Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"On evaluation of local democracy in Indonesia."

"Buku ini membahas tentang pilkada langsung sebgai terobosan dalam memilik kepala daerah."

"Buku ini berisi tentang penetapan Presiden Republik Indonesia no.5 tahun 1960 (disempurnakan) tentang dewan perwakilan rakyat daerah gotong royong dan sekretariat daerah ..."

"Penelitian ini difokuskan pads pengkajian dua varian kapitalisme yang berkembang di Indonesia. Adapun dua varian kapitalisme adalah kapitalisme neoliberal dan kapitalisme rente. Kapitalisme neoliberal rnasuk ke Indonesia di masa pemerintahan Orde Baru dimulai yang ditandai adanya kebijakan Penanaman Modal Asing, dan kemudian diikuti dengan kebijakan deregulasi ekonomi inti gagasan neoliberalisme adalah percaya pada mekanisme pasar bebas. Gagasan tersebut, paradoks dengan realitas Indonesia dimana dinamika perekonomian Indonesia tidak Iepas dari peran dan campur tangan Negara. Adanya dua varian kapitalisme di Indonesia banyak membawa persoalan yang merugikan rakyat sebaliknya menguntungkan segelintir investor dan pejabat. Ketika Indonesia mempraktekan liberalisasi politik dengan menerapkan kebijakan otonomi daerah dan pilkada langsung mendorong kelahiran "raja-raja" kecil di daerah Implikasinya pilkada langsung yang diorientasikan untuk penguatan demokrasi tingkat lokal justru menjadi arena kontestasi dua varian kapitalisme.Penelitian ini bertolak dari pemikiran Yoshihara Kunio; dalam bukunya "Kapitalisme Semu Asia Tenggara" (Kunio,1990 : 1) yang menjelaskan ada dua bentuk kapitalisme. Pertama kapitalisme semu atau ersatz yang berkembang di Asia Tenggara dan kedua kapitalisme murni yang berkembang di eropa.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang dirasa relevan untuk meneliti fenomena yang terjadi pads suatu masyarakat. Pengamatan yang diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistic (utuh) dan memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Untuk itu, dalam pengumpulan data menggunakan tiga cara: wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumenter.Adapun hasil penelitian adalah pertama dua kapitalisme telah lama ada di Cilegon, di mana kelahirannya ditopang oleh Negara melalui perusahaan yang didirikan Negara. Kedua Keterlibatan kapitalisme dalam pilkada tercermin dari adanya kandidat yang merepresentasikan dua varian kapitalisme, kuatnya pengaruh partai yang dipicu oleh ketentuan tentang rekrutmen calon hares melalui partai atau gabungan partai yang mendapat minimal 15%dari total suara. Adanya ketentuan tersebut memberi peluang pada partai dan calon untuk melakukan transaksi. Bentuk lain dari kapitalisasi pilkada bukan hanya dari partai dan kandidat akan tetapi dari si pemilih yang pragrnatis. Ketiga temuan panting lainnya adalah isu yang diusung untuk mempengaruhi pemilih adalah: Demokratisasi, Pemerintahan yang bersih dan isu seperti agama dan primordial (putra daerah).Kesimpulan dari penelitian ini adalah dua varian kapitalisme scat ini berkembang di Cilegon. Kapitalisme neoliberal di tandai dengan swastanisasi yang tergabung dalam perusahaan kawasan industri dimana didalamnya banyak perusahaan-perusahan multinasional (MNC). Sedangkan kapitalisme rente ditandai dengan intervensinya pemerintah daerah dalam ekonomi daerah. Sentuk kongkritnya pemerintah daerah terlibat dalam akumulasi modal dengan mendirikan berbagai perusahan atas nama pemerintah seperti PT. Cilegon Mandiri yang mengelola 21 pelabuhan yng dulunya dikelola oleh Pelindo untuk melegalisasi perusahaan ini diterbitkan Perch No.1 tahun 2001 tentang kepelabuhanan. Keterlibatan pemerintah dalam ekonomi dibuktikan dengan terbitnya regulasi-dan retibusi untuk pemasukan pada kas daerah. Adanya pilkada langsung oleh dua varian kapitalisme dijadikan arena kontestasi untuk pemenuhan kepentingan ekonomi dan politiknya. Untuk itu pilkada di Cilegon tidak lebih sebagai praktek pembelajaran demokrasi bukan sebuah keberhasilan penguatan demokrasi di daerah. Karena dalam perjalannya pilkada langsung di Cilegon masih terdapat persoalan yang memerlukan perenungan dan pengkajian lebih dalam agar urgensi pilkada langsung benar-benar terwujud sebagaimana yang diharapkan semua masyarakat.Implikasi teoritik adalah dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, kapitalisme menjadi mainstream dalam pilkada langsung. Maka tak heran jika kontestasi dalam pilkada pemenangnya adalah logika kapitalisme Asia Tenggara. Pilkada di Cilegon cukup unik bila dibanding dengan daerah lainnya. Keunikan itu menjadi karakteristik dari pads perkembangan kapitalisme didaerah itu sendiri. Di mana dalam pilkada langsung di Cilegon pengaruh agama dan budaya cukup kuat. Sehingga keduanya menjadi dinamika dalam lingkungannya sendiri Dalam pilkada langsung agamadan budaya ditempatkan oleh penguasa dalam relasi pusat-pusat kekuasaan. Implikasinya agama diterapkan sebagai alat legitimasi, justifkasi dan hegemoni pusat-pusat kekuasaan. Jadi agama bukan lagi sebagai langit suci, (Berger), bukan lagi kesadaran kolektif (Durkheim) dan bukan lagi sebagai human salvation (Weber) Dengan demildan moralitas kekuasaan telah menggantikan bentuk-bentuk pemaknaan atas agama."

