Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article describes lingual forms, function, and meaning of graffiti on mass transportation in Padang. On this research, data was obtained from interview with the drivers and co drivers. The result shows there are three lingual forms (word, phrase, and sentence), seven functions (instrumental, regulatory, representational, interactional, personal, heuristic, and imaginative), and three meaning (lexical, grammatical, and contextual) on the objects"

"Skateboarding dan graffiti writing, sebagai wujud permainan di kota, melawan fungsi ruang kota sesungguhnya; anak muda mengubahnya berdasarkan logika dan interpretasinya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menginvestigasi berbagai macam taktik aktor kota—khsususnya pemain skateboard dan penulis graffiti—dalam mengapropriasi ruang kota. Studi literatur, studi kasus, dan wawancara berbasis pengalaman diimplementasikan pada proses penelitian; pendekatan-pendekatan ini akan berfokus dalam memetakan interplay dari persepsi kreatif para aktor dan bagaimana sebuah ruang mengakomodasinya. Penelitian ini mengidentifikasi daerah-daerah di Jakarta dikarenakan dimensi peraturan strategis yang meregulasi kegiatan ruang kota yang bersifat spontan. Hasil menunjukkan bahwa respon taktis para aktor dapat merubah sebuah ruang sesuai dengan kebutuhan spasialnya. Tempat yang dipilih dan digunakan untuk aktivitas tersebut membutuhkan pertimbangan terhadap kondisi spasial dan tingkat pengawasan. Hasil mengilustrasikan paradigma spasial seputar keterkaitan antara affordances yang diciptakan oleh elemen kota dan respon para aktor. Penelitian ini menyarankan pendekatan dengan metode inisiatif yang mencerminkan kapasitas suatu kota untuk mendorong aktivitas playful dalam kota.

---

Skateboarding and graffiti, as a form of play in the city, are countering the intended use of urban space based on their logic and interpretations. In a follow up, this paper sits within a broad concern to investigate various tactics in which city actors-specifically skaters and writers-are continually reproduced to appropriate urban space. Literature review, site study, and experience-based user interview are applied when conducting the research process; these approaches will focus on mapping the interplay of users' creative perceptions and how a space caters to the act. This study identifies areas within Jakarta due to its strategic policy dimension regulating spontaneous urban practices. The findings show that the actors' tactical responses transform space according to their spatial needs. Accordingly, preferred spot for these activities requires the consideration of spatial condition and surveillance level. The result illustrates the spatial paradigm on the connectivity between affordances created by the urban elements and the actors' responses. The study suggested an initiative approach that reflects upon the capacity of a city to encourage playful activities in the city."

"Angkutan kota merupakan sarana transportasi yang paling penting dalam penunjang mobilitas penduduk terutama untuk pengguna jasa angkutan. Angkutan kota ini pada setiap harinya selalu mengangkut penumpang terutama pada jam-jam sibuk yaitu pada pagi dan sore hari."

"Perkembangan seni di ruang kota mengalami transformasi seiring berkembangnya kota di dunia. Beberapa jenis seni yang muncul di ruang kota sebagai manifestasi dari dialektika sosio-spasial adalah seni jalanan dan graffiti. Meskipun dikonstruksikan sebagai aktivitas laki-laki, namun di Indonesia terdapat sebuah komunitas bernama Ladies on Wall, yang mewadahi perempuan yang aktif pada dua bidang seni tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana seniman perempuan menggunakan mural dan graffiti sebagai strategi dalam mengakses dan mengklaim ruang kota. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode etnografi, penelitian ini menunjukan bahwa seniman perempuan memiliki tantangan yang lebih besar daripada laki-laki yang menggeluti hal yang sama. Penulis melihat hal ini disebabkan oleh keterbatasan perempuan dalam mengakses ruang publik yang dalam penelitian ini dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu psikologi, budaya dan kebijakan. Selain itu, penelitian ini menunjukan bahwa tantangan juga datang dari dalam subkultur graffiti itu sendiri yang berupa tekanan dari graffiti writer laki-laki dan fenomena poser pada kelompok graffiti perempuan. Meskipun demikian, perempuan-perempuan tersebut dapat bernegoisasi dengan keadaan ruang kota yang tidak aman dan ramah terhadap mereka melalui beberapa strategi. Melalui mural dan graffti, seniman perempuan tersebut dapat mengakses ruang kota secara penuh dan mengklaim kembali ruang kota dengan menciptakan ruang sosial dan diferensial baru bagi mereka.

