Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 152340 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mujur Banjanahor
"ABSTRAK
Pertumbuhan GDP Indonesia merosot dan 7 sld 8% menjadi 0,0 % pertahun pada tahun 1997, akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1996. Total pinjaman permerintah sudah mencapai US$ 77.7 milyar dan utang swasta US$ 69 milyar, yang sampai sekarang ini pembayarannya mengalami kesulitan. Untuk memacu kembali pertumbuhan GDP diperlukan investasi tetapi karena kondisi hutang tersebut diatas pemerintah maupun swasta nasional tidak mampu lagi melakukannya. Penanaman modal asing yang menjadi tumpuan harapan enggan masuk karena resiko tinggi akibat kondisi keamanan dan politik yang belum menentu. Selama tahun 1998, pemerintah sudah gencar meluncurkan paket deregulasi dibidang investasi, tetapi kenyataanya tidak banyak membawa hasil.
Salah satu sektor yang masih menarik untuk penanaman modal asing adalah industni gas alam, khususnya untuk perusahaan-perusahaan asing yang sudah melakukan eksplorasi dan menemukan gas tetapi belum memproduksikannya karena harga domestik rendah atau karena lapangan marginal (volume cadangan terlalu kecil untuk pencairan). Investor menginginkan produksi sesegera mungkin karena investasi yang ditanamkan hanya dapat kembali bila gas diproduksi.
Indonesia memiliki cadangan terbukti 76 TSCF (trillion standard cubic feet), 61.7 TSCF cadangan potensial, dan 179.39 TSCF yang belum dieksplorasi yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan 65 tahun pada tingkat produksi sekitar 3 TSCF pertahun. Dan produksi gas tersebut hanya 23% untuk pemanfaatan dalam negeri, 7% dibakar, 18% diguriakan sendiri oleh perusahaan dan 47% untuk ekspor dengan nilai sekitar US$ 4.5 millyar pertahun. Sejak tahun 1998 permintaan ekspor menurun 4% dan perpanjangan kontrak pembelian dengan Jepang belum jelas hingga sekarang, sehingga pemanfaatan gas di dalam negeri harus ditingkatkan.
Empat sektor utama yaitu transportasj, pembangkit tenaga listrik, industri dan rumah tangga pengguna lima jenis BBM (bahan bakar minyak) yaitu: premium, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, dan minyak bakar yang mungkin digantikan oleh gas. Untuk tahun 1998 keempat sektor tersebut membutuhkan 51.6 juta kiloliter pertahun, dengan nilal jual Rp. 2935 triliun (US$ 4.2 milyar) dan subsidi pemerintah Rp. 31 tiliun.(US$ 4.4 milyar). Bila seluruh BBM tersebut diganti dengan gas, maka dibutuhkan 1.9 TCF pertahun dengan nilal Rp. 40.93 triliun (US$ 5.8 milyar).
Bila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat memacu pemanfaatan gas di dalam negeri sehingga bahan bakar gas dapat bersaing dan menggantikan BBM, akan memberikan keuntungan-keuntungan yaitu: masuknya investasi asing untuk memproduksikan gas, dan setiap produksi gas pemerintah akan menerima bagian sesuai dengan kontrak, mendorong perusahaan asing meningkatkan eksplorasi, bahan bakar yang digantikan dapat diekspor, mendukung program lingkungan bersih.
Kebijakan yang mungkin dilakukan adalah: pemberian insentif atau subsidi terhadap pengguna gas, memperketat peraturan bersih lingkungan, mempelopori pemanfaatan gas pada fasilitas umum milik negara, mengurangi atau menghapuskan subsidi terhadap BBM, memperbaiki sistem pembagian dengan produsen, membolehkan PSC untuk berhubungan langsung dengan pembeli gas, mernperbolehkan perusahaan asing untuk masuk dalam pembangunan infrastruktur seria pengoperasian jaringan transmisi (transportasi gas), dan jaringan distribusi gas, meperbolehkan perusahaan asing melakukan penjualan gas langsung, mempercepat kejelasan status pengelola bidang minyak dan gas bumi sehubungan dengan adanya RUU migas karena akan mempengaruhi penentuan strategi industri migas, dan mempersingkat birokrasi jangka waktu penemuan gas sampai dengan pengembangannya."
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
"Sepanjang periode 1967 ? 1988, Indonesia telah menghasilkan tujuh generasi Kontrak Kerja dalam investasi modal asing untuk bidang pertambangan umum non batubara, diikuti oleh tiga generasi Kontrak Batubara. Analisis terhadap rincian Kontrak Kerja tersebut memperlihatkan perubahan persyaratan kontrak dari waktu ke waktu. Pada fase pertama, Kontrak Kerja menawarkan fasilitas bebas pajak (tax holiday). Hal ini tidak berlaku lagi pada Kontrak Kerja selanjutnya, sebagaimana dikeluhkan perusahaan-perusahaan tambang. Riset ini merekomendasikan pentingnya regulasi untuk mengelola pendapatan Indonesia yang bisa diperoleh dari keuntungan tambahan (windfall profit) akibat kenaikan harga minyak"
340 MIMBAR 27:1 (2011)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"The aim of this paper is to describe the spread of Foreign Direct Investment (FDI) and domestic investment according to its location, sector; and labour absorption. Analysis is based on secondary data published by Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM). There are three main findings in this study: First, this study found that in the period 2002-2008, the largest past of FDI and domestic investment concentrated Java and Sumatra Island. Meanwhile, the provinces in the east of Indonesia received a small part of either FDI or domestic investment. This uneven investment concentration occurred because in the eye of investors, Java and Sumatra is more attractive than other Island in Indonesia in term of better infrastructure, wider potential market and higher quality of human resources. Second, the majority of foreign and domestic investor selected secondary sector (manufacturing) for their investment. Interestingly, there was a trend that those investments shifted from secondary sector to tertiary sector. Third, labour absorption both FDI and domestic investment, particularly invested in the secondary sector tend to increase. However, there is a tendency that investment in secondary and tertiary sectors moved to less labour intensive industries."
