Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 66815 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"Artikel ini mengenai komite audit dan internal control. Keberadaan koimte audit sangat penting dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini disebabkan karena fungsi dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen terutama dalam hal pelaporan keuangan dan internal control."
657 JAK 4:2 (2009)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ratna Yunita
"Skripsi ini membahas pengawasan terhadap kebijakan fasilitas Kawasan Berikat pada salah satu pengguna fasilitas Kawasan Berikat, yaitu PT. XYZ. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem pengawasan yang diterapkan pada PT. XYZ dan kendala-kendala yang terjadi sehubungan dengan pengawasan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan kebijakan fasilitas Kawasan Berikat pada PT. XYZ sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya terjadi kendala yang bersifat internal, seperti kurangnya koordinasi antar bagian di PT. XYZ, maupun kendala yang sifatnya eksternal, seperti kurangnya jumlah SDM yang dimiliki pihak Bea dan Cukai, kurangnya integritas petugas Bea dan Cukai dan belum dibangunnya sistem teknologi dan informasi yang terpusat. (Skripsi ini dibimbing oleh Ali Purwito M, S. H, M. M.)

The focus of this study is the supervision toward bonded zone policy to the one of bonded zone user, i.e. PT. XYZ. The objectives of this study are to describe the supervision of the use of bonded zone facility in PT. XYZ and identified problems maybe arise. This research is a qualitative research. From this research can assumed that the supervision of the use of bonded zone facility in PT. XYZ is run in accordance with the legislation in force. Constraints that occurred in the implementation divided into internal and external. Such as the lack of coordination amongst related section in PT. XYZ and the lack of integrity of customs and excise official on their duties. (This thesis was guided by Ali Purwito M, S. H, M. M)"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S44133
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Laras Widiyanto
"Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) memiliki fungsi utama untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pendapatan Daerah. Agar Pendapatan Daerah dapat ditingkatkan secara optimal, maka diperlukan adanya struktur organisasi dan tata kerja (sistem dan prosedur) yang dapat memberikan reasonable
assurance bahwa Pendapatan Daerah tersebut telah dikelola secara
efektif dan efisien. Untuk itulah, pemerintah menetapkan perubahan/penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja
DIPENDA sistem lama (MAPENDA) menjadi sistem baru (MAPATDA).
Skripsi ini memberikan gambaran mengenai usaha meningkatkan
Pendapatan Daerah Tingkat II dengan sistem Pengawasan Melekat.
Peningkatan Pendapatan Daerah Tingkat II ini dapat terjadi secara
optimal karena MAPATDA telah menerapkan Pengawasan Melekat dalam
sistem dan prosedurnya. Sebagai gambaran lebih nyata terhadap
manfaat sistem baru ini, penulis menyajikan pelaksanaan MAPATDA. di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, permasalahan yang dihadapi dan pemecahan masalah tersebut.
Daripenelitian yang dilakukan, ternyata implementasi MAPATDA di DIPENDA Tk. II Bekasi menghasilkan peningkatan PADS (Pendapatan Asli Daerah Sendiri) Kabupaten Bekasi yang
lebih besar dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi
jauh
pada saat menggunakan sistem lama. Hal ini terutama disebabkan oleh penerapan azas fungsional pada MAPATDA, di mana antara satu seksi dengan seksi lainnya terjadi hubungan yang saling terkait
sebagai suatu sistem ban berjalan, sehingga kemacetan/keterlambatan pekerjaan dari suatu seksi akan selalu dapat dimonitor oleh seksi yang lain. Penerapan azas fungsional ini
dengan sendirinya (otomatis) akan menciptakan Pengawasan Melekat
yang baik. Hasilnya kebocoran dan penyalahgunaan wewenang dapat
ditekan serendah mungkin, sehingga Pendapatan Daerah dapat ditingkatkan secara secara optimal. Hal ini jauh lebih baik bila dibandingkan dengan sistem MAPENDA yang menerapkan azas
komoditi/sektoral.