---

The development of art in urban spaces have experienced a massive transformation as the city itself grows. Some of the arts that are found in cities as a manifestation from socio-spatial dialectics are street art and graffiti. Even though it is constructed as a commotion for male, in Indonesia, there is a community called Ladies on Wall, that enables female to be present in that two types of arts. This study aims to analyze how female artists uses mural and graffiti as a strategy to access and claim urban spaces. Using the qualitative and ethnography method, this study will show how female artists faces various challenges that are far bigger than what male faces in the same area of interest. Writer sees this as a cause of females limitation in accessing public places in which there are three main factors; psychology, culture and policy. Other than that, this study shows that challenges also come from graffiti subculture itself, which is the pressure from male graffiti writers and poser phenomenon from female graffiti groups. Even so, the female artists are able to negotiate with the current situation of the urban space-not safe but still accessible with strategies. Through mural and graffiti, female artists are able to fully access urban places and claim their space by creating new social places for themselves. "

"Grafiti merupakan salah satu bentuk urban art. Namun grafiti yang dilakukan oleh murid-murid SMU dan SMK merupakan bentuk vandalisme. Biasanya, motivasi untuk melakukan grafiti dikarenakan penandaan suatu wilayah (teritori) dan bentuk aktualisasi diri. Untuk itu dalam penelitian ini penulis akan menyajikan karakteristik grafiti dari tiap-tiap SMU di Kecamatan Kebayoran Baru dan lokasi utama grafiti. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan penyajian deskriptif.Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa SMU yang tergolong unggulan memiliki jumlah grafiti hampir sama dengan SMU non unggulan. Kesimpulan lain yang didapatkan adalah bahwa grafiti tersebar merata di semua jenis penggunaan tanah dan kelas jalan. Tidak ada jenis penggunaan tanah maupun kelas jalan tertentu yang menjadi lokasi grafiti secara khusus. Luasan teritori grafiti tidak dipengaruhi oleh jenis penggunaan tanah maupun kelas jalan tempat sekolah tersebut berlokasi yang terdapat di Kecamatan Kebayoran Baru.

---

Graffiti is one kind of urban art. However, high school students which did the graffiti are considered doing vandalism act. Usually, one of their motive is to mark their territor and evidence for self-actualization. In this case, this research tries to understand what graffity characteristic from each high school and graffiti main location. This research used qualitative methode those descriptive analysis.

The result show that, the graffiti does by superior high school students are almost as same as inferior high school students. The other result show, the locations of graffiti has no specific type of land use and road classification. The wide range for the graffiti territory are not influenced either by type of located status high school at Kecamatan Kebayoran Baru."

"Kota Bogor sebagai salah satu kota yang sedang berkembang dihadapkan pada permasalahan transportasi. Salah satu yang menjadi masalah transportasi adalah angkutan umum yang ada di Kota Bogor. Angkutan umum yang ada tidak mampu memberikan pelayanan yang maksimal sehingga pertumbuhan kendaraan pribadi cukup tinggi yang menyebabkan jalan di Kota Bogor semakin padat. Melihat permasalahan itu, Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan kebijakan penataan angkutan umum yang bertujuan agar mengalihkan pengguna angkutan pribadi ke angkutan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan penataan angkutan umum. Penelitian ini menggunakan teori konsep implementasi kebijakan dari Bhuyan, Jorgensen, dan Shara (2010, p.6) dalam mengalisis implementasi kebijakan penataan angkutan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data diperoleh dari wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan implementasi kebijakan penataan angkutan telah dilaksanakan dengan mengacu kepada mengembangkan angkutan massal, namun dalam pelaksanaan di lapangan dihadapkan pada sejumlah hambatan yang membuat implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal-hal yang menjadi kendala adalah keterbatasan anggaran dan SDM, komunikasi yang tidak menyeluruh diantara stakeholder serta sejumlah tantangan yang tidak diperkirakan dalam perencanaan sehingga pengembangan angkutan massal belum berhasil dicapai.

