Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This note examines the effects of import quotas in the Stackelberg doupoly model of Baye (1992) in which a home firm is a leader and a foreign firm is a follower in the home market."

"Penyelundupan yang terjadi antara Indonesia dan negara anggota ACFTA dapat dilihat dari gap perdagangan ekspor-impor.Penyelundupan terjadi karena upaya menghindari tarif bea masuk, sehingga terjadi manipulasi dokumen masuk, baik dalam hal kuantitas dan harga barang impor. Perubahan kebijakan tarif bea masuk pada kerjasama ACFTA dan peningkatan sanksi denda diduga mempengaruhi penyelundupan. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel fixed effect untuk menganalisis perubahan kebijakan tersebut. Hasil yang diperoleh antara lain : 1. Terjadi penurunan penyelundupan setelah penerapan kebijakan penurunan tarif bea masuk pada kerjasama ACFTA, dan 2. Terjadi penurunan penyelundupan setelah penerapan kebijakan peningkatan sanksi denda maksimal.Klasifikasi JEL : F13, H26, K20.

---

Smuggling that occurred between Indonesia and the ACFTA member countries can be seen from the import export trade gap. Smuggling occurs because the attempt to avoid tariffs, resulting in the manipulation of incoming documents, both in terms of quantity and price of imported goods. The policy change tariff rates on ACFTA cooperation and increase financial penalties affecting allegedly smuggling. This study uses a fixed effect panel data regression to analyze the policy change. The results obtained are 1. The reduction of smuggling after the application of policy to reduce tariff rates on ACFTA cooperation, and 2. A decrease in smuggling after the implementation of the policy of increasing the maximum financial penalties .JEL Code F14, H26, K42."

"Penelitian ini meneliti tentang implementasi kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan pada impor produk paku. Kebijakan ini dikeluarkan seiring melonjaknya impor paku dari luar negeri yang mengakibatkan terjadinya kerugian serius pada industri dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tujuan penelitiannya bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan implementasi pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sama dengan tahapan pengenaan bea masuk impor normal, yang membedakan hanyalah tambahan pembayaran pajak beserta dokumen yang dibutuhkan dan kendala yang dialami dalam penerapan ini adalah masalah sosialisasi. Pengawasan dalam kebijakan ini dilakukan oleh tiga instansi yaitu DJBC, BKF dan KPPI. Pencapaian yang telah diperoleh adalah menurunnya jumlah impor paku dan industri dalam negeri mampu memulihkan kerugian. Pengenaan BMTP ini akan lebih lengkap jika didampingi dengan kebijakan lain yang mampu membuat industri paku dalam negeri mampu bersaing dengan industri luar negeri.

---

This thesis analyzes the Implementation of The Imposition of Import Duties Safeguard's Policy Against Nails Import Products. This policy is issued as a nail surging imports from abroad, which caused serious losses to the domestic industry. This thesis uses a qualitative approach and the research purpose is descriptive. The result indicates that the implementation stage of the imposition of import duties safeguard is the same as the implementation stage of the imposition of import duties normally. However, the requirement documents are different. Constraints experienced in the implementation are a matter of socialization to the importers. Monitoring is conducted by DJBC, BKF and KPPI. Achievements that have been obtained are the nail import is significantly decreasing and the domestic industry is able to recover the losses. Imposition of BMTP is considered to be more completed if accompanied by the other policies that can make the domestic nails industries are able to compete with foreign industries."

