Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seorang pewarta dalam menjalankan tugasnya harus menekankan prinsip atau kaidah dasar jurnalisme yakni obyektifitas dan netralitas (imparsial) yang mungkin berupa suatu kemustahilan. berita atau produk jurnalistik apapun bukan merupakan realitas namun penggalan-penggalan realitas (pencintraan media) hasil produksi pekerja media yang bentuk jadinya telah terdistrosi oleh berbagai factor."

"Selama kampanye Pemilu 1999 umumnya media massa Indonesia mengkonstruksikan partai politik ibarat grup musik; dan menjadikan para tokohnya sebagai selebritis. Pada masa itu, koran-koran nasional menggambarkan partai politik sebagai alat pengumpul massa. Sementara fungsi parpol sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas) dalam kehidupan berdemokrasi tidak terlihat dalam pengkonstruksian tersebut. Menariknya, hal itu terjadi dalam kondisi dimana setiap media memiliki motivasi yang berbeda-beda, entah itu ideologis, idealis, politis, ataupun ekonomis, dalam membuat berita politik.

---

During the 1999-campaign period generally the mass media in Indonesia constructed political parties like a music group; and present the politicians acts as celebrities. At that time, national newspapers describe political parties as the instrument to harvested masses. Meanwhile the political party functions, as broker within the clearinghouse of ideas in the democratic lives didn?t appear within the political party?s discourse. In spite of the media have different interests one each other in news making the political parties, such as ideological, idealism, political, and economic or market factors."

"Penelitian ini menggunakan pendekatan "Pembentukan Persepsi Mengenai Realitas Sosial oleh Media Massa" Asumsi dasar dari pendekatan ini ialah bahwa media massa memiliki peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi khalayaknya. Namun demikian pembentukan persepsi itu tidak semata mata disebabkan oleh terpaan media massa Pengalaman seseorang dengan suatu realitas sosial, serta aktivitas komunikasi interpersonal tentang realitas dalam kehidupan sehari-hari, bisa membentuk persepsi pada realitas tersebut. Bertitik tolak dari kondisi di atas, dalam penelitian ini ketiga variabel di atas akan dianalisis dalam kaitan dengan pembentukan persepsi pada realitas sosial. Variabel penggunaan media dikembangkan denngan memasukkan beberapa indikator seperti eksposur berita kriminalitas surat kabar non Pos Kota, eksposur berita kriminalitas Pos Kota, eksposur berita kriminalitas televisi dan majalah. Adapun 'realitas sosial" yang menjadi perhatian dalam penelitian ini ialah "realitas kriminalitas" dengan indikatornya yaitu pencurian, pencopetan, perampokan/pornografi, dan pembunuhan. Pembentukan persepsi diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu rawan dan tidak rawan. Sedangkan lokasi penelitian dipilih dua kelurahan di wilayah Jakarta Pusat yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi dan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan persepsi itu dipengaruhi oleh eksposur terhadap berita kriminalitas pada surat kabar yang memiliki isi spesifik tentang kriminalitas seperti Pos Kota dan daerah tempat tinggal khalayak. Hal mi terlihat pada khalayak yang membaca berita kriminal Pos Kota dan tinggal di wilayah yang tingkat kriminalitasnya rendah, pembentukan persepsi mereka berhubungan dengan membaca Pos Kota tersebut. Sedangkan bagi khalayak yang tinggal di wilayah tingkat kriminalitas tinggi, pembentukan persepsi mereka tidak berhubungan dengan media tersebut, meskipun khalayak ini iuga membaca berita kriminalitas dari surat kabar Pos Kota."

