Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara kemanan danketertiban masyarakat, menegakan hukum, melindungi mengayomi dan melayanimasyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggihak azasi manusia dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan merupakan tugasdan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini jumlahanggota Kepolisian di Indonesia sebanyak 430 ribu personel. Dari 430 ribupersonel Polri, 10 merupakan perwira dan 90 merupakan bintara dantamtama. Setiap anggota Polri dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggimemiliki kewenangan melakukan diskresi kepolisian termasuk dalam penggunaansenjata api. Perkap No 1 Tahun 2009 telah mengatur mengenai pengunaankekuatan Polri dalam tugas penegakkan hukum dimana didalam beberapapasalnya tercantum prosedur penggunaan senjata api. Lokasi penelitian di lakukandi Polres Jakarta Pusat. Hasil penelitian didapati bahwa Personel Polri dilapanganbanyak yang belum memiliki pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasarpenggunaan senjata api dalam pelaksanaan kewenangan diskresi. Masih seringterjadinya abuse of power dalam penggunaan senjata api yang menimbulkanketakutan bagi masyarakat. Terjadinya multi intrepertasi di kalangan anggotaPolri yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian di lapangan.Pengetahuan yang dimiliki oleh anggota Polri di Lapangan berbeda-beda sehinggatindakan yang dilakukan dalam melakukan diskresi banyak yang tidak sesuaiprosedur.

---

ABSTRACTOne of the functions of state government in maintaining the security and publicorder, enforcing the law, protecting the nurturing and serving the society, and theestablishment of the tranquility of the people by upholding human rights inrelation to the governance system is the duty and authority of the Police of theRepublic of Indonesia. Currently the number of Police members in Indonesia asmuch as 430 thousand personnel. Of the 430 thousand Police personnel, 10 areofficers and 90 are NCOs and enlisted. Each member of the Police from thelowest rank to the highest rank has the authority to conduct police discretionincluding in the use of firearms. Perkap No. 1 Tahun 2009 has regulated the use ofpolice force in law enforcement duties where in some articles listed procedures offirearms use. The research location is done in Central Jakarta Police Resort. Theresults of the study found that many Police Personnel in the field who do not havean understanding of the code of ethics and the basic principles of the use offirearms in the exercise of discretionary authority. Still often the occurrence ofabuse of power in the use of firearms that cause fear to the public. The occurrenceof multi intrepertation among members of the Police who carry out the duties,functions and authority of the police in the field. The knowledge possessed bymembers of the Police in the Field is different so that the actions taken indiscretion do not fit the procedures."

"Penelitian ini membahas evaluasi disain ergonomi pemicu atau yang disebut dengan trigger senjata api dengan jenis pistol terhadap penggunaan yang digunakan sebagai latihan menembak prajurit TNI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penekanan mekanis pada senjata terlalu berat atau terlalu ringan terhadap tenaga yang dikeluarkan oleh jari telunjuk prajurit TNI. Beberapa analisis dilakukan berupa perhitungan mekanika pegas yang berfungsi sebagai momen puntir terhadap arah gaya yang berlawanan dengan arah penekanan jari telunjuk. Analisa lainnya berupa gerakan biomekanika jari telunjuk berupa perubahan sudut pada sendi – sendi yang ada pada jari telunjuk ketika melakukan tahapan penekenan pemicu pistol. Dari hasil analisis didapat bahwa hasil perhitungan mekanis berdasarkan dimensi yang ada pada pemicu berupa besarnya tenaga yang diperlukan untuk menekan pemicu pistol lebih kecil dengan perbandingan data tekan jari telunjuk prajurit TNI yang diperoleh dengan handgrip Dynamometer. Dari hasil analisa biomekanika jari telunjuk menunjukan posisi yang nyaman ketika melakukan tahapan penekanan pemicu pistol.

