Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis harga beras yang terjadi pada tahunn2008 merupakan fenomena yang tidak pernah diduga akan berkembang begitu cepat. Harga beras mengalami kenaikan sekitar 3 kali lipat hanya dalam waktu beberapa bulan..."

"Implementasi dalam penanggulangan kemiskinan sebagai dampak kebijakan glogal (free-trade policy), bukan hanya pentahelix, tetapi pentahelix plus. Pentahelix Plus akan memperkuat Indonesia dalam memperoleh manfaat dari perdagangan bebas, dan semoga kelak angka kemiskinan kita dapat menurun hingga mencapai angka "no proverty" seperti yang digariskan Sustainable Development Goals."

"Perkembangan perubahan struktural ekonomi, terutama setelah adanya krisis ekonomi, seiain berdarnpak pada perubahan perilaku harga dan output juga secara tidak langsung dibarengi oleh adanya penlaku yang volatile pada dua indikator sasaran akhir kebijakan moneter ini. Volatilitas output dan inflasi merupakan salah satu permasalahan penting dalarn ekonomi dan perumusan kebijakan moneter. Sementara dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya krisis ekonomi 1997 dengan paradigma penerapan kebijakan moneter yang baru yaitu inflation targeting maka akan membawa semaltin kompleksitas penerapan kebijakan moneter. Di sisi lain, selain dengan mendasarkan pada beberapa kajian teoritis dan studi empiris penelitian sebelumnya, bahwa apapun alternative kerangka ketja kebijakan yang akan dipilih, kebijakan moneter harus tetap mengacu pada kaidah keoptimalan terkait dengan prinsip kemanfaatan dan kerugian.Penelitian ini bertujuan menganalisa isu-isu lanjutan dari hasil penelitian sebelumnya, terkait penempan kebijakan moneter di Indonesia, baik dari tatanan kerangka strategis, kerangka operasional, dan respon kebijakan moneter. Secara khusus, penelitian ini ingin menjawab isu lanjutan dari hasil penelitian sebelumnya. Pertama, Meneliti Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap harga dan output. Kedua, Penentuan Respon Kebijakan Moneter dalam Stabilisasi Harga dan Output dengan mempertimbangkan keberadaan pcrubahan struktural ekonomi dan unsur ketidakpastian.Strategi permodelan diarahkan pada pengembangan model makro struktural jangka panjang Structural Cointegroting VAR. Sementara itu, kaidah keoptimalan dirumuskan dengan merepresentasikan baik respon kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek dengan mekanisme pengkoreksian kesalahan (error correction model). Selain itu, dengan memperhitungkan pengaruh shock spesifik dalam permodelan tersebut, respon kebijakan yang dihasilkan pada dasarnya mencerminkan respon kebijakan yang optimal, "state-contingent rule?, sebagaimana pemikiran yang disampaikan oleh J.M Keynes tujuh dasawarsa yang lalu.Hasil studi menunjukkan bahwa state contingent rule dapat digunakan sebagai sebuah policy rule untuk kasus perekonomian di Indonesia. Pengaruh kebijakan moneter memiliki pengaruh yang sesuai terhadap tujuan akhir kebijakan. Dari hasil studi diperoleh beberapa temuan terkait dengan pembuktian hipotesa, yaitu mengenai; (i) pengaruh kebijakan moneter dengan sasaran operasional uang beredar dan suku bunga memiliki pengaruh yang sesuai terhadap perubahan harga dan output, (ii) signifikansinya variabel dummy krisis dalam kebijakan moneter dan pembentukan respons kebijakan moneter, (iii)reIative lebih superiomya suku bunga sebagai sasaran operasional dibandingkan uang primer.Perubahan strukural ekonomi dan unsur ketidakpastian dalam disain perumusan Policy rule bahwa State-Contingent rule untuk sasaran operasional suku bunga dan uang primer dengan mengadopsi perubahan struktural dan unsur ketidakpastian bahwa volatilitas shock dari perilaku keduanya sangat tinggi dan cenderung persisten. Sedangkan volatilitas shock dari perilaku respon kebijakan, dengan menggunakan sasaran operasional suku bunga relative lebih stabil."