"Indonesia di era Orde Baru mengalami pengekangan dari pemerintah otoriter. Pers Indonesia yang hidup di dalamnya mengalami pengendalian ketat pada segi politik, dan mendapat perlakuan bail( secara ekonomi. Keadaan itu melahirkan pers yang berdaya secara ekonomi namun menurun secara politik.Krisis ekonomi dan gerakan perlawanan yang dipelopori mahasiswa meruntuhkan kekuasaan Orde Baru. Seraya Indonesia memasuki masa transisi yang tidak pasti. Nilai-nilai lama telah runtuh dan kehilangan basis moralnya akan tetapi tatanan baru belum terbentuk. Dalam keadaan demikian pers Indonesia beroperasi dan menjalankan praktek jumalismenya. Pemerintah pasca-Orde Baru menghadirkan sistem politik multipartai dan meliberalisasi kehidupan pers dengan melikuidasi Departemen Penerangan, organ pemerintah pengendali pers. Pers kini merasakan iklim yang longgar yang menumbuhkan harapan.Pers hidup tidak dalam vacum, perubahan sosial akan akan mempengaruhinya, sebaliknya pens akan mempengaruhi Iingkungan sosialnya. Berdasarkan tat-Ai konstruksi sosial tentang realitas, studi ini melihat gejala itu dengan meneliti berita talon gubernur dalam masa pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2003 pada Pikiran Rakyat, yang pada masa Orde Baru dikenal pro Golkar, dan Metro Bandung, yang baru terbit pascagerakan reformasi yang diperkirakan pro PDI-P karena Grup Kompas sebagai pemilik secara historis terkait dengan PDI-P.Teori konstruksi sosial tentang realitas dari Berger dan Luckmann, yang telah disesuaikan untuk meneliti isi media sebagai realitas simbolik oleh Adoni dan Manna, dioperasionalkan menggunakan analisis framing untuk melihat proses konstruksi berita sebagai isi media.Hasi l studi ini memperlihatkan ada perbedaan pembingkaian (framing) pada kedua stoat kabar mengenai realitas politik (talon gubernur). Bagi Pikiran Rakyat talon gubernur dibingkai sebagai masalah kedaerahan. Bingkai ini terlihat dari mengemukanya isu-isu mengenai rekrutmen calon pemimpin hares dan putra daerah (Sunda), serta kriteria pemimpin (calon gubernur) yang mengenal dan dikenal di Jawa Barat.Sedangkan pads Metro Bandung, realitas politik (calon gubernur) dibingkai sebagai calon pemimpin yang hares memilila etika politik. Bingkai ini terlihat mengedepan pads pemberitaan isu-isu mengenai kasus dana kaveling (dugaan korupsi oleh anggota DPRD dan pejabat Pemda Jawa Barat), penggunaan taktik politik yang tidak etis, serta isu politik uang.Strategi framing media dalam meliput realitas calon gubernur tersebut terkait dengan aspek internal dan eksternal media. Pada Pikiran rakyat bingkai kedaerahan yang dikembangkan bukan semata ekspresi simbolik dari etnisitas melainkan berjalin dengan kepentingan ekonomi untuk meraih dan mempertahankan posisinya sebagai market leader di Jawa Barat, yang memosisikan dirinya sebagai bacaan utama orang Sunda, penduduk mayoritas di Jawa Barat yang senantiasa mengklaim paling tabu Jawa Barat.Strategi pembingkaian (framing) Metro Bandung dalam berita ealon gubernur diwarnai oleh keberadaanya sebagai pendatang baru di pasar pers Jawa Barat yang berusaha agar diterima sebagai bahan bacaan lain untuk orang Jawa Barat dengan slogan the Real Local Paper, Metro Bandung tampak lebih tajam dalam mengungkapkan berita-berita mengenai pelangaran etika politik oleh calon gubemur, beda dengan Pikiran Rakyat yang cenderung lebih santun. Posisinya sebagai surat kabar yang ingin senantiasa menyaj ikan informasi yang mikro kepada pembaca menyebabkan Metro Bandung tampak labih tajam atau keras dari Pikiran Rakyat Pikiran Rakyat yang lebih santun.Metro Bandung tidak mengidentifikasi diri dengan isu kedaerahan untuk diferensi dengan pesaing, karena Maim kedaerahan akan tampak tidak genuine baginya karena Metro Bandung dimiliki oleh bukan orang Jawa Barat. Keadaan demikian disebabkan pula oleh keberadaan "jaringan" berita oleh Persda yang dimiliki induk usaha, sehingga Metro Bandung lebih menasionai. Dugaan kedua surat kabar akan mengabdi kepentingan partai terkait asal talon gubernur tidak terlihat kuat, karena pada kedua surat kabar hadir berita-berita yang dapat menguntungkan atau merugikan kedua kandidat.Pikiran Rakyat memperlihatkan diri sebagai lembaga yang sedang rnelepaskan diri darikungkungan politik ke wujud lembaga bisnis pers profesional yang nonpartisan. Sedangkan Metro Bandung sejak awal memahami dirinya sebagai lembaga yang berniat menjalankan bisnis pers yang bennotif mencari keuntungan dari pasar pers Jawa Barat.Kekosongan sementara kekuasaan negara mengendalikan pers terlihat dari kedua surat kabar yang diteliti. Dalam praktek wacana pembuatan berita terlihat peran kapital semakin meningkat dan cukup mewarnai isi pemberitaan dan personalia pengelolanya yang ikut mengontruksi realitas yang dimediakan."

