Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 17292 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hira, Ron
"Outsourcing America reveals how much outsourcing is taking place, what its impact is and will be, and what can be done about the loss of jobs. The book shows how outsourcing is part of the historical economic shifts toward globalism and free trade, and demonstrates the impact of outsourcing on individual lives and communities. The authors discuss policies that countries like India and China use to attract U.S. industries, and they offer frank recommendations that business and political leaders must consider in order to confront this snowballing crisis -- and bring more high-paying jobs back to the U.S."
New York: [American Management Association;, ], 2005
e20437792
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Hira, Ron
"Still one of the hottest, most controversial topics in the news is the outsourcing of American jobs to other countries. Outsourced jobs have extended well beyond the manufacturing sector to include white-collar professionals, particularly in information technology, financial services, and customer service. "Outsourcing America" reveals just how much outsourcing is taking place, what its impact has been and will continue to be, and what can be done about the loss of jobs. "Outsourcing America" shows how offshoring is part of the historical economic shifts toward globalism and free trade, and demonstrates the impact of outsourcing on individual lives and communities.In addition, the book now features a new chapter on immigration policies and outsourcing, as well as information on how individuals can protect themselves from this trend. The authors discuss policies that countries like India and China use to attract U.S. industries, and they offer frank recommendations that business and political leaders must consider in order to confront this snowballing crisis - and bring more highpaying jobs back to the U.S.A."
New York: American Management Association, 2008
e20443867
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Roberto Bellarmino Gratio
"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan fleksibilitas pasar kerja dalam bentuk alih daya tenaga kerja (outsourcing) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang terjadi dewasa ini membawa banyak dampak negatif, seperti ketidakpastian hubungan kerja, ketidakstabilan pemberian upah, dan ketiadaan jenjang karir dalam bekerja. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, alih-alih menjadi suatu forum penyelesaian masalah ketenagakerjaan, terkadang malah memunculkan masalah baru dalam usaha penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tujuan penelitian ini disusun adalah untuk menjelaskan pengaturan dan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit; menganalisis penerapan dan permasalahan fleksibilitas pasar tenaga kerja di Indonesia dewasa ini; serta menjelaskan peran dan permasalahan yang dihadapi Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial awak mobil tangki Pertamina. Metode penelitian yang diguanakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan, didukung dengan wawancara kepada informan. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Lembaga Kerja Sama Tripartit telah tertuang secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005. Namun, Lembaga Kerja Sama Tripartit masih menemui berbagai permasalahan dalam menghadapi dampak negatif kebijakan fleksibilitas pasar kerja, khususnya yang terjadi dalam kasus awak mobil tangki Pertamina.

This research is motivated by the policy of labor market flexibility in the form of outsourcing and fixed-time employment agreements (PKWT) which are currently occurring with many negative impacts, such as the uncertainty of employment relationships, instability of wages, and absence of career paths at work. The Tripartite Cooperation Institution (LKS), instead of being a forum for the resolution of labor problems, sometimes even raises new problems in efforts to resolve industrial relations disputes. The purpose of this research is compiled to explain the arrangements and roles of the Tripartite Cooperation Institution; analyze the application and problems of labor market flexibility in Indonesia today; as well as explaining the roles and problems faced by the Tripartite Cooperation Institution in resolving industrial relations dispute cases for Pertamina tanker crews. The research method used in this research is the juridical-normative method using secondary data through literature study, supported by interviews with informants. The form of this research is descriptive analysis and data processing is done qualitatively. The results of this study indicate that the arrangements for the Tripartite Cooperation Institution have been completely contained in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2005. However, the Tripartite Cooperation Institution still faces various problems in dealing with the negative impact of the labor market flexibility policy, especially in the case of Pertamina’s tank car crews."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Levitan, Sar A.
New York: Harper & Row, 1982
331.109 73 LEV e
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
New York : Palgrave Macmillan, 2006
331 LAB
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Munawar Suwartono
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ginzberg, Eli, 1911-
New York, NY: McGraw-Hill, 1979
331 GIN h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Poppy Anggie Adrianti
"ABSTRAK
Kebijakan dalam perlindungan hak pekerja/buruh outsourcing
merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan
terhadap pekerja dan memenuhi hak-haknya. Praktek Outsourcing mulai
marak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia tak
terkecuali oleh BUMN. Dari berbagai sumber referensi yang didapatkan
oleh peneliti, PT PLN adalah salah satu BUMN yang menerapkan praktek
outsourcing dengan jumlah pekerja outsourcing terbanyak dibandingkan
dengan BUMN lainnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bertujuan untuk
mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hak pekerja outsourcing
yang di implementasikan oleh PT PLN. Penelitian ini menggunakan teori
implementasi kebijakan dengan pendekatan post positivist dan teknik
pengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis
deskriptif terhadap indikator-indikator batasan implementasi kebijakan.
Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan dalam perlindungan
hak pekerja outsourcing di PLN belum mencerminkan adanya
implementasi yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hal ini
dikarenakan PLN masih melakukan praktik outsourcing dengan bentukbentuk
pekerjaan pokok (core business). Hasil penelitian menyarankan
agar PLN menginventarisir sifat dan jenis kegiatan pokok dari perusahaan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No.19 Tahun 2012.

