Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Managers of multinational organizations are struggling to win the strategic competition for the hearts and minds of external stakeholders. These stakeholders differ fundamentally in their worldview, their understanding of the market economy and their aspirations and fears for the future. Their collective opinions of managers and corporations will shape the competitive landscape of the global economy and have serious consequences for businesses that fail to meet their expectations. This book argues that the strategic management of relationships with external stakeholders i.e. Corporate Diplomacy, is not just canny PR, but creates real and lasting business value. Using a mix of examples, practically relevant tools and considered perspectives, the book hones in on a fundamental challenge that managers of multinational corporations face as they strive to compete in the 21st century. As falling communication costs shrink the distance between external stakeholders, shareholder value is increasingly created and protected through a strategic integration of the external-stakeholder-facing functions. These include government affairs, stakeholder relations, sustainability, enterprise risk management, community relations and corporate communications. Through such integration, the place where business, politics and society intersect need not be a source of nasty surprises or unexpected expenses. Most of the firms profiled in the book are now at the frontier of corporate diplomacy but they did not start there. Initially, they experienced delays or disruptions to their operations, higher costs, angry customers, or thwarted attempts at expansion. Eventually, the managers of these companies developed smarter strategies for stakeholder engagement. They became corporate diplomats. This book draws on their experiences to take the reader to the forefront of stakeholder engagement and to highlight the six elements of Corporate Diplomacy."

"Dalam rangka menjaga hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Pasar Modal Indonesia, PT KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi saham memberikan fasilitas Kartu AKses kepada investornya. Untuk itu maka PT KSEI membutuhkan metode yang menarik dan interaktif seperti Special event untuk memperkenalkan dan edukasi seputar kartu AKSes tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti jalannya special event dalam membentuk product knowledge investor. Konsep yang digunakan adalah Special event dan Product knowledge. Penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivis, pendekatan kualitatif, dan bersifat deskriptif. Wawancara dilakukan kepada dua orang pihak internal KSEI dan masing-masing tiga investor pada setiap kota. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa special event merupakan salah satu cara yang baik dalam membentuk product knowledge kepada investor.

---

In order to maintain good relations and enhance investor confidence in Indonesia's Capital Market PT KSEI as the Central Securities Depository shares Transaction Access Card provides facilities to investors. For that the PT KSEI takes an interesting and interactive methods such as Special event to introduce and educate about the AKSes card. This study aims to examine the special event in shaping the course of investors product knowledge. The concept used is Special events and product knowledge. This study uses a Constructivist paradigm, a qualitative approach, and is descriptive. Interviews were conducted to two KSEI's internal parties and to the three investors in each city. In this study found that the special event is one good way in shaping the product knowledge to investors."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara insiders ownership, institutional investors, insiders and institutional dispersion, firm growth, firm size, asset structure, firm profitability dan tax rate terhadap kebijakan hutang. Penelitian ini dilakukan terhadap 21 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001 hingga 2003.Metode penelitian yang digunakan yaitu metode regresi linier berganda yang menguji apakah variabel - variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu insiders ownership, institutional investors, insiders and institutional dispersion, firm growth, firm size, asset structure, firm profitability dan tax rate, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kebijakan hutang.Setelah melalui serangkaian pengujian asumsi klasik multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi, ternyata tidak ditemukan asumsi yang tidak memenuhi pengujian asumsi klasik. Dengan demikian dalam penelitian ini tetap difokuskan pada variabel insiders ownership, institutional investors, insiders and institutional dispersion, firm growth, firm size, asset structure, firm profitability dan tar rate terhadap kebijakan hutang.Setelah melalui pengujian hipotesa dengan uji t-test maka didapatkan bahwa insiders and institutional dispersion, firm size dan asset structure berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan utang sedangkan firm profitability berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan utang, insiders ownership dan tax rate berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan utang, institutional investors dan firm growth berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan kebijakan utang. Berdasarkan hasil uji keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen (uji-F) menunjukkan adanya pengaruh dan signifikan terhadap kebijakan utang. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mohd, et al, Titman dan Wessel (1988) dan Jensen, el al. (1992).

---

The purpose of this study is to examine the influence of insider ownership, institutional investors, insiders and institutional dispersion, firm growth, firm size, asset structure, firm profitability and tax rate on debt policy. This study was conducted in 21 firms listed in Jakarta Stock Exchange in 2000 - 2003.

Hypothesis testing is used to examine the significance or insignificance of independent variables influence on the dependent variable. The independent variable use in this study are insiders ownership, institutional investors, insiders and institutional dispersion, firm growth, firm size, asset structure, firm profitability and tar rate while the dependent one is debt policy.

