Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Segala sesuatu yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari cita-cita masa depan yang baik, tentu tidak lepas dari " perencanaan" ( dalam semua dimensinya, baik aspek kehidupan pribadi maupun antar pribadi). Yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adaah bagaimanakan peranan negara dalam perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan memegang peranan sangat penting dalam menyelenggarakan tujuan negara sesuia dengan amanat pembukaan UUD 1945, baik untuk penyelenggaraan di tingkat nasional maupun di tingkat refleksi dari pelaksanaan demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah, dalam rangka mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik (good governance). Atas dasar itu , peranan perencanaan pengembangan nasional menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat."

"Pada awal masa reformasi yaitu tahun 1999 yang merupakantonggak awal mengembalikan citra demokrasi di Indonesia, makaterhadap beberapa bagian dari UUD 1945 telah diubah oleh MPRsebagai pelaku kedaulatan rakyat. Dengan demikian dapatlahdikatakan bahwa di dalam negara demokrasi, apa, mengapa, danbagaimana konstitusinya sangat ditentukan oleh kehendak dan pikiranrakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara. Bagaimanakahdengan eksistensi konstitusi di Indonesia yang juga adalah suatunegara demokrasi; tulisan ini akan mencoba membahasnya.Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:1. Untuk mengetahui arti dan fungsi konstitusi dalam tatanankehidupan negara demokrasi.2. Untuk mengetahui kaitan materi muatan UUD 1945 dengantatanan kehidupan negara demokrasi.3. Untuk mengetahui eksistensi UUD 1945 dalam kaitannya dengandinamika kehidupan demokrasi di Indonesia.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaanatau normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau datasekunder belaka. Data sekunder yang dimaksud mencakup;a. Data hukum primer terdiri dari norma dasar atau kaidah dasaryaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar yaitu BatangTubuh UUD 1945, Ketetapan MPR.b. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya dari kalanganhukum, hasil penelitian."

"As a government souvrenities of the people base to the law and to handle the state government base on constitution, therefore the management of state finance system should be appropriate with main regulation which stated in constitution 1945. The government budget and expenses (APBN), also the local government budget and expenses (APBD) to be fixed each year by the law including taxes and others charge with forced for the government needs also sort and price money area stated by the law. The President as an authority holder state management finance, delegates to the Ministers/Institution leaders, governors, Regents or Mayors and Head of certain organization unit leaders for arranging and fixing also responsibility in management of APBN anf APBD. In order to support good government realization in management of government state finance it's need to do profesionalism, open up and responsibility due to constitution 1945 in general principle namely: Accountability for the result oriented , Profesionalsm, Prpporsionalsm, Open up and controling . Relationship between Central government and Local government and Local government, that is central government to feel an obligation to local government for allocation funds sharing with proprosionality base on law and others regulation."

"Indonesia tengah terus mewujudkan konsolidasi demokratik dan dalam keseluruhan prosesw dimaksud ,bisa terjadi ketidakpuasan,ketidakpastiandan ketidakjelasan serta terus menerus ada pertanyaan yang mempersoalkan,kemana ujung dari seluruh proses transisi akan bermuara? ...."

"Tesis ini berupaya memberikan gambaran tentang pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka. Tekanan penelitian ini adalah berupaya menggambarkan kondisi pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka, bagaimana pemberdayaan terhadap pulau-pulau terluar tidak yang berpenghuni dan peran stake holder yang berperan dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni untuk meningkatkan ketahanan nasional, khususnya segi kesejahteraan dan keamanan. Dalam penelitian ini dapat digambarkan bahwa pulau-pulau terluar yang menjadi objek penelitian merupakan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni dan mempunyai peran strategis dalam menjaga tetap utuhnya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dilihat kenyataannya, bahwa masih banyak permasalahan yang terdapat di pulau-pulau terluar tersebut. Kerawanan terhadap tindak kejahatan, pelanggaran batas wilayah, aktivitas ilegal maupun pengklaiman sepihak oleh pihak asing masih terjadi di pulau-pulau terluar, khususnya pulau-pulau terluar di sekitar selat Malaka. Selain itu, pulau-pulau terluar rawan hilang akibat abrasi air laut dan efek dari pemanasan global. Beberapa teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan dari Ife, yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu konsep untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Kieffer bahwa pemberdayaan memerlukan adanya unsur partisipatif pada pemberdayaan. Dijelaskan juga oleh Parson et al bahwa pemberdayaan merupakan proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar. Penelitian tentang pemberdayaan pulau terluar yang tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka ini juga tidak terlepas dengan bagaimana untuk memberdayaakan ruang yang ada. Khususnya ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut maupun ruang udara, dan juga kekayaan alam yang terdapat di wilayah nusantara. Dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni, yang merupakan ruang negara juga didukung dengan bagaimana partisipasi masyarakat, peran lembaga, pembangunan berkelanjutan, untuk memberdayakan pulau-pulau tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berusaha menggambarkan kondisi alamiah yang bersifat deskriptif analisis. Untuk mendukung penelitian ini, dilaksanakan penelitian studi literatur didapat dari berbagai sumber dan juga tinjauan langsung di lapangan. Dari hasil yang diperoleh ternyata masih banyak kekurangan dan tidak tersedianya sarana prasarana yang dapat menunjang dalam meningkatkan kesejahteraan maupun keamanan. Kondisi real dilapangan menunjukkan bahwa masih kurangnya pemberdayaan terhadap pulau-pulau terluar yang mempunyai peran strategis ini. Dalam penelitian ini terdapat pulau-pulau yang berpotensi untuk diberdayakan, baik secara ekonomi maupun pertahanan, yaitu Pulau Berhala dan Pulau Nipa. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka, harus dilaksanakan oleh stake holder yang mempunyai kewenangan besar dan dapat melaksanakan berbagai program yang sesuai dengan karakter masing-masing wilayah pulau. Untuk meciptakan ketahanan negara, diperlukan penguatan aspek pertahanan di pulau-pulau terluar, khususnya yang berada di jalur penting, yaitu Selat Malaka.;prasarana yang dapat menunjang dalam meningkatkan kesejahteraan maupun keamanan. Kondisi real dilapangan menunjukkan bahwa masih kurangnya pemberdayaan terhadap pulau-pulau terluar yang mempunyai peran strategis ini. Dalam penelitian ini terdapat pulau-pulau yang berpotensi untuk diberdayakan, baik secara ekonomi maupun pertahanan, yaitu Pulau Berhala dan Pulau Nipa. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar dalam pemberdayaan pulau-pulau terluar tidak berpenghuni di sekitar Selat Malaka, harus dilaksanakan oleh stake holder yang mempunyai kewenangan besar dan dapat melaksanakan berbagai program yang sesuai dengan karakter masing-masing wilayah pulau. Untuk meciptakan ketahanan negara, diperlukan penguatan aspek pertahanan di pulau-pulau terluar, khususnya yang berada di jalur penting, yaitu Selat Malaka. "

