Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTahun 1997, merupakan tahun yang prihatin, atau dikenal dengan awal krisis moneter melanda duma perekonomian Indonesia. Rawannya sektor perbankan merupakan salah satu titik lemah yang membayangi suasana optimis dalam ekonomi Indonesia 1997. Rawannya sektor perbankan Indonesia disebabkan karena lemahnya ?enforcement? terhadap ?prudential regulation?; terlalu banyak bank; banyaknya bank bermasalah ; dan kualitas portfolio pinjaman yang rendah.Akibat krisis moneter ini tentunya sangat mempunyai dampak kepada performance Bank ?XYZ?, hat ini langsung dapat dilihat terutaina terhadap pencapaian laba. Sampai dengan akhir tahun 1998, meskipun badai dan gelombang krisis moneter masih terasa, Bank ?XYZ? tetap dapat melanjutkan usahanya di bidang KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Tetapi, apakah Bank ?XYZ? tetap ?larut? dalam kondisi seperti ¡ni tanpa melakukan upaya-upaya untuk bangkit kembali?. Kondisi paska kiisis moneter ini alcan Iebih berat lagi dirasakan oleh Bank ?XYZ? terutama masalah persaingan sektor perbankan dan perolehan dana yang tidak lagi ?mudah? didapat oleh Bank ?XYZ? sebagai bank plat merah.Sejalan dengan kebijakan perbankan dalam tahun 1999 secara umum masih merupakan kelanjutan dan penajaman dan kebijakan mendasar di bidang perbankan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam periode sebelumnya. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai akibat dan krisis dan sekaligus membangun kembali sistem perbankan yang sehat dan kuat agar dapat mengantisipasi kemungkinan adanya krisis dimasa mendatang. Beberapa keniajuan dalani proses restrukturisasi perbankan telah dicapal sebagainiana tercerrnin pada pulihnya kepercayaan niasyarakat terhadap perbankan nasional, menurunnya suku bunga dana & kredit, membaiknya kondisi likuiditas dan profitabilitas perbankan. Naniun secara keseluruhan proses restrukturisasi masih belum secepat sebagaimana diharapkan, khususnya yang berkaitan dengan Rekapitalisasi Perbankan dan Restrukturisasi Kredit.Bank ?XYZ? yang merupakan salah satu bank umum milik negara, tidak terlepas dan penganth krisis ekonomi tersebut diatas. Dalam kondisi tersebut di atas terhadap Bank ?XYZ?, perlu dilakukan Restrukiurisasi dan Rekapitalisasi, dengan cara reorientasi bisnis, perbaikan kualitas aktiva produktif dan peningkatan efisiensi operasi, melalui cara pembenahan organisasi, sistem, serta sumber daya manusia.Dalam restrukturisasi dan rekapitalisasi tersebut, Bank ?XYZ? akan memfokuskan bisnis intinya (core business) pacla pembiayaan peruinahan dan industri yang terkait dengan perumahan yang operasionahlya didukung oleh organisasi dan sistem yang efisien, efektif serta sumber daya manu sia yang profesional dan produktìf."

