Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"One of the attempts to optimize the usage of water resources particularly in creating the enrgy is through optimizing the maintenance of the dam. Optimation policy can be conducted by estimating water volume of the dam in terms of the time and space function that can give highest usage value. One of the optimation techniques that can be implemented is Bellman Dynamic Program. This technique simplifies the operational problem of the dam by divided into step by step solution. The optimation result of the maintenance of Saguling Dam with Bellman Dynamic Program brings more profit which is 20.6% higher than maintenance with constant debit. The added profit can be achieved under fluctuated electricity rate."

"Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai. Di daerah otonom, air juga dapat menimbulkan konflik dalam pemanfaatanya secara bersama antar Kabupaten/Kota. Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk membahas pengaturan sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air, dan peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa tersebut serta merumuskan model penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa sumber daya air antar kabupaten/kota. Jawaban yang diperoleh dari hasil penelitian, pertama, Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan. Kedua, Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bisa dilihat dalam Pasal 13 dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yaitu “memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten dan/atau antar kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air”. Ketiga, Pendekatan pengelolaan air kedepan dapat menggunakan pendekatan ekoregion yang bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horisontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup.

---

The regulation of authority and responsibility of Water Resource Management by the Central Government, Provincial Government, and Regency/City Government is based on the existence of river areas. In autonomous regions, water can also cause conflict in its use together between regencys/cities. Therefore, this study tried to discuss the regulation of disputes between regencys/cities in the management of water resources, and the role of the government in the resolution of such disputes and formulated a model of dispute resolution of water resource management by the government based on laws and regulations. This study is a prescriptive normative legal study. The approach used is a statutory and conceptual approach related to the resolution of water resource disputes between d regencys/cities. The answers obtained from the results of the study, first, the regulation of authority and responsibility for water resource management by the government, provincial government, and regency/city government is based on the existence of the river area concerned. Second, Dispute Resolution stipulated in Law Number 17 of 2019 on Water Resources can be seen in Article 13 in regulating and managing Water Resources, Provincial Government as referred to in Article 12 which is “facilitating the resolution of disputes between regencys and/or between cities in Water Resource Management”. Third, the future water management approach can use an ecoregion approach that aims to strengthen and ensure horizontal coordination between interdependent administrative areas (upstream-downstream) in the management and protection of the environment that contains problems of utilization, backup of natural resources and environmental problems."

"Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan keberadaan wilayah sungai. Di daerah otonom, air juga menimbulkan konflik dalam pemanfaatanya secara bersama antar Kabupaten/Kota. Penelitian ini mencoba membahas pengaturan sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air, dan peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa tersebut serta merumuskan model penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang berkaitan penyelesaian sengketa sumber daya air antar kabupaten/kota. Jawaban yang dihasilkan, pertama, Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan. Kedua, Penyelesaian Sengketa diatur dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dilihat dalam Pasal 13 dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 “memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten dan/atau antar kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air”. Ketiga, Pendekatan pengelolaan air kedepan dapat menggunakan pendekatan ekoregion bertujuan memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horisontal antar wilayah yang saling bergantung dalam pengelolaan/perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam/permasalahan lingkungan hidup.

---

The regulation of authority and responsibility of Water Resource Management by the Central Government, Provincial Government, and Regency/City Government is based on the existence of river areas. In autonomous regions, water can also cause conflict in its use together between regencys/cities. Therefore, this study tried to discuss the regulation of disputes between regencys/cities in the management of water resources, and the role of the government in the resolution of such disputes and formulated a model of dispute resolution of water resource management by the government based on laws and regulations. This study is a prescriptive normative legal study. The approach used is a statutory and conceptual approach related to the resolution of water resource disputes between d regencys/cities. The answers obtained from the results of the study, first, the regulation of authority and responsibility for water resource management by the government, provincial government, and regency/city government is based on the existence of the river area concerned. Second, Dispute Resolution stipulated in Law Number 17 of 2019 on Water Resources can be seen in Article 13 in regulating and managing Water Resources, Provincial Government as referred to in Article 12 which is “facilitating the resolution of disputes between regencys and/or between cities in Water Resource Management”. Third, the future water management approach can use an ecoregion approach that aims to strengthen and ensure horizontal coordination between interdependent administrative areas (upstream-downstream) in the management and protection of the environment that contains problems of utilization, backup of natural resources and environmental problems."