---

This study discusses the evaluation of ergonomic design of the trigger the type of firearm gun to use as soldiers shooting practice. The purpose of this study was to determine whether the mechanical strees on the finger are too heavy or too light to energy released by the soldier index finger. Several analyzes were conducted in the form of spring mechanics calculation that function as a torque in the opposite direction of the force againts the direction of the index finger presses. Biomechanics of movement in the form of changes to the index finger angle joints that exist in the index finger when the trigger gun stages of signing. From the analyisis of the results obtained mechanical calculation based in the dimensions that exist on the trigger in the form of magnitude of force required to depress the trigger gun is smaller by comparison of data tap forefinger soldiers obtained by handgrip dynamometer. From the analysis of the biomechanics of the index finger showed a comfortable position when doin presses the trigger pistol stages."

"Kepemilikan senjata api telah menjadi isu penting di kalangan TNI/Polri belakangan ini. Bermula dari tertangkapnya anggota TNI AD yang menyuruh orang untuk membeli senjata api ilegal membuktikan adanya indikasi bahwa senjata api yang bebas dijual diluar berpangkal dari beberapa oknum militer maupun Polri. Pengawasan pendataan kepemilikan senjata api yang bersifat konvensional di DitIntelkam yang sarat dengan prosedur yang berbelit-belit dan panjangnya tahapan yang makan banyak waktu diduga menjadi salah satu faktor penyebab banyak pemilik senjata api enggan untuk meregistrasikan pucuk senjata yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan digitalisasi teknologi informasi dalam upaya mengawasi kepemilikan senjata api untuk mereduksi jumlah kasus-kasus penembakan dengan senjata api yang tidak teregistrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melibatkan wawancara kepada informan penelitian dan observasi terhadap proses pengawasan pendataan yang terjadi di DitIntelkam. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa sudah saatnya sistem konvensional yang diterapkan di DitIntelkam Polda Metro Jaya melakukan transformasi besar-besaran dengan basis Teknologi Informasi untuk mengoptimalkan pengawasan pendataan senjata api, khususnya yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

---

The ownership of firearms among Army and Police personnel has become an important issue lately. Beginning with the seizure of an ex-army personnel who ordered an unknown individual to buy illegal firearms has empirically proven that are illegally sold out freely come from several personnel members of army and police. The conventional way of controlling data collection of firearms in DitIntelkam which involves some complicated procedures along with long stages and time consuming is presumed to be one of the factors of lots of firearms owners feel reluctant in registering their own firearms. The aim of this research is to describe the use of information technology digitilization in an attempt to control the firearms ownership addressed to reduce the number of shootings using the unregistered firearms. The research method in this reseearch is qualitative describe by involving research informants and observations of controlling data collection in DitIntelkam Polda Metro Jaya. The research finding is that it is the time for DitIntelkam to transform from conventional way to apply the digitilization in the basis of Information Technology to optimalize the control of data collection of firearms, particularly in the DitIntelkam, Polda Metro Jaya.

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran National Rifle Association(NRA) sebagai Public Opinion Maker dalam Kebijakan Pengendalian SenjataTahun 2013. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakankonsep kelompok kepentingan, opinion maker, dan kultur senjata. Denganmenggunakan argumentasi Right to Bear Arms, NRA berusaha untukmemengaruhi opini publik dengan menyatakan bahwa senjata merupakan bagiandari kultur politik bangsa Amerika. Propaganda yang dilakukan oleh NRAmelalui sosialisasi dan kampanye yang dilakukan terkait Right to Bear Armsmeningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak kepemilikan senjata.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan NRA sebagai OpinionMaker tidak terlepas dari kultur politik Amerika Serikat yang menganggapamandemen kedua konstitusi dan kebebasan merupakan hal fundamental yangtidak boleh dicederai.

---

ABSTRACTThe objective of the present study is to determine the role of the National RifleAssociation (NRA) as a Public Opinion Maker in Gun Control Act 2013. Toidentify and analyze NRA?s roles, this study is using interest group concept,opinion maker, and gun culture. By using ?Right to Bear Arms? argumentations,NRA tries to influence public opinion by stating that weapons are part ofAmerican political culture. The propaganda that is conducted by NRA withinsocialization and campaign related to Right to Bear Arms has raised publicawareness about the importance of gun rights. The result of this study shows usthat the successful effort of NRA as an Opinion Maker is inseparable fromAmerican Culture. The culture presumes that the U.S. Constitution?s SecondAmandment and liberty are such fundamental things that cannot be violated."

