Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy) terhadap Tindak Pidana Pronografi di Dunia Maya (Cyberporn) melalui Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia Tesis ini membahas permasalahan utama mengenai bentuk kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana pornografi di dunia maya (cyberporn), prospek bentuk criminal policy terhadap tindak pidana cyberporn dalam KUHP Nasional di masa mendatang, serta implikasi dari keberadaan KUHP Nasional terhadap undang-undang lainnya dalam pengaturan tindak pidana cyberporn. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), maka berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen seperti: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, telah dihasilkan suatu kesimpulan bahwa bentuk criminal policy yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana cyberporn melalui sarana penal adalah dengan menerapkan ketentuan undang-undang, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, sementara bentuk kebijakan non-penal yang dapat dilakukan adalah melalui berbagai pendekatan seperti: pendekatan teknologi (techno prevention), pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, dan pendekatan global (kerjasama internasional). Di dalam RUU-KUHP telah dimuat beberapa ketentuan baru berkaitan dengan tindak pidana cyberporn, antara lain meliputi: pengaturan mengenai ruang lingkup berlakunya peraturan perundang-undangan pidana Indonesia terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi, pengaturan mengenai tindak pidana pornografi anak (child pornography) melalui komputer, serta pengaturan khusus mengenai tindak pidana pornografi. Keberadaan KUHP Nasional di masa mendatang dapat menimbulkan suatu implikasi terhadap udang-undang lainnya dalam pengaturan tindak pidana cyberporn berupa adanya tumpang tindih (overlaping) diantara KUHP Nasional dengan berbagai undang-udang tersebut, namun persoalan ini dapat diatasi dengan melakukan pencabutan sebagian atau seluruh ketentuan dari undang-undang di luar KUHP Nasional atau dengan menerapkan azas ?lex specialis derogat legi generalis? secara kasuistis.

---

This thesis discusses the main problems of the criminal policy that can be applied to combat cyberporn activities, the prospect of the cyberporn criminal policy in the future Indonesian Criminal Code, and the implication regarding to the existence of the new Indonesian Criminal Code with the other regulations relating with cyberporn offences. Using the normative legal research method (normative-juridical) based on the secondary data that consist of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material wich were gain through documentation study, concludes the cyberporn criminal policy that can be effort with the penal policy is by applying several regulations, such as: The Indonesian Penal Code, The Press Act No. 40/1999, The Broadcasting Act No. 40/1999, The Information and Electronic Transaction Act No. 11/2008, The Pornography Act No. 44/2008, and The Movie Act No. 33/2009, in the other part using the non penal policy can be submit with several approaches, for instance: technological approach, educational approach, cultural approach, and global approach. The new Indonesian Penal Code concept have several new regulations regarding to cyberporn offences, consisting: the regulation of Indonesian jurisdiction involving technology and information crimes, the regulation of child pornography using computers, and the special regulation of pornography offences. The existence of the new Indonesian Penal Code may causes an overlaping condition with the other regulations dealing with cyberporn, but this problem can be solve by eliminating some or the whole guidlines of a regulation, or by applying the ?lex specialis derogat legi generalis? principle based on cases.;This thesis discusses the main problems of the criminal policy that can be applied to combat cyberporn activities, the prospect of the cyberporn criminal policy in the future Indonesian Criminal Code, and the implication regarding to the existence of the new Indonesian Criminal Code with the other regulations relating with cyberporn offences. Using the normative legal research method (normative-juridical) based on the secondary data that consist of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material wich were gain through documentation study, concludes the cyberporn criminal policy that can be effort with the penal policy is by applying several regulations, such as: The Indonesian Penal Code, The Press Act No. 40/1999, The Broadcasting Act No. 40/1999, The Information and Electronic Transaction Act No. 11/2008, The Pornography Act No. 44/2008, and The Movie Act No. 33/2009, in the other part using the non penal policy can be submit with several approaches, for instance: technological approach, educational approach, cultural approach, and global approach. The new Indonesian Penal Code concept have several new regulations regarding to cyberporn offences, consisting: the regulation of Indonesian jurisdiction involving technology and information crimes, the regulation of child pornography using computers, and the special regulation of pornography offences. The existence of the new Indonesian Penal Code may causes an overlaping condition with the other regulations dealing with cyberporn, but this problem can be solve by eliminating some or the whole guidlines of a regulation, or by applying the ?lex specialis derogat legi generalis? principle based on cases."

