Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan jalan tol Trans Jawa adalah untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, menghubungkan antar kawasan dan mengatasi kemacetan di daerah perkotaan. Lokasi pengadaan tanah jalan tol Trans Jawa adalah Cikampek - Palimanan, Kanci - Penjagan, Penjagan - Pemalang,Pemalang - Batang, Batang - Semarang, Semarang - Solo, Solo – Mantingan – Ngawi, Ngawi – Kertosono, Kertosono – Mojokerto, Mojokerto –Surabaya. Konseptual pemetaan yang dikembangkan dan dioperasionalkan pada kajian ini adalah dengan membangun data spasial, informasi spasial, database spasial dan analisis spasial. Kegiatan pemetaan terestrial dikombinasikan dengan penginderaan jauh plus data sekunder memfokuskanluasan persil rata-rata yang dimiliki pemilik tanah yang terkena rencana jalan tol trans Jawa.Dalam kajian ini pembahasan lebih ditekankan pada pemanfaatan penginderaan jauh sebagai perangkat pemantau perubahan informasi spasial dan identifikasi kelas objek liputan lahan yang terkena pembebasan tol trans Jawa. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa kelas objek liputan lahan yaitu sawah merupakan kelas yang paling luas untuk dibebaskan bagi keperluan jalan tol trans Jawa."

"Kawasan metropolitan Surabaya mengalami suburbanisasi dimana pertumbuhan penduduk yang tinggal di pinggiran Surabaya lebih besar daripada di Kota Surabaya sendiri. Dengan menggunakan metode instrumental variable, studi ini meneliti apakah perkembangan jaringan jalan tol di kawasan metropolitan Surabaya pada periode 2005-2020 dapat mendorong suburbanisasi dan perubahan struktur urban di kawasan tersebut dengan menggunakan data kependudukan (sensus dan registrasi penduduk akhir). Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kepadatan penduduk di pusat daerah suburban dan penurunan kepadatan penduduk di Kota Surabaya dan daerah suburban lain sebagai akibat dari peningkatan akses menuju jalan tol terdekat.

---

Surabaya metropolitan area is experiencing suburbanization when the population growth in Surabaya’s suburb is larger than in the city of Surabaya itself. By using instrumental variable method, this study examines whether the expansion of highway network in Surabaya metropolitan area during 2005-2020 period will encourage suburbanization and change in the urban structure of that area by using population data (population census and final population registration) from 2010 and 2020. The result shows the increase of population density in the center of suburban area and decrease of population density in Surabaya and other suburban area as the result from the nearest highway access improvement."

"Pembangunan jalan tol JORR II dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemacetan Jakarta. Jalan tol merupakan jalan berbayar sehingga diperlukan sebuah studi yang memperhitungkan nilai Willingness to Pay dari para calon pengguna jalan tol JORR II. Nilai Willingness to Pay adalah nilai kemauan membayar untuk menggunakan sebuah jasa. Pada penelitian ini dilakukan metode Stated Preference dengan menganalisis nilai penghematan waktu terhadap tarif tol yang dipilih. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, besarnya nilai Willingness to Pay yang mau dibayar per kilometer dan per menit untuk segmen Serpong -Cinere adalah Rp 1.033,51 dan Rp 380,72. Untuk nilai rata-rata tarif kritis adalah sebesar Rp 18.675,57.

---

The purpose of development of JORR II toll road is to solve the traffic congestion problems in Jakarta. The toll road need some fare to use. So it requires a study which is measure the Willingness to Pay from users. This thesis is use the Stated Preference Method by analyzing the value of time savings on toll rates are selected. Based on the data processing which has been done, the value of Willingness to Pay every kilometers and every minutes for Serpong ? Cinere Segment is Rp 1.033,51 and Rp 380,72. And then the critical value of JORR II fare is Rp 18.675,57. "

"