"Dalam situasi transisi politik tahun 1999, munculnya kebebasan berpolitik, yang ditandai dengan berdirinya banyak partai, di satu sisi, memicu munculnya kembali aliran-aliran ideologi partai seperti ketika Indonesia menganut sistem liberal 1955-1959. Kebebasan pers yang hampir tanpa batas pasca reformasi, di sisi lain, menghidupkan lagi "panggilan sejarah" media massa Indonesia yang telah memasuki era industri. Pertautan antara keduanya pers dan partai politik-dalam situasi transisional itu tentu menjadi sangat khas. Bagi pers, berbagai kemungkinan bisa terjadi dalam meliput partai-partai politik : lebih berorientasi pada semangat ideologis, idealis, politik ataukah lebih mementingkan ekonomi --hal-hal mana yang ingin ditemukan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan analisis wacana kritis sebagai metode pembacaan terhadap berita-berita sembilan parpol selama kampanye Pemilu 1999, ternyata 10 koran yang diteliti menunjukkan pencitraan dan orientasi pemberitaan yang berbeda di antara mereka. Mereka memanfaatkan tanda-tanda bahasa (membangun wacana) dalam mengembangkan pencitraan tersebut tempat dimana motif yang mereka miliki bersembunyi : motif ideologis, idealis, politis dan ekonomi tadi. Untuk pengembangan politik yang sehat (demokratis) pola pengkosntruksian parpol yang terlalu berorientasi pada kepentingan kelompok sealiran saja maupun yang sangat mengutamakan nilai jual berita, jelas bukan isyarat yang baik. Hal ini seyogyanya menjadi bahan pertimbangan bagi pers Indonesia untuk peliputan-peliputan parpol di masa yang akan datang. Untuk para pengkritisi pers, penelitian seperti ini dapat diperkaya untuk memastikan dijalankannya tanggung-jawab sosial oleh pers atau pelaku komunikasi lainnya (pengiklan, humas, politisi, dan sebagainya)."

"Selama kampanye Pemilu 1999 umumnya media massa Indonesia mengkonstruksikan partai politik ibarat grup musik; dan menjadikan para tokohnya sebagai selebritis. Pada masa itu, koran-koran nasional menggambarkan partai politik sebagai alat pengumpul massa. Sementara fungsi parpol sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas) dalam kehidupan berdemokrasi tidak terlihat dalam pengkonstruksian tersebut. Menariknya, hal itu terjadi dalam kondisi dimana setiap media memiliki motivasi yang berbeda-beda, entah itu ideologis, idealis, politis, ataupun ekonomis, dalam membuat berita politik.

---

During the 1999-campaign period generally the mass media in Indonesia constructed political parties like a music group; and present the politicians acts as celebrities. At that time, national newspapers describe political parties as the instrument to harvested masses. Meanwhile the political party functions, as broker within the clearinghouse of ideas in the democratic lives didn?t appear within the political party?s discourse. In spite of the media have different interests one each other in news making the political parties, such as ideological, idealism, political, and economic or market factors."