"Polisi oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menggunakan senjata api, hal ini yang membedakannya dengan masyarakat sipil pada umumnya. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan senjata api merupakan pilihan upaya terakhir dalam tindakan kepolisian setelah bentuk kekuatan lainnya yang lebih lunak. Di Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara pernah terjadi beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan senjata api. Selain itu juga terdapat beberapa penanganan pelaku tindak kejahatan yang berakhir dengan tembakan dari senjata petugas yang berindikasi pelanggaran. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penyebab terjadinya penyalahgunaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Wawancara mendalam dilakukan kepada personel yang terlibat maupun mengetahui penggunaan senjata api dalam tindakan kepolisian selama ini. Beberapa dokumen berkaitan ditelaah untuk menemukan fakta yang sebenarnya. Observasi yang dilakukan penulis selama berdinas sebagai anggota Polri menjadi dasar tambahan dalam memulai penelitian ini. Dari tiga faktor (individu, situasional, lingkungan) yang mempengaruhi penggunaan senjata api, penelitian ini menemukan dua hal baru yang menyebabkan petugas untuk menembakkan senjata apinya, yaitu karakteristik tersangka yang berasal dari etnis tertentu dan penembakan tersangka yang dilakukan di kawasan perumahan mewah. Bentuk laporan pasca penggunaan kekuatan yang komprehensif menjadi salah satu rekomendasi untuk dapat mengawasi dan mengevaluasi penggunaan senjata api dengan baik ke depannya.

---

Police are given the authority by law to use firearms, which distinguishes them from the civilian. It should be noted that the use of firearms is the last option on the use of force beside other softer forms. Considering that there have been several cases of violation and handling crimes that ended with the use of firearms against some suspects at Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, a study was conducted to reveal the causes of the abuse. In-depth interviews were conducted with officers who involved and were aware of the use of firearms in the police actions so far. Some related documents are examined to find out the real facts. Of three factors (incividual, situational, and environmental) that affect the use of firearms, this study found two novelty that caused officers to fire their gun, the characteristics of suspects who came from certain ethnic groups and the shooting of suspects carried out in elite residential areas. A comprehensive post-use of force report model is a recommendation to be able to monitoer and evaluate the use of firearms in the future."

"Dalam kegiatan kenegaraan pertahanan adalah hal yang penting untuk menjaga kedulatan negara ataupun untuk mendapatkan posisi kekuatan yang lebih menguntungkan. Dalam pelaksanaannya di Indonesia industri pertahanan telah di monopoli oleh negara karena negara memiliki kuasa untuk menguasai cabang industri yang penting bagi negara. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan yang menyangkut bahan hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pengaturan dan penerapan monopoli alamiah pada PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero serta persaingan industri pertahanan di Indonesia. Pada kesimpulan dapat ditemukan bahwa PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero bukanlah termasuk kedalam jenis monopoli alamiah, dan PT. Komodo Armament Indonesia dapat masuk kedalam industri pertahanan. Dalam skripsi ini penulis menuliskan saran untuk dapat mengembangkan industri pertahanan melalui penelitian dan pengembangan dan alih teknologi serta menyebarkan pengaturan mengenai monopoli industri pertahanan agar pengaturannya jelas dan dapat mengembangkan usaha dibidang usaha industri pertahanan.

---

In the state of defense activities is important to maintain the state 39 s sovereignty or a more favorable position of power. In its implementation in Indonesia the defense industry has been monopolized by the state because the state has the power to control an important industrial branch for the state. In this thesis the authors use research methods using literature materials concerning secondary legal materials. In this explains how the arrangement and application of natural monopoly at PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero and defense industry competition in Indonesia.

At the conclusion can be found PT. Perindustrian Angkatan Darat Pesero is included in the type of natural monopoly, and PT. Komodo Armament Indonesia can enter into the defense industry. In this writer wrote a suggestion to be able to develop the defense industry through research and development and transfer of technology as well as the form of monopoly defense industry arrangements to be appropriate and can be developed business in the field of defense industry. "