Pemilihan lokasi merupakan keputusan penting untuk semua perusahaan dan bukanlah permasalahan yang mudah diselesaikan karena adanya faktor-faktor yang saling bertentangan. Pada Industri Jalan Tol, pemilihan lokasi tempat istirahat melibatkan beberapa faktor kualitatif dan kuantitatif seperti topografi, infrastruktur, peraturan pemerintah, faktor sosial, dan faktor manusia. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan integrasi antara Analytic Hieararchy Process (AHP) dan Goal Programming sebagai cara membuat keputusan untuk memilih lokasi tempat istirahat berikutnya dari beberapa pilihan. AHP digunakan untuk menghitung prioritas dari kriteria dan sub-kriteria berdasarkan opini para ahli. Dari penelitian ini, didapatkan bahwa faktor manusia dan peraturan pemerintah merupakan kriteria yang paling penting dalam memilih lokasi. Dengan adanya bobot dari AHP, pembuat keputusan dapat membuat target yang berbeda-beda untuk setiap tujuan yang digunakan dalam model matematika goal programming. Hasil dari kalkulasi ini adalah memilih satu lokasi dari dua alternatif yang ada

---

Location selection is a crucial decision for any company that may be difficult to solve because of the existence of conflicting factors. In the highway industry, rest area location selection involves several quantitative and qualitative factors such as topography, infrastructure, government policy, social environment and human factors. In order to solve the problem, this study integrates Analytic Hierarchy Process (AHP) and goal programming (GP) as decision making tools to choose the next location for rest area from several alternatives. The AHP is used to calculate the relative importance of each criteria and sub-criteria in accordance with the opinions of experts. From this study, we know that human factors and government policy play the most important role in the location selection. With the weight from AHP, decision makers can set different aspiration for each goal to be put into the mathematical model of goal programming. The result of this calculation is the selection of one location out of  two location alternanatives for the next rest area.

 

"

"Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) direncanakan dibangun sepanjang 2.732 kilometer dari Aceh hingga Lampung dan diperkirakan menelan biaya sebesar Rp. 330 triliun. Rekayasa nilai tambah dilakukan pada Proyek JTTS dengan menambahkan enam fungsi, yaitu integrasi jalur sepeda motor, pengembangan rest area, integrasi dry port, integrasi kereta median tol, pengembangan area pariwisata dan penambahan jaringan fiber optik. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan jenis skema pembiayaan dan skema kelembagaan Kerjasama Pemerintah Swasta pada Proyek JTTS. Analisis skema pembiayaan dilakukan melalui pengembangan berbagai skenario terhadap pembagian antara penyediaan dana dari pemerintah dan swasta pada tahap biaya konstruksi (initial cost), biaya pemeliharaan (operation & maintenance cost) dan pembagian pada pemasukan dana dari pengguna (revenue). Dari 36 skenario yang dihasilkan didapatkan skema pembiayaan dengan Initial Cost Sharing pemerintah 60 % dan swasta 40 %, Operation and Maintenance Sharing pemerintah 50 % dan swasta 50 %, dan Revenue Sharing pemerintah sebesar 50 % dan swasta 50 % yang dapat menghasilkan IRR 12,86 %, serta dihasilkan skema kelembagaan dengan membentuk Joint Venture.

---

Trans Sumatera Toll Road Project (JTTS) planned to be built along 2,732 kilometers from Aceh toLampung and is estimated to cost Rp. 330 trillion. Value Engineering is conducted at the project by adding six functions, which are integration of the motor bike paths, rest area development, the integration of the dry port, rail integration highway median, the development of tourism area and the addition of a fiber optic network The study aims to determine the optimal financing scheme and ideal institutions scheme based on Public-Private Partnership of JTTS Project.

Analysis financing scheme involves by dividing the assuming scenario between the provision of funds from the government and private sectors at the stage of initial cost, operation & maintenance cost, and revenue sharing funds from the user. From 36 scenarios, a financing scheme with government Initial Cost Sharing 60% and 40% private, Operation and Maintenance Sharing 50% government and 50% private, and Revenue Sharing governments and the private sector by 50% to 50% with the IRR of 12.86%, and institutional scheme obtained by forming a Joint Venture."