"Penelitian ini memfokuskan perhatian proses pemekaran dan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini juga mengkaji tata cara pengusulan pembentukan daerah otonom baru ditinjau dari perspektif ketahanan daerah. Untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini mengkaji tentang proses pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi daerah otonom baru dalam perspektif Ketahanan Daerah dan juga mengkaji proses pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pertama di Kabupaten Bengkulu Tengah serta menganalisis pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi daerah otonom baru ditinjau dari indikator-indikator Ketahanan Nasional (ipoleksosbudhankam). Jenis Penelitian yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriftif. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan sampel bertujuan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, sumber tertulis dan data statistik. Selanjutnya data dianalisa melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemekaran di Kabupaten Bengkulu Tengah telah melalui proses-proses yang telah diatur melalu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, serta tidak ada konflik-konflik yang berarti yang melibatkan pihak-pihak yang menerima maupun yang menolak pemekaran tersebut. Proses Pemilihan Umum di Kabupaten Bengkulu Tengah berjalan dengan aman, adapun perselisahan akibat Pemilihan tersebut dilaksanakan melalui aturan-aturan yang berlaku yang melibatkan lembaga peradilan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Adapun dari indikator-indikator ketahanan nasional menyimpulkan juga bahwa pemekaran di Kabupaten Bengkulu Tengah layak untuk dimekarkan walaupun ada beberapa catatan-catatan. Dari hasil kesimpulan tersebut mengisyaratkan bahwa proses pemekaran di Kabupaten Bengkulu Tengah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemda harus bekerja keras membangun sarana dan prasarana demi kesejahteraan masyarakat. Dengan terpilih pimpinan daerah yang pertama diharapkan bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat pada umumnya. Juga Pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja penyelenggarakan pemerintahan daerahnya yang berbasis masyarakat.

---

This study focused expansion process and the general election of Regional Head and Deputy Head of Region Central Bengkulu. This study also examines the establishment of procedures for the nomination of new autonomous regions in terms of regional security perspective. To answer problems research, this study examines the process of formation of Bengkulu Central to the new autonomous region in the Regional Resilience perspective and also reviews the general election of Regional Head and Deputy Head of the first in Central Bengkulu and Bengkulu Central analyze expansion into new autonomous indicators in terms of National Defense (ipoleksosbudhankam).

