Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research aimed at understanding of housing location determination over the areas of Gedebage, Bandung City. The evaluation is based on physical conditions of the environment and socioeconomic conditions, by comparing existing conditions of the housing with established standards. The findings are: (i) Batununggal (B1) in Bandung Kidul Sub-District belongs to suitable category of housing location, (ii) Mengger (B3) in Bandung Kidul Sub-District belongs to unsuitable category of housing location, (iii) Sekejati (M3) in Margacinta Sub-District belongs to suitable category of housing location; (iv) Cisaranten Kidul (R4) at Rancasari Sub-District belongs to adequately suitable category of housing location; and (iv) Cisaranten Kidul (R2) at Rancasari Sub-District belongs to adequately suitable housing location."

"Daya tarik sebuah kawasan atau wilayah dapat mengakibatkan peningkatan kunjungan seseorang untuk tinggal sementara atau tetap sehingga dapat meningkatnya jumlah permintaan pada perumahan/real estate. Selayaknya pemerintah setempat menanggapi permintaan dan peningkatan akan perumahan/real estate tersebut dengan menyediakan lahan untuk perumahan. Akan tetapi keterbatasan lahan di pusat kota seringkali menjadi masalah, sehingga pembangunan perumahan cenderung bergerak ke daerah lain yang memungkinkan untuk membangun lokasi perumahan baru. Dalam beberapa tahun ini terjadi arah perkembangan pembangunan di Kota Bandung bergerak menuju daerah timur kota tepatnya di SWK Gedebage dan Ujungberung. Hal ini turut mempengaruhi adanya perkembangan jumlah lokasi perumahan di SWK Gedebage dan Ujungberung. Adapun dalam perkembangan lokasi perumahan pada setiap wilayah juga mempertimbangkan adanya aksesbilitas menuju lokasi perumahan, kondisi perekonomian dan kepadatan penduduk diwilayah, jangkauan terhadap lokasi sarana prasarana dan kebijakan penggunaan lahan di wilayah setempat. Sehingga tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui arah dan faktor perkembangan perumahan/real estate di SWK Gedebage dan Ujungberung. Adapun faktor yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah faktor aksesbilitas, faktor ekonomi, faktor kependudukan, faktor sarana prasarana dan faktor kebijakan. Dengan metode menggunakan buffer dan klasifikasi dihasilkan dalam penelitian adalah adanya arah perkembangan perumahan/real estate di SWK Gedebage dan Ujungberung bergerak dari pusat kota menuju pinggiran kota. Adapun faktor yang paling dominan dalam perkembangan perumahan/real estate di SWK Gedebage dan Ujungberung adalah faktor aksesibilitas. Faktor aksesbilitas berpengaruh dikarenakan adanya pertimbangan akses lokasi perumahan/real estate di SWK Gedebage dan Ujungberung untuk menjangkau lokasi pusat kota.

---

The attractiveness of an area or region can lead to an increase in visits by someone for temporary or permanent residence so that the number of requests for housing/real estate can increase. It is appropriate for the local government to respond to the demand and increase in housing/real estate by providing land for housing. However, limited land in the city center is often a problem, so housing development tends to move to other areas where it is possible to build new housing locations. In recent years, the direction of development in the city of Bandung has moved towards the eastern part of the city, precisely in SWK Gedebage and Ujungberung. This also affects the development of the number of housing locations in SWK Gedebage and Ujungberung. As for the development of housing locations in each region, it also considers the accessibility to housing locations, economic conditions and population density in the region, the reach of the location of infrastructure facilities and land use policies in the local area. So the purpose of this research is to find out the direction and factors of housing/real estate development in SWK Gedebage and Ujungberung. The factors involved in this research are accessibility factors, economic factors, population factors, infrastructure factors and policy factors. By using a buffer and classification method, the result in this research is that the direction of housing/real estate development in SWK Gedebage and Ujungberung is moving from the city center to the outskirts of the city. The most dominant factor in the development of housing/real estate in SWK Gedebage and Ujungberung is the accessibility factor. The accessibility factor is influential due to the consideration of access to housing/real estate locations in SWK Gedebage and Ujungberung to reach downtown locations."

"Rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan utama dalam aspek kehidupan seorang individu. Beberapa penelitian menyetujui bahwa kepuasan terhadap rumah juga mempengaruhi Kesejahteraan. Maka, studi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kondisi rumah dapat mempengaruhi kesejahteraan dengan menggunakan Kebahagiaan sebagai proksi dari kesejahteraan individual. Penelitian ini menggunakan Regresi Probit untuk menentukan probabilitas dari kebahagiaan individu yang dipengaruhi oleh variabel kondisi rumah ataupun tempat tinggal. Penelitian ini menggunakan data dari IFLS 5 (2014) yang memuat beberapa variabel kategori yang menjelaskan kesejahteraan individu, karakteristik rumah, kelayakan rumah, dan karakteristik rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi tempat tinggal atau rumah berpengaruh terhadap kesejahteraan atau kebahagiaan seluruh populasi penduduk, maka dari itu, kebahagiaan tidak hanya dipengaruhi oleh sifat individu. Namun, dengan melakukan tes sub-populasi Usia, Pendapatan, dan populasi Perkotaan maupun Pedesaan menunjukan bahwa signifikansi dari kondisi tempat tinggal atau rumah berbeda berdasarkan populasinya. Kurangnya studi mengenai perumahan atau tempat tinggal di Indonesia yang berfokus pada kesejahteraan merupakan justifikasi dalam melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi advokat untuk menyarankan kebijakan pendirian tempat tinggal atau perumahan berdasarkan kesejahteraan atau kebahagiaan penduduk.

---

Housing is one of the basic needs in an individual's life aspect. Moreover, studies also approve that housing satisfaction is crucial in determining well-being. This study aims to prove that housing conditions can affect well-being using the proxy of overall happiness. The study uses Probit Regressions to determine the probability of happiness within individuals that are affected by variables of housing conditions. The study uses IFLS 5 (2014), which contains several categorical variables that explain individual well-being, housing characteristics, housing decency, and household characteristics. The results of this study suggest that housing conditions do matter to the well-being of the overall population, in which happiness is not only affected by an individual's trait. However, housing conditions within each sub-populations of Age, Income, and Urban or Rural populations suggest different significant housing conditions. This study justified its research due to Indonesia's lack of housing studies focusing on well-being. Therefore, this study advocates that policymakers establish Housing based on the population's well-being or happiness."

"Pertumbuhan penduduk di Indonesia senantiasa diikuti oleh peningkatan kebutuhan hunian. Permasalahan yang timbul adalah adanya gap antara indeks Green Neighborhood untuk kawasan perumahan dengan kondisi riil perumahan bersubsidi, sehingga integrasi antara Affordable Housing dengan konsep keberlanjutan khususnya untuk kawasan perumahan bersubsidi dalam kerangka indeks Green Neighborhood menjadi tantangan utama. Riset ini bertujuan untuk merumuskan indeks Green Neighborhood pada perumahan bersubsidi. Metode riset menggunakan analisis spasial, site analysis, scoring/penilaian indeks, wawancara dan wawancara mendalam. Penilaian menggunakan variabel dalam Definisi Operasional Variabel memperoleh poin 16 dengan tingkat penilaian Kurang Baik. Besarnya prosentase perbandingan variabel dari aspek ekonomi 3,31%, aspek sosial 22,55% dan aspek lingkungan 68,14%. Rumusan indeks Green Neighborhood khusus untuk perumahan bersubsidi variabel aspek lingkungan: Ekologi Lahan, Pergerakan dan Konektivitas, Manajemen Air dan Konservasi, Limbah Padat dan Material. Variabel pada aspek sosial: Fasilitas Sosial Komunitas, Kesejahteraan Sosial Komunitas. Variabel pada aspek ekonomi: Keterjangkauan Harga, Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, Inovasi dan Pengembangan.

