Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"KUBE ditujukan untuk meningkatkan motivasi untu lebih maju, meningkatkan interaksi dan kerja sama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak terkait.Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuann modal usaha, sarana prasarana ekonmi dan santunan hidup yang disalurkan secara langsung atau melalui mekanisme perbankan."

"Kemiskinan di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan. Pentingnya pengentasan kemiskinan di Indonesia secara eksplisit tercantum dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah melalui Kementerian Sosial membuat pendekatan baru dalam rangka mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendekatan pemberdayaan kelompok. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan program pengentasan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan kelompok. Saat ini, Program KUBE yang dijalankan di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor sudah sangat berkembang. Namun, jumlah penduduk miskin di kecamatan tersebut masih cukup banyak. Skripsi ini membahas dampak program KUBE di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, dilakukan survey kepada 80 orang responden yang terdiri dari 40 orang responden kelompok sasaran dan 40 orang responden non kelompok sasaran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dimensi-dimensi dampak program oleh Anderson (1984). Terdapat 7 dimensi dari dampak program yang dikemukakan oleh Anderson. Hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa dari 7 dimensi dampak program yang ada, 4 dimensi bernilai positif, 2 dimensi bernilai negatif, dan 1 dimensi memiliki nilai yang seimbang antara positif dan negatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Program KUBE di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor memberikan dampak positif terhadap masyarakat penerima program.

---

Poverty in Indonesia has been existed since colonial times. Therefore, the importance of poverty alleviation is explicitly included in the preamble of The Constitution of The Republic of Indonesia. The Government through The Ministry of Social Affairs makes a new approach in order to overcome its poverty, namely the empowerment group approach. Joint Business Group is poverty reduction program using the empowerment group approach. Currently, Joint Business Group program in Tenjolaya, Bogor sub district highly developed. However, the poor people in the sub district are still quite a lot. This script describes the impact of Joint Business Group Program in Tenjolaya, Bogor sub district. By using quantitative research methods, the research conducted a survey to 80 respondents consisting of 40 people target group and 40 people non-target group. Theory of dimensions of program impact by Anderson (1984) is used in this study. There are seven dimensions of program impact proposed by Anderson, and the results obtained from this study are four dimensions has a positive value, two dimensions has a negative value, and one dimension has a value balance between positive and negative. From this study, it can be concluded that Joint Business Group program in Tenjolaya, Bogor sub district has a positive impact on the beneficiaries of the program."

"Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah salah satu bentuk Usaha Ekonomi Produktif merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan. KUBE ditujukan untuk meningkatkan motivasi untuk lebih maju , meningkatkan interaksi dan kerja sama dalam kelompok , mendyagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak terkait...."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menggambarkan program penanggulangan kemiskinan melalui Kube, beserta faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan usaha ekonomi produktif. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di sepuluh kecamatan kota Banjarmasin, dengan pertimbangan di kecamatan tersebut terdapat Kube. Hasil penelitian menemukan bahwa Kube di kota Banjarmasin telah melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif berkelanjutan dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan anggota, yang dibuktikan dengan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan) serta mempunyai keterampilan memecahkan masalah, juga mampu menjalin kerjasama sesama anggota dan masyarakat sekitar. Direkomendasikan bagi Kementerian Sosial, melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Pusdiklat Kesos) dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (B2P2KS) dalam pelaksanaan persiapan pemberdayaan (diklat) terhadap sasaran Kube, perlu dialokasikan waktu yang cukup, materi dan kurikulum yang relevan, sarana dan prasarana yang memadai dan praktik lapangan yang cukup, sehingga Keluarga Binaan Sosial (KBS) dapat lebih mengelola Kube dengan baik. Dalam peningkatan SDM pendamping Kube, hendaknya menggunakan fasilitator, narasumber, praktisi yang memiliki kompetensi memadai dan memiliki pengalaman praktis dalam bidang pendampingan, shingga ilmu dan materi yang diberikan kepada sasaran lebih aplikatif, bukan teoritis."