---

Bogor City as one of the developing city is faced with transportation problems. One of the problems of transportation is public transportation in Bogor City. Existing public transportation is not able to provide maximum services so that the growth of private vehicles is high enough to cause roads increasingly crowded in Bogor City. Seeing the problem, the Local Government of Bogor City issued a policy of arrangement of public transportation that aims to divert private transport users to public transport. This study aims to describe the implementation of public transportation adjustment policy. This research uses the theory of policy implementation concept from Bhuyan, Jorgensen, and Shara (2010, p.6) in analyzing the implementation of public transportation adjustment policy. This research uses post-positivist approach. Data were obtained from interviews, and literature studies. The result of the research shows that the implementation of the transportation adjustment policy has been implemented with reference to the development of mass transportation, but in the field, implementation faced with a number of problems that make the implementation of the policy did not run well. The obstacles are limited budget and human resources, lack of communication among stakeholders and a number of unexpected challenges in planning so that mass transportation development has not been achieved."

"Perubahan fungsi adalah sesuatu yang identik dengan citra kota dan masyarakatnya kini. Ditandai dengan perkembangan teknologi yang pesat sehingga kemudian memicu timbulnya kedinamisan pada cara hidup masyarakat kota. Perubahan-perubahan tersebut turut diwarnai pula dengan adanya pemikiran bahwa bentuk memicu timbulnya fungsi tertentu. Dengan ini, masyarakat kota menjadi kreatif akan perubahan yang ada sehingga dapat terus beradaptasi dengan perubahan tersebut.Fenomena-fenomena perkembangan yang terjadi pada kota turut pula memicu lahirnya ruang ambigu pada kota. Diawali dengan timbulnya banyak persepsi akan suatu ruang, selanjutnya membuat ruang tersebut beradaptasi dan berinteraksi dengan pengguna, dalam hal ini masyarakat kota. Adaptasi dan interaksi itulah yang membuat suatu ruang kemudian menjadi fleksibel. Fleksibilitas kemudian berpengaruh terhadap timbulnya ruang multifungsi.Karena fleksibel, pemaknaan baru pada suatu ruang yang dianggap ambigu menjadi bebas, dalam hal ini menjadi pemicu lahirnya kegiatan graffiti dan skateboarding. Keadaan ini berdampak pada terjadinya pertentangan, karena tidak semua pengguna sepakat dengan hadirnya pemaknaan baru terhadap ruang kota. Perubahan fungsi yang ekstrim sehingga mengakibatkan misuse seiring dengan hadirnya pemaknaan baru terhadap ruang, berdampak pula pada pembentukkan citra baru bagi kota.Skripsi ini mencoba menelusuri apa yang melatarbelakangi lahirnya ruang ambigu terkait dengan fenomena graffiti dan skateboarding. Disini akan terlihat bagaimana hubungan antara ruang ambigu dengan kemunculan misuse dalam arsitektur.

---

Change in function is something that identical with the city image and its current community. The rapid development of technology marked the emergence of community dynamic way of life. These changes also influenced by the thought of form triggered the emergence of certain function. Hence, the city community became creative toward the changes that happen, in order to continually adapt with those changes.

The development phenomena that happened to the city also triggered the birth of ambiguous space in the city. Preceded with the emergence of numerous perceptions of a space, thus made this space adapting and interacting with the user, in this case the city community. Those adaptations and interactions that made a space become flexible. Afterwards this flexibility was influential towards the emergence of multifunctional space.

Since it was flexible, new elucidation of a space that were regarded as ambiguous became free, in this case became the trigger of the birth of activity such as graffiti and skateboarding. This situation had an impact in the occurrence of conflict, because not all users agreed with this city space new elucidation. The extreme change in function resulted in misuse along with the presence of new elucidation of space, which also had an impact in producing new image for the city.

This writing tried to investigate the basis of the birth of ambiguous space in relation to the graffiti and skateboarding phenomenon. From here, the state of relations between ambiguous space and the emergence of misuse in architecture will be seen."