"Pengelolaan sumber daya air terpadu merupakan kegiatan yang sangat penting guna mendapatkan jaminan ketersediaan air yang mencakup perspektif antar sektor, kesenjangan kebutuhan mendatang, dan ketersediaan saat ini serta berorientasi pada tiga pertimbangan utama yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dekade terakhir banyak negara di Asia telah menerapkan kebijakan nasional dalam pengelolaan air dengan sistem pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai walaupun penerapannya masih dalam tahap permulaan. Pengelolaan sumber daya air terpadu di wilayah sungai dilaksanakan dengan baik oleh organisasi pengelola sungai dengan memfasilitasi dan/atau melaksanakan berbagai proses pembangunan dan pengelolaan. Di Asia berbagai pengelola sungai baik kecil maupun besar membantu pemerintah dan pemilik kepentingan dalam merealisasikan pengelolaan air terpadu. Beberapa pengelola sungai merupakan organisasi pemerintah. Namun, dalam beberapa kasus untuk memberikan keleluasaan serta otonomi, baik dalam pengelolaan, pengembangan, maupun keuangan digunakan sistem perusahaan atau semi-perusahaan. Tulisan ini mengkaji perbedaan antara tiga tipe sistem pengelolaan wilayah sungai yaitu: komite, publik/pemerintah, dan korporasi. Dengan demikian, dapat ditentukan tipe/jenis pengelolaan yang paling sesuai untuk diterapkan di suatu wilayah sungai."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan daya dukung air di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi ada dua sumber air bersih yaitu Sungai Bekasi dan air tanah. Saat ini pemanfaatan air tanah lebih dominan (80% dari total penduduk memakai air (tanah) daripada air permukaan, hal ini dikarenakan air permukan telah tercemar sehingga diperlukan pengolahan terlebih dahulu sebelum digunakan.Kota Bekasi terletak pada zona Cekungan Air Bawah Tanah Bekasi Karawang dan pada 3 Daerah aliran Sungai (DAS) utama, yaitu DAS Bekasi, DAS Sunter, dan DAS Cakung. Potensi imbuhan air tanah bebas pada Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Bekasi Karawang adalah sebesar 47,0256 m3/detik. Potensi air permukaan (Sungai Bekasi) yang dapat diandalkan di Kota Bekasi saat ini adalah 9.16 m3/detik namun dengan adanya tambahan pasokan dari Jatiluhur melalui Saluran Induk Tarum Barat debit yang diandalkan dapat mencapai 44,62 m3/detik.Berdasarkan hasil proyeksi, potensi air permukaan di Kota Bekasi hanya dapat menyediakan air sampai tahun 2012, namun dengan adanya tambahan pasokan dari Saluran Induk Tarum Barat daya dukungnya bisa sampai tahun 2023. Potensi air tanah di Kota Bekasi belum dapat diketahui karena tidak adanya data air tanah yang mencukupi. Namun dikaitkan dengan penggunaan lahan non terbangun dan terbangun dapat diketahui besarnya potensi resapan air tanah di Kota Bekasi, yaitu sebesar 1.4 m3/detik.Strategi untuk mengoptimalkan daya dukung air di Kota Bekasi dapat dilakukan dengan cara mempertahankan lahan tidak terbangun sebesar 30%, membuat sumur resapan baik individu maupun komunal, mengoptimalkan fungsi dan peranan PDAM, serta memperluas cakupan layanan PDAM, dan mengendalikan pencemaran di badan air, pengelolaan DAS terpadu, mewajibkan pengembang perumahan untuk menyediakan instalasi pengolahan air untuk melayani penghuni dalam perumahan tersebut, industri diwajibkan untuk mendaur ulang limbahnya sehingga dapat digunakan kembali untuk air baku proses maupun kebutuhan lainnya. Dengan adanya langkah-langkah optimasi tersebut, maka Kota Bekasi dapat untuk tidak tergantung dengan SITB dan berlanjut ditinjau dari aspek hidrologi.