MAPATDA telah menerapkan Pengawasan Melekat melalui pelaksanaan unsur-unsur Sistem Pengendalian Manajemen yang terdiri dari pembagian tugas dan fungsi yang jelas, perincian
kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja, prosedur kerja, pencatatan hasil kerja dan pembinaan personil."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1994
S18673
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dimitri Caktiadi Juda
"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan kualitas interaksi Komite Audit dengan Auditor Internal terhadap efektivitas fungsi audit internal. Interaksi antara Komite Audit dengan Auditor Internal dilihat melalui frekuensi rapat, keterlibatan Komite Audit dalam pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Auditor Internal, dan keterlibatan Komite Audit dalam program dan proses audit internal. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Komite Audit dan Kepala Auditor Internal serta menggunakan kuesioner penelitian untuk mendapatkan informasi tambahan dari Komite Audit dan anggota fungsi audit internal dari Bank XYZ. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat antara Komite Audit dengan Auditor Internal, keterlibatan Komite Audit dalam pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Auditor Internal, dan keterlibatan Komite Audit dalam program dan proses audit internal memiliki hubungan pada efektivitas dari fungsi audit internal.

This research is aimed to show the relationship of interaction quality between Audit Committee with Internal Auditor and Internal Audit Function effectiveness. Interaction between Audit Committee and Internal Auditor are through the frequency of meeting, Audit Committee involvement in appointing and dismissing Head of Internal Audit, and Audit Committee involvement in internal audit programme and processes. This research is conducted by interviewing the Audit Committee and Head of Internal Audit also the use of questionnaire research to get additional information from Audit Committee and internal audit function at XYZ Bank. This reseach indicate that the frequency of meeting between Audit Committee with Internal Auditor, Audit Committee involvement in appointing and dismissing Head of Internal Audit, and Audit Committee involvement in internal audit programme and processes have a relation with the internal audit function effectiveness."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bintoro
"Setiap kali ada perusahaan yang akan melakukan go publik, masyarakat selalu berharap adanya transparansi, sehingga dapat mengetahui kondisi dan hiiieija perusahaan dengan benar dan tepat. Kenyataannya transparansi tersebut sangat sukar dilaksanakan baik dari aspek teknis maupun aspek budaya masyarakat pengusaha dan birokrat. Faktor utama yang menjadi penghambat berasal dari pemilik perusahaan atan eksekutif atau pengelola perusahaan. Mereka tidak ingin kelemahan-kelemahan perusahaannya terbongkar dan diketahui oleh masyarakat, terutama calon investor. Harus diakui bahwa di Indonesia sebagian besar perusahaan masih belum melaksanakan prinsip transparansi tersebut, bahkan beberapa perusahaan yang telah go public-pun masih ada yang diselimuti tabir. Salah satu huktinya adalah belum diterapkannya pelaksanaan management audit secara menyeluruh. Bagian yang boleh dijadikan bagian audit hanyalah bagian tertentu dari manajemen, bagian tersebut baru boleh diaudit bila ada kebutuhan tertentu.
Semakin banyaknya perusahaan, baik swasta muaupun BUMN, yang telah go public melalui mekanisme pasar modal, mengharuskan dilakukannya peningkatan pengawasan dan dipenuhinya kewajiban sesuai dengan janji yang telah diberikan kepada pernegang saham publik. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang go public harus meningkatkan efisiensi, efektiftas dan kehematan usahanya agar dapat memenuhi janji-janji tersebut.
PT. INDOSAT merupakan suatu perusahaan besar yang bergerak dibidang telekornunikasi untuk umum internasional. Semula berbentuk BUMN tetapi semenjak Oktober 1994 telah melakukan go public internasional, IPO (Initial Public Offering ) dilakukan di NYSE ( New York Stock Exchange ). Hal tersebut mengakibatkan kegiatan operasional perusahaan dan tentang kendali manajemennya menjadi lebih luas dan kompleks. Sehingga manajemen puncak sangat memerlukan informasi yang akurat. dan tepat waktu sebagai early warning system.
