Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perangkat peraturan perundang-undangan di tingkat daerah salah satunya adalah peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan bagian dari hukum nasional, mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam melaksanakan salah satu tugas otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah dibuat berdasarkan kebutuhan daerah dalam mengatur daerahnya, peraturan daerah harus berasaskan keadilan dan dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat daerahnya. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dilarang melanggar kepentingan umum. Selain itu peraturan daerah harus disusun berdasarkan kebutuhan hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hasil inventarisasi peraturan daerah, masih banyak peraturan daerah yang disusun pengaturannya belum sepenuhnya mengaplikasikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, berdasarkan kenyataan tersebut kiranya perlu dilakukan fasilitasi bimbingan teknis penyusunan peraturan daerah secara terus-menerus dan berkesinambungan. Direktorat Fasilitasi Peraturan Daerah telah memberikan fasilitas berupa konsultasi dan mediasi, bimbingan teknis, penyediaan dan pengolahan data peraturan daerah. Salah satu bentuk kegiatan fasilitasi dilakukan dalam bentuk kajian peraturan daerah, agar para penyusun (legislative drafting) peraturan daerah dapat menambah pengetahuan dan pemahamannya terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah. Diharapkan melalui kajian peraturan daerah, para penyusun peraturan daerah dapat bertambah pengetahuan dan kemampuan dan pemahaman dalam bidang penyusunan rancangan peraturan daerah, sehingga para legislative drafting dapat menyusun rancangan peraturan daerah yang lebih baik lagi dan diharapkan di kemudian hari tidak ada lagi peraturan daerah yang dibatalkan."

"Negara bangsa yang dicirikan oleh adanya rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan internasional perlahan mulai kehilangan fungsinya. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, pertanyaan yang muncul adalah benarkah globalisme telah mereduksi kedaulatan suatu negara. Menjawabnya dengan memahami pemikiran kenichi ohmae dalam The End of The Nation State dengan 4"I". Pertama, pasar-pasar modal dikembangkan sebagai mekanisme yang luas untuk melampaui batas nasional. "I" kedua, industri juga jauh lebih global dalam orientasi sekarang. "I" yang ketiga, teknologi informasi memungkinkan sebuah perusahaan untuk beroperasi di berbagai belahan dunia. "I" keempat. Dengan akses informasi, keinginan membeli tidak lagi dikondisikan larangan pemerintahan untuk membeli produk asing. Maslah yang dihadapi sekarang adalah lemahnya komitmen pada nilai dasar, berujung pada tiga masalah pokok bangsa, 1, merosotnya wibawa negara, 2, melemahnya perekonomian negara, 3, intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Oleh karena itu, penggunaan istilahrevolusi mental oleh presiden Republik Indonesia Joko Widodo, tidak berlebihan sebab Indonesia memerlukan terobosan budaya memberantas praktik buruk yang sudah lama. Fenomena ini memperkuat alasan pentingnya program bela negara pemerintahan yang diselenggarakan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. Pesan moral penting dalam merespon globalisme ini sebenarnya bukan pada setuju atau tidak setuju, tetapi lebih bagaimana mempersiapkan warga negara untuk menghadapi globalisasi tanpa menggadaikan kedaulatan "