"Kemiskinan adalah masalah yang tidak ada habisnya dibahas dari generasi ke generasi. Apalagi pascakrisis moneter danekonomi yang meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia secara cukup drastis. Artikel ini mencobamembahas masalah kemiskinan secara multidimensi, yang merupakan cara pandang yang digunakan dalam pendekatanpembangunan sosial, yaitu melihat permasalahan dari dimensi mikro, mezzo maupun makro. Di samping itu, artikel inimemberikan tawaran alternatif strategi jangka panjang yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pendudukmiskin yang ada di Indonesia. Strategi tersebut juga meliputi strategi untuk memperbaiki kondisi yang ada melaluiperubahan yang dilakukan pada dimensi makro, mezzo dan mikro, seperti telah diuraikan sebelumnya.Poverty is one of many problems that always been discussed from generation to generation. Especially, after themonetary and economic crisis where the number of people who live below poverty line was increased rapidly. Thisarticle will discuss the Poverty problems from the multi-dimensional standpoint which has been adopted by the socialdevelopment approach. This approach view problem from the micro, mezzo and macro dimensions. After discussingseveral roots of poverty, this article will suggests an alternative strategy which can be undertaken in order to reduce thenumber of Indonesian people who live below the poverty line. This strategy also include the strategy to improve theexisting condition by changing the micro, mezzo, and macro dimensions which has been analysed before."

"Jacinda Ardern merupakan perdana menteri Selandia Baru periode 2017-2023 yang memiliki memiliki perhatian terhadap isu kemiskinan, ketimpangan gender, dan minoritas yang dibuktikan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkannya, salah satunya Te Mahere Whai Mahi Wahine atau Aksi Pekerjaan Perempuan. Salah satu isu kemiskinan di Selandia Baru adalah kemiskinan perempuan di Suku Maori. Empat dari lima perempuan tunawisma di Selandia Baru merupakan perempuan-perempuan dari suku tersebut. Kemiskinan mereka juga berelasi dengan tingginya angka pengangguran, teknologi, pekerjaan, dan minimnya akses terhadap pendidikan. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor ketimpangan gender, ras, dan minoritas sebagai kelompok marjinal yang menghambat mereka untuk lepas dari kemiskinan yang berlanjut hingga isu pekerjaan. Penulis menganalisis kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Selandia Baru di bawah kepemimpinan Jacinda Ardern dalam mengatasi isu kemiskinan dalam fokus pekerjaan bagi perempuan di Suku Maori melalui teori keadilan sosial milik Amartya Sen. Teori tersebut melihat kapabilitas perempuan Suku Maori terhadap akses pekerjaan serta hal-hal yang menghambat mereka. Informasi yang didapatkan tersebut dapat dijadikan sebagai basis informasi pemerintah untuk mengatasi hambatan perempuan Maori untuk mengakses pekerjaan melalui public reasoning. Studi ini menemukan bahwa melalui kebijakan-kebijakan tersebut, tingkat NEET, underutilisation, dan underemployed mengalami penurunan. Namun, tingkat unemployment mengalami kenaikan 0,9%. Faktor pandemi menjadi salah satu penyebab kenaikan tersebut.

---

Jacinda Ardern is a New Zealand Prime Minister period 2017-2023 that has a concern towards poverty, gender inequality and minority issues that are proven by several policies that have been issued under her, one of them is Te Mahere Whai Mahi Wahine or Women’s Employment Action Plan. One of the concerning poverty issues in New Zealand is the poverty of Maori people. Four from five homeless women in New Zealand are Maori women. Their poverty is also related to the high rate of unemployment, technology, jobs and the limited access to education. Such issues are contributed by several factors such as gender inequality, race and minority issues as a marginalised community that inhibit them from lifting poverty that impacts on their employment. I analysed the policies that were issued by the New Zealand government under Jacinda Ardern in combating the poverty issue on employment for Maori women through social justice theory by Amartya Sen. That theory sees the capability of Maori women for employment access and any adversaries for them. This study found the NEET, underutilisation and underemployed rate are declining. But unfortunately, the employment rate is increasing by around 0.9%. The Pandemic Covid-19 factor is one of the causes of that increase. "

"The Asian monetary crisis in July 1997 has badly deteriorated Indonesian economic up to present. In four years of crisis, the poverty has rapidly multiplied from 11,34 % in 1976 became 24,2 % in 1997 and then 60 % in 2001. This critical social economic phenomena have raised the challenging question on how to eradicate the poverty. The scientist and technocrat have tried to formulate the concepts and systems and the every government had tried to implement the concepts and preparing the programs but still unsuccessfully. During the past three decades the Indonesian government had successfully diminished the rate of poverty from 40, 0% in 1976 became 21,64 % in 1984 and 11,34% in 1976. The paper encourages all parties to rethinking on how to resolve the current high rate of poverty effectively."