Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artricle 24 and 29 of Air Operalor Ordonance 1939 and article 17 and 18 of Warsawa Convention 1929 follow air operator principle of presumption of liability. The provision mentioned above give more attention to protection of air operator rather than passenger and does not regulate air opera for liabilty against third party injury. In recent development, the Act No. I5 of 1992 on Flight has adopted absolute liability principle and presumption of liability principle is no Ionger can he maintained as well as the principle of air operator liabiliy on injury that is faced by third party is no relevant anywhere. The Wama Convention of 1929 has been amanded and it adopts absolute liability principle as effort to provide more protection to passenger and third party."

"Industri penerbangan komersial merupakan salah satu moda jasa angkutan yang ideal dalam mobilisasi masyarakat Indonesia sebagai negara kepulauan. Secara yuridis, pelaksanaan jasa angkutan udara niaga merupakan ruang lingkup perjanjian pengangkutan. Hal ini melahirkan perikatan antara penumpang dengan maskapai udara, yang dalam peraturan penerbangan dikonkretisasi melalui tiket. Dalam perjalanannya, sengketa antara penumpang seperti kecelakaan pesawat, kerugian bagasi, dan keterlambatan penerbangan silih berganti mewarnai industri penerbangan komersial Indonesia. Teori tanggung jawab pelaku usaha atas kesalahan, atas wanprestasi, dan atas kemutlakan, dapat diterapkan dalam upaya pelindungan konsumen penerbangan. Hukum Indonesia telah menstandardisasi kewajiban kompensasi dan ganti rugi terhadap faktor di luar dasar pelepas tanggung jawab. Walaupun demikian, hukum penerbangan mengakomodasi hak gugatan yang tidak terbatas standardisasi kompensasi dan ganti rugi baik secara materiil dan imateriil. Sebaliknya, hukum penerbangan memberikan pembatasan tanggung jawab bagi maskapai udara atas pembatalan penerbangan atas keadaan kahar (alam maupun sosial). Oleh karena itu, inti gugatan yang diajukan berkaitan ada atau tidaknya kesalahan. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap pelaksanaan hak penumpang terdampak pembatalan, prinsip tanggung jawab maskapai terhadap kerugian penerbangan, dan dasar pelepas tanggung jawab terhadap keadaan kahar. Tinjauan teoretis kerugian perdata dalam UU Perlindungan Konsumen dan hukum penerbangan dikaitkan tinjauan praktis putusan gugatan kerugian dalam analisis Putusan No 176/PDT.G/2019/PN PTK yang dikuatkan Putusan No 80/PDT/2020/PT PTK. Pada akhirnya, penelitian ini mencapai penemuan bahwa pengecualian keadaan (alam/cuaca maupun sosial/teknis) merupakan dasar pertimbangan hakim dalam membenarkan maskapai udara dari kesalahan. Oleh karena itu, regulasi lebih detail diperlukan dalam mengatur faktor maskapai yang merupakan keadaan kahar sejauh diverifikasi jabatan badan yang berwenang. Selain itu, perjanjian penanggungan (asuransi penerbangan) dapat pula disepakati dalam mengatur nilai kerugian. Hal ini dapat memberikan keseimbangan upaya pelindungan kerugian penumpang dan kelangsungan usaha pelaku usaha.

---

The commercial aviation industry is one of the ideal modes of transportation services in mobilising societies, moreover in Indonesia, as an archipelagic country. Legally speaking, the commercial air transportation services is within the scope of the carriage agreement. This creates a binding agreement between passengers and airlines, which is concretised through a ticket. Nevertheless, passengers’ disputes, such as aircraft accident, baggage damages, and flight cancellation ripen after another on Indonesian commercial aviation industry. As a service industry, the producer’s liability such as negligence liability, contractual liability, and strict liability shall be applicable, for the consumer protection realization. With the adoption to the EU 261/2004 regulations, Indonesian provision has standardised the passengers’ damages and compensations to be compiled on top of the legal justification. However, aviation law also urges the passengers’ right on pledging damages in the extent of the aforementioned limitation. On the other hand, aviation law limits liability for air carriers for flight cancellations due to force majeure (both natural and social). Therefore, the negligence proof is required in claiming the material and immaterial damages through the torts. This research focuses on passenger’s right implementation, airline’s liability, and the particular flight’s extraordinary events exemption. The theoretical overview of civil damages sue under Consumer Protection Act is analysed on the practical overview on similar cases of flight cancellation indicments, to anaylse the verdict of Court Decission No 176/PDT.G/2019/PN PTK and No 80/PDT/2020/PT PTK (in appeal procedure). Eventuallys, there is an urgency in the regulation amendment that recognises aircraft issue as the liability with the verification of the official authority. Plus, airline might offer the aviation insurance to valuate its liability. Therefore, these two advices provide the equal protection to passengers’ losses and airlines’ business sustainability."