"Fenomena konflik elit menjelang SI MPR 2001 yang tajam dan mendalam merupakan daya tarik tersendiri bagi media massa. Pengamatan awal memperlihatkan, pemberitaan beberapa media berkaitan dengan konflik elit tersebut cenderung memihak. Media menampilkan realitas sesuai dengan bingkai yang dikonstruksi, sehingga terdapat aspek yang ditekankan, dibesarkan, disamarkan atau bahkan dihilangkan. Dampaknya, terdapat pihak yang diuntungkan atau dirugikan oleh pemberitaan media tersebut.Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang dikaji adalah: "Bagaimanakah konstruksi realitas tentang konflik elit politik menjelang SI MPR 2001 ditampilkan dalam bentuk berita oleh dua media nasional, Kompas dan Republika? Tujuan penelitiannya adalah: (1) menganalisis bingkai pemberitaan yang ditampilkan Kompas dan Repubiika, tentang konflik elit politik menjelang SI MPR 2001; (2) Mengetahui dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang menjadi konteks dari berita pada periode tersebut; (3) Melihat kecenderungan pemberitaan Kompas dan Republika, dengan mengungkap, isu, individu, atau kelompok yang lebih diberi akses, dan diuntungkan dengan pemberitaan mereka yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertarungan wacana pada tataran publik.Perspektif metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah perspektif konstruktivis yang beranggapan bahwa realitas adalah hasil konstruksi. Metode penelitiannya adalah analisis isi kualitatif. Sementara, metode analisis yang dipergunakan adalah analisis pembingkaian (framing analyis) dengan model analisis framing dari Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki (1993), meliputi perangkat: struktur sintaksis, skrip, tematik dan retoris. Satuan analisisnya adalah berita (hard news), meliputi: (1) memorandum l DPR; (2) Jawaban Presiden terhadap memorandum 1; (3) Memorandum II DPR; (4) Gagalnya pertemuan Presiden dan Pimpinan Parpol; (5) Percepatan SI MPR; (6) Penolakan Presiden hadiri SI; (7) Dekrit Presiden.Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini dipayungi oleh perspektif konstruktivisme. Teori konstruksi sosial atas realitas, dan teori komunikasi politik merupakan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini.Hasil penelitian pertama, berkaitan dengan bingkai pemberitaan. (1) Pemberian memorandum 1 dibingkai Kompas: "upaya proses pelanggaran hukum", bingkai Republika: "saran agar Presiden non aktif"; (2) Jawaban Presiden terhadap memorandum I, dibingkai Kompas: "perlunya Presiden melakukan kompromi poiltik", Republika membingkainya: "jawaban Presiden tidak komprehensif karena menghindari soal Bulog"; (3) Memorandum II, dibingkai Kompas: "waktu Presiden satu bulan untuk memperbaiki kinerjanya oleh Republika dibingkai: "memorandum II merupakan kesempatan terakhir untuk Presiden; (4) Gagalnya pertemuan Bogor, dimaknai Kompas: "gagalnya upaya rekonsiliasi Presiden", oleh Republika dimaknai: "pimpinan parpol segan bertemu presiden"; (5) Percepatan SI, dibingkai Kompas: "SI jadi dilaksanakan oleh Republika dimaknai: "MPR bersidang menentukan