---

The objective of this research is to observe the potential and the carrying capacity of water resources in Bekasi City. Bekasi city water resources for its community and neighboring area is taken from Bekasi River and groundwater. The existing water resouces for Bekas City is dominated by groundwater (80% from total of inhabitants), because the river water was heavy polluted, so immediately could not be made use of by the inhabitants.Bekasi city was located in Bekasi Karawang Groundwater Basin and in the 3 watershed (Bekasi Watershed, Sunter Watershed, and Cakung Watershed). The recharge rate of free groundwater in Bekasi Karwang Groundwater Basin is 47,0265 m3 /s. Dependable flow of Bekasi River is 9,16m3 /s, but with the existence of the addition of supplies from Jatiluhur through the West Tarum Cannal the debit that was relied on could reach 44,62 m3/s.Based on projection calculation method, the potential for the surface water in the Bekasi City only could provide water up until 2012, but with the existence of the addition of supplies from the West Tarum Cannal the carrying capacity of Bekasi River could to 2023. The potential for the ground water still could not be in the Bekasi City known because of the nonexistence of the sufficient ground water data. However was connected with the use of the buit areas and un-built areas could be known by the potential size for the absorption of the ground water in the Bekasi City, that is of 1,4 m3/s.The strategy to optimize the water resources carrying capacity in the Bekasi City to be able to be done by means of maintaining the un-built area in 30%, make individual and communal infiltration well, maximised the function and the PDAM role, as well as widened the PDAM service scope, and controlled pollution on the water body, integrated watershed management, obliged the housing developer to provide the processing installation of water to serve occupants in this housing, the industry was obliged to recycling their waste water to support the process and the other requirement. With the existence of steps this, then carrying capacity of water resources in the Bekasi City could not depend on West Tarum Cannal and from hidrologycal aspect, Bekasi City become a sustainable city."

"Indonesia khususnya DKI Jakarta adalah daerah endemis DBD. Pemberantasan Aedes sp. paling efektif dilakukan pada stadium larva. Larva Aedes sp. banyak ditemukan pada container tempat penampungan air (TPA) terutama di daerah padat penduduk. Penelitian ini berdesain cross sectional analitik observasional dan bertujuan mengetahui keberadaan larva Aedes sp. pada berbagai container TPA dan sebaran jenis container TPA di RW 03 (daerah dengan ukuran rumah besar dengan jarak berjauhan) dan RW 07 (daerah dengan ukuran rumah kecil dan jarak berdekatan) Kelurahan Cempaka Putih Barat. Penelitian dilakukan pada Maret 2010 dengan single larval method pada seratus rumah warga RW 03 dan RW 07. Pada RW 03 ditemukan 232 TPA, tujuh jenis TPA (terbanyak bak mandi), dan sembilan belas TPA positif larva. Pada RW 07 ditemukan 177 TPA, delapan jenis TPA (terbanyak bak mandi), dan sepuluh TPA positif larva. Uji Chi square menunjukkan nilai p = 0,321. Jumlah TPA positif larva lebih banyak di RW 03 (8,18%) dibandingkan di RW 07 (5,64%) tetapi tidak terdapat perbedaan bermakna pada keberadaan larva Aedes sp. di TPA pada kedua RW. Dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan antara kepadatan penduduk dan keberadaan larva Aedes sp.

---

Indonesia, especially DKI Jakarta is an endemic area of dengue haemorrhagic fever. Eradication of Aedes sp. is most effectively done in larvae stadium. Aedes sp. larvae is commonly found in water reservoirs especially in densely populated areas.