Hasil dari pekerjaan auditor tercermin dalam audit findings (temuan audit) yang dirumuskan dalam laporan hasil pemeriksaan. Temuan audit ini harus jelas mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam menilai kenyataan atau kondisi yang dijumpainya, serta mengkaji secara obyektif sebab terjadinya ketidaksesuaian antara kondisi yang dijumpai dengan kriteria efisiensi, efektifitas dan kehematan yang digunakan. Internal auditor sekaligus juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan manajemen untuk perbaikan dan penyempurnaan.
Management audit merupakan alat bantu bagi manajemen puncak untuk dapat mengikuti hal-hal yang tidak teramati secara langsung. Management audit merupakan suatu teknik untuk melakukan penilaian secara sistematis terhadap suatu organisasi atau fungsi apakah sudah dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Management audit yang dilaksanakan dapat mengidentiftkasikan tingkat efisiensi, efektifitas dan kehematan yang dicapai perusahaan dan merekomendasikan secara tepat tangkah-langkah yang harus ditempuh untuk melakukan perbaikan. Hal tersebut sangat tergantung pada kualitas management audit yang dilaksanakan. Bahkan, meskipun management audit telah dilakukan oleh auditor yang sangat kompeten dan rekomendasi telah diungkapkan secara tepat, peningkatan efisiensi, efektietas dan penghematan tidak dengan sendirinya dapat tercapai. Perlul diingat bahwa rekomendasi tersebut tidal akan punya arti apabila tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tindakan koreksi hanya dapat dilakukan oleh manajemen dan bukan oleh auditor. Peranan management audit terbatas pada menemukan potential area dimana efisiensi, efeltifltas dan kehematan dapat ditingkatkan, dan bukan pada melaksanakan tindakan-tindakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Peningkatan efisiensi, efektifitas clan kehematan pada akhirnya tergantung kepada kemauan manajemen.
Sejauh mama management audit dapat berperan dalam peningkatan efisiensi, efektifitas dan kehematan ditentukan oleh kualitas audit dan kemauan (will) dari manajemen puncak. Peranan manajemen tetap paling menentukan dalam upaya meneapai peningkatan tersebut. Sebaik apapun management audit dilaksanakan, tercapainya efisiensi, efektifitas dan kehematan usaha ditentukan oleh keputusan manajemen puncak. Manajemen audit hanya dapat menyampaikan secara obyektif, informasi mengenai hal-hal atau bidang-bidang yang menyebabkan terjadinya inefsieus , inefektifitas dan pemborosan, serta merekomendasikan usaha-usaha perbaikan untuk mengatasinya. Harapan dapat diletakkan kepada management audit yang dilakukan secara tepat oleh auditor yang benar-benar kompeten dan hasilnya dimanfaatkan oleh manajemen yang mempunyai keinginan untuk menggunakan hasil audit dalam upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2000
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hanif Ramadhan Widitya
"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh diversitas direksi terhadap praktik manajemen laba. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji peran komite audit sebagai variabel moderasi terhadap pengaruh diversitas direksi pada praktik manajemen laba. Pada penelitian ini, diversitas direksi dibagi menjadi 4 empat variabel, yaitu diversitas gender, diversitas tingkat pendidikan, diversitas masa jabatan, dan diversitas etnis. Untuk masing-masing diversitas, diukur menggunakan Blau Index. Manajemen laba diukur dengan menggunakan model Kasznik-Kothari. Komite audit sebagai variabel pemoderasi diukur menggunakan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari perusahaan-perusahaan publik non-keuangan di Indonesia selama periode 2014-2016.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang pada dewan direksinya terdapat diversitas tingkat pendidikan, dapat mencegah praktik manajemen laba di perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran komite audit sebagai pemoderasi, dapat menjadikan diversitas gender pada direksi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan memperlemah hubungan negatif diversitas tingkat pendidikan terhadap manajemen laba. Selain itu, komite audit sebagai pemoderasi dapat menjadikan diversitas masa jabatan pada direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Namun, komite audit tidak dapat memberikan peran moderasinya pada hubungan diversitas etnis dan manajemen laba, karena setelah dimoderasi komite auditpun diversitas etnis tetap tidak mampu mempengaruhi manajemen laba.