pelaksanaan SI MPR (6) Penolakan Presiden hadiri SI MPR, dibingkai Kompas: "sikap Presiden dan PKB hadapi percepatan SI", Republika membingkai: "sikap lawan politik Presiden hadapi penolakan Presiden hadiri SI MPR"; (7). Isu dekrit dimaknai Kompas: "Presiden berlakukan dekrit", bingkai Republika: ?sikap konfrontatif Presiden direspon dengan rencana pengangkatan Mega jadi Presiden?.Kedua: Peristiwa-peristiwa yang menjadi konteks dari berita pada periode tersebut adalah kebebasan pers era reformasi, fenomena konflik elit, dan hubungan elit politik (Presiden) dengan NU juga PKB.Ketiga, Kecenderungan pemberitaan Kompas dan Republika berkaitan dengan beberapa isu yang diteliti, Kompas berusaha menampilkan pemberitaan yang netral dan tidak berpihak. Kompas lebih banyak mengkomodasi pernyataan Presiden, mereka yang tidak berlawanan dengan Presiden atau yang netral. Isu yang ditekankan adalah penyelesaian konflik baik dengan kompromi maupun rekonsiliasi. Sementara Republika, lebih menekankan aspek kesalahan Presiden. Isu yang ditekankan dalam adalah Presiden sebaiknya non aktif dan mengundurkan diri karena legitimasinya sudah habis. Yang Iebih diberi akses oleh Republika adalah Amien Rais sebagai sumber berita dan beberapa pernyataan dari lawan politik Presiden. Sumber berita dapat memberikan legitimasi dan delegitimasi terhadap seorang komunikator politik tertentu. Sumber berita yang diakses Republika cenderung memberikan delegitimasi pada Presiden Abdurrahman Wahid.Bagi studi mendatang, untuk mengungkap konflik politik di media massa, secara metodologis direkomendasikan menggunakan analisis wacana kritis. Asumsinya adalah karena analisis wacana kritis dengan analisis yang holistik (bukan hanya pada level teks) diharapkan dapat mengungkap realitas konflik beserta ideologi yang tersembunyi di baliknya secara lebih tajam dan mendalam."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktisi PR membangun dan memelihara hubungan dengan wartawan, dan korelasinya dengan praktik media bribery dan independensi media. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan metode etnografi. Informan penelitian terdiri dari sekitar 140 wartawan, ahli media, pimpinan asosiasi wartawan dan Dewan Pers, dan praktisi PR. Hasil temuan penelitian yang menggunakan relationship management theory RMT dan teori-teori terkait menunjukkan: 1. Hubungan sumber berita dengan wartawan bersifat transaksional; 2. Praktik media bribery merupakan efek samping dari hubungan transaksional. Tindakan praktisi PR memberikan favours media bribery untuk mendapatkan berita mendapat tempat dengan adanya budaya menerabas yang bertemu dengan tradisi saling memberi sebagai bentuk keramahtamahan sosial, rasa kasihan yang tinggi, dan persoalan ekonomi pada sisi wartawan; 3. Mayoritas wartawan memahami profesi kewartawanan dan kode etik profesi, tetapi memilih bersikap pragmatis karena pertimbangan ekonomi; 4. Praktik media relations dipengaruhi oleh corporate culture dan tone gaya komunikasi manajemen.Kata kunci: media bribery, media relations, independensi media, corporate culture.