---

Population growth in Indonesia has always been followed by an increase in the need for housing. The problem that arises is that there is a gap between the Green Neighborhood index for housing areas and the real conditions of subsidized housing, so that the integration between Affordable Housing and the concept of sustainability, especially for subsidized housing areas within the framework of the Green Neighborhood index, is a major challenge. This research aims to formulate a Green Neighborhood index on subsidized housing. The research method uses spatial analysis, site analysis, scoring / index assessment, interviews and in-depth interviews. The assessment using variables in the Variable Operational Definition gets 16 points with a Poor rating level. The magnitude of the percentage comparison of variables from economic aspects is 3.31%, social aspects are 22.55% and environmental aspects are 68.14%. Green Neighborhood index formulation specifically for subsidized housing with variable environmental aspects: Land Ecology, Movement and Connectivity, Water Management and Conservation, Solid Waste and Materials. Variables in social aspects: Community Social Facilities, Community Social Welfare. Variables in economic aspects: Affordability, Community Economic Welfare, Innovation and Development."

"Kebijakan alih fungsi lahan merupakan proses perkembangan kota yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertumbuhan penduduk dan transformasi. Pertambahan penduduk di kota Bandung sebesar 2,62% per tahun dan jumlah penduduk sebesar 3.351.048 jiwa (BPS Kab. Bandung 2017). Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal yang layak, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Salah satu kebijakan pemerintah kabupaten bandung dalam penyediaan perumahan adalah melalui alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi perumahan.Permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan apabila tidak sesusai dengan peruntukannya mengakibatkan bencana banjir, longsor, kekeringan, dan dampak lainnya yang merugikan kehidupan manusia"

"Tata ruang adalah kegiatan manusia dalam mengatur ruang hidupnya sesuai dengan kebudayaan yang dimilikinya (Rapoport, 1982: 179). Beberapa pakar mengatakan bahwa tata ruang yang tidak sesuai akan menimbulkan ketegangan dan frustrasi (Daldjoeni, 1992: 155), juga tidak operasionalnya konsep-konsep budaya pelaku akan menimbulkan stres (Hall, 1966). Sehingga bila tata ruang tidak sesuai dengan kebudayaan penghuni rumah, maka penghuni rumah akan merubah tata ruang rumahnya. Pada kompleks perumahan yang dibangun secara massal, dalam hal ini kompleks perumahan BTN, kondisi tersebut terjadi karena perencana tidak bertemu muka dengan calon penghuni rumah. Guna memahami apa yang dibutuhkan penghuni rumah, perencana harus mempelajari kebudayaan penghuni rumah, yang merupakan kajian pada bidang Antropologi. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, penting untuk dilakukan penelitian mengenai kebudayaan penghuni rumah terhadap tata ruang rumahnya. Perubahan sistem tata ruang berarti perubahan dalam model-model pengetahuan mengenai hakekat keluarga, yaitu struktur keluarga, kekerabatan, kehidupan ekonomi, pengasuhan anak (Suparlan, 1986: 17). Kebudayaan adalah serangkaian ide-ide atau gagasan, kepercayaan dan pengetahuan yang dimiliki manusia (Spradley, 1972: 6). Hall (1966: 2), mengatakan bahwa setiap bangsa, suku bangsa tidak hanya memiliki cara berbicara yang berbeda tetapi bahkan bagaimana mereka mendiami dunia dan bagaimana mereka mengolah dunia atau membuat lingkungan binaannya- dengan cara- yang berbeda pula. Kelengkapan pustaka mengenai akar kebudayaan Jawa, dan waktu yang terbatas, maka pada penilitian ini akan mengkaji suku bangsa Jawa. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perubahan tata ruang terutama didorong oleh tidak sesuainya konsep penataan komunikasi, yaitu tidak terpenuhinya unsur "Privacy". Pada satu sisi,penghuni rumah melakukan perubahan tata ruang berdasarkan pola berpikir modern, di mana penataan ruang lebih didasarkan pada efisiensi ruang. Namun di sisi lain mereka masih berpedoman pada kebudayaan Jawa yang bersifat tradisional, terlihat pada unsur-unsur budaya inti yang tidak mengalami perubahan yang terungkap pada konsep penataan ruang, waktu dan komunikasi."

