Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kelangkaan sumber daya alam ketidak pedulian pada regenerasinya dapat menyebabkan penurunan pendapatan daerah. Upaya pengelolaannya agar dapat berkelanjutan dijelaskan dalam makalah ini dengan bantuan simulasi.

---

This paper uses simulation data to examine natural resources management and its advantage to the revenue at the district level."

"Indonesia memiliki wilayah yang kaya akan sumber daya alam , baik jenis maupun jumlahnya. Menyadari anugerah yang ini , para founding fathers telah menetapkan prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam dalam konstitusi negara yang tetap bertahan hingga kini , yaitu bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.... "

"ABSTRAKKondisi keterlanjuran' adanya kegiatan eksploitasi migas di kawasankonservasi di Indonesia telah terjadi sejak tahun 1970-an selama 30 tahun.Hingga saat ini kondisi tersebut masih berlangsung di 12 kawasankonservasi yang melibatkan 12 perusahaan migas, belum ada solusipenyelesaiannya, apakah harus dlhentlkan atau dilanjutkan. Hal inimengakibatkan gangguan pada fungsi kawasan konservasi dan produksimigas menjadi marjinal, tidak dapat dikembangan secara optimal.Penelitian Studi kasus dilakukan di kegiatan migas PERTAMINA Sangattadi Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur menggunakan metode analisis:indeks kualitas Iingkungan, valuasi ekonomi dan model system dynamics.Teori-teori tentang pengelolaan sumber daya alam, konservasi sumber daya alamhayati, dan ekonomi lingkungan, akan dijadikan Iandasan untuk memadukan teoridan praktek pengelolaan kegiatan eksploitzsi migas (yang berorientasi ekonomi)dan pengelolaan taman naslonal (yang berorientasi konservasi) dengan suatupengelolaan yang optimal, sehingga kawasan konservasi sebagai fungsipenyangga kehidupan tetap dapat dipertahankan keberadaannya dan harustetap diupayakan pelestarian, perlindungan dan pemanfaatannya.Fokus kajian adalah: (1) apakah dampak kegiatan eksploitasi migasdi kawasan konservasi dapat ditekan agar tidak menimbulkan kerusakanpada kawasan konservasi?; (2) apakah nilai manfaat migas dan nilaiekonomi total potensi kawasan konservasi dapat menentukan berlanjut atautidaknya kegiatan migas di kawasan konservasi?; dan (3) Model pengelolaansumber daya alam migas seperti apa yang dapat menopang pembangunanberkelanjutan di kawasan konservasi?Kesimpulan hasil penelitian adalah: (1) kinerja pengelolaan lingkungankegiatan migas berpotensi dapat ditingkatkan guna minimisasi dampakyang terjadi pada kawasan konservasi dengan melaksanakan pengelolaanIingkungan berbasis konservasi, dengan mengintegraslkan aspek teknis,ekonomi, lingkungan, dan sosial; (2) nilai manfaat cadangan migas dannilai ekonomi total potensi kawasan konservasi dapat menentukanberlanjut atau tidaknya kegiatan eksploitasi migas di kawasan konservasi;(3) model yang dibangun dapat menentukan skala waktu optimum bagipotensi cadangan migas yang Iayak dieksploitasi, atas dasar nilai ekonomitotal potensi kawasan konservasi yang digunakan untuk kegiatan migas,dengan memperhitungkan dampak sekunder yang terjadi.Rumusan penelitian menghasllkan "model pengelolaan sumber daya alammigas di kawasan konservasi yang dapat menjamin kelestanan fungsikawasan konservasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar"."

"Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Perlindungan sumber daya alam hayati pada hakikataya timbul akibat kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sumber daya alam hayati itu sendiri. Untuk menghindari akibat-akibat yang merugikan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam hayati secara seksama Untuk itu ada beberapa konvensi nasional yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, baik WHC, WCS, WCN, OCF, UNCLOS adalah sebagai landasan hukum internasional yang terhadap pelaksanaanya didelegasikan kepada negara-negara. Sejalan dengan itu Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam hal ini berfungsi sebagai landasan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati, kemudian juga didukung oleh UU No. 5 Tahun 1994 tentang Konvesi Keanekaragaman Hayati Tahun 1992 (pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity), lalu diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikeluarkannya UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keseluruh Undang-undang tersebut bersifat horizontal dan yang menjadi legitimasi oleh Pemerintah kota Batam untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan terumbu karang di Batam adalah UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pembagian kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi kewilayahan antar susunan pemerintah. Pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), (2) dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dernikian Pemerintah Kota Batam juga berwenang untuk melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam khususnya terumbu karang yang berada dalam ruang lingkup wilayah kewenangannya. Bentuk yang mungkin dapat digunakan sebagai landasan hukum pengelolaan dan perlindungan terumbu karang di Batam yakni antara lain : pengaturan administratif; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; yang mungkin dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga dapat lebih mengatur, mengawasi, sekaligus melakukan penegakan hukum sehingga diharapkan dapat melestarikan keanekaragaman sumber daya alam hayati khususnya terumbu karang di wilayah Batam yang secara ekonomis menjadi tumpuan hidup masyarakat nelayan di Batam."