---

This research was conducted to investigate how PR practitioners built relations with journalists, and its correlation with media bribery, and media independence. This study used qualitative method, and ethnographic method. In order obtain the required data and information, the researcher interviewed and conducted a survey on around 140 journalists, media experts, executives of journalists lsquo associations and the Press Council, and PR practitioners. The findings of the study which used relationship management theory RMT and related theories showed 1. Relations of PR practitioners and journalists was transactional 2. The practice media bribery was a side effect of transactional relationship between agents. The practice of media bribery grew stronger in a fertile land of culture of Indonesians to take shortcuts to achieve their goals, which meets with the tradition of social exchange as a form of social hospitality, high compassion, and economic issues of journalists 3. Majority of journalists were aware of the noble journalistic profession and code of ethics, but chose to be pragmatic because of economic considerations 4. The practice of PR was influenced by corporate culture and tone of communication of management."

"[ABSTRAKSetelah pemerintahan Orde Baru tumbang pemberitaan mengenai otonomi daerah mekarbermunculan, media massa yang pada zaman Orde Baru jarang memberitakan mengenai isuotonomi daerah berubah haluan menjadi gadrung memberitakan isu otonomi daerah, berbagaiberita bermunculan ada yang positif dan ada yang negatif, bermacam pertarungan wacanamewarnai isu otonomi daerah di media massa.Penelitian ini bermula dari rasa ingin tahu yang mendalam mengenai berbagai beritatentang isu otonomi daerah yang muncul di media massa dan bagaimana media massamelakukan konstruksi realitas terhadap isu otonomi daerah , selama ini penelitian mengenai isuotonomi daerah banyak dilakukan oleh para ilmuwan yang berlatar belakang ilmu politik, ilmupemerintahan, ilmu administrasi negara, dan ilmu hukum, penelitian yang dilakukan oleh parailmuwan di atas lebih banyak bicara mengenai penerapan kebijakan otonomi daerah. Penelitianmengenai isu otonomi daerah menggunakan perspektif ilmu komunikasi masih jarang bahkanbisa dibilang langka, padahal peran media massa menurut Severin-Tankard (2007:15), adalahmembentuk opini publik. Para penganut mazhab konstruksionisme seperti Tuchman (1978),Fisman (1980), dan Shoemaker (1996), melihat bahwa berita yang disiarkan oleh media massadapat membuat masyarakat mempunyai suatu sudut pandang dan mengkonstruksikan suaturealitas suatu isu dalam masyarakat tak terkecuali isu otonomi daerah.Penelitian dalam disertasi ini menggunakan perspektif interpretif. Perspektif ini dipilihkarena menurut Neuman (2006) teori konstruksi sosial merupakan ranah dalam perspektifinterpretif, untuk membedah teks dalam penelitian ini menggunakan analisa teks framing,model yang digunakan adalah framing Robert N Entman. Framing model Entman dipilih karenadalam konsep Entman framing dapat dipakai untuk menggambarkan proses seleksi suatu isu,serta menonjolkan beberapa aspek tertentu dari suatu realitas oleh media. Empat elemenframing model Entman adalah pertama Define Problem merupakan bingkai utama atau masterframe, kedua Diagnose Causes dalam elemen kedua ini yang menjadi titik berat adalah siapaaktor utama dalam suatu kejadian atau peristiwa, ketiga Make Moral Judgement adalah elemenyang digunakan untuk melakukan pembenaran dengan memberikan berbagai argumentasi padapedefinisian masalah yang sudah dibuat, empat Treatment Recommendation adalah elemen yang digunakan untuk melihat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh wartawan, bagaimana cara yangakan dipilih untuk menyelesaikan suatu masalah.Dalam disertasi ini ada 3 media yang diteliti yaitu harian Kompas, harian Jurnal Nasional,harian Kedaulatan Rakyat. Dipilihlah tiga surat kabar dengan orientasi yang berbeda, yaitupertama surat kabar Kompas sebagai surat kabar harian terkemuka nasional dengan tiras yangbesar, kedua surat kabar Jurnal Nasional sebagai surat kabar yang mempunyai kedekatan sejarahdengan Partai Demokrat, ketiga surat kabar Kedaulatan Rakyat sebagai surat kabar daerah yangmasih survive dan masih leading sampai saat ini.Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam level mikro yaitu ada perbedaan framepemberitaan harian Kompas, harian Jurnal Nasional dan harian Kedaulatan Rakyat mengenaiIsu Otonomi Daerah. Pada analisis pada level meso media terlihat faktor kepemilikan dan modalmasih cukup kuat dalam mempengaruhi frame media yang diteliti.Analisis level makro dapat dibagi menjadi dua. Pada harian Jurnal Nasional analisa yanglebih tepat adalah menggunakan pendekatan analisis instrumentalis atau strukturalis daripadastrukturasi karena pada harian Jurnal Nasional struktur organisasi media terlihat mengikat erathuman agent. Tidak terlalu cukup ruang bagi agen melakukan interplay terhadap struktur. Lainhalnya dengan harian Kompas dan harian Kedaulatan Rakyat, yang dapat dibedah dengananalisis strukturasi.Dalam proses strukturasi dari tiga media yang diteliti, terlihat dua media yaitu harianKompas dan harian Kedaulatan Rakyat mampu merubah struktur dari sentralistik kedesentralistik untuk isu Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Keistimewaan Yogyakarta,meskipun harus diakui bahwa media bukan satu-satunya faktor yang diterminan dalamperubahan struktur tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa isi dari teks media dalam duaisu tersebut memberikan kontribusi kepada eskalasi tekanan atau adanya akumulasi-akumulasitekanan terhadap penguasa;