"Indonesia sebagai negara berkembang terus berbenah diri dengan melakukan pembangunan di segala bidang seperti industri, tranportasi, pertanian, perekonomian, dal lain-lain. Dalam melakukan pembangunan di bidang industri dan transportasi mempunyai dampak terhadap pencemaran udara berupa asap yang dikeluarkannya. Pencemaran udara dan industri merupakan pencemaran udara statis sedangkan yang dikeluarkan oleh transportasi, merupakan pencemaran udara yang bergerak.Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia menjadi pusat dari segala kegiatan dan menjadi tujuan dari masyarakat Indonesia. Padatnya penduduk dan macetnya lalu lintas menyebabkan langit Jakarta menjadi kelam karena asap knalpot, yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor baik pribadi maupun angkutan umum.Angkutan umum seperti Metro Mini, Kopaja, Bianglala, Mayasari Bhakti dan lain-lain merupakan milik perusahaan atau koperasi termasuk ke dalam korporasi. Subjek hukum telah mengalami perluasan, korporasi pun dapat dipidana jika melakukan kesalahan. Korporasi angkutan umum yang mengeluarkan asap melebihi emisi gas buang kendaraan umum berdasarkan Undangundang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dipidana. Karena sudah semakin hitamnya langit Jakarta dan penegakan hukum terhadap korporasi angkutan umum yang telah menyebabkan pencemaran udara di daerah Khusus Ibu Kota Jakarta belum terlaksana dan UUTPE, UUTPN,UUTPK, UU Hak Cipta juga mengatur korporasi dapat dipidana tapi belum pernah korporasi disidik dan diajukan ke pengadilan, oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian ini,dengan permasalahan,(1)Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi angkutan umum yang telah menyebabkan pencemaran udara, (2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak terlaksananya penegakan hukum terhadap korporasi yang menyebabkan pencemaran udara,(3) Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemenintah DKI Jakarta untuk mengatasi pencemaran udara yang disebabkan oleh korporasi angkutan umum.Berdasarkan hasil penelitian baik pustaka maupun lapangan berupa wawancara didapatkan hasil bahwa Sub Dinas Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Pemerintah DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta belum berani melaporkan dan menangkap serta memeriksa korporasi angkutan umum yang mencemarkan udara karena belum ada peraturan pelaksananya, sehingga aparat tersebut tidak bisa melakukan penangkapan terhadap angkutan umum yang telah mencemarkan udara dari asap tebal kanlpot yang dikeluarkan, mereka hanya bisa menstop sementara untuk menyuruh melakukan uji emisi pada Pengujian Kendaraan Bermotor melalui Tindak Pidana Ringan dengan peradilan cepat, jika melanggar lagi Dinas Perhubungan menghentikan operasi kendaraan tersebut dengan mengandangkannya di Rawa Buaya, Pulau Gebang dan Tanah Merdeka. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi dan mengurangi pencemaran udara yang sudah sangat melampaui ambang batas pencemaran udara dengan mengeluarkan berbagai peraturan, tindakan nyata dengan memperbanyak membangun taman kota, dan sedang melakukan pembangunan sarana dan prasarana Bahan Bakar Gas serta membatasi usia laik jalan kendaraan untuk kendaraan pribadi batas laik usianya 10 tahun dan angkutan umum 15 tahun."

"Isu kemacetan merupakan permasalahan umum yang kerap terjadi pada setiap wilayah. Kemacetan tidak hanya dimaknai sebagai fenomena penumpukan kendaraan tetapi juga berdampak multidimensional kepada sektor ekonomi, sosial, dan lainnya sehingga perlu segera diatasi. Kota Tangerang merupakan salah satu daerah yang terdampak oleh kemacetan lalu lintas dengan 18 titik kemacetan dan jumlah kendaraan yang melintas setiap harinya mencapai 1 juta kendaraan. Salah satu solusi dari persoalan kemacetan adalah dengan menyediakan layanan transportasi publik yang berkualitas di mata pengguna untuk menjadi pilihan utama dibanding penggunaan kendaraan pribadi. Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini mengeluarkan inovasi transportasi publik di Kota Tangerang dengan merevitalisasi angkutan kota (angkot) konvensional menjadi angkot modern yang dikenal dengan Angkot Si Benteng. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan angkot 'Si Benteng' sebagai inovasi transportasi publik di Kota Tangerang dari sisi pengguna. Dalam melakukan analisis kualitas layanan pada penelitian ini menggunakan Transit Capacity and Quality of Service Manual Third Edition (2013) yang terdiri dari 2 dimensi, yaitu Availability (keterediaan) & Comfort and Convenience (Keamanan dan Kenyamanan) yang terdiri dari 11 subdimensi yang mengusung kedua dimensi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data campuran yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner terhadap 100 responden dengan kriteria yang telah ditentukan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Layanan Angkot Si Benteng berada dalam kategori memadai.