Classical assumption test shows that there is no multicollinearity, autocorrelation and heteroscedastisity among those independent variables in the regression model.

Through the t-test hypothesis testing, we have results, which proved that insiders and institutional dispersion, firm size, asset structure have positive and significant influence on debt policy, firm profitability influence debt policy negatively and significantly on debt policy, insiders ownership and tax rate influence debt policy positively and insignificantly on debt policy while institutional investors and firm growth influence debt policy negatively and insignificantly on debt policy. Based on the result testing independent variables on dependent variable (F-test) indicates that there is significant influence on debt policy. This finding support the previous studies held by Mohd, et al. (1998), Titman and Wessel (1988) and Jensen, et al. (1992)."

"Prinsip keterbukaan atau disclosures sebagai perwujudan asas transparansi dalam good corporate governance merupakan komponen terpenting di dalam industri sekuritas (pasar modal) dimanapun. Prinsip keterbukaan bertujuan menjaga kepercayaan investor, menciptakan pasar yang efisien dan memberikan perlindungan investor. Tesis ini membahas bagaimana Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya mengatur pelaku pasar modal menunjang pelaksanaan prinsip keterbukaan, bagaimana peran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam menunjang pelaksanaan prinsip keterbukaan serta bagaimana pengaruh sengketa hukum pihak ketiga yang melibatkan aset kelolaan (JORR S) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ditinjau dari prinsip keterbukaan dalam rangka perlindungan investor. Penulisan tesis mendasarkan pada penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif dengan tipe penelitian diagnostik dan evaluatif yang bersifat deskriptif. Penelitian menghasilkan simpulan pertama, bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas belum cukup memadai mengatur pelaksanaan prinsip keterbukaan yang memberikan perlindungan investor publik, kedua Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya masih belum cukup memadai memberikan kejelasan mengenai standar penentuan fakta atau peristiwa material dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan dan tidak pula memberikan batasan yang tegas mengenai materialitas besarnya kerugian dalam transaksi benturan kepentingan, ketiga sengketa hukum pihak ketiga yang melibatkan aset kelolaan (JORR S) belum cukup memadai diungkapkan oleh PT Jasa Marga dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan karena belum memenuhi unsur Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.1, keempat satu-satunya akta relaas yang pembuatannya secara tegas diharuskan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dibuat oleh Notaris adalah berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Independen untuk transaksi benturan kepentingan.

---

Principle of disclosures shall be regarded as the existence of the principle of transparency in the spirit of the good corporate governance and thus regarded as the foremost important component in the security industry (capital market) anywhere in the world. Principle of disclosure is intended to protect the investors? confidence/trust, to create an efficient market and to provide protection to the investors. This thesis analyses: how the Law number 40 year 2007 regarding the Limited Liability Company and the Law number 8 year 1995 regarding the Capital Market and all its relevant regulations which regulates the stakeholders of the Capital Market to execute the principle of disclosure, how is the role of the Notary as the Supporting Professionals of the Capital Market in the implementation of the principle of disclosure as well as how is the influence of the dispute of the third party which involved the asset under management of PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JORR S) is to be viewed from the point of view of principle of disclosure in the relation of the protection of investors. This thesis is based on the library research which is characterized as normative law with diagnosed and evaluative with the touch of descriptive research type. This research concludes that firstly, the Law of the Limited Liability is not sufficient in regulating the principle of disclosure which is able to provide protection to the investors, secondly, both the Capital Market Law and its relevant regulations are still not sufficient to provide explanation regarding the standard determination of the material fact and or material event in the implementation of the principle of disclosure and did not provide a clear definition regarding the magnitude of loss in the conflict of interest transactions."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen dalam prinsip good corporate governance. Selain itu, juga dibahas pelanggaran PT PLN (Persero) dalam penerapan biaya administrasi dalam Payment Point Online Bank ditinjau dari pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip good corporate governance. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah PT PLN (Persero) diduga melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip good corporate governance. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar PT PLN (Persero) mengambil sikap yang tegas dalam penerapan biaya administrasi dalam Payment Point Online Bank agar sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip good corporate governance.

---

This thesis discusses about consumer protection within the principles of good corporate governance. It also discussed violations of PT PLN (Persero) in the application of administrative fee in the Payment Point Online Bank, reviewed by rules on Consumer Protection Act and the principles of good corporate governance. This research is a juridical normative by qualitative analysis method.

The results of this study are PT PLN (Persero) allegedly violated several articles of the Consumer Protection Act and the principles of good corporate governance. The results of this study suggest that PT PLN (Persero) should take a firm stand in the application of administrative fee in the Payment Point Online Bank to comply with rules in the Consumer Protection Act and the principles of good corporate governance."