"TB paru merupakan salah satu prioritas nasional di Indonesia, karena berdampak luas terhadap kualitas hidup dan ekonomi, serta sering mengakibatkan kematian (Riskesdas, 2013). Di Wilayah kerja Puskesmas Bogor Utara tahun 2013, jumlah penderita TB paru sebanyak 54 orang dan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor tahun 2013, dari 9.649 rumah masih terdapat 2.588 rumah yang tidak memenuhi syarat rumah sehat yang merupakan faktor risiko terjadinya penyakit tuberkulosis. Tujuan : Mengetahui hubungan antara kondisi lingkungan rumah dengan kejadian TB paru di wilayah kerja Puskesmas Bogor Utara. Selain itu, melihat pengaruh faktor karakteristik individu (umur, pendidikan, status gizi dan jenis kelamin) terhadap kejadian TB paru. Metode : Desain penelitian yang digunakan adalah kasus control. Subjek penelitian pada kelompok kasus adalah penderita TB paru BTA (+) yang berusia 15 tahun keatas yang terdata dalam register Puskesmas (Januari-Desember 2013). Sedangkan, kelompok kontrol adalah sebagian tetangga kelompok kasus yang mempunyai riwayat tidak menderita TB paru dengan karakteristik yang kurang lebih sama dengan kelompok kasus seperti usia, jenis kelamin. Hasil : Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kondisi lingkungan rumah yang berisiko terhadap kejadian TB paru adalah ventilasi (p = 0,011, OR = 5,464), pencahayaan (p = 0,043, OR = 4,030), kelembaban (p = 0,002, OR = 8,143) dan kepadatan hunian (p = 0,043, OR = 4,030). Sedangkan, karakteristik individu yang mempengaruhi kejadian TB paru adalah pendidikan (p = 0,048, OR = 3,778). Kesimpulan : Terdapat hubungan antara kondisi lingkungan rumah (ventilasi, pencahayaan, kelembaban dan kepadatan hunian dengan kejadian TB paru. Selain itu, pendidikan juga memiliki hubungan dengan kejadian TB paru.

---

Pulmonary tuberculosis is one of the national priorities in Indonesia, because the wide-ranging impact on quality of life and economy, and often result in death. Based on data from Health Center Bogor Utara in 2013, there were 54 people suffered pulmonary tuberculosis and based on the data of Bogor City Health Department in 2013, from 9649 there is still 2,588 houses that not qualify as healthy houses, where it is a risk factor for pulmonary tuberculosis.

Objective : This study aims to determine the relationship between environmental conditions of house (house ventilation, temperature and humidity of house, residential density of house, lighting and type of wall and floor) with the incidence of pulmonary tuberculosis in the work area of Health Center Bogor Utara. Researcher also relates some covariate factors such as characteristics of individual (age, education, nutritional status and gender) to the research.

Method : The design study is a case control with subjects in cases group are patients with pulmonary TB aged above 15 years were recorded in the register data The Health Center (January-December 2013). Meanwhile, the control group are neighbors case’s group who didn’t have a history of suffering from pulmonary TB with more or less have the same characteristics with cases such as age and gender.

Result : From the research found that the environmental conditions of house is at risk on the occurrence of pulmonary tuberculosis is ventilated house (p = 0,011, OR = 5,464), lighting (p = 0,043, OR = 4,030), humidity (p = 0,002, OR = 8,143) and residential density of house (p = 0,043, OR = 4,030).

Conclusion : This study concluded that there is a relationship between the environmental conditions of house (ventilation, lighting, humidity and residential density of house) with pulmonary tuberculosis incidence. Moreover, education also has a relationship with the incidence of pulmonary tuberculosis."