---

ABSTRACTAfter the New Order government fell, news on regional autonomy appeared everywhere.Mass media which rarely reported regional autonomy issues during the New Order now reportedthe issues all the time. Various news emerged, some positive and others negative. A battle ofdiscourse of regional autonomy issues appeared in the mass media .This research was started by curiosity on various news on regional autonomy in massmedia and how mass media constructs the reality of regional autonomy issues. Until now,researches on regional autonomy issues are mostly performed by researchers from politicalscience, government science, public administration, and legal science. Studies by researchersfrom the fields above mostly discuss the implementation of regional autonomy policy. Studies onregional autonomy issue using communication science perspective are still rare, while the role ofmass media according to Severin-Tankard (2007:15) is actually to form public opinions.Observers of constructionism such as Tuchman (1978), Fisman (1980), and Shoemaker (1996)think that news broadcasted by mass media can make people have a certain point of view andconstruct a reality of an issue in the society, including regional autonomy issues.The research in this dissertation used interpretive perspective. This perspective wasselected because according to Neuman (2006) social construction theory is a field in interpretiveperspective. To dissect texts, this study used framing text analysis. The model used was Robert NEntman's framing. Entman's model of framing was selected because in Entman's concept framingcan be used to describe the selection process of an issue and emphasize certain aspects of areality by the media. Four elements of Entman's model of framing are first, Define Problemwhich is the master frame, second, Diagnose Causes in the second element the emphasize is whois the main actors in an event, third, Make Moral Judgment is an element used to makejustification by giving various argumentation in the definitions of the problems which have beenmade, fourth, Treatment Recommendation is an element used to see what reporters want, whatmethod will be chosen to solve a problem.In this dissertation, there are 3 media which were studied, i.e. Kompas newspaper, JurnalNasional newspaper, Kedaulatan Rakyat newspaper. The three newspapers selected havedifferent orientations, i.e. first, Kompas as a famous national newspaper with huge readership second Jurnal Nasional as a newspaper with a history with the Democratic Party, thirdKedaulatan Rakyat as a local news paper which still survive and leads to this day.The result of this study showed that at micro level there was frame difference in thereporting of Kompas, Jurnal Nasional and Kedaulatan Rakyat on Regional Autonomy Issues.Analysis at meso level showed that ownership and capital factors were still rather strong ininfluencing the frames of the studied media.Analysis at macro level could be divided into two. In Jurnal Nasional, more accurateanalysis used instrumentalist or structuralist analysis approach rather that structuration becausein Jurnal Nasional the structure of media organization seemed to tightly bind human agents.Theer wasn't enough space for agents to perform interplay on the structure. Meanwhile, Kompasand Kedaulatan Rakyat could be dissected by structuration analysis.In the structuration process of the three media, two media, Kompas and KedaulatanRakyat, were able to change the structure from centralistic to decentralistic for Direct RegionalHead Election and the Special Region Status of Yogyakarta, although the author admits that themedia isn't the only determinant factor in changing the structure. However, it's undeniable thatthe content of media texts in those two issues contributed to the escalation of pressure oraccumulation of pressure on the authority;After the New Order government fell, news on regional autonomy appeared everywhere.Mass media which rarely reported regional autonomy issues during the New Order now reportedthe issues all the time. Various news emerged, some positive and others negative. A battle ofdiscourse of regional autonomy issues appeared in the mass media .This research was started by curiosity on various news on regional autonomy in massmedia and how mass media constructs the reality of regional autonomy issues. Until now,researches on regional autonomy issues are mostly performed by researchers from politicalscience, government science, public administration, and legal science. Studies by researchersfrom the fields above mostly discuss the implementation of regional autonomy policy. Studies onregional autonomy issue using communication science perspective are still rare, while the role ofmass media according to Severin-Tankard (2007:15) is actually to form public opinions.Observers of constructionism such as Tuchman (1978), Fisman (1980), and Shoemaker (1996)think that news broadcasted by mass media can make people have a certain point of view andconstruct a reality of an issue in the society, including regional autonomy issues.The research in this dissertation used interpretive perspective. This perspective wasselected because according to Neuman (2006) social construction theory is a field in interpretiveperspective. To dissect texts, this study used framing text analysis. The model used was Robert NEntman's framing. Entman's model of framing was selected because in Entman's concept framingcan be used to describe the selection process of an issue and emphasize certain aspects of areality by the media. Four elements of Entman's model of framing are first, Define Problemwhich is the master frame, second, Diagnose Causes in the second element the emphasize is whois the main actors in an event, third, Make Moral Judgment is an element used to makejustification by giving various argumentation in the definitions of the problems which