The purpose of this study is to examine the effect of diversity on board of directors on earnings management. This research also examines the influences of audit committee as the moderator effect to diversity on board of directors on earnings management. In this research, diversity on board of directors is divided into 4 four variables, i.e. gender diversity, level of education diversity, tenure diversity and ethnic diversity. Each diversity is measured using Blau Index. Earnings Management is measured using accrual based Kasznik Kothari model. As a moderator effect, audit committee measured by ASEAN Corporate Governance Scorecard. This study using secondary data derived from publicly non financial listed firms in Indonesian during 2014 2016.
The results show evidences that companies with more diversified level of education on board of directors can make lower earnings management. The results also show that the role of the audit committee as a moderator can make the gender diversity of the directors negatively affect earnings management and weaken the negative relationship of education level to profit management. In addition, the audit committee as moderator can make the diversity of tenure on the board of directors have a positive effect on earnings management. However, the audit committee can not provide its moderating role in the relationship of ethnic diversity and earnings management, because once the audit committee is moderated the ethnic diversity remains unable to influence earnings management.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andina Vivandari
"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kepemilikan saham dan tata kelola perusahaan terhadap audit fee pada perusahaan perbankan di Indonesia. Sampel penelitian ini menggunakan metode unbalanced panel dan terdiri dari 107 firm year pada periode 2012-2016 pada perusahaan yang mengungkapkan audit fee di laporan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga dan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap audit fee. Pengaruh tidak signifikan pada kepemilikan keluarga juga terjadi karena adanya alignment effect dan entrenchment effect yang saling menghilangkan pengaruh satu sama lain. Lalu, kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap audit fee. Hal ini karena pengawasan dari pemerintah akan menekan risiko perusahaan sehingga menurunkan audit fee. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa peran dewan komisaris mampu memperlemah hubungan negatif kepemilikan pemerintah terhadap audit fee. Sementara, peran komite audit belum mampu memoderasi pengaruh kepemilikan saham terhadap audit fee. Uji sensitivitas menunjukkan bahwa institusional sebagai ultimate shareholder berpengaruh positif terhadap audit fee. Investor institusional akan menuntut audit berkualitas sebagai bentuk asurans.

This study aims to examine the effect of share ownership and corporate governance on audit fees in banking companies in Indonesia. The sample of this study uses unbalanced panel method and consists of 107 firm year in period 2012 2016 at company that disclose audit fee in annual report. The results show that family and institutional ownership has no significant effect on the audit fee. The insignificant influence on family ownership also occurs because of the alignment effect and entrenchment effect that eliminate each other 39s influence. Then, government ownership has a significant negative effect on the audit fee. This is because supervision from the government will reduce the risk of the company so as to lower the audit fee. It is also found in this study that the role of board of commissioners is able to weaken the negative relationship of government ownership to the audit fee. Meanwhile, the role of the audit committee has not been able to moderate the effect of share ownership on the audit fee. The sensitivity test shows that the institutional as ultimate shareholder positively influences audit fee. Institutional investors will demand quality audits as a form of assurance."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dhiba Maizura Januarita
"Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh antara ukuran KAP terhadap biaya audit. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji pengaruh antara ukuran KAP dengan kualitas audit. Kualitas audit diukur menggunakan proksi manajemen laba. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari Domenico Campa namun memiliki perbedaan pada sampel ukuran KAP yaitu KAP Big Four dan Second-tier. Metode yang digunakan yaitu non-probability sampling, yaitu purposive sampling, artinya sampel yang akan digunakan pada penelitian ini sudah termasuk kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Sampel pada penelitian berjumlah 133 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAP Big Four membebankan biaya audit lebih tinggi (premium) bila dibandingkan dengan KAP Second-tier dan KAP Big Four memiliki kualitas audit yang tidak berbeda bila dibandingkan KAP Second-tier. Kualitas audit yang tidak berbeda antara KAP Big Four dan Second-tier disebabkan karena persepsi klien yang lebih besar untuk melakukan manajemen laba demi mendapatkan kepercayaan kinerja baik di depan investor sehingga mengabaikan pihak-pihak yang melakukan audit. Secara keseluruhan penelitian ini memberikan implikasi kepada regulator untuk menciptakan peraturan yang ketat mengenai kualitas audit yang diberikan oleh auditor sehingga kredibilitas pada laporan keuangan perusahaan menjadi lebih baik.