"Sektor perbankan memiliki peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan ini terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Dampak dari aktivitas intermediasi bank ini akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan sumber dana untuk pembiayaan investasi dan modal kerja kepada sektor swasta. Dengan kata lain, efek dari pembiayaan bank ini akan mendorong kegiatan sektor rill melalui interaksi berbagai pelaku ekonomi sehingga mengakibatkan peningkatan permintaan input produksi yang pada akhimya akan mendorong terjadinya peningkatan output produksi nasional.Namun fungsi intermediasi perbankan terganggu sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Melemahnya nilai tukar rupiah yang berkepanjangan telah menimbulkan kesulitan likuiditas perbankan yang sangat besar. Depresiasi rupiah yang kemudian diikuti dengan kenaikan suku bunga sebagai konsekuensi upaya menstabilkan harga dan nilai tukar rupiah telah memperburuk kinerja debitur sehingga kredit bermasalah semakin menumpuk. Bank-bank mengaami negative spread sebagai akibat peningkatan suku bunga dana (borrowing rate) yang lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan suku bunga pinjaman (lending rate). Situasi tersebut telah menggerogoti permodalan bank sehingga banyak bank yang mengalami kekurangan modal (under capitalized).Dalam upaya menyehatkan sistem perbankan dan meningkatkan peran intermediasi bank, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan peningkatan permodalan bank atau yang dikenal dengan istilah "rekapitalisasi perbankan" yang dimulai pada tahun 1998 dan selesai tahun 2000 yang menelan biaya sebesar Rp431,1 triliun.Berdasarkan kondisi diatas, menjadi menarik untuk mengkaji fungsi intermediasi perbankan setelah program rekapitalisasi. Kajian dibatasi pada enam bank besar di Indonesia yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN , Bank BCA dan Bank Danamon (BDI) yang menerima 89% dari total dana rekapitalisasi dan menguasai lebih kurang 65% dari total aset perbankan nasional. Kajian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh rekapitalisasi terhadap intermediasi bank serta untuk melihat faktor-faktor internal dan eksternal perbankan yang mempengaruhi fungsi intermediasi perbankan.Data yang digunakan adalah laporan neraca publikasi bank dan data sekunder dari Bank Indonesia secara series bulanan dari September 2000 (setelah program rekapitalisasi berakhir) sd September 2003 dengan sampel enam bank besar tersebut diatas. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan Cara (1) menghitung rasio keuangan yang terkait dengan tujuan penulisan yaitu rasio CAR, LDR, BOPO, NPLs, pertumbuhan kredit, pertumbuhan dana, pertumbuhan aktiva produktif non kredit dan rasio kredit terhadap aktiva produktif, (2) melakukan estimasi fungsi kredit menggunakan model regresi linear berganda dengan dua persamaan tunggal (single equation) dan enam persamaan sistem (system equation) melalui metode pooled least square dan seemingly unrelated regression estimation dan (3) melakukan uji statistik Wald-test dan F-test untuk rnelihat pengaruh faktor internal dan eksternal secara bersama-sama terhadap kredit perbankan serta uji statistik T-test untuk melihat pengaruh parsial dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel terikat adalah kredit, sedangkan variabel bebas, untuk faktor internal adalah modal, dana pihak ketiga (DPK), aktiva produktif non kredit (APNK) dan non performing loans (NPLs). Sedangkan variabel bebas faktor eksternal adalah pertumbuhan produk domestik bruto, suku bunga SBI dan perubahan wholesales price index.Dari hasil pengujian statistik memperlihatkan rekapitalisasi perbankan berpengaruh dalam meningkatkan pemberian kredit. Hasil yang sama juga terIihat dari pengujian statistik secara individual (T-tets) dimana masing-masing variabel bebas juga berpengaruh terhadap pemberian kredit. Sementara dari hasil pengujian Wald-tets dan F-test, faktor internal dan faktor eksternal secara bersama-sama juga berpengaruh terhadap pemberian kredit.Untuk mendorong intermediasi perbankan, kiranya perlu dilakukan kebijakan yang dapat menjadi stimulus bagi peningkatan pemberian kredit perbankan seperti aturan yang bersifat mandatori bagi bank untuk menyalurkan UKM, menerapkan good corporate governance pada usaha bank, relaksasi aturan kualitas kredit oleh Bank Indonesia, restrukturisasi kredit dan tidak melakukan reprofiling terhadap seluruh obligasi rekap yang jatuh tempo."

"Pemerintah untuk menyehatkan sektor perbankan nasional terutama terhadap bank yang telah ditetapkan dan diserahkan Bank Indonesia kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna dilakukan program penyehatan melalui peningkatan permodalan sektor perbankan sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Lembaga perbankan memainkan peran strategis dalam perekonomian satu negara, makanya ketika sate negara dilanda !crisis di sektor perbankan, pada umumnya iangkah utama yang dilakukan Pemerintah dan bank sentral adalah melakukan program penyehatan perbankan yang meliputi restrukturisasi perbankan dengan fokus utama rekapitalisasi perbankan.Dengan peningkatan modal itu diharapkan bank menjadi fasilitator dari sistem pembayaran nasional yang efisien, mampu mendukung pertumbuhan sektor rill yang pada gilirannya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. sesungguhnya Iebih banyak berhubungan dengan adanya peraturan yang lengkap, jelas dan dipahami baik oleh aparatur pemerintah serta masyarakat luas. Semua aspek yang muncul dalam program rekapitalisasi bank tergantung kepada bagaimana peraturan-peraturan yang melingkupinya dapat mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul serta pemecahan yang praktis dan efisien atas masalah tersebut, khususnya dalam rangka mengantisipasi program rekapitalisasi bank yang mengakibatkan persaingan tidak sempurna.Sebagaimana diketahui bersama, melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan "BLBI"), Pemerintah melalui Bank Indonesia daiam rangka menjaga stabilitas moneter telah memberikan bantuan kepada beberapa bank umum. Namun kenyataannya justru bantuan likuiditas tersebut, digunakan oleh bank umum untuk kepentingan usaha kelompoknya. Didasari dalam rangka upaya pengembalian keuangan negara yang telah tersalur di sejumlah bank umum tersebut, maka Pemerintah melalui BPPN melakukan restrukturisasi hutang.Sesungguhnya dengan menjadi peserta program rekapitalisasi banyak keuntungan yang diperoleh bagi bank umum. Keuntungan terbebas dari persoalan kredit macet yang sudah tentu akan membebani kondisi keuangan serta kegiatan usahanya. Kenyataan ini tentunya, sulit bagi bank umum lain yang bukan peserta program rekapitalisasi bank umum, yang apabila dalam perjalanan usahanya ternyata menghadapi persoalan kredit macet maka sebelum ditetapkan sebagai bank peserta program rekapitalisasi, bank tersebut tentunya harus menambah struktur permodalannya tanpa melalui penyertaan modal Pemerintah."