"Tesis ini membahas tentang bahaya NPS (New Psychoactive Substances) yang dapat menyebabkan penurunan kualitas generasi muda dan metode pencegahannya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Penelitian ini memperoleh data dari Badan Narkotika Nasional dan melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang memiliki pengetahuan yang cukup, mengerti dan paham tentang NPS (New Psychoactive Substances), informan yang ahli dalam bidang kepemudaan dan kepemimpinan, psikolog dan pemerhati (LSM). Jumlah informan sebanyak 13 orang.NPS (New Psychoactive Substances) merupakan senyawa atau zat yang disalahgunakan baik dalam bentuk murni atau sediaan yang tidak dikontrol oleh 1961 Single Convention on Narcotics Drugs atau 1971 Convention on Psychotropics Substances yang dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan manusia. NPS merupakan analog dari Narkoba dengan memiliki struktur kimia yang mirip dengan NPS sehingga mempunyai efek yang sama atau mirip atau lebih berbahaya atau lebih dahsyat daripada narkoba tergantung dari jenis NPSnya. Sehingga dampak NPS bahayanya sangat mengancam kualitas generasi muda, dimana penyalahgunaan NPS dapat menyebabkan penurunan fungsi otak sekitar 60%. Apalagi di Indonesia peredaran NPS masih bebas karena belum semua NPS diatur dalam peraturan Undang-undang. Banyak yang belum tau tentang NPS baik efek maupun nama jalanannya sehingga penyalahgunaannya karena ketidaktahuan dan ditawarkannyapun dengan nama samaran.(193). Metode pencegahan beredarnya NPS dikalangan generasi muda adalah sosialisasi dengan memberikan edukasi kepada generasi muda tentang bahaya NPS, pendidikan sejak usia dini melalui sekolah, peran keluarga dan lingkungan dalam pencegahan, mengatur regulasi NPS di Indonesia ,melakukan kerjasama dengan semua stakeholders dalam rangka pencegahan beredarnya narkoba NPS dan juga melakukan pengawasan pada pintu perbatasan yang dicurigai sebagai pintu masuknya NPS di Indonesia.

---

This thesis discusses the dangers of NPS (New psychoactive Substances) that can lead to a decrease in the quality of the young generation and methods of prevention. The approach of this study used a qualitative approach by conducting in-depth interviews. This study obtained data from the National Narcotics Agency and conduct depth interviews with informants who have sufficient knowledge, know and understand about the NPS (New psychoactive Substances), informants who are experts in the field of youth and leadership, psychologists and observers (NGOs). The number of informants as many as 13 people.NPS (New psychoactive Substances) is a compound or substance that is abused either in pure form or dosage that is not controlled by the 1961 Single Convention on Narcotics Drugs or the 1971 Convention on Psychotropics Substances that may pose a threat to human health. NPS is an analog of the drug to have a chemical structure similar to the NPS so as to have the same or similar effect or a more dangerous or more powerful than the drugs depends on the type of NPSnya. So the danger is threatening the NPS impact the quality of the young generation, which the NPS abuse can cause a decrease in brain function is about 60%. Especially in Indonesia circulation NPS still free because not all of the NPS is regulated in the Act. Many who do not know about NPS good effect and name the streets so that its misuse due to ignorance and ditawarkannyapun with a pseudonym. (193). NPS circulation prevention methods among young people is socialization with educating young people about the dangers of NPS, education from an early age through the school, the role of family and the environment in the prevention, arranging NPS regulations in Indonesia, to cooperate with all stakeholders in order to prevent the circulation of drugs NPS and also conduct surveillance on suspected border gate entrance NPS in Indonesia."