JEP 18:1 (2010)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Damanik, Mazmur Binsar Hamonangan Asido Tamiang
"Kebijakan pemerintah membangun kawasan dan pemberian status kawasan khusus pada daerah tertentu seperti KEK, FTZ, dan KSN untuk menarik investasi, merupakan bentuk aglomerasi spasial ekonomi di Indonesia. Eksternalitas positif dari aglomerasi tersebut akan menghasilkan efisiensi biaya-biaya akuisisi usaha, faktor produksi, dan informasi. Oleh karena itu, aglomerasi dapat menarik pertumbuhan realisasi investasi penanaman modal asing (PMA). Penelitian ini mengukur dampak aglomerasi akibat kebijakan pemerintah dalam menarik PMA yang didasarkan atas tipe sumber dana investasi (asing atau lokal) serta dikontrol oleh beberapa faktor determinan investasi lainnya. Menggunakan regresi data panel dari 34 provinsi di Indonesia dengan periode waktu 2013–2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa aglomerasi investasi asing berdampak positif bagi PMA.

Government policy to establish regional concentration and the granting special area status to certain areas such as KEK, FTZ, and KSN to attract investment, is a form of economic spatial agglomeration in Indonesia. Positive externalities coming from agglomeration results in the reduction of business acquisition costs, production factors, and information. Therefore, agglomeration can encourage the growth of foreign direct investment (FDI). This study measures the impact of agglomeration on the FDI based on the type of source of investment funds (foreign or local) and controlled by several other determinants. Using a panel of regression data from 34 provinces in Indonesia with a time period of 2013 - 2019, the results show that the agglomeration of foreign investment has a positive impact on FDI."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anindita Putri Ambarwati
"This research is aimed to investigate the relationship of tax incentive and FDI and also the influence of other factors, such as the availability of natural resources, economic stability, market size, and openness to trade, to the FDI?s decision. FDI measurement is using the actual figure of FDI in mining sector industry in Indonesia per GDP as the proxy. Hypothesis test is conducted using statistical method, which is Pearson Correlation Coefficient with sample of mining sector industry in general (non-oil & gas) from 2008 until 2013.
The results of this research is in contrary with the prior research?s results from Babatunde & Shakirat Adepeju in 2012, which this results conclude that tax incentive has no significant relationship to the FDI?s attractiveness to the mining sector industry in Indonesia. On the other hand, there are two variables that have significant relationship to the FDI?s attractiveness, which is consistent with the prior research. The two variables are the availability of natural resources and the openness to trade.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S57988
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Niswatul Hasanah Pratiwi
"Optimalisasi penerimaan negara dengan penerapan omnibus law perpajakan yaitu melalui peningkatan pendanaan investasi. Peningkatan pendanaan investasi yang dilakukan pemerintah berfokus pada reformasi kebijakan relaksasi pemangkasan tarif Pajak Penghasilan Badan dari 25% ke 22% di tahun 2021 dan 2022. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Penggerusan penerimaan yang diakibatkan kebijakan ini diseimbangkan dengan perluasan basis pajak salah satunya dengan kenaikan tarif PPN. Terdapat keterkaitan antara perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi karena potensi perpajakan terletak pada kegiatan ekonomi sehingga dibutuhkan analisis formulasi kebijakan dan kendala dalam formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dalam meningkatkan penerimaan penanaman modal asing di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana formulasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan dilihat dari tahapan perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan, dan menganalisis faktor penghambat dari formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan sesuai dan memenuhi tahap-tahap formulasi kebijakan publik. Kendala yang dihadapi dalam formulasi kebijakan ini adalah keterbatasan koordinasi antar tim dan waktu penyusunan kebijakan yang singkat, mengetahui peraturan yang terkait dan memahami benchmarking negara lain, dan minimnya investor baru yang masuk ketika pandemi.

Optimizing state revenue by implementing omnibus law, namely increasing investment income. Investments made by the government are focused on reforming the corporate income tax rate relaxation policy from 25% to 22% in 2021 and 2022. This policy is expected to attract foreign investors to invest in Indonesia. The erosion of revenue originating from this policy is balanced with tax expansion, one of which is an increase in VAT rates. There is a relationship between taxation and economic growth which lies in economic activity so that policy analysis and determination of income tax rates are needed in increasing foreign direct investment in Indonesia. The purpose of this study is to find out how the formulation of income tariff reduction policies is seen from the stages of problem formulation, policy agendas, alternative election policies, policy determination, and analysis of inhibiting factors for the Agency's tariff reduction policies. The method used in this study is a qualitative method with data collection in the form of literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the process of formulating a policy for reducing corporate income tax rates is in accordance with the stages of public policy. Constraints faced in the formulation of this policy are the limited coordination between teams and short policy formulation time, understanding benchmarking from other countries, and the lack of new investors entering Indonesia during pandemic."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Antonius Tri Haryanto
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1994
S18730
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Gerungan, Alexandra Femona Martha
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997
S25620
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>