"ABSTRAKKarya tulis ini merupakan upaya rekonstruksi sejarah mengenai peranan rakyat dalam pemerintahan, dengan menitikberatkan terhadap keberadaa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kaitannya dengan perkembangan politik dan pemerintahan di tingkat lokal. Yang menarik dari studi ini adalah karena keterlibatan rakyat di Yogyakarta merupakan suatu hal yang Baru dalam sejarah pemerintahan di Yogyakarta. Di camping itu juga cakupan waktu dalam kajian ini yang didukung oleh suasana liberal dalam perkembangan politik di Indonesia. Rekonstruksi seiarah itu dilakukan dengan menggunakan metode seiarah, fakta-fakta yang disajikan didasarkan pada arsip-arsip sebagai sumber utama, dan didukung oleh sumber sekunder lainnya yang relevan. Peranan rakyat dalam pemerintahan yang menjadi tema utama studi ini dipahami dengan menjelaskan interaksi timbal balik antara struktur sosial dengan peristiwa (orang atau sekelompok orang) yang teriadi dalam masyarakat. Di samping itu, perubahan di Yogyakarta juga dikaji dengan memahami budaya politik yang berkembang di. Yogyakarta dalam menginterpretasi tatanan pemerintahan demokrasi yang berasal dari Barat. Tesis ini menunjukkan bahwa peranan rakyat dalam pemerintahan di Yogyakarta mendapat saluran yang semestinya, meskipun di Yogyakarta mempunyai latar belakang tradisi politik yang feodalistis, hal itu tidak lepas dari peran Sultan Hamengkubuwono IX sebagai figur yang mampu membaca tanda-tanda jaman. Peranan rakyat itu secara nyata dituniukkan dalam pemanfaatan hak-hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta secara optimal dalam turut menentukan kebijaksanaan pemerintahan daerah, sehingga peranan mereka tidak sebatas hanya sebagai "stempel" Dewan Pemerintah Daerah. "

"Indonesia yang selama ini tidak menjadi bagian dari negara yang mengklaim bagian dari Laut Cina Selatan, namun demikian, secara faktual klaim Cina atas wilayah ini didasarkan pada nine dashed lines yang memotong garis batas landas kontinen Indonesia yang telah disepakati dengan Vietnam dan Malaysia, serta memotong klaim batas ZEE Indonesia. Dalam jurnal ini akan dibahas apakah negara-negara kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN merespons ekskalasi sengketa LCS dengan menggunakan strategi balancing power dengan metode kualitatif melalui perspektif naval intelligence. Dan adakah kemungkinan ASEAN akan menggunakan ASEAN Way59 untuk bersatu menghadapi hegemoni Cina serta bagaimana implementasi strategi tersebut dalam hubungan intra ASEAN maupun ASEAN dengan Cina."

"MPLIKASI mendasar dari Perubahan UUD NRI Tahun 1945 salah satunya politik pendidikan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Sehingga, desentralisasi kewenangan pemerintah daerah ternyatakan dalam regionalisasi pendidikan. Satu sistem pendidikan nasional yang diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sejatinya mencakup nilai nilai keindonesiaan dalam regionalisasi pengajaran dan pendidikan."

"Istilah konstitusi seringkali dimaknai secara sempit: undang-undang dasar (yang tertulis). Pemahaman yang demikian ini tentu kurang tepat. Pasalnya, jika pemahaman tentang konstitusi seperti itu berarti hanya sebatas memahami konstitusi sebagai konstitusi politik yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia saja."