Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Danau Rawa Pening merupakan penyedia air untuk wilayah di sekitarnya, namun fungsi tersebut terancam pengurangan luas dan potensinya sebagai akibat sedimentasi. Bertolak dari masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan informasi letak dan tingkat kerentanan lahan terhadap erosi dan tanah longsor sebagai dasar pengendalian di daerah tangkapan air (DTA) nya agar fungsi dan potensi danau terpelihara."

"Untuk menanggulangi keterbasan air, telah dibangun 334 embung kecil oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dapat menampung air 8.318.152 m, melayani 31.597 keluarga, 105.522 ekor sapid an pertanian 1.319 ha. Daerah Tangkapan Air (DTA) embung menghadapi kendala rendahnya tutupan vegetasi, laju aliran permukaan dan erosi yang tinggi, gangguan ternak serta kegiatan pertanian masyarakat di sekitar. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah prioritas untuk kegiatan aforestasi/reforestasi dalam rangka proyek pembangunan bersih (CDM; Clean Development Mechanism). Mengingat konservasi DTA merupakan tindakan yang mutlak harus dilakukan dalam mempertahankan fungsi eko-hidrologis embung maka kegiatan ini perlu ditingkatkan peranannya sebagai kegiatan aforestasi/reforestasi dalam rangka mekanisme pembangunan bersih. Berdasarkan luas hutan minimal untuk mendapatkan dana kompensasi melalui program CDM,yakni seluas 0,25 ha maka DTA embung dengan luasan bervariasi antara 3,1 43,2 ha; dan sejumlah 334 embung yang tersebar di kabupaten di NTT dengan luas total daerah tangkapan air 3.281 ha sangat berpotensi digunakan sebagai lahan kegiatan aforestasi/reforestasi."

"ABSTRAKAlih fungsi lahan yang tidak terkendali dan tidak memperhatikan syarat konservasi menyebabkan lahan menjadi kritis. Sub DAS Keduang merupakan salah satu bagian dari DAS Bengawan Solo Hulu yang luas lahan kritisnya terus meningkat, sehingga untuk itu diperlukan prediksi yang dapat menggambarkan kondisi tingkat kekritisan lahan Sub DAS Keduang secara spasial sebagai upaya menanggulangi lahan kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penutup lahan tahun 2005, 2011, dan 2018, serta memprediksi model spasial konservasi lahan kritis tahun 2031 berdasarkan prediksi tingkat kekritisan lahan menggunakan pemanfaatan model Cellular Automata-Markov Chain. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penutup lahan, produktivitas lahan, kemiringan lereng, tingkat bahaya erosi, jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari pemukiman, dan ketinggian wilayah. Metode analisisnya adalah spasial dan temporal komparatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan penutup lahan Sub DAS Keduang terjadi secara dinamis dan permukiman merupakan penutup lahan yang paling signifikan mengalami peningkatan luasan. Prediksi tingkat kekritisan lahan menunjukkan Sub DAS Keduang didominasi oleh lahan dengan tingkat kritis. Prediksi model spasial konservasi lahan kritis pada tahun 2031 lebih didominasi oleh metode vegetatif dibandingkan dengan metode kombinasi (vegetatif dan mekanik), karena wilayahnya berada di lereng yang landai sehingga pengendalian lereng tidak terlalu dibutuhkan.

---

ABSTRACT

Land coversion that uncontrolled and not in accordance with the regulation of conservation can cause the critical land. Keduang Sub Watershed is one part of Bengawan Solo Upper Watershed where the critical land area is always increased, so spatial prediction is required to describe the critical land level of Keduang Sub Watershed as an effort to cure the critical land. This research aims to analyze the land cover changes in 2005, 2011, and 2018, and also predict the spatial model of critical land conservation 2031 based on the critical land level prediction of Keduang Sub Watershed using utilization of Cellular Automata-Markov Chain model. The variable used in this research is land cover, land productivity, slope, erosion hazard level, distance from the road, distance from the river, distance from the settlement, and height of area. The analysis method is spatial and temporal comparative descriptive. The results showed that land cover of Keduang Sub Watershed is changed dinamically and settlements were the land cover that most significant increased. The prediction of critical land level shows that Keduang Sub Watershed is dominated by critical level. The prediction of spatial model of critical land conservation shows that Keduang Sub Watershed is more dominated by vegetative method than combination method (vegetative and mechanic), because the region is located on flat slope, then the slope-control is not so necessary.

