Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seringnys mahkamah konstitusi melahirkan sebuah putusan yang kontroversial mengakibatkan munculnya gagasan untuk membatasi kekuasaan kehakiman. Salah satu gagasan yang mengemuka untuk membatasi kekuasaan kehakiman tanpa mengganggu independensinya adalah gagasan mengenai judicial restraint. Gagasan mengenai judicial restraint mengedepankan pembatasan pada bentuk-bentuk tertentu. Bentuk-bentuk pembatasan menurut judicial restraint dapat berupa pembatasan berdasarkan norma konstitusi, pembatasan berdasarkan kebijakan untuk melakukan pengekangan diri (self restraint), dan pembatasan yang dilakukan berdasarkan doktrin-doktrin tertentu. Judicial restraint menghendaki kekuasaan kehakiman untuk mengekang diri dari kecenderungan bertindak layaknya sebuah miniparliament yang dapat bermuara pada juristocracy. Judicial restraint juga menghendaki kekuasaan kehakiman untuk tidak mengganggu cabang kekuasaan yang lain"

"Constitutional Court has authority to judge at the first and final level that decision is final functioning, among other, to review Law against Constitution Final decision of the court, as intended in Article 24C of 1945 Constitution of Unitary State of the Republic of Indonesia, does not open opportunity for appeal, cassation or other legal efforts."

"Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan menguji Undang-undang terhadap UUD 1945 berperan sebagai negative legislator. Dalam perkembangannya seringkali Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus apakah suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak tetapi juga merumuskan norma baru. Sikap aktif Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sebagai bentuk penerapan prinsip judicial activism. Judicial Activism dipahami sebagai dinamisme para hakim ketika membuat putusan tanpa melalui batas-batas konstitusi. Namun banyaknya kritik terhadap prinsip judicial activism melahirkan doktrin judicial restraint sebagai sebuah antitesa. Dalam doktrin judicial restraint, pengadilan harus dapat melakukan pengekangan diri dari kecenderungan ataupun dorongan untuk bertindak layaknya sebuah miniparliament. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan prinsip ini pun tidak sedikit jumlahnya. Namun hingga kini penerapan kedua prinsip tersebut oleh Mahkamah Konstitusi belum jelas. Oleh karena itu, skripsi ini ingin membahas mengenai penerapan kedua prinsip tersebut dalam putusan pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Dari hasil riset didapati bahwa belum adanya parameter bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana bisa menerapkan prinsip judicial restraint dan judicial activism menimbulkan kerancuan. Prinsip judicial restraint dan judicial activism tidak bisa disamakan penerapannya dalam setiap kasus karena masing-masing kasus memiliki persoalan yang berbeda. Tidak ada satu prinsip yang lebih baik atau yang lebih tinggi dari prinsip lainnya, sehingga tidak bisa dikatakan jika Mahkamah Konstitusi lebih baik mengedepankan penerapan judicial restraint dibanding judicial activism maupun sebaliknya.

---

The Constitutional Court in executing its authority to review the constitutionality of the law act as negative legislator. In its development the Constitutional Court often to not only decide whether a norm contradict to the constitution or not but also formulate a new norm. The Constitutional Court 39s active stance is considered as a form of applying the judicial activism principle. Judicial Activism is understood as the dynamism of judges when making decisions without going through the boundaries of the constitution. However, many criticisms towards judicial activism causing judicial restraint doctrine to rise as an antithetical view In judicial restraint doctrin, the court must be able to exercise self restraint from the tendency to act like a miniparliament. There are many Constitutional Court's cases that applies the judicial restraint principle. However, until now the application of both principles by the Constitutional Court is not clear. Therefore, this thesis would like to examine about the application of both principles on judicial review cases in Constitutional Court. Research method used is normative juridical writing with qualitative approach from library materials and interview.

The research results found that there is no parameter yet for the Constitutional Court to decide when and under what circumstances to apply the judicial restraint and judicial activism principles. It cause confusion. Nevertheless, the judicial restraint and judicial activism principle can not be equated with the application in each case because each case has different problems. There is no one principle that is better or higher than other principles, so it can not be said if the Constitutional Court is better put forward the implementation of judicial restraint than judicial activism or vice versa. "

"ABSTRAKJudicial review adalah kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yangmerupakan salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi. Dalam perkara pengujian undangundang,Mahkamah Konstitusi dapat saja mengesampingkan, membatalkan atau memaknaimateri muatan pasal/ayat/bagian dari sebuah undang-undang. Namun dalam perkembanganhukum acara di Mahkamah Konstitusi, ternyata dalam perkara Pemilukada MahkamahKonstitusi melakukan pseudo judicial review (pengujian undang-undang semu) di manaMahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap materi muatan/pasal/ayat atau bagian darisuatu undang-undang. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisiskonstruksi judicial review dalam pengujian undang-undang dibandingkan dengan konstruksipseudo judicial review dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada. Selain itu juga bertujuanuntuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum mengikat suatu materi muatan pasal/ayatyang telah diuji dalam perkara Pemilukada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formil,permohonan judicial review dalam perkara pengujian undang-undang dan permohonan pseudojudicial review dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada adalah berbeda karena diatur olehdua jenis hukum acara dalam kewenangan yang berbeda. Akan tetapi dalam konteks putusan,konstruksi judicial review dan konstruksi pseudo judicial review memiliki persamaan danperbedaan. Di sisi lain, materi muatan pasal/ayat/bagian dari undang-undang yang telah diujioleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pemilukada masih memiliki kekuatan hukummengikat karena Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan norma dalam undang-undang yangdiuji. Akhirnya, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah perlu diberi kewenangan mengujiPseudo judicial..., Irfan Nur Rachman, FH UI, 2015viisecara terbatas saat melaksanakan tugas dan kewenangan selain pengujian undang-undang danhal ini perlu diatur dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.

---

ABSTRACTJudicial review is the test act against UUD 1945- that is one authority the constitutional court.Intesting legislation, affairs--how the constitutional court ruled out, could have cancel or materialhandling charge article / ayat / part of a statute.But in the legal developments event at theconstitutional court, turned in regional head affairs--how the constitutional court to review (pseudo judicial testing legislation specious ) where the constitutional court to do our testsmaterial charge / article ayat / or part of a statute. The purpose of this thesis was to review andanalyze the contruction of judicial review in testing legislation compared with the contruction ofpseudo judicial review in the matter of dispute the results of regional head.It also aims to reviewand analyse legal force fasten a material charge article / verse that has been tested in matters ofregional head.The research results show that on formil, judicial review the request in the matter of the act oftesting and supplication pseudo judicial review in the matter of the results of the upcominggeneral election strife is different because be set by two types of laws the event under theauthority of the different.However in the context of the award, construction judicial review andconstruction pseudo judicial review having similarities and differences.At the other side aPseudo judicial..., Irfan Nur Rachman, FH UI, 2015viiicharge of article material / paragraph / part of legislation that has been tested by theconstitutional court in the matter of the upcoming general election still having legal forcebinding because the constitutional court did not make the norm in a law that tested.Finally, asjudicial constitution, the court need to be given the authority test in a restrictive manner whilecarrying out the tasks and the authority in addition to testing the laws and this needs to beregulated in law the event of the constitutional court."