The study used a type used in this study is a type of descriptive research by providing a picture or description of the situation as clearly as possible without any treatment of the research object. The unit of analysis in this study is the North Bengkulu Regional Government, Local Government and the Central Bengkulu Bengkulu Central Election Commission. In this study using a sampling technique aims samples. Collecting data in this study using observation, interviews, written sources and statistical data. Furthermore, the data analyzed do data reduction, data display and conclusion.

The results showed that the process of expansion in Central Bengkulu have gone through the processes that have been regulated through Law No. 22 of 2004 and Government Regulation No. 129 of 2000, and no significant conflicts involving parties who receive or reject the division. Election Process Regional Head and Deputy Head of Region Central Bengkulu run safely, while the election result conflik implemented through rules that apply involving the judiciary which has been mandated by the Act. The resilience of national indicators also concluded that the expansion in Central Bengkulu worth bloomed although there are some records.

The conclusion of the results suggests that the process of expansion in Central Bengkulu been run in accordance with the legislation in force. Local governments must work hard to build infrastructure and facilities for the welfare of society. With the first elected regional leaders are expected to accommodate all the interests of society at large. Local governments can also improve the performance-based arrangements for local government community."

"Tingkat permohonan perselisihan hasil pemilukada ke Mahkamah Konstitusi cenderung tinggi. Pada tahun 2013, sebanyak 75 pelaksanaan pemilukada dari berbagai daerah diperkarakan ke MK. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada kepala daerah dalam pengelolaan sejumlah dana dari pemerintah pusat. Dana itu disebut dengan dana perimbangan. Dana ini terdiri dari dana bagi hasil DBH, Dana Alokasi Umum DAU dan Dana Alokasi Khusus DAK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan tersebut bukanlah merupakan faktor ekonomi dominan yang menjadi alasan para calon kepala daerah untuk berperkara di MK.

---

The level of municipal electoral disputes in Constitutional Court tend to be high. In 2013, about 75 municipal electoral had been filed to the Court. Regional autonomy gives authority to regional head in managing funds form central government. The funds called balance funds consist of profit sharing funds, general allocation funds and special allocation funds. The conclusion of this study indicates that the authority is not a dominant economic factor which is becoming a reason for the candidates of regional head in litigating in Constitutional Court."

"Penelitian ini ingin menganalisis kekalahan Ratu Ati Marliati pada pilkada Cilegon dan kemenangan Ratu Tatu Chasanah pada pilkada Kabupaten Serang. Padahal kedua petahana dari dua dinasti politik di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang memiliki beberapa kesamaan, baik latar belakang keluarga maupun dukungan politik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan mereka berbeda nasib dalam pilkada serentak pada 2020 di kedua wilayah ini. Penelitian menggunakan teori boundary control Gibson (2012), dan dilengkapi dengan analisis strategi informal dan ilegal dari Buehler (2018) dan permainan tertutup (closed game) dari Behrend. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor kekalahan Ratu Ati disebabkan kegagalan dalam menerapkan strategi boundary strengthening, yang kemudian diiringi dengan keberhasilan oposisi menerapkan strategi boundary opening. Faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan itu adalah ketiadaan aktor utama, konflik kepentingan elit partai, kontrol politik yang lemah, mesin politik tidak bekerja optimal, tidak ada akses terhadap elit partai di pusat, dan banyaknya kompetitor. Sedangkan faktor kemenangan Tatu Chasanah karena dia berhasil menerapkan boundary strengthening. Hal ini tampak dari besarnya dukungan partai politik, memobilisasi dukungan baik dari birokrasi maupun dari kelompok-kelompok masyarakat, sehingga mampu mengubah arena permainan menjadi tidak kompetitif. Hal ini memperkuat teori dari Gibson mengenai strategi boundary strengthening dan strategi boundary opening di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang

---

This study wants to analyze the defeat of Ratu Ati Marliati in the regional elections in Cilegon and the win of Ratu Tatu Chasanah in the regional elections of the Serang Regency. Even though the two incumbents from these two political dynasties have several things in common, both from family backgrounds and political support. This happened due to several factors that caused them to have different fates in the simultaneous local elections in 2020 in these two regions. The research uses Gibson's boundary control theory (2012) and is complemented by an analysis of informal and illegal strategies from Buehler (2018) and closed games from Behrend. Using a qualitative method, this research shows that Ratu Ati's defeat was caused by the failure to apply the boundary-strengthening strategy, which was followed by the success of the opposition in implementing the boundary-opening strategy. The factors that led to the defeat were the absence of the main actors, the conflict of interests of the party elites, weak political control, the political machine did not work optimally, there was no access to party elites at the center, and there were many competitors. Besides, Tatu Chasanah's winning factor because she succeeded in implementing boundary strengthening. This can be seen from the huge support of political parties, mobilizing support from both the bureaucracy and community groups, to turn the playing field into an uncompetitive one. This strengthens Gibson's theory regarding the boundary strengthening strategy and the boundary opening strategy in Cilegon City and Serang Regency"

"Penelitian ini merupakan sebuah analisis terhadap teks berita politik seputar Pilkada Serentak 2015 yang membahas kandidat kepala daerah perempuan. Metode yang digunakan untuk menganalisis teks berita adalah semiotika, dan difokuskan pada bagaimana harian Kompas dan Koran Tempo merepresentasikan politisi perempuan dalam berita politik. Semiotika yang digunakan adalah metodologi semiotika Roland Barthes yakni lima kode pokok untuk menggali mitos dalam narasi literatur. Kerangka konseptual Cultural Studies dan Media Marxist digunakan untuk mengkritisi kultur patriarki yang tercermin dalam bahasa-bahasa yang digunakan media untuk membahas politisi perempuan. Kultur patriarki dianggap menghegemoni ruang redaksi baik pekerja media maupun komunikator massa, yang tercermin dari pemilihan kata-kata serta fakta yang dimunculkan. Masing-masing media memunculkan mitos tersendiri atas perempuan di ranah politik, khususnya yang maju sebagai kandidat kepala daerah. Mitos tersebut masih menerjemahkan hegemoni ideologi patriarki ke dalam bahasa pemberitaan, walaupun dengan derajat yang berbeda.

---

This research aims to provide analysis about women candidates on 2015 local elections in political news texts. Semiotics method is applied to analyse news, and I focused the research on how Kompas and Koran Tempo are representing women politicians in political news. On this research, I used Roland Barthes’s semiotic; five major codes to reveal myths on narrative literaturs. Cultural Studies and Media-Marxist as the conceptual framework to criticize patriarchy culture that implies on languages to represent women politician in media. Patriarchy culture is considered as hegemony in redactional spaces, either media workers or mass communicators. This hegemony is mirrored from words and facts that chosen into women politician’s narrative news. Each media brings out their own myths upon women on politics, especially whom run for office in 2015 local election. Both media have myths that translated patriarchy ideology hegemony, despite on different levels. The level can be interpretatively measured by different style of narrative  and language explication.

"

"

Penelitian ini membahas mengenai loyalitas dan peran kepala desa serta botoh sebagai broker politik pada kemenangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo di Pilkada Kabupaten Tulungagung tahun 2018. Beberapa studi menjelaskan sebuah kelaziman bahwa seorang kandidat menggunakan jasa broker politik sebagai bagian dari strategi pemenangan pada pilkada di Indonesia (misalnya Aspinall 2014 ; Aspinall dan As`ad 2015 ; Tawakkal dan Garner 2017 ; dan Darwin 2017). Beberapa penulis seperti Tawakall dan Garner (2017) dan Aspinall dan