This analytical observasional cross sectional study is conducted to examine the presence of Aedes sp. larvae inside of various water reservoirs in RW 03 (low densed populated area) and RW 07 (high densed populated area) Kelurahan Cempaka Putih Barat.

The study is conducted on March 2010 using single larval method in 100 houses of RW 03 and RW 07. In RW 03 there are 232 water reservoirs and 7 types of water reservoir (most common found is tub). Nineteen water reservoirs are larvae positive. In RW 07 there are 177 water reservoirs and 8 types of water reservoir (most common found is tub). Ten water reservoirs are larvae positive. Chi square test results in p = 0,321.

The number of larvae positive water reservoirs is higher in RW 03 (8,18%) than in RW 07 (5,64%) but there is no significant difference of the presence of Aedes sp. larvae in water reservoirs in both RW. The conclusion is there is no correlation between density of populations and presence of Aedes sp. larvae."

"ABSTRAKKebutuhan air bertambah seiring dengan pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk membawa konsekuensi pada pemanfaatan. Baik pemanfaatan lahan untuk tempat tinggal, dan berkebun, maupun pemanfaatan air untuk kebutuhan sehari-hari atau energi. Pemanfaatan air ini mulai dari wilayah hulu, tengah, hingga hilir DAS. Pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan hidup ini memberikan manfaat, seperti menambah pendapatan masyarakat melalui irigasi sawah-sawah, atau sebagai sumber energi melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidronya. Pemanfaatan air ini perlu dilakukan penilaian. Cara penilaian atas pemanfaatan air ini dilakukan menggunakan valuasi ekonomi. Valuasi air di daerah aliran sungai DAS adalah langkah penting pertama dilakukan, sebagai kebijakan dalam upaya peningkatan investasi untuk perlindungan sumberdaya air alami. Kebijakan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pembayaran jasa lingkungan sehingga pengelolaan jasa lingkungan DAS untuk kepentingan masyarakat umumnya dan ekonomi nasional dapat lebih optimal. Pengelolaan SDA tidak hanya merujuk aspek ekonomi tetapi juga mengkaitkan tingkat partisipasi masyarakat. Pengelolaan SDA pada kasus pemanfaatan DAS Enim masih terbatas maka dalam penelitian ini akan melibatkan masyarakat dengan partisipasinya dalam pengelolaan SDA tersebut. Berdasarkan hasil analisis manfaat dan biaya dan partisipasi masyarakat, digunakan untuk pertimbangan apakah pengelolaan sumberdaya air di DAS Enim berkelanjutan atau tidak. Hasil analisis manfaat dan biaya terhadap dampak dari pemanfaatan air diperoleh bahwa pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan dengan net present value yang lebih besar dari nol dan rasio manfaat dan biaya yang lebih besar dari satu. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA berada pada tingkat partisipasi mengunakan Teori Arnstein. Berdasarkan hasil perhitungan net present value dan rasio manfaat dan biaya, maka diperoleh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air dalam disertasi ini berkelanjutan. Kata kunci: partisipasi masyarakat, pengelolaan sumberdaya air; pemanfaatan air untuk sumber energi, dan sumber pangan; analisis manfaat dan biaya Kebutuhan air bertambah seiring dengan pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk membawa konsekuensi pada pemanfaatan. Baik pemanfaatan lahan untuk tempat tinggal, dan berkebun, maupun pemanfaatan air untuk kebutuhan sehari-hari atau energi. Pemanfaatan air ini mulai dari wilayah hulu, tengah, hingga hilir DAS. Pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan hidup ini memberikan manfaat, seperti menambah pendapatan masyarakat melalui irigasi sawah-sawah, atau sebagai sumber energi melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidronya. Pemanfaatan air ini perlu dilakukan penilaian. Cara penilaian atas pemanfaatan air ini dilakukan menggunakan valuasi ekonomi. Valuasi air di daerah aliran sungai DAS adalah langkah penting pertama dilakukan, sebagai kebijakan dalam upaya peningkatan investasi untuk perlindungan sumberdaya air alami. Kebijakan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pembayaran jasa lingkungan sehingga pengelolaan jasa lingkungan DAS untuk kepentingan masyarakat umumnya dan ekonomi nasional dapat lebih optimal. Pengelolaan SDA tidak hanya merujuk aspek ekonomi tetapi juga mengkaitkan tingkat partisipasi masyarakat. Pengelolaan SDA pada kasus pemanfaatan DAS Enim masih terbatas maka dalam penelitian ini akan melibatkan masyarakat dengan partisipasinya dalam pengelolaan SDA tersebut. Berdasarkan hasil analisis manfaat dan biaya dan partisipasi masyarakat, digunakan untuk pertimbangan apakah pengelolaan sumberdaya air di DAS Enim berkelanjutan atau tidak. Hasil analisis manfaat dan biaya terhadap dampak dari pemanfaatan air diperoleh bahwa pengelolaan sumberdaya air berkelanjutan dengan net present value yang lebih besar dari nol dan rasio manfaat dan biaya yang lebih besar dari satu. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA berada pada tingkat partisipasi mengunakan Teori Arnstein. Berdasarkan hasil perhitungan net present value dan rasio manfaat dan biaya, maka diperoleh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air dalam disertasi ini berkelanjutan.