have beenmade, fourth, Treatment Recommendation is an element used to see what reporters want, whatmethod will be chosen to solve a problem.In this dissertation, there are 3 media which were studied, i.e. Kompas newspaper, JurnalNasional newspaper, Kedaulatan Rakyat newspaper. The three newspapers selected havedifferent orientations, i.e. first, Kompas as a famous national newspaper with huge readership second Jurnal Nasional as a newspaper with a history with the Democratic Party, thirdKedaulatan Rakyat as a local news paper which still survive and leads to this day.The result of this study showed that at micro level there was frame difference in thereporting of Kompas, Jurnal Nasional and Kedaulatan Rakyat on Regional Autonomy Issues.Analysis at meso level showed that ownership and capital factors were still rather strong ininfluencing the frames of the studied media.Analysis at macro level could be divided into two. In Jurnal Nasional, more accurateanalysis used instrumentalist or structuralist analysis approach rather that structuration becausein Jurnal Nasional the structure of media organization seemed to tightly bind human agents.Theer wasn't enough space for agents to perform interplay on the structure. Meanwhile, Kompasand Kedaulatan Rakyat could be dissected by structuration analysis.In the structuration process of the three media, two media, Kompas and KedaulatanRakyat, were able to change the structure from centralistic to decentralistic for Direct RegionalHead Election and the Special Region Status of Yogyakarta, although the author admits that themedia isn't the only determinant factor in changing the structure. However, it's undeniable thatthe content of media texts in those two issues contributed to the escalation of pressure oraccumulation of pressure on the authority, After the New Order government fell, news on regional autonomy appeared everywhere.Mass media which rarely reported regional autonomy issues during the New Order now reportedthe issues all the time. Various news emerged, some positive and others negative. A battle ofdiscourse of regional autonomy issues appeared in the mass media .This research was started by curiosity on various news on regional autonomy in massmedia and how mass media constructs the reality of regional autonomy issues. Until now,researches on regional autonomy issues are mostly performed by researchers from politicalscience, government science, public administration, and legal science. Studies by researchersfrom the fields above mostly discuss the implementation of regional autonomy policy. Studies onregional autonomy issue using communication science perspective are still rare, while the role ofmass media according to Severin-Tankard (2007:15) is actually to form public opinions.Observers of constructionism such as Tuchman (1978), Fisman (1980), and Shoemaker (1996)think that news broadcasted by mass media can make people have a certain point of view andconstruct a reality of an issue in the society, including regional autonomy issues.The research in this dissertation used interpretive perspective. This perspective wasselected because according to Neuman (2006) social construction theory is a field in interpretiveperspective. To dissect texts, this study used framing text analysis. The model used was Robert NEntman's framing. Entman's model of framing was selected because in Entman's concept framingcan be used to describe the selection process of an issue and emphasize certain aspects of areality by the media. Four elements of Entman's model of framing are first, Define Problemwhich is the master frame, second, Diagnose Causes in the second element the emphasize is whois the main actors in an event, third, Make Moral Judgment is an element used to makejustification by giving various argumentation in the definitions of the problems which have beenmade, fourth, Treatment Recommendation is an element used to see what reporters want, whatmethod will be chosen to solve a problem.In this dissertation, there are 3 media which were studied, i.e. Kompas newspaper, JurnalNasional newspaper, Kedaulatan Rakyat newspaper. The three newspapers selected havedifferent orientations, i.e. first, Kompas as a famous national newspaper with huge readership second Jurnal Nasional as a newspaper with a history with the Democratic Party, thirdKedaulatan Rakyat as a local news paper which still survive and leads to this day.The result of this study showed that at micro level there was frame difference in thereporting of Kompas, Jurnal Nasional and Kedaulatan Rakyat on Regional Autonomy Issues.Analysis at meso level showed that ownership and capital factors were still rather strong ininfluencing the frames of the studied media.Analysis at macro level could be divided into two. In Jurnal Nasional, more accurateanalysis used instrumentalist or structuralist analysis approach rather that structuration becausein Jurnal Nasional the structure of media organization seemed to tightly bind human agents.Theer wasn't enough space for agents to perform interplay on the structure. Meanwhile, Kompasand Kedaulatan Rakyat could be dissected by structuration analysis.In the structuration process of the three media, two media, Kompas and KedaulatanRakyat, were able to change the structure from centralistic to decentralistic for Direct RegionalHead Election and the Special Region Status of Yogyakarta, although the author admits that themedia isn't the only determinant factor in changing the structure. However, it's undeniable thatthe content of media texts in those two issues contributed to the escalation of pressure oraccumulation of pressure on the authority]"

"Salah satu fungsi media massa adalah sebagai media pendidikan. Media massa memiliki potensi besar dalam membangun bangsa kearah yang lebih baik. Tulisan ini bertujuan mengkaji upaya membangun media massa dalam memdidik masyarakat....."