdasarkan nilai RPN. Pada penelitian ini kerangka kerja ISO 27001 digunakan sebagai checklist dari untuk melengkapi daftar rekomendasi aksi penanggulangan mode kegagalan. Dengan demikian Hasil dari penelitian ini yaitu berupa dokumen manajemen risiko yang di dalamnya terdapat Risk Register, yaitu laporan hasil pengelolaan manajemen risiko yang berisikan daftar analisis risiko dan disertai pengendalian risiko sesuai dengan standar ISO 27001 yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menangani setiap permasalahan keamanan informasi yang terjadi di lingkungan Bakamla.

---

Maritime Security Agency Badan Keamanan Laut Bakamla as one of the government agencies formed under Act No. 32 of 2014 concerning marine, have duties and functions in the field of security and safety at sea jurisdiction of Indonesia. In carrying out their duties and functions, generally Bakamla has a system of information technology systems which is an effort to prevent violations. In this paper, writer try solving the case of risk management Bakamla information system using FMEA method. Although it is popular in the fields of industrial engineering, FMEA method is still very rarely reported at research on information system objects. It is interesting to be explored further in the information system Bakamla. The variables measured in this study is occurence frequency of occurrence, severity impact and detection detection issue or prevention of each failure mode. Data were taken primarily on the basis of direct observation. This study includes protection of information assets within Bakamla with information security risk assessment. The assessment is done by using Failure Mode and Effect Analysis FMEA.

This study proved empirically through a series of experimental that the results is indicating FMEA real effort that can be done to determine the condition of vulnerability of the information system, to identify the potential cause of various forms of failure and to prioritize the failure based on the RPN value. In this thesis the ISO 27001 framework is used as a checklist of actions to complete the list of recommendations prevention mode of failure. Thus the results of this research in the form of a document risk management which included a Risk Register, which reports the results of risk management that contains a list of risk analysis and with risk control in accordance with ISO 27001 can be used as a reference to deal with any issues of information security occur in the environment Bakamla "

"In military concerns, anthropology has historically been applied in at least three domains: First, it has identified, uncovered, and gotten deep insights of the enemies in holistic accounts; second, it has searched thoroughly the characters and potentialities of society or nation for defence purposes; and third, the mode of recruitment to the military, in the past and present and future, for defending our nation. This article also describes that in the 21'' century the nature of anthropology's looking at man, society and culture has been shifting from conventional positivism to constructivism paradigms. It departs from ethnic-groups pluralistic to more egalitarian-democratic views so that the military recruitment has been implied upon by the transformation ideas. "

"ABSTRACTKekuatan militer Indonesia saat ini masih di bawah kekuatan minimal yang seharusnya dimiliki. Untuk menjaga wilayah kedaulatannya, Indonesia membutuhkan kekuatan militer minimal (Minimum Essential Forces AIEF ). Dengan modernisasi militer Indonesia melalui program MEF diharapkan permasalahan pelanggaran kedaulatan oleh negara lain dapatdiminimalkan. Pelaksanaan MEF ini dilakukan dengan memperbaharui Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang terkait dengan penguasaan teknologi. Kewajiban menjaga, melindungi, dan mempertahankan kedaulatan NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman tidak dapat dibebankan hanya kepada TNI, melainkan kewajiban seluruh anak bangsa Indonesia. Hal ini berarti SDMpertahanan meliputi TNI, komponen cadangan, komponen pendukung, dan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan serta unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Penataan komponen-komponen ini pada dasarnya merupakan deterrence effect dan upaya nyata bangsa Indonesia dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang memperhatikan hukum nasional dan internasional. Penataan sistem manajemen SDM dan kebijakan Zero Growth of Personnel (ZGP) dalam rangka pembangunan MEF diawali dengan perencanaan kebutuhan SDM rekrutmen, dan pembinaan."

"Pertahanan negara tidak lepas dari spektrum ancaman baik militer maupun nirmiliter yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Senada dengan hal tersebut ketahanan nasional dimaknai sebagai daya tahan bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan multidimensional dalam agenda kepentingan nasionalnya. Secara umum terdapat delapan elemen yang mendukung tercapainya ketahanan nasional Indonesia dalam deskripsi dari Astagatra Ketahanan Nasional yakni meliputi aspek geografis, kekayaan alam, demografis, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan. Ketahanan nasional Indonesia mengalami tantangan baik internal maupun eksternal, tantangan saat ini adalah pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Secara global Covid-19 merenggut hampir 700.000 ribu korban jiwa, di tingkat nasional sendiri Covid-19 hampir mencapai angka 5.000 jiwa, dengan perkiraan kerugian ekonomi mencapai 316 triliun rupiah. Sementara di sisi lain, Covid-19 tidak hanya memunculkan ancaman kesehatan masyarakat dan ekonomi, namun juga ketahanan pangan. Indonesia yang memiliki ketergantungan impor bahan pangan kini semakin mengarah kepada kelangkaan pangan akibat terhentinya aktivitas ekonomi secara masif maupun aksi penimbunan bahan pangan. Berdasar pada konteks di atas, tulisan ini mengulas bagaimana pandemi mencetuskan ancaman kelangkaan pangan bagi Indonesia dalam arti sempit, dan tantangan tercapainya ketahanan nasional dalam arti luas. Melalui model pendekatan Astagatra, tulisan ini mencoba melihat bagaimana Pemerintah Indonesia menjawab tantangan tersebut."