"

"The change of natural land-use has altered water sources at cultivated land where water conservation principles are not implemented into a source of disaster because of the change of soil surface into an impermeable layer. City development is not only causing impermeability of soil layer and decrease of ground water recharge, but also increase of ground water exploitation. Ground water exploitation exceeding the limitation of aquifer recharge forms a ground water depression cone. One of the efforts to increase ground water is by direct storage of rain water in an artificial recharge at pumping area. The artificial recharge in an unused deep well in the city of Semarang-Central Java, after well washing, has shown a recharge of 5 L/sec. Investigation on artificial recharge is done regularly, yet estimation of recharge is to be done by analytic computation. In facilitating the estimation of recharge, a nomograph was made for wells in confined aquifer. Required data for the nomograph shall comprise data on ground water level, aquifer permeability, aquifer thickness, well diameter, and flow concentration time of rain catchment. The reading results of the nomograph are nearly equal to computation results or field experiment."

"Luas hutan konservasi di Indonesia hanya 17,13% dari seluruh kawasan hutan, di Jawa Tengah hutan konservasi hanya 0,03%. Hutan konservasi yang ada tidak sebanding dengan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan desakan ekonomi, kebutuhan lahan semakin meningkat, lahan yang menjadi sasaran adalah lahan milik pemerintah. Ancaman terhadap kawasan hutan mengancam pula kawasan konservasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi Cagar Alam Telaga Ranjeng (CATR) dan kawasan hutan penyangganya; mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat tentang fungsi CATR dan kawasan hutan penyangganya, menganalisis pengaruh faktor ekonomi masyarakat pada pembukaan lahan di kawasan hutan penyangga CATR, dan merumuskan strategi pengelolaan CATR dan kawasan hutan penyangganya secara tepat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan mixed method. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas perairan telaga di CATR pada saat ini kurang baik, BOD, padatan tersuspensi, CO2, NH3-N dan kesadahan air cukup tinggi, terdapat bakteri Citrobacter freundii, Aeromonas sobria, Aeromonas Hydrophyla pada ikan penghuni telaga. Kawasan hutan penyangga CATR sebagian besar sudah dibuka untuk pertanian hortikultura dengan jenis tanaman kentang, kubis dan wortel. Persepsi masyarakat desa Pandansari tentang CATR dan kawasan hutan penyangganya sebagai kawasan konservasi dan kawasan lindung sudah cukup baik. Faktor sosial ekonomi masyarakat mempengaruhi luas pembukaan lahan pertanian di kawasan hutan penyangga CATR sebesar 40%, sedangkan 60% lainnya dipengaruhi oleh kebutuhan lahan pertanian, kesempatan memperoleh lahan dan tidak adanya sumber pendapatan selain pertanian. Strategi pengelolaan yang direkomendasikan untuk cagar alam adalah ekowisata, sedangkan strategi pengelolaan kawasan hutan penyangga cagar alam adalah dengan sistem penanaman agroforestry.

---

Preservation of biodiversity is performed in conservation area nature reserve. Conservation forest area in Indonesia is only 17.13% of the total forest area, whereas in Central Java province forest conservation is only 0.03%. The Conservation forests existing is not comparable with biodiversity in Indonesia. Along with the growth of population and economic pressure, increased land requirements, consequently the land is owned by the government were targeted by community. Threats to forests area also threaten the conservation areas. The purpose of this study was to identify and analyze the condition of nature reserve Ranjeng lake and their forest buffer; identify and analyze the public perception of the function of nature reserve Ranjeng lake and their forest buffer, analyze the influence of community?s social economic factors on land clearing forest area buffer of nature reserve Ranjeng lake; and formulate the nature reserve Ranjeng lake and their forest buffer to management strategy appropriately. This research was conducted with mixed method approach. The results of this study are, water quality in the nature reserve Ranjeng lake at this time is unfavorable, physically BOD, suspended solids, CO2, NH3-N and the water hardness is quite high, there is a bacterium Citrobacter freundii, Aeromonas sobria, Aeromonas Hydrophyla in dwellers fish pond. Forest buffer of nature reserve Ranjeng lake was largely cleared for agriculture horticulture potatoes, cabbages and carrots. Pandansari rural community's perceptions of the nature reserve Ranjeng lake and their buffer forest areas for conservation and protected areas was sufficient. Socio-economic factors influencing land clearing in the forest buffer of nature reserve Ranjeng lake 40%, while 60% are influenced by the needs of agricultural land, the opportunity to acquire the land and there is no source of income other than agricultural. Recommended strategic management for nature reverse Ranjeng lake is ecotourism, while strategic management for forest buffer of nature reverse is agroforestry."