---

ABSTRACTWater demand increases with population growth. Population growth has been consequences on the use of land for residence, and gardening, as well as the use of water for daily necessities or energy. Utilization of this water covers areas from the upstream, middle, and downstream watershed. Utilization of water to meet the needs of this life provides benefits, such as increasing the income of the community through irrigation of rice fields, or as an energy source through micro hydro power plant. Water utilization needs assessment. The assessment of water utilization is done using economic valuation. Valuation in watersheds is the first important step taken as a policy to increase investment for natural water resources protection. This policy can be used as a basis for payment of environmental services so that the management of watershed environmental services for the benefit of the general public and national economy can be more optimal. The management of water resources not only refers to the economic aspect but also links to the level of community participation. The management of water resources in the case of watersheds usage of Musi is still relative limited in this research involves the community with its participation. Based on the results of benefit and cost analysis and community participation, one could consider whether the resource management in this case the water resources in sustainable. The results of benefit and cost analysis of the impact of water utilization have been found that sustainable water resource management with a net present value greater than zero and a ratio of benefits and costs greater than one. Community participation in water resources management is in the level of participation using Arnstein Theory. Based on the calculation of net present value and benefit and cost ratio, participation community on the resource management in this dissertation is sustainable. "

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dan inovasi lingkungan apa saja yang dilakukan oleh Coca-Cola Amatil Indonesia dalam melindungi sumber daya air yang dimilikinya, dan bagaimana dengan tindak lanjut atas hasil pelaporan hasil kerja lingkungan sumber daya air. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan penelitian untuk memperoleh informasi yang detail mengenai para pelaku, peristiwa yang khususnya berkaitan dengan perlindunan sumber daya air yang dimiliki Coca-Cola Amatil Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan National Technical Quality Manager dan National Quality Management System Sustainability Manager yang berada di Coca-Cola Amatil Indonesia Bekasi. Hasil penelitian memperlihatkan Coca-Cola Amatil Indonesia telah melakukan Source Vulnerability Assessment SVA yaitu salah satu bentuk strategi penilaian Coca-Cola terhadap sumber air yang dimilikinya. Dari penilaian tersebut Coca-Cola Amatil Indonesia membuat inovasi yang bernama Source Water Protection Plan SWP-Plan . SWP-Plan adalah sebuah rencana pengelolaan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko dari sumber air. Coca-Cola Amatil Indonesia juga memiliki program seperti Coca-Cola Forest, Big Drop Small Drop Project dan Water for life sebagai bentuk inovasi dalam melindungi sumber air. Laporan yang dihasilkan masih terbatas yaitu laporan mengenai kinerja atau hasil akhir dari kegiatan masing-masing pabrik Coca Cola Amatil Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis aims is to know what environmental strategy and environmental innovations conducted by Coca Cola Amatil Indonesia in protecting its water resources, and how to reporting of environmental performance of protecting water resources. This research uses qualitative research type with case study method. This is related to the purpose of the study to obtain detailed information about the perpetrators, events that are particularly related to water resources own by Coca Cola Amatil Indonesia. Data collection interviewed with National Technical Quality Manager and National Quality