"Akumulasi utang Iuar negeri Indonesia saat ini telah menjadi persoalan serius bagi perekonomian karena beban pembayaran utang luar negeri sangat besar, dominasi utang luar negeri swasta, struktur utang luar negeri semakin jauh dari format konsesional, dan kinerja perekonomian makro yang memburuk. Ketika pemerintah dihadapkan pada keinginan untuk menurunkan besarnya utang luar negeri karena dianggap sudah terlampau tinggi, bagaimana dampak penurunan tersebut terhadap kinerja perekonomian secara makro?Tujuan studi ini adalah menganalisis permasalahan utang luar negeri Indonesia dan implikasinya bagi pertumbuhan ekonomi (sustainable economic growth). Secara khusus studi ini dilakukan untuk menganalisis secara deskriptif masalah utang luar negeri Indonesia dan yang utama adalah menganalisis implikasi kebijakan penurunan stok utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta.Berdasarkan hasil pendukaan dengan pendekatan 2SLS pada model makroekonometri sederhana periode 1971-1999, pada variabel debt overhang (DEBTY) dan variabel crowding out (USX) menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel-variabel tersebut akan menurunkan tingkat investasi. Simulasi dilakukan pada periode 1995-1999 dari rentang periode observasi tahun 1971 - 1999 untuk melihat dampak kebijakan penurunan stok utang luar negeri Indonesia terhadap kinerja investasi dan pertumbuhan ekonomi. Studi ini menemukan bahwa penurunan stok utang luar negeri Indonesia secara signifikan akan meningkatkan investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara serentak, bahwa perbaikan kinerja perekonomian melalui reformasi struktural dan kebijakan yang berorientasi pada penurunan utang luar negeri mutlak dilakukan, seraya berupaya mendorong tercapainya kesepakatan dengan kreditor dalam strategi-strategi penyelesaian utang dan mengurangi secara bertahap."

"ABSTRAKDalam merespons krisis finansial Asia di tahun 1997-1999, pemerintah Indonesia dan Malaysia mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang berbeda. Pemerintah Indonesia menaikkan suku bunga, mengurangi alokasi anggaran, melepaskan intervensi nilai tukar, dan meliberalisasi berbagai sektor ekonomi; sementara pemerintah Malaysia menurunkan suku bunga, melakukan ekspansi anggaran, mempertahankan intervensi nilai tukar, dan mengaplikasikan kontrol modal. Mengapa krisis yang sama direspons dengan kebijakan ekonomi makro berbeda? Mengapa krisis ekonomi tersebut diikuti dengan perubahan kebijakan ekonomi ke arah yang lebih liberal di Indonesia, sementara tidak di Malaysia? Dalam riset-riset sebelumnya, faktor paradigma ekonomi terkesan kurang diperhatikan sebagai penentu preferensi kebijakan pemerintah sewaktu krisis. Lewat penelitian ini, penulis berargumen bahwa perbedaan kebijakan ekonomi makro saat krisis disebabkan oleh perbedaan paradigma yang berkembang di masing-masing rezim pemerintahan sebelum krisis. Paradigma ekonomi membangun ekspektasi pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil sebelum krisis. Kemunculan krisis finansial mendorong perubahan kebijakan ekonomi makro karena (i) krisis tersebut memfalsifikasi ekspektasi paradigma ekonomi yang dianut pemerintah dan (ii) pendukung paradigma alternatif berhasil masuk ke dalam proses perumusan kebijakan ekonomi makro untuk mendelegitimasi paradigma lama, kemudian melembagakan paradigma baru. Dua faktor ini hadir di Indonesia, namun tidak di Malaysia."