"Town house akhir-akhir ini marak berkembang dan menjadi tren baru perumahan di Jakarta. Awalnya, town house muncul di Eropa dan Amerika sebagai rumah deret dan terdapat satu atau dua sisi dinding rumah yang digunakan bersama. Saat ini masih belum jelas bagaimana pengertian, karakteristik, dan sistem yang dimiliki oleh town house di Jakarta. Oleh karena itu, dilakukan pengamatan terhadap perumahan town house di wilayah Kebagusan untuk mengetahui gambaran umum town house di Jakarta dan perkembangannya dari segi investasi. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu pengamatan langsung dan wawancara dengan studi kasus town house di wilayah Kebagusan Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa town house merupakan rumah deret yang dibangun di atas tanah seluas < 5000 m2 dengan sebuah pagar utama sebagai gerbang keluar masuk perumahan dan pos serta aparat keamanan 24 jam yang terletak di dekat pagar utama. Nama 'town house' pada perumahan di wilayah Kebagusan hanya digunakan untuk keperluan promosi. Namun, town house diperkirakan dapat menjadi salah satu solusi alternatif atas pemenuhan kebutuhan akan hunian di Jakarta yang lahan kosongnya semakin berkurang. Berdasarkan perkembangan pembangunannya, setidaknya hingga tahun 2030 akan terus terjadi pembangunan town house di wilayah Kebagusan sehingga investasi town house dapat dikatakan menguntungkan.

---

Lately, town house grow rapidly and soon become a new trend of housing in Jakarta. Town house appeared initially in Europe and America as row house located side by side with one or two sides sharing common walls. It is not clear yet about the meaning, characteristic, and system of town house in Jakarta. Therefore, an observation of town houses in Kebagusan was hold to find out about the overview of town house in Jakarta dan its development in terms of investment. The methods which used to collect data are direct observation and interview by taking town houses in Kebagusan, South Jakarta as case study.

Based on observation, it is known that town house is row of houses built on less than 5000 m2 land area with main gate as one way entrance-exit to the residential, completed with 24/7 security post and personnel located near by the main gate. Label 'town house' on name of housing in Kebagusan is being used for promotional purpose only. However, town house can be predicted as one of alternative solutions to fullfill housing needs in Jakarta where wasteland is getting lesser. Based on town house's build development, town house in Kebagusan will be build continually at least until 2030, therefore town house investment can be taken as profitable investment."

"Masalah pengembang yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) menunjukan angka yang cukup signifikan. Walaupun telah terdapat regulasi dari pemerintah, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah, tetapi hasilnya masih belum optimal. Pemerintah dan masyarakat mendapat kerugian atas hal ini. Maka disini harus ada perhatian yang serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas dalam lingkungan perumahan sangatlah penting. Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas di perumahan. Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan pembangun perumahan atau pengembang perumahan dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang dibutuhkan warganya.Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi dan menemukan faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Tangerang Selatan. Hambatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang terjadi berkaitan dengan aspek kebijakan, penyerahan, pengawasan dan pengendalian diketahui dengan membandingkan proses pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan tahapan pengadaannya melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak di Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Dinas Tata Kota Tangerang Selatan dan pihak pengembang yang terkait dalam proses pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan di Kota Tangerang Selatan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan yang dialami baik oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan maupun pengembang dan terjadi pada penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.

---

Problems developers have not handed infrastructure, facilities, and utilities (PSU) housing to local government (LG) showed significant figures. Although there have been government regulations, the Minister of Home Affairs No. 9 of 2009 on guidelines for the submission of infrastructure, facilities, utilities and housing and settlements in the area, but the results are still not optimal. Government and the public got over this loss. So here there must be a serious concern of the central and local governments. The existence of infrastructure, facilities, and utilities in a residential neighborhood is essential. Basically the government has issued regulations on the procurement of infrastructure, facilities, and utilities in housing. The regulation requires companies residential builders or property developers and local governments to provide the infrastructure, facilities, and utilities needed housing residents.

This study aims to explore, identify and locate the factors inhibiting the implementation of the delivery of infrastructure, facilities, housing and utilities in South Tangerang city. Barriers to delivery of infrastructure, facilities, and utilities that were related to aspects of policy, delivery, monitoring and controlling known by comparing the provision of infrastructure, facilities, and utilities in accordance with the procurement stage through in-depth interviews with stakeholders in the South Tangerang City Government represented by South Tangerang City Planning and the developers involved in the provision of infrastructure, facilities, housing and utilities in South Tangerang city. Results from the study show that there are various barriers experienced by both the South Tangerang City Government and the developer and occurs in the delivery of infrastructure, facilities, housing and utilities."