"Masalah utama sistem logistik maritim Indonesia adalah rendahnya tingkat angkutan barang dari timur. Transportasi barang dari dan ke wilayah timur dan barat Indonesia perlu seimbang. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan skala ekonomi yang ada. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan pelabuhan hub agar barang berada pada satu titik sehingga barang dapat diangkut secara efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis jaringan untuk menentukan lokasi pelabuhan hub di Indonesia bagian timur. Koordinasi port di wilayah tersebut dianalisis menggunakan algoritma Centrality dengan bantuan perpustakaan NetworkX.

---

The main problem with Indonesia's maritime logistics system is the low level of freight transport from the east. Transportation of goods to and from the eastern and western regions of Indonesia needs to be balanced. One solution is to increase the existing economies of scale. One way is to develop a hub port so that goods are at one point so that goods can be transported efficiently. This study uses a network analysis approach to determine the location of the hub port in eastern Indonesia. The port coordination in the region was analyzed using the Centrality algorithm with the help of the NetworkX library."

"Indonesia pada masa lampau memiliki pengaruh yang sangat dominan di wilayah Asia Tenggara dan bahkan seluruh Wilayah Asia, terutama melalui kekuatan maritim besar di bawah Kerajaan Sriwijaya dan kemudian Majapahit. Indonesia memiliki keunggulan aspek budaya Maritim bentukan alamiah dari sejak dahulu bahkan sebelum konsep Indonesia lahir. Sebagai negara yang dikelilingi oleh laut hampir semua provinsinya memiliki wilayah perairan, kondisi geografis yang demikian menjadikan Indonesia negara Maritim. Jayanya maritim Indonesia perlu menjadi penyemangat dalam mendukung Pertahanan Maritim Indonesia. Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Budaya maritim Indonesia merupakan salah satu poin kebijakan dalam lima pilar pembentukan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Budaya maritim menjadi dasar dalam pembentukan elemen elemen pertahanan maritim di Indonesia. Budaya maritim yang kuat akan membentuk pertahanan maritim yang kuat."

"[ABSTRAKTesis ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 tahun2012 yang menghendaki agar setiap komponen pertahanan negara terintegrasimenjadi satu kesatuan pertahanan dalam menghadapi ancaman militer dan nirmiliter. Dalam menghadapi ancaman nir militer yang sangat kompleks danmultidimensional, termasuk ancaman bidang kesehatan, maka KementerianKesehatan RI merupakan unsur utama dan lembaga pemerintah maupun swastalainnya sebagai unsur pendukung. Ancaman bidang kesehatan ini diantaranyaberupa penyakit infeksi menular HIV AIDS yang tak kunjung reda dan potensitertularnya Ebola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasiPermenhan ke dalam unsur utama dan pendukung dalam pengelolaan kedua jenispenyakit tersebut. Metodologi yang digunakan analitik kualitatif denganpengambilan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkapadanya faktor penghambat baik pada unsur utama maupun pendukung dalamproses implementasi yaitu belum sepenuhnya tersosialisasi kebijakan ini,pembinaan sumber daya dan kewaspadaan dini masing-masing unsur sudahberjalan dengan baik namun masih terfragmentasi. Berdasarkan hasil penelitiandan pembahasan disarankan perlunya Kementerian Pertahanan melakukanpeningkatan sosialisasi dan koordinasi kepada para pemangku kepentingan baiklintas program maupun sektor dari tingkat pusat hingga ke wilayah.

---

ABSTRACTThe idea behind this thesis was impelled by the non-military threat of the healthsector that could endanger the safety of the nation. Referring to the regulation ofthe Ministry of Defense No. 16 of 2012 on Policy Integration Component ofNational Defense, the Ministry of Health is appointed as the primary constituentand other government agencies as supporters in facing the threat of the healthsector. This study aims to determine the implementation of those regulations inthe primary constituent as well as the supporting ministries in managing thethreat of HIV AIDS and Ebola. Methodology used is analitic qualitative with datacollection through indepth interviews. The research revealed the existence ofinhibiting factors on both the main and supporting elements in the implementationprocess is not yet fully socialized this policy, resource development and earlyawareness of each element are already well underway but is still fragmented.Based on the results of research and discussion suggested the need for theMinistry of Defence suggested increasing the dissemination and coordination tostakeholders both across and sectors programs from the central level to theregions., The idea behind this thesis was impelled by the non-military threat of the healthsector that could endanger the safety of the nation. Referring to the regulation ofthe Ministry of Defense No. 16 of 2012 on Policy Integration Component ofNational Defense, the Ministry of Health is appointed as the primary constituentand other government agencies as supporters in facing the threat of the healthsector. This study aims to determine the implementation of those regulations inthe primary constituent as well as the supporting ministries in managing thethreat of HIV AIDS and Ebola. Methodology used is analitic qualitative with datacollection through indepth interviews. The research revealed the existence ofinhibiting factors on both the main and supporting elements in the implementationprocess is not yet fully socialized this policy, resource development and earlyawareness of each element are already well underway but is still fragmented.Based on the results of research and discussion suggested the need for theMinistry of Defence suggested increasing the dissemination and coordination tostakeholders both across and sectors programs from the central level to theregions.]"