This aims of this research is to investigate the effect between size of accounting firm and audit fees and the effect between size of accounting firm and audit quality. Audit quality in this research is measured by earning management. This research is a development of Domenico Campa earlier research and is differentiated by the sampling, which are big four accounting firms and second tier accounting firms. The method used is non-probability sampling (purposive sampling), which incorporates specific criteria. The samples amounted to 133 non-financial corporations listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2014.
The result indicated that big four accounting firms have positive correlation with audit fees, and big four accounting firms have no significant difference with second tier accounting firms in terms of quality of audit results. The indifference is due to management high intention to conduct earnings management, thus ignoring auditors. Overall, this research gives implication to regulator to set more formalised audit standards to ensure the credibility of corporations.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S64805
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siagian, Sondang P.
Jakarta : Bumi Aksara , 1997
657.48 SIA a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Pasaribu, Pantas
"ABSTRAK
Sejalan dengan penyehatan dan penyempurnaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), timbul
dengan gencar isu mengenai komersialisasi dan privatisasi BUMN ¡su yang melanda dunia
dewasa ini. baik pro maupun kontra, permasalaliannya ada pada penngkatan produktivitas dan
efisiensi BUfvIN. Menghadapi permasalahan ini kemudian timbul berbagai kebijakan dan
strategi kemudian yang diterapkan dan ditingkatkan. Kebijakan yang ditempuh manajernen
antara lain dengan menìngkatkan segi pengawasan dan pengendalian.
Setiap manajemen instansi atau BUMN bertanggung jawab mengkoordinasi dan mengendalikan
semua operasi yang berbeda di bawah tanggung jawabnya dan mengusahakan agar memperoleh
hasil yang optimal dengan meminimaLisasikan kekurangan yang ada. Menurut lnstruksi
Presiden Nomor : 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Sistem
pengendalian yang dterapkan oleh manajemen dapat meningkatkan efektivitas dan efísiensinya
meialui pengawasan melekat (built in control) dan pengawasan fungsional.
Terdapat berbagai ragam pengertian pengawasan. Pengertian melekat dimaksudkan kewajiban
pengawasan yang melekat pada diri si pengawas selaku pimpinan/atasan pada tiap tingkat
organisasi baik yang struktural maupun fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan
yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.
Tolak ukur penilaian kesehatan BUMN/perusahaan adalah rentabilitas, likuiditas, dan
soivabilitas (RLS).
Serta indikator tambahan yang ditetapkan dari tahun ke tahun dalam Pspat Umum pemegang
sabam/RUPS.
Agar dapat meningkatkan RLS ini untuk mencapai predikat sangat sehat, maka perusahaan
has-us rneningkatkan efisiensi, kehematan, produktivitas dan efektivitas. Untuk mencapai hal
tersebut, salah satu jalan adalab dengan menìngkatkan pengawasan dan pengendalian
SPI dapat berperan positip dalam usaha peningkatan sistern pengendalian, dengan jalan
memberikan informasi kondisi kelemahan dan merekomendasikan berbagai perbaikannya. Jenis
audit yang dapat dilakukan dalam Audit Manajemen.
Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan fungsional dimana aparat SPI mempunyai
tugas pokok dibidang pemeriksaan.
Pemeriksaan tersebut tidak terbatas pada bidang keuangan tetapi juga meliputi bidang teknis
maupun bidang operasional.
Hal tersebut bukan berarti meneampuri urusan pelaksanaan. Hal ini sejalan dengan kedudukan
para pemeriksa atau pengawas tbngsional sebag4i orang-orang yang menjalankan fungsi staff
bukan fungsi line (pelaksana).