"Periode 1997-1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang hebat akibat turunnya nitai tukar mata uang rupiah secara drastis. Anjloknya rupiah menyebabkan pasar uang dan pasar modal rontok serta bank-bank nasional dalam kesulitan besar. Pemerintah terpaksa melakukan tindakan likuidasi beberapa bank tanpa memperhitungkan kepanikan nasabah, walaupun ada jaminan simpanan nasabah. Kepanikan nasabah menyebabkan rush, sumber cash bank menjadi kosong. BI menyuntikkan likuiditas berupa BLBI. Namun suku bunga BLBI yang tinggi menciptakan beban tambahan karena bank juga dalam keadaan negative spread. Pemilik bank juga tak berdaya, bangkrut karena telah menyalurkan kredit dalam jumlah besar yang disalurkan ke kelompok sendiri, sehingga terjerat kredit macet.Penyimpangan BLBI dimulai ketika BI memberikan dispensasi kepada bank-bank untuk mengikuti kliring meskipun rekening gironya di BI bersaldo debet, tanpa melakukan pre-audit. Akibatnya banyak bank tidak mampu mengembalikan BLBI, diambil alih oteh pemerintah dan dimasukkan dalam program rekapitalisasi penyehatan perbankan (rescue program). Pemerintah terpaksa mengeluarkan ratusan triliun rupiah metatui suntikan dana BLBI, penerbitan obligasi Negara, SUN dan program penjaminan perbankan. Menurut data Pusat Manajemen Obligasi Negara Depkeu RI, selama periode 1998-2002 hutang DN Indonesia naik Rp 551,767 triliun akibat program ini. Tahun 2002 Pemerintah membayar bunga obligasi rekap Rp 59,5 triliun, atau setara dengan 17.3% pengetuaran APBN. Periode 2003-2006 pemerintah mengeluarkan rata-rata Rp 53 triliun/tahun. Kewajiban pelunasan pokok obligasi rekapitalisasi dan SUN tak kalah memusingkan. Periode 2004-2006 pemerintah rata-rata mengetuarkan Rp 34 triliun/tahun. Kemampuan pemerintah membayar obligasi jatuh tempo ini diragukan karena kondisi keuangan negara sendiri sangat terjepit. Sekedar ilustrasi, BPPN memperkirakan beban pembayaran obligasi rekap bisa membengkak hingga Rp 7.000 trityun, bahkan Rp 14.000 trilyun, jika pemerintah melakukan roll-over pembayaran satu termin saja. Karenanya APBN mungkin dapat menjadi unsustainable dalam satu atau dua dekade ke depan karena jebakan hutang ini.Pendanaan pembayaran bunga dan pelunasan obligasi negara dapat diatasi antara lain melalui privatisasi dan penerimaan pajak. Namun kontribusi privatisasi tidak tertalu besar dalam APBN, dan tidak bersifat recurring. Sedangkan pajak adalah iuran dari warga negara untuk membiayai pengeluaran negara. Kontribusinya dalam APBN 2004 mencapai 78%. Namun hal ini berarti perilaku fraud segelintir pengusaha atau konglomerat dalam kasus BLBI menjadi tanggungan dan beban bersama jutaan warga negara pembayar pajak.PT Bank Tbk, bank swasta terbesar di Indonesia, merupakan salah satu penerima BLBI sehingga bisa survive hingga kini. Bantuan yang diterima berupa pinjaman BLBI sebesar Rp 29,9 triliun yang kemudian dikonversi menjadi penyertaan modal pemerintah sebesar nominal Rp 1,365 triliun (dan laku dijual sekitar Rp 7,053 triliun). PT Bank Tbk juga menerima bantuan berupa obligasi negara Rp 52 trilyun yang cukup ditukar dengan asset bernilai pasar Rp 20 triliun saja (sesuai due diligence PT Hakim). Dalam perhitungan kasar, loss pemerintah pada kasus PT Bank Tbk mencapai lebih dari Rp 62 triliun belum termasuk kewajiban pembayaran bunga sedikitnya Rp 5 triliun per tahun. Jika penerimaan perpajakan nasional tahun 2004 berjumlah Rp 278 triliun, berarti loss pemerintah pada kasus PT Bank Tbk mencapai 25% dari total penerimaan pajak nasional tahun 2004.Secara garis besar terdapat 4 transaksi besar dalam kasus PT Bank Tbk :a. Pengucuran BLBI, kuasi reorganisasi sampai dengan divestasi saham.b. Pembagian dividen setelah divestasi.c. Penerbitan obligasi pemerintah, MSAA, recovery rate, dan bunga obligasi.d. Pengambilalihan hak tagih non performing loan dengan nilai nihil oleh pemerintah.Tujuan penulisan ini adalah membahas perbandingan antara loss pemerintah dalam kasus ini dengan jumlah PPh yang seharusnya terhutang oleh pihak-pihak yang menerima keuntungan terkait dengan penerimaan BLBI sesuai Pasal 4 UU Nomor 17 Tahun 2000, dan kontribusi pembayaran pajak para pihak tersebut. Kesimpulan tulisan dapat merupakan masukan bagi pemerintah untuk tidak membiarkan potensi pajak tersebut terabaikan, dan untuk membangun kesadaran masyarakat membayar pajak dan law enforcement. Ke depan nanti diharapkan tulisan ini memberikan sumbangan pemikiran dan secara tidak langsung membantu upaya pemerintah mewujukan masyarakat sadar dan peduli pajak."