"[ABSTRAKPeningkatan arus transportasi udara di Bandara Husein Sastranegara menunjukan tren peningkatan sehingga kualitas pelayanan penerbangan cenderung menurun dengan cepat. Usaha mengantisipasi masalah tersebut dengan tiga alternatif pilihan yaitu mengembangkan Bandara Husein Sastranegara, membangun Bandara Baru di Kertajati dan mengembangkan serta membangun keduanya bersamaan.Berdasarkan hasil analisis penelitian dengan mengukur potensi penumpang di Bandar Udara Husein Sastranegara menunjukan bahwa pilihan untuk mengembangkan fasilitas terminal penumpang Bandara Husein Sastranegara merupakan pilihan paling baik ditinjau dari segi finansial. Dengan masa evaluasi selama 20 tahun maka nilai Nett Present Value menunjukan nilai positif.Berdasarkan hasil analisis penelitian dengan mengukur potensi penumpang di Bandar Udara Husein Sastranegara menunjukan bahwa pilihan untuk membangun Bandar Udara Kertajati merupakan pilihan yang paling baik ditinjau dari segi finansial , dengan syarat spesifikasi konstruksi menyerupai Bandara Husein Sastranegara. Dengan masa evaluasi selama 20 tahun maka nilai Nett Present Value menunjukan kecenderungan nilai positif.Berdasarkan hasil analisis penelitian dengan mengukur potensi penumpang di Bandar Udara Husein Sastranegara menunjukan bahwa pilihan untuk tetap mengoperasikan Bandara Husein Sastranegara merupakan pilhan paling tidak tepat ditinjau dari segi finansial yang berakibat Nett Present Value Bandar Udara Kertajati negatif.

---

ABSTRACTThe increasing demand of air transport in Husein Sastranegara Airport has caused quality reduction of flight services. The problems may be resolved by three option by developing Husein Sastranegara Passenger terminal , building the new airport in Kertajati , and by opt both at the same time.Passenger demand measurement in Husein Sastranegara Airport indicate that developing the passenger terminal is the best option for financial perpective. 20 years of evaluation indicates positive Nett Present Value.Kertajati New Airport is good option if the Husein Sastranegara Airport is closed for commercial flights and the construction has the same specification as the Husein Sastranegara Airport. 20 years of evaluation indicates positive trend of Nett Present Value.Passenger demand measurement in Husein Sastranegara Airport has shown that by opt on both airports at the same time is not a proper option from financial perpective. 20 years of evaluation indicates that Nett Present Value of the Kertajati New Airport is negative.;The increasing demand of air transport in Husein Sastranegara Airport has caused quality reduction of flight services. The problems may be resolved by three option by developing Husein Sastranegara Passenger terminal , building the new airport in Kertajati , and by opt both at the same time.Passenger demand measurement in Husein Sastranegara Airport indicate that developing the passenger terminal is the best option for financial perpective. 20 years of evaluation indicates positive Nett Present Value.Kertajati New Airport is good option if the Husein Sastranegara Airport is closed for commercial flights and the construction has the same specification as the Husein Sastranegara Airport. 20 years of evaluation indicates positive trend of Nett Present Value.Passenger demand measurement in Husein Sastranegara Airport has shown that by opt on both airports at the same time is not a proper option from financial perpective. 20 years of evaluation indicates that Nett Present Value of the Kertajati New Airport is negative., The increasing demand of air transport in Husein Sastranegara Airport has caused quality reduction of flight services. The problems may be resolved by three option by developing Husein Sastranegara Passenger terminal , building the new airport in Kertajati , and by opt both at the same time.Passenger demand measurement in Husein Sastranegara Airport indicate that developing the passenger terminal is the best option for financial perpective. 20 years of evaluation indicates positive Nett Present Value.Kertajati New Airport is good option if the Husein Sastranegara Airport is closed for commercial flights and the construction has the same specification as the Husein Sastranegara Airport. 20 years of evaluation indicates positive trend of Nett Present Value.Passenger demand measurement in Husein Sastranegara Airport has shown that by opt on both airports at the same time is not a proper option from financial perpective. 20 years of evaluation indicates that Nett Present Value of the Kertajati New Airport is negative.]"

"Transportasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam segala aktivitas kehidupan rnanusia. Ada berbagai macam jcnis iransportasi dalain icalitas kehidupan manusia. Salah satunya yang diperkenalkan pemerintahan kolonial Belanda dalam kehidupan masyarakat Sumatra Barat adalah kereta api.Adanya transporiasi keiela api ui Sumatra Barat yang sebelumnya hanya nicngenal jenis alat angkut tradisional, tentu mcmbawa pengaruh tertentu terhadap aktivitas kchidupaii masyarakat Sumatra Barat. Oleh karena itu ada dua pokok permasalahan yang perlu dicari jawabannya dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, bagaimana proses dan perkembangan pembangunan jalan kereta api di Sumatra Barat? Kedua, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Sumatra Barat? Untuk mendapatkan pemahamafi secaia baik pennasalahan ini digunakan teori inovasi sebagaimana diungkapkan Marcel Clement dan teori perkembangan ekonomi seperti yang dijcWf.*m Liudblad. Penelitian ini menempuh tahapan sesuai metode sejarah yaitu, heuristik, kritik, interpretasi dan penulisan. Data-data yang digunakan terdiri dari data primer dan sektmder. Data primer meliputi arsip, dokumen, koran, majalah sezaman. Sedangfcan data sekunder terdiri dari buku-buku dan artikel.Angkutan kereta api iiu scmiiri muncul tidak bisa dilepaskan dari potensi ekonomi yang terdapat di Sumatra Barat. Potensi yang terdapat di wilayah ini tidak saja karena adanya batu bara yang dibutuhkan pada masa itu untuk dunia pelayaran, tetapi juga disebabkan hasil pertanian yang tumbuh menjadi komoditi ekspor. Faktor lainnya yang mempercepat dibangunnya jaringan. laiu lintas kereta api itu adalah kondisi lalu lintas di Sumatra Barat yang masih sederhana dan ditemukannya teknologi kereta api pegunungan. Jalan raya yang ada kurang menguntungkan untuk kepentingan perdagartgan, karena barang-barang yang diperdagangkan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke kota Padang sebagai basis ekspor pemerintahan kolonial Belanda.Dalam membangun jaringan lalu lintas kereta api di Sumatra Barat, dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama tahun 1887-1896 yang mempakan tahap utama dari seluruh rute jaringan lalu lintas kereta api Sumatra Barat. Pada tahap ini pembangunan tertuju kc daerah darek (pedalaman). Tahap kedua tahun 1906-1924 yang dalam pembangunannya merupakan rute tambahan sebagai akibat munculnya sentra ekonomi baru, selain sentra yang telah ada pada tahap pertama, Pembangunan dilaksanakan dengan memberikan kompensasi ganti rugi tanah terhadap tanah rakyat yang digunakan.Sampai tahun 1910 pemanfaatan angkutan kereta api belum menunjukkan hasil yang maksimal. Setelah itu sejalan dengan makin meningkaifwa jumlan barang yang di ekspor ke pasaran internasional maupun di impor ke pasaran regionalSumatra Barat dan tingginya mobilhas penduduk yang nampak dari jumlah barang dan penumpang yang dibawa, fungsi ekonomi transportasi kereta api ini meningkatpesat.Sejak adanya angkutan kereta api semakin banyak para pemilik modal yang mengembangkan usahanya di Sumatra Barat. Mereka di samping membuka usaha perkebunan, adajuga yang membuka usaha tambang dan pabrik. Kedatangan para investor tersebut ikut mempengaruhi rneningkatnya jumlah ekspor dan impor, juga membuka kesempatan dan lapangan kerja bagi penduduk. Meskipun para pekerja umumnya bekerja sebagai kuli, yang jelas jumlah pekerja meningkat dari waktu ke waktu."

"ABSTRAK Anggapankerugiantersebutdipicudariadanya addendumpekerjaantambahpadaKontrakPekerjaanPengadaanBarangdanJasa Life TimeExtention GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU BelawandimanasetelahterjadinyaKontrak,padasaatPenyediaBarangdanJasabesertaPenggunaBarangdanJasayaituMapna Co.denganP.T. PLN Perseromelakukan Fact Finding,merekamenemukanadanyakerusakantambahandimanakerusakantersebuttidaktermasukdalampekerjaan yang adadidalamkontrak. PekerjaanTambahtersebut yangdimasukkankedalam addendum kontrakdianggaptelahmerugikan Negaradkarenamembuatnilaikontrakmenjadimelebihi HPS yangtelahditetapkanolehPanitiaPengadaan.Hal tersebutlah yangmenjadidasardariJaksaPenuntutUmumuntukmemberikandakwaanbahwaTersangkatelahmelakukanperbuatan yang merugikan Negara.Dalamskripsiini,penulisakanmembahasmengenaitanggungjawabdireksisebagaipengurus PT. PLNPerserodansebagaipihak yangmemberikanpersetujuanataspenetapanpemenangPengadaanBarangdanJasa LTE GT2.1 dan 2.2 PLTGU Belawan, danapakahbenaradatindakan yang merugikan Negaradalamkasusini.

---

ABSTRACT The assumption of loss was driven by the presence of the added work addendum onthe contract of Life Time Extention Goods and Services Job Procurement in GasTurbine 2.1 and Gas Turbine 2.2 PLTGU Belawan, where at the PLTGU followingthe contract, at the time of providers of goods and services and users of goods andservices that is Mapna co. with PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) doing theFact Finding procedure, they found some additional damage where the additionaldamage are not included in its work there in contract.Added work the addendumcontract considered to have been included in losses to the state because the additionalwork caused by the additional damage make the contract price exceeding the ceilingprice (HPS) that has been made by the committee of procurement.Those things beingthe ground of Public Prosecutors to give an indictment that the suspect has been doesan action which losses to the state .In this thesis, writer will talk about theresponsibility of the board of directors as the PT. PLN (Persero) Directors and as theparty that provide the approval to the determination of this procurement winner."