Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Political law of elections in Indonesia."

"Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum khususnya Pasal 399 ayat (1) juncto Pasal 403 juncto Pasal 407 memberikan kewenangan pada Bawaslu untuk menangangi pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan kesalahan proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilu. Namun demikina terdapat beberapa problematika yang muncul dari kewenangan yang telah di berikan oleh Undang-undang tersebut, beberapa permasalahan yang muncul di antaranya: 1) Penyelesaian pelanggaran sering kali melewati batas yang di tentukan oleh Undang-undang. 2) Terdapat dualisme penyelesaian pelanggaran perselisihan hasil perolehan suara antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. 3) putusan bawaslu yang sudah di tindak lanjuti oleh KPU, namn tidak di indahkan dalam persidangan mehkamah konstitusi. Tulisan ini bertujuan untuk menemukan solusi dan titik terang penyelesaian pelanggaran administrasi pasca pengumuman hasil secara nasional leh KPU agar tidak menimbulkan permaslaahan baik secara hukum dan secara implementatif. Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini ialah penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif. Data di kumpulkan dengan tekhnik studi Pustaka, problematika penyeesaian pelangaran administrasi pasca pengumuman hasil secara nasional perlu di lakukan reformlasi kebijakan agar menghadirkan kepastian dan keadilan dalam pemilu.

---

Law Number 7 of 2017 concerning general elections in particular Article 399 paragraph (1) in conjunction with Article 403 in conjunction with Article 407 gives the Bawaslu the authority to deal with election administration violations related to errors in the process of recapitulation of the results of the calculation of the votes acquired by election participants. However, there are several problems that arise from the authority that has been given by the Act, some of the problems that arise include: 1) Settlement of violations often exceeds the limits set by law. 2) There is a dualism in resolving violations of the dispute over the results of the vote between Bawaslu and the Constitutional Court. 3) the Bawaslu decision which has been followed up by the KPU, but was not heeded in the trial of the Constitutional Court. This paper aims to find a solution and a bright spot for resolving administrative violations after the announcement of the results nationally by the KPU so as not to cause problems both legally and practically. The research used in this paper is a qualitative research with a descriptive type of approach. Data is collected using library study techniques, the problem of resolving administrative violations after the announcement of national results needs to be carried out by policy reforms to bring certainty and justice in elections."

"ABSTRAKPemilihan Umum sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat telah diatur sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang. Disamping mengatur tentang bagaimana Pemilihan Umum itu diselenggarakan, pembuat undang-undang juga membuat peraturan khusus yang melarang sejumlah perbuatan curang dengan ancaman pidana beserta proses penyelesaianya yang disebut sebagai tindak Pidana Pemilu. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji salah satu proses penyelesaian tindak pidana Pemilihan Umum yaitu terkait upaya hukum banding sebagai upaya hukum terakhir dalam tindak pidana Pemilihan Umum yang dihubungkan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni melalui wawancara langsung dengan Hakim Tinggi dan Jaksa Penuntut Umum khusus perkara tindak pidana Pemilihan Umum, serta studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa walaupun tidak diatur jelas oleh Undang-Undang Pemilihan Umum, terkait putusan bebas yang dikecualikan untuk dapat dimintakan banding tetap berlaku sebagai salah satu syarat suatu permintaan banding dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa pengecualian tersebut merupakan bentuk perlindungan hak terdakwa yang dijamin oleh undang-undang.

---

ABSTRAKGeneral Election as the implementation of citizen rsquo s sovereignty has been regulated by the legislators. Besides regulating the mechanism of General Election, the legislator also established a peculiar regulation which prohibit corrupt act with penal punishment as Electoral Offences along with its settlement procedures. This research was made to examine one of the Electoral Offences settlement procedures about appeal against the District Court Decision as the last legal action, by analyzing its association with the appeal mechanism by Public Prosecutor on acquittal. This research conducted by collecting data through field data studies by interviewing the Public Prosecutor and High Court Judges for Electoral Offences, and also by observing and reading literary to find the concept, theories, or opinions about the subject matter. The result of this research indicated that acquittal on Electoral Offences still excluded from the decision that could be appeal, by considering Criminal Code Procedures regulation about the right of the defendant."

"On laws and practice of election in the constitutional system of Indonesia."

"Skripsi ini membahas strategi anggota legislatif perempuan dalam mengawal ketentuan kuota perempuan di pembahasan RUU Pemilu 2012. Untuk membahas hal tersebut, skripsi ini meggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam dan studi dokumen untuk pengumpulan data. Skripsi ini berasumsi bahwa anggota legislatif perempuan bisa dilihat dari 3 aspek, yakni KPP RI, anggota legislatif perempuan di fraksi, dan anggota legislatif perempuan di panitia pembahasan. Temuan penelitian yang diperoleh adalah melalui KPP RI, anggota legislatif perempuan melakukan strategi diskusi internal, audiensi dengan Pansus, audiensi dengan fraksi-fraksi, dan lobi dengan pimpinan partai. Melalui partai politik, anggota legislatif perempuan memperkuat jaringan dengan Divisi Pemberdayaan Perempuan di partai masing-masing, sambil menguatkan lobi kepada pimpinan partai. Anggota legislatif perempuan yang masuk di panitia pembahasan juga melakukan beberapa strategi, diantaranya mempengaruhi secara langsung pembahasan dengan melemparkan usulan dan melakukan perdebatan, juga melakukan lobi di sela-sela rapat dengan fraksi-fraksi lain. Melalui serangkaian strategi tersebut, anggota legislatif perempuan berhasil mempertahankan ketentuan mengenai kuota perempuan dan menambahkan bagian penjelasan dari pasal 56 di UU Pemilu No. 8 Tahun 2012.

---

This research is explaining how the strategy of women MPs to keep the quota regulation in General Election Law revision process on 2012. Using qualitative methods, this research use in-depth interview, as well as, document study to collect the data. The assumption built in this research is that the women MPs can be seen from three aspects, which is KPP RI, women MPs in political party, and women MPs in revision committee.

This research found that from KPP RI, women MPs make an internal discussion, make an audience with the revision committee, and lobbying the head of political parties. Women MPs in the political party are strenghtening coordination with Woman Empowernment Division, as well as, strenghtening lobby to the head of their each political party. Women MPs in the revision committee are directly influencing the process through debates, and lobbying other MPs to supporting the idea of quota. With those explained strategies, women MPs success to keep the regulation of woman quota in General Election Law Number 8 Year 2012."