Saran tindak yang konstruktifdirnaksud sebagal problem solving yaitu memecahkan persoalan
persoalan yang dihadapi termasuk didalamnya masalah-masalah lama yang belum terpecahkan.
Banyak Perusahaan besar, Badan Pemerintah atau Instansi Pemerintahan Lainnya yang sudah
mempunyai SPI namun belum bisa diharapkan keampuhannya. Hal ini kemungkinan disebabkan
kualitas para pemeriksa kurang diandalkan ata pegawal yang tidak mencukupi atau organisasi
SPI kurang dikelola secara profesional. Terutama pada BUMN/lnstansi Pemerintah lainnya
kebocoran-kebocoran, atau penyelewengan-penyelewengan kenangan negara masih saja terjadi
cukup besar. Adanya kecenderungan bahwa para personil pemeriksa di SPI bukanlah tenaga
terpilij dan kapabel, dimana biasanya direkrut dari fungsi operasi yang tidak terpakai karena
melakukan suatu kesalahan atau kurang mampu melaksanakan tugas.
Sementara itu keberadaan SPI itu sendiri belum diterima sebagai nitra kerja dalam memecahkan
segala persoalan yang timbul dalam perusaiiaan oleh pimpinan perusahaan. Didalam prakteknya
SPI sering mendapat tantangan karena dinilai selalu mencari-cari kesalahan dalam melakukan
pemeriksaan.
Fenomena mengenai kualifikasi personil SPI ini memang menjadi the big trouble dítubuh SPI.
Semestinya seorang pemeriksa mempunyai wawasan yang luas dan mendalam atas segala
kegiatan yang diperiksanya. Namun pada kenyataannya masih banyak pemeriksa intern yang
buta akan seluk beluk kegiatan yang akan diperiksanya. Sehingga kadang-kadang pemeriksa
telah membuang-buang waktu hanya untuk mengenali obyek pemeriksaan. Hal itu akan
bertambah tidak menguntungkan dengan kualitas dan kapabilitas dan masing-masing pemeriksa
yang tidak merata babkan kurang memadai.
Untuk mengatasi hal tersebut perlu diupayakan suatu mekanisme yang dapat menciptakan
tercapainya kondisi para personil SPI dengan tingkat kualitas yang memadai.
Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah seperti dengan diberikannya pendidikan dan
fatihan secan berkesinambungan. Misalnya diberìkannya kursus atas setiap kegiatan di
perusahaan, seminar atau penataran pemeriksaan dan sebagainya. Disamping itu pemberian
kesempatan kepada para pemeriksa untuk meningkatkan kualitasnya dengan melanjutkan studi
formal alcan mendorong dapat segera terwujucjnya tingkat kualitas personil SPI yang memadai.
SPI PERTAMINA saat ini belum membuat mekanisme yang dapat menciptakan tercapainya
suatu kondisi dimana para pemeriksa sudah mencapai tingkat kualitas yang memadai, terutama
keharusari mengikuti pendidikan pemei-ìksaan dan kegiatan operasional yang diperiksa.
Rekrutmen tenaga pemeriksa di SPJ PERTAM[NA belum dilakukan secara efektif, terutama
untuk jabatan Rikina keatas tidak dilakukan melalui proses seleksi yang ketat yang dapat
menyaiing tenaga-tenaga yang kapabel sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam persyaratan
bagi pemeriksa di lingkungan SPI.
Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan adalah dengan
menerapkan sistem insentip bagi karyawan yang berprestasi tinggi, temasuk untuk para
pemeriksa SPI sehingga lebih mendorong SPI untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih
produktif Seyogianya SPI PERTAMINA melakukan evaluasi petaksanaan reward dan
punishment.
Perlu adanya upaya dan Dirut untuk menjelaskan tugas dan fùngsi SPI kepada seluruh satuan
atau jajaran organisasi sedemikian nipa, sehingga benar-benar dimengei-ti dan dipahami, bahwa
petugas SPI dalarn melakukan tugasnya pada dasarnya adalah untuk kepentingan Direktur
Utama."
1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>