"Lonjakan impor kain yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2019 menyebabkan industri kain dalam negeri menderita. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan kebijakan dalam rangka tindakan pengamanan atas produk kain. Kebijakan ini ditetapkan dalam bentuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) yang dikenakan atas impor produk kain. Penelitian ini meneliti mengenai implementasi dari pengenaan kebijakan BMTP dalam rangka mengendalikan lonjakan serta melindungi industri kain dalam negeri atas impor produk kain. Penetapan kebijakan ini didasari oleh permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia atas adanya lonjakan impor produk kain yang menyebabkan kerugian serius terhadap industri kain dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan BMTP atas impor produk kain serta kendala yang terjadi saat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data, yakni studi lapangan melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan BMTP atas produk kain tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan ditetapkannya kebijakan ini yaitu melindungi industri kain dalam negeri dari kerugian. Hal ini dikarenakan injury yang dialami oleh industri kain di Indonesia yang cukup signifikan akibat masih terkendala dalam sosialisasi serta belum terdapatnya peraturan pendukung dalam implementasi kebijakan BMTP atas produk kain di Indonesia.

---

The surge in fabric imports that occurred in Indonesia from 2018 to 2019 caused the domestic fabric industry to suffer. The Indonesian government then established a policy aimed at securing fabric products. This policy was implemented in the form of Import Duty Security Measures (BMTP) imposed on imported fabric products. This study examines the implementation of the BMTP policy in controlling the surge and protecting the domestic fabric industry from imported fabric products. The policy was enacted based on a request from the Indonesian Textile Association, citing a significant surge in fabric product imports that caused serious losses to the domestic fabric industry. The aim of this study is to describe and analyze the implementation of the BMTP policy on imported fabric products and the challenges encountered during its implementation. The study adopts a post-positivist approach with data collection techniques, including field studies through in-depth interviews and literature review. The findings of this study indicate that the implementation of the BMTP policy on fabric products is not fully aligned with its intended goal of protecting the domestic fabric industry from losses. This is due to the significant injury suffered by the fabric industry in Indonesia, primarily caused by constraints in socialization efforts and the absence of supporting regulations for implementing the BMTP policy on fabric products in Indonesia."

"Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan kebijakan pemanfaatan kandungan lokal pada kerangka peraturan yang mengatur mengenai sektor hulu minyak dan gas bumi, dengan tujuan modal asing dapat memberikan keuntungan maksimal bagi pertumbuhan ekonomi. Namun dalam perkembangannya, pengaturan pemanfaatan ini berujung pada pengkategorian penggunaan wajib untuk Barang Operasi tertentu dalam kegiatan usaha migas. Adanya kategori wajib ini menjadi penghalang masuknya Barang Operasi dari dari negara-negara anggota GATT. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah pertama, bagaimana ketentuan kandungan lokal dan pembatasan impor dalam GATT; kedua bagaimana ketentuan pengaturan pemanfaatan barang dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas; dan ketiga bagaimana ketentuan pengaturan pemanfaatan barang dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas khususnya dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 dikaitkan dengan ketentuan GATT/WTO. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah berdasarkan prinsip Most Favoured Nation dan National Treatment yang terdapat dalam ketentuan GATT/WTO, peraturan pemanfaatan barang dalam negeri bertentangan dengan ketentuan GATT 1994.

---

Indonesia is one of the country that implement local content requirements in regulatory framework for the upstream oil and gas sector, so that foreign capital could give highest benefit for economic growth. However, in its development the regulations led to a mandatory use category of certain Operation Goods in the course of oil and gas business operations. The existence of this category becomes barrier to entry of Operation Goods from GATT members. The issues discussed in this thesis is first, what are the provisions for local content requirements and import restrictions in the GATT second what are the provisions for use of domestic goods policies in the upstream oil and gas sector third how are the provisions for use of domestic goods policies in the upstream oil and gas sector especially in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 15 2013 is associated with the GATT WTO provisions. This study is a normative prescriptive legal research. The data used in this research is secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. All data is collected by using literature study technique and then analyzed normatively qualitatively. The conclusion of this research is that based on Most Favoured Nation and National Treatment principles contained in the provisions of GATT WTO, use of domestic goods policies contradict with the provisions of the GATT 1994."