---

The traffic issue has been a common problem which occurs everywhere. Traffic isn?t only intepreted as the phenomenon of crammed transportation, but also its multidimensional impacts on economics which urgently needs to be solved. Tangerang is one of these city that affected with traffic congsestion with reflected by its 18 congestion spots and approximately one million vehicle passing though Tangerang daily. One of the solution of this traffic issue is to provide a good quality public transportation service which can be the prioritized option other than individual transportation. The Government of The City of Tangerang, in this case, has made an innovation for public transportation in Tangerang by revitalizing the conventional Angkutan Kota (Angkot) to the modernized Angkot as known as Angkot 'Si Benteng'. This research aims to analyze the Service Quality of Si Benteng as a public transportation innovation in Tangerang. In order to analyze the service quality, this research uses Transit Capacity and Quality of Service Manual Thirds Edition (2013) which consists of 2 dimensions, Availability and Comfort and Convenience. The 2 dimensions has other 11 sub-dimensions which support the 2 main dimensions. The approach of this research uses the quantitative approach with mixed-data analyzing methods which is done by spreading relevant questioners to 100 respondents with specific criteria that has been determined with in-depth interview. The result of this research shows that the service quality of Angkot si Benteng is categorized as adequate the whole dimensional from the standardization of a good public transportation service."

"Perencanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu agenda penting dari pemerintah Republik Indonesia. Hal tersebut didukung dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Pembangunan IKN meliputi beberapa aspek yang salah satunya adalah smart transportation. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebutuhan teknologi dalam rancangan smart transportation untuk IKN. Rekomendasi rancangan yang diberikan berfokus pada transportasi publik berbasis bus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Instrument penelitian yang digunakan adalah wawancara dan Systematic Literature Review (SLR). Analisis data dilakukan dengan cara benchmarking terhadap pihak atau daerah atau negara yang sudah mengimplementasikan konsep smart transportation dalam sistem transportasinya. Subsistem yang dapat dikembangkan untuk menunjang smart transportation di lingkungan IKN, yaitu Smart Traffic Monitoring, Route Optimization, Accident Detection and Infrastructure Monitoring (Parking, Lights, Road Anomalies), Traffic Management System, Traffic Information System, Traffic Safety System, Smart parking, Smart Vehicle Monitoring System, Smart Road, Optimal Route Planner, Emergency Handling, Public Transit Prioritization, Adaptive TSCS, ITSCS, Passenger Information System, Smart Navigation System. . Jenis kendaraan yang dapat digunakan yaitu BEV (Battery Electric Field) dan FCEV (Fuel Cell Electric Field) dengan autonomous vehicle sebagai mode berkendaranya. Berbagai macam sensor dapat ditanam, baik di kendaraan maupun di jalan raya yang kemudian terbagi menjadi 6 kelompok, yaitu safety, diagnostic, traffic, assistant, environment, dan user. Teknologi 5G dan fiber optik dapat digunakan sebagai teknologi komunikasi di IKN.

---

Planning for the development of the Ibu Kota Nusantara is one of the important agendas of the government of the Republic of Indonesia. This is supported by the passing of Presidential Regulation Number 63 of 2022. The development of the IKN includes several aspects, one of which is smart transportation. This study aims to provide recommendations in terms of technological needs in smart transportation designs for IKN. The design recommendations given focus on bus-based public transportation. This study uses a qualitative method. The research instruments used were interviews and Systematic Literature Review (SLR). Data analysis is carried out by benchmarking against parties or regions or countries that have implemented the concept of smart mobility in their transportation system. Subsystems that can be developed to support smart transportation in the IKN environment are Smart Traffic Monitoring, Route Optimization, Accident Detection and Infrastructure Monitoring (Parking, Lights, Road Anomaly), Traffic Management System, Traffic Information System, Traffic Safety System, Smart Parking, Monitoring System Smart Vehicles, Smart Roads, Optimal Route Planner, Emergency Handling, Public Transit Priority, Adaptive TSCS, ITSCS, Passenger Information System, Smart Navigation System. The types of vehicles that can be used are BEV (Battery Electric Field) and FCEV (Fuel Cell Electric Field) with autonomous vehicle driving modes. Various kinds of sensors can be planted, both in vehicles and on the road which are then divided into 6 groups, namely safety, diagnostic, traffic, assistant, environment, and user. 5G and fibre optic technology can be used as communication technology in IKN."