Management System Sustainability Manager located at Coca Cola Amatil Indonesia Bekasi. The results obtained are Coca Cola Amatil Indonesia has done Source Vulnerability Assessment SVA is one of Coca Cola environmental strategy assessment to the water resource. From that assessment Coca Cola Amatil Indonesia made an innovation called Source Water Protection Plan SWP Plan . SWP Plan is a management plan designed to identify and mitigate risks from water sources. Coca Cola Amatil Indonesia also has programs such as Coca Cola Forest, Big Drop Small Drop Project and Water for life as a form of innovation in protecting water resources. The resulting report is still limited to report only the performance or the end result of the activities of each Coca Cola Amatil Indonesia plant."

"Tesis ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui implikasi pembatalan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap hapusnya privatisasi air dan perizinan pengusahaan sumber daya air oleh swasta. Penelitian menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan menggunakan teori penguasaan negara atas sumber daya air, teori hak asasi manusia, dan teori perizinan. Implikasi dibatalkannya UU Sumber Daya Air adalah tidak berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana dari UU Sumber Daya Air, sehingga sebagai payung hukum diberlakukan kembali UU Pengairan. Sebagai aturan pelaksana dari UU Pengairan dikeluarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pembatalan UU SDA oleh Mahkamah Konstitusi adalah langkah tepat untuk mengembalikan hak rakyat atas air dan menghapuskan privatisasi air. Bahwa UU SDA telah memberikan ruang bagi swasta untuk melakukan penguasaan air atau sumber air yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga air dipandang sebagai benda ekonomi dimana perolehannya membutuhkan pengorbanan materi. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 121 dan 122 Tahun 2015 telah mengembalikan prioritas hak menguasai dan mengusahakan sumber daya air kepada negara melalui BUMN dan BUMD. Namun, masih dirasakan bahwa kedua PP ini memberi kesempatan kepada pihak swasta yang telah menjalankan usahanya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan usahanya sampai berakhirnya perizinan tersebut.

---

This thesis is written with the aim to determine the implications of the invalidation of Law No. 7 of 2004 on Water Resources to the abolishment of the privatization of water and permitting exploitation of water resources by the private sector. This research uses Normative Juridical research methods, with the approach on the theory of state control over water resources, human rights theory, and the theory of licensing. The invalidation of Water Resources Act is causing implementing regulations of the law has been replaced with the previous Water Resources Act. As the implementing rules of The Water Resources Act, The Government has issued a Circular Letter of The Minister of Public Works and Housing, a Circular Letter of The Minister of Energy and Mineral and also established Government Regulation Number 121 of 2015 on Exploitation of Water Resources and Government Regulation Number 122 of 2015 on Water Supply System. Based on the results obtained that the invalidation of the law by the constitutional court is the right step to restore people’s right to water and eliminating water privatization. The law had provided opportunities for the private sector to control water or water resources that vital to the life of many, so the water is seen as an economic goods where materialistic sacrifice is needed to have access for it. The adoption of Government Regulation Number 121 and 122 of 2015 have returned the priority right to control and exploit the water resources to the state-owned or localowned enterprises. Namun, masih dirasakan bahwa kedua PP ini memberi kesempatan kepada pihak swasta yang telah menjalankan usahanya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan usahanya sampai berakhirnya perizinan tersebut."