"Maize import quota is an important trade policy to achieve maize self sufficiency. However, not long after the enactment of maize import quota, the effectiveness of this policy is being questioned. Thus, this thesis aims to analyze the effectiveness of maize import quota implementation from the supply and demand side. This study uses 2SLS method to examine the increase in harvest area and wheat imports, as the substitute for maize. The results show that the implementation of maize import quota has a positive effect to maize production. However, maize import quota has a significant influence on increasing the wheat import demand.

---

Kuota impor jagung ialah kebijakan perdagangan yang penting untuk mencapai swasembada jagung. Namun, tidak lama setelah implementasi dari kuota impor, efektivitas dari kebijakan ini diragukan. Oleh sebab itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas dari kebijakan kuota impor jagung dari sisi permintaan dan penawaran. Studi ini menggunakan metode 2SLS untuk menganalisa kenaikan dari lahan panen dan impor gandum, sebagai substitusi utama dari jagung. Hasil studi menunjukkan implementasi kuota import jagung memiliki dampak positif kepada produksi jagung. Di sisi lain, kebijakan ini memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan permintaan impor gandum."

"This paper shows the economic effects after Korea-US FTA through panel model and simultaneous equation model. First of all, the panel analysis results of industrial trade creation effects due to the tariff elimination after Korea-US FTA are as below."

"Membanjirnya produk produk impor di pasar domestik meningkatkan kompetisi. industri manufaktur Indonesia menghadapi kompetisi impor. Penetrasi impor akan mempunyai pengaruh terhadap Produktivitas tenaga kerja di Industri Manufaktur. Penelitian ini menganalisis pengaruh penetrasi impor terhadap Produktivitasi industri manufaktur Indonesia dengan menggunakan data panel industri besar dan sedang periode 2008 ndash; 2012. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penetrasi Impor menurunkan tingkat Produktivitas industri manufaktur Indonesia. Keterbukaan pasar membawa dampak mudahnya barang impor masuk ke pasar domestik. Hadirnya barang substitusi dari impor menyebabkan produk industri kehilangan daya saing. Industri yang tidak efisien menjadi semakin tidak kompetitif.

---

A flood of Imported products in the domestic market increased competition, manufacturing industry in Indonesia facing import competition. Import penetration will have some impact on labor productivity in the Manufacturing Industry..This study analyzed the effect of imports penetration on productivity in Indonesian manufacturing industr, by using panel data large and medium industries from 2008 2012.

From this study it can be concluded that the Imports competition reduce the level of productivity of Indonesian manufacturing industry. Disclosure ease market impact of imported goods into the domestic market. The presence of substitution of imported goods causing industrial products lose competitiveness. Inefficient industry is becoming increasingly competitive."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis dampak impor Indonesia terhadap pasar tenaga kerja lokal Indonesia dalam hal proporsi tenaga kerja manufaktur, proporsi tenaga kerja non-manufaktur, tingkat pengangguran, dan upah. Kenaikan pesat globalisasi telah menyebabkan banyak negara termasuk Indonesia mengalami peningkatan impor yang signifikan, yang menyebabkan persaingan impor yang lebih ketat. Terkait dengan ini, perlu dilakukan analisa dampak persaingan impor terhadap pasar tenaga kerja lokal sebagai pertimbangan pembuat kebijakan. Menurut hasil penelitian ini, persaingan impor berdampak negatif terhadap proporsi tenaga kerja manufaktur, proporsi tenaga kerja non-manufaktur, dan upah. Persaingan impor juga meningkatkan pengangguran. Selain itu, dampak tertinggi terutama diakibatkan oleh impor barang konsumsi.

---

ABSTRACTThis paper analyzes the effects of Indonesian imports on Indonesian local labor markets in term of manufacturing employment share, non manufacturing employment share, unemployment rate, and wages. A rapid increase of globalization has caused many countries including Indonesia experienced significant increase in imports, which lead to a tougher import competition. It is important to investigate the impact of import competition on local labor markets as a policy maker consideration. According to the findings, import competition negatively affected manufacturing employment share, non manufacturing employment share, and wages. It also increased unemployment. In addition, the highest impact was mainly driven by consumption goods."