ABSTRACT
Policy in the protection of outsourcing worker/labor’s
rights commits the government to provide protection to workers and fulfill
their rights. The practice of outsourcing begin to bloom applied by
companies that exist in Indonesia is no exception by BUMN. Refrences
from various sources obtained by researcher, PT PLN is one of BUMN
could implement the practice of outsourcing with the highest number of
outsourcing workers compared with other BUMN. Based on that, the
researcher aimed to determine how the application outsourcing labor rights
protection that is implemented by PT PLN. This study uses the theory of
policy implementation with post positivist approach and qualitative data
collection techniques. Analysis using descrtive analysis of indicators of
policy implementation constraints. The results of this research is the
implementation of policies in the protection of rights of outsourcing
workers in PLN not reflect any policy implementation in accordance with
the applicable. This is because outsourcing in PLN stillpractice the basic
forms of work. The results of the study suggest that the nature and type of
inventory PLN principal activities of the company accordance with
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan
Permenakertrans No.19 Tahun 2012."
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S56303
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Viner, Jocob
Glencoe, Ill.: The Free Press , 1952
382.04 VIN i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Taufan Agung Pratama
"[ABSTRAK
Dalam era globalisasi ekonomi saat ini, pelaku ekonomi swasta memiliki peranan
cukup penting dalam menjalankan proses perkembangan perekonomian suatu
negara. Tidak mengherankan bila proses perkembangan perekonomian lebih banyak
diserahkan kepada swasta untuk mengelola dan menjalankannya, sehingga peran aktif
dan inisiatif para pelaku usaha swasta sangat dibutuhkan dalam era globalisasi
ekonomi saat ini. Salah satu akibat dari globalisasi perdagangan adalah dengan
meningkatnya Toko retail di Indonesia sejak 1980-an. Toko Retail mulai bermunculan
dengan bentuk yang lebih modern atau yang disebut dengan pasar ritel modern.
Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah mengamanahkan
Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan presiden
Nomor 112 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor No. 70/MDAG/
PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan 6. Peraturan menteri perdagangan Republik
Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor No. 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan
perundang – undangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk
dalam negeri khususnya pada toko retail modern. Namun pada kenyataanya,
Permendag 56/2014 yang baru diterbitkan ini mengalami berbagai kritikan terutama
dari pelaku industry. 2. Indonesia sebagai Negara anggota World Trade
Organization (WTO) dan telah meratifikasinya dengan Undang – Undang Nomor 7
Tahun 1994 Tentang Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Pemerintah
Indonesia di dalam merumuskan Pasal 22 UU Perdagangan, Permendag 70/2013 dan
Permendag 56/2014 ini juga melihat dari prinsip – prinsip Perdagangan WTO.

ABSTRACT
In the current era of economic globalization, the private economic actors have an
important role in carrying out the process of economic development of a country. Not
surprisingly, the process of economic development more left to the private sector to
manage and run, so that the active role and initiative of private entrepreneurs is needed
in the current era of economic globalization. One consequence of the increasing
globalization of trade is with retail shops in Indonesia since the 1980s. Retail stores
began popping up with a more modern form, or the so-called modern retail market. The
Government through the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia has mandated
Act - Act No. 7 of 2014 on Trade, president Regulation No. 112 On Planning and
Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores, Trade
Minister Regulation No. No. 70 / M-DAG / PER / 12/2013 on Guidelines for
Management and Development of Traditional markets, Shopping Centers and Modern
Stores and 6. The Regulation of Trade Minister of the Republic of Indonesia Number
56 / M-DAG / PER / 9/2014 on Amendment to the Regulation of the Minister of Trade
No. No. 70 / M-DAG / PER / 12/2013 on Guidelines for Management and Development
of Traditional markets, Shopping Centers and Modern Stores. Laws - laws aim to
increase the use of domestic goods, especially in modern retail stores. But in fact, the
recently published Regulation 56/2014 is subjected to various criticisms, especially
from industrialists. Indonesia as a State member of the World Trade Organization
(WTO) and has been ratified by Law - Act No. 7 of 1994 About On Ratification of the
Agreement Establishing the World Trade Organization (the Agreement Establishing
the World Trade Organization). Indonesian government in formulating Article 22 of
the Law of Commerce, Regulation 70/2013 and Regulation 56/2014 also see from the
principle - the principle of the WTO Trade., In the current era of economic globalization, the private economic actors have an
important role in carrying out the process of economic development of a country. Not
surprisingly, the process of economic development more left to the private sector to
manage and run, so that the active role and initiative of private entrepreneurs is needed
in the current era of economic globalization. One consequence of the increasing
globalization of trade is with retail shops in Indonesia since the 1980s. Retail stores
began popping up with a more modern form, or the so-called modern retail market. The
Government through the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia has mandated
Act - Act No. 7 of 2014 on Trade, president Regulation No. 112 On Planning and
Development of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores, Trade
Minister Regulation No. No. 70 / M-DAG / PER / 12/2013 on Guidelines for
Management and Development of Traditional markets, Shopping Centers and Modern
Stores and 6. The Regulation of Trade Minister of the Republic of Indonesia Number
56 / M-DAG / PER / 9/2014 on Amendment to the Regulation of the Minister of Trade
No. No. 70 / M-DAG / PER / 12/2013 on Guidelines for Management and Development
of Traditional markets, Shopping Centers and Modern Stores. Laws - laws aim to
increase the use of domestic goods, especially in modern retail stores. But in fact, the
recently published Regulation 56/2014 is subjected to various criticisms, especially
from industrialists. Indonesia as a State member of the World Trade Organization
(WTO) and has been ratified by Law - Act No. 7 of 1994 About On Ratification of the
Agreement Establishing the World Trade Organization (the Agreement Establishing
the World Trade Organization). Indonesian government in formulating Article 22 of
the Law of Commerce, Regulation 70/2013 and Regulation 56/2014 also see from the
principle - the principle of the WTO Trade.]"
2015
T44302
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>