"Bank XYZ sebagai salah satu bank BUKU III memiliki jenis produk dan aktivitas bisnis yang besar diikuti oleh risiko fraud yang besar. Kejadian fraud pada bank XYZ selama 5 tahun terakhir cenderung meningkat dan dapat berdampak buruk bagi reputasi dan kegiatan operasionalnya. Atas kejadian tersebut, penelitian ini akan berfokus pada evaluasi penerapan strategi anti fraud dan evaluasi efektivitas secara mendalam pada penerapan strategi anti fraud yang belum maksimal. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara serta analisisnya menggunakan kriteria sesuai peraturan OJK yang berlaku. Penerapan strategi anti fraud pada bank XYZ sudah memenuhi kriteria yang ditentukan. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi mengenai perlu adanya pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap tindakan fraud dilaksanakan oleh divisi SKAI untuk memaksimalkan hasil evaluasi terhadap fraud yang terjadi dan menggunakan kerangka fraud diamond dalam melakukan identifikasi penyebab tindakan fraud.

---

Bank XYZ categorized as a BUKU III bank has a large variety of products and business activities followed by a large risk of fraud. Fraud incidents at Bank XYZ over the last 5 years tend to increase and potentially have a negative impact on its reputation and operational activities. Due to these incidents, this research will focus on evaluating the implementation of anti-fraud strategies as well as in-depth evaluating effectiveness of the implementation that have not been maximized. This research conducted in qualitative methods and took a case study approach with data collection methods through both document studies and interviews, whilst the analysis adopted criteria according to applicable OJK regulations. The implementation of the anti-fraud strategy at Bank XYZ has met the specified criteria according to POJK. This research resulted in recommendations regarding the necessity for monitoring, evaluation and follow-up of fraud implementation carried out by the SKAI division to maximize evaluation result on fraud occurred and using fraud diamond framework to identify the motivation of fraud act."

"Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan, peluang, kendala dan potensi pengembangan aktivitas sekuritisasi tagihan KPR melalui Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIKEBA) pada bank yang menjadi pelopor aktivitas tersebut. Bagi bank, sekuritisasi aset menjadi alternatif strategi pendanaan jangka panjang yang ditujukan untuk mengatasi masalah mismatch antara pembiayaan kredit bertenor panjang dengan sumber dana jangka pendek. Dana segar hasil sekuritisasi dapat membantu bank memperbesar kapasitas pembiayaan KPR bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala pemasaran produk KIK-EBA, karena relatif baru bagi investor. Namun, mengingat kebutuhan perumahan tinggi dan untuk pembiayaannya membutuhkan dana yang besar, maka kedepannya sekuritisasi aset akan semakin berkembang dengan dukungan semua pihak yang terlibat.

---

The purpose of this study is to know the implementations, opportunities,obstacles and development of mortgage asset securitization through Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) at one bank that became a pioneer in securitization. This activity has become an alternative strategy for long term financing to resolve mismatch problems between lending and third party fund. The proceeds of mortgage asset securitization could enhance bank's capacity in lending. However, this kind of investment (EBA) still new in Indonesia and takes time to improve. In the future, EBA will take an important role in the financing market since the demand of housing is high. Nevertheless, the need of housing is absolutely high in the society and for financing the mortgages, bank needs a huge of funds. In the future, this kind of activity will be growing with some support from all parties."