Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Stasiun kereta api Kedjaksan Cirebon merupakan salah satu Cagar Budaya yang berasal dari masa kolonial dan dapat diteliti menurut sudut pandang arkeologi industri. Salah satu pengaruh bangsa Belanda pada masa penjajahan di Indonesia adalah pengadaan transportasi kereta api dalam rangka mempelancar eksplosari dan eksploitasi terhadap tanah jajahan. Dengan perkembangan transportasi kereta api, berkembang pula fasilitas pendukungnya, yakni stasiun. Salah satu stasiun kereta api yang didirikan di Jawa Barat adalah Stasiun Kereta Api Kedjaksan Cirebon. Pada kompleks stasiun Kedjaksan Cirebon terdapat beberapa komponen penunjang kegiatan perkeretaapian alat dan bangunan operasional, serta bangunan tempat tinggal pegawai. Berdirinya sebuah stasiun kereta api membawa perubahan terhadap tatanan masyarakat sehingga menghasilkan kelas sosial pekerja. Kelas-kelas sosial tersebut dapat diamati melalui bangunan rumah tinggal dan atribut yang dikenakan.

---

Kedjaksan Cirebon railway station is one of the heritage from the colonial period and can be studied in terms of the industrial archeology. One of the influences of the Dutch during the colonial era in Indonesia is the provision of railway transportation in order to facilitate the exploration and exploitation of the colonies. With the development of rail transportation, is also developing its supporting facilities, the train station. One of the railway station was established in West Java Kedjaksan Cirebon Railway Station. At the station complex Kedjaksan Cirebon there are several components to support activities which the tools and building railway operations, as well as residential buildings employees. The establishment of a railway station brought changes to the society that produces social class workers. Socialclasses can be observed through the houses and subject attributes."

"Penelitian ini membahas mengenai penyertaan modal negara khususnya yang berbentuk barang milik negara kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan mengenai peralihan kekayaan badan usaha dari Djawatan Kereta Api sampai PT KAI. Dalam penyelenggaraan kegiatan perkeretaapian selama ini masih terdapat beberapa barang milik negara berbentuk tanah atau bangunan yang belum disertakan melalui Peraturan Pemerintah. Selain itu perubahan bentuk dari Perusahaan Jawatan (Perjan) ke Perusahaan Umum (Perum) tidak otomatis mengalihkan kekayaan PT KAI karena Perjan merupakan badan hukum publik sedangkan Perum merupakan badan hukum privat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan mengaitkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan bentuk Perusahaan Kereta Api dan Penyertaan Modal Negara pada PT Kereta Api dengan teori keuangan negara dan pemisahan kekayaan negara. Penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara yang berbentukbarang milik negara wajib melalui mekanisme Pemindahtanganan barang milik negara dan wajib dimuat di dalam Peraturan Pemerintah agar penyertaan modal negara sah secara hukum. Langkah yang harus dilakukan adalah Kementerian Perhubungan harus melakukan penertiban barang milik negara terhadap aset yang belum beralih ke PT KAI, sedangkan bagi PT KAI harus meminta dilakukannya penyertaan modal negara terhadap aset yang belum jelas statusnya melalui Peraturan Pemerintah.This study discusses the participation of state capital, especially in the form of state-owned goods to PT Kereta Api Indonesia (KAI) and regarding the transfer of assets of business entities from Djawatan Kereta Api to PT KAI. In the implementation of railway activities so far there are still some state property in the form of land or buildings that have not been included through Government Regulations. In addition, the change of form from a Service Company (Perjan) to a Public Company (Perum) does not automatically transfer the wealth of PT KAI because Perjan is a public legal entity while Perum is a private legal entity. The method used in this research is juridical-normative by linking Government Regulations regarding changes in the form of Railway Companies and State Equity Participation in PT Kereta Api with the theory of state finance and separation of state assets. State equity participation in State-Owned Enterprises in the form of State property must go through the mechanism for the Transfer of State property and must be included in a Government Regulation so that state capital participation is legally valid. The step that must be taken is that the Ministry of Transportation must control state-owned assets for assets that have not been transferred to PT KAI, while PT KAI must request state capital participation for assets whose status is not yet clear through a Government Regulation."

"ABSTRAKKebutuhan kereta api dan moda transportasi lainnya pada koridor transportasi perkotaan meningkat hampir di seluruh dunia. Meningkatnya kebutuhan akan moda transportasi kereta api pada dasarnya dipengaruhi oleh meningkatnya populasi penduduk, perjalanan bekerja dan pengembangan tata guna lahan. Aktivitas sosial-ekonomi, kemacetan lalulintas di pusat kota dan tingginya kebutuhan bahan bakar untuk mobil pribadi juga mempengaruhi pelaku perjalanan untuk menggunakan moda kereta api. Angkutan umum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sosial-ekonomi dan pengembangan kota terhadap daerah di sekitarnya. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai suatu moda kereta api yang beroperasi di daerah pinggiran kota (suburban) - kereta api regional (regional rail) mempunyai peranan untuk mendukung aktivitas sosial-ekonomi di pusat kota serta berpotensi untuk mengembangkan wilayah di sepanjang jalur operasionalnya. Pelayanan yang diberikan pengelola kereta api kepada pengguna moda ini, biasanya berada pada kondisi optimum dari keuangan yang diperoleh pengelola kereta api tersebut. Apabila keuangan yang diperoleh pengelola kereta api tersebut dikaitkan dengan tingkat kebutuhan perjalanan antar stasiun, pengadaan sarana dan prasarana perkereta-apian dan nilai dari rangkaian kereta api - maka akan diperoleh suatu panjang jalur kereta api yang optimum. Selain daripada itu, nilai terendah dari suatu pengeluaran biaya untuk setiap pengguna moda kereta api (the lowest value of passenger cost) akan menjadi acuan untuk menentukan jalur pelayanan yang optimum.

---

"