"DKI Jakarta merupakan kota dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang terus terjadi mengakibatkan alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi gedung bertingkat dan jalan layang bersamaan dengan peningkatan emisi gas rumah kaca dari konsumsi bahan bakar mineral. Dampaknya, muncul fenomena pulau bahang perkotaan di berbagai wilayah di DKI Jakarta. Sistem penghijauan vertikal dipilih sebagai upaya mitigasi dan reduksi fenomena tersebut, namun penerapannya belum optimal karena berbagai tantangan yang muncul terutama dari faktor biaya. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk merekomendasikan strategi peningkatan penerapan sistem penghijauan vertikal di DKI Jakarta dari segi biaya berdasarkan biaya siklus hidup. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode studi kasus dengan instrumen berupa wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa siklus hidup sistem penghijauan vertikal di DKI Jakarta terdiri atas fase persiapan, konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan. Ditemukan juga bahwa biaya siklus hidup sistem penghijauan vertikal di DKI Jakarta (Indonesia) lebih rendah dibandingkan biaya siklus hidupnya di Singapura maupun Genoa (Italia). Strategi yang direkomendasikan untuk menghemat biaya siklus hidup sistem penghijauan vertikal tersebut mencakup strategi penggunaan material, alternatif pemasok, seleksi tanaman, sistem irigasi, dan sumber air.

---

DKI Jakarta is the most populated city in Indonesia. Population growth that continues to occur has resulted in the conversion of green open spaces into multi-story buildings and flyovers along with an increase in greenhouse gas emissions from the consumption of mineral fuels. As a result, urban heat island phenomenon appeared in various areas in DKI Jakarta. Vertical greening system was chosen as an effort to mitigate and reduce the phenomenon, but its implementation has not been optimal due to various challenges, especially costs. Therefore, this research was conducted to recommend strategies to increase the implementation of vertical greening system in DKI Jakarta from a cost perspective using life cycle cost. The research was carried out by case study method using interviews as instruments. The results of this study indicated that the life cycle of the vertical greening system in DKI Jakarta consisted of the preparation, construction, as well as operation and maintenance phases. It was also found that the life cycle costs of vertical greening system in DKI Jakarta (Indonesia) are lower than those in Singapore and Genoa (Italy). The recommended strategies to economize life cycle costs of the vertical greening system include strategies for using materials, alternative suppliers, plant selection, irrigation systems, and water sources."

"Sejak 2016, pemerintah Kota Bogor berusaha membuat Kota Bogor ramah bagi pedestrian demi menyandang titel walkable city. Perbaikan jalur pedestrian terus dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan minat warga Kota Bogor untuk berjalan kaki. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji kualitas jalur pedestrian dan pengaruhnya terhadap keinginan warga Kota Bogor untuk berjalan kaki. Wilayah penelitian terletak di sekitar ikon Kota Bogor, yaitu Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor, yang dikelilingi oleh jalan raya satu arah. Kualitas jalur pedestrian dinilai dari dua kategori, yaitu fitur fisik berdasarkan panduan Global Walkability Index berupa keamanan, keselamatan, dan kenyamanan jalur pedestrian yang sudah disesuaikan dengan kondisi di lapangan, serta fitur kognitif berupa persepsi pedestrian. Data diperoleh melalui observasi, kuesioner, dan wawancara mendalam, lalu dianalisis secara kualitatif dan deskriptif-spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas jalur pedestrian di pusat Kota Bogor dalam kategori baik, sementara keinginan berjalan kaki di pusat Kota Bogor sangat dipengaruhi tujuan berjalan kaki. Berdasarkan hasil analisis, kualitas jalur pedestrian yang baik dapat meningkatkan keinginan berjalan kaki, serta pada jalur pedestrian dengan kualitas kurang baik namun dikelilingi pusat kegiatan akan tetap menarik pedestrian untuk berjalan kaki hanya demi menyelesaikan urusannya.

---

Since 2016, Bogor City Government sought to develop a pedestrian friendly city, so that Bogor can bore the title lsquo walkable city rsquo . Improvements of the pedestrian walkways continue, hoping that the residents rsquo willingness to walk can increase overtime. This research was conducted with the aim of examining the quality of pedestrian walkways and its influences towards the willingness of Bogor residents to walk. The study area for this research is located around Bogors most renowned icon, Bogor Botanical Garden and the Palace of Bogor, which surrounded by an one way road.

The quality of the pedestrian walkway was assessed by two categories, first is the physical features based on the Global Walkability Index in the form of walkway security, safety, and convenience, which has already been simplified to fit into the local standard, as well as the cognitive features in the form of the pedestrians perception of walkways. The data are obtained through observation, questionnaires, and in depth interview, and then analyzed using qualitative and spatial descriptive method.

The results showed that the overall quality of pedestrian walkways in the downtown Bogor is good, while the willingness to walk is heavily influenced by purpose of the trips. Based on the results of the analysis, good quality pedestrian walkways can increase the willingness to walk, as for the lesser quality of pedestrian walkways will remain attractive for pedestrians with urgent business around the walkways."

"Kajian ini merupakan aplikasi riset tindakan berbasis Soft Systems Methodology yang mengacu kepada dual imperatives dari McKay dan Marshall ( 2001) yaitu research interest dan problem solving interest untuk melakukan penataan ulang governansi dalam pengelolaan hutan lindung. Institusi yang memegang peranan penting dalam governansi pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo adalah Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Adapun pihak lain yang terkait erat dengan pengelolaan hutan lindung adalah pemerintah daerah, masyarakat desa hutan, serta stake holder seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Dalam prakteknya, governansi dalam pengelolaan hutan lindung banyak menghadapi permasalahan. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain oleh perambahan serta perusakan hutan lindung yang mengakibatkan terjadinya deforestasi dan berkurangnya fungsi hutan lindung. Implementasi kebijakan serta koordinasi dalam rangka pengelolaan hutan lindung juga menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penataan ulang governansi, implementasi kebijakan, serta pelaksanaan koordinasi yang efektif dalam pengelolaan hutan lindung.Hasil kajian menunjukkan bahwa penataan ulang governansi dalam pengelolaan hutan lindung dapat dilakukan melalui perubahan yang systematically desirable dan culturally feasible di mana partisipasi, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan konsensus dapat diadopsi sebagai prinsip-prinsip governansi yang baik dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Implementasi kebijakan menyangkut hutan lindung dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat desa hutan mengenai fungsi hutan lindung. Komunikasi dan interaksi yang intensif antar institusi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

---

This study is an application of action research based on the Soft Systems Methodology which refers to the concept dual imperatives, as put forwarded by McKay and Marshall (2001) ? research interest and problem solving interest ? in dealing with restructuring governance for protected forests. According to the Government Regulation No. 72 of 2010, Perum Perhutani is a government institution that should play a crucial important role in the governance of protected forest in the Wonosobo Regency. Other parties having close relations to the governance of protected forests are local governments, villagers living next to the forests, as well as those stakeholders such as non-governmental organizations (NGOS).In practice, the governance of protected forest management does face a lot of problems. These problems are partly caused by encroachment and destruction of protected forests which then lead to deforestation and also reduced functions of the protected forests. In addition to this, policy implementation and coordination within the context of protected forest management also face various problems. Therefore, the main purpose of this research is to investigate governance restructure, policy implementation, as well as the implementation of effective coordination in the management of protected forests.The results show that governance restructure for the protected forest management can be done through systematically desirable and culturally feasible changes in which participation, efficiency and effectiveness, fairness and equality, transparency, accountability, and consensus can be adopted as principles of good governance in the management of protected forests in the Wonosobo Regency, in particular. Maximum efforts associated with protected forest oriented policy implementation can be made by enhancing the nearby villagers?s understanding of the functions of protected forests. At the same time, intensive communication and interaction among related institutions are also essential in order to improve the effectiveness of coordination in the management of protected forests in the Wonosobo Regency."

"

Konversi lahan sawah yang meningkat bisa mengancam ketahanan pangan nasional. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi faktor pendorong konversi lahan sawah terutama di Jawa dan Sumatra sebagai lumbung padi nasional. Dengan menggunakan data panel dari 256 kabupaten / kota pada periode 2010-2017, penelitian ini membuktikan bahwa faktor pendorong konversi lahan sawah di Jawa adalah PDRB di sektor pertanian dan service, serta kepadatan penduduk. Sementara di Sumatera, konversi lahan sawah dipengaruhi oleh PDRB di sektor pertanian dan sektor  industri, serta kepadatan penduduk. Analisis geospasial menunjukkan bahwa lahan sawah di Jawa sebagian besar beralih fungsi menjadi pemukiman, sementara di Sumatera menjadi tanaman perkebunan.

 

---

Recently, the paddy fields conversion rate is alarmingly high, and it can threat national food security. Therefore, identified the main drivers of paddy fields conversion is important, particularly in Java and Sumatra as national rice barn. This study employed the panel data of 256 regencies/cities from 2010–2017, and it identified that the factors which affected the conversion in Java are the GRDP in agriculture and service sectors, also population density. Moreover, the population density, the GRDP in agriculture and industry sectors are the main drivers of the conversion in Sumatra. Geospatial analysis reveals that the most changes of paddy fields in Java is dominated by settlement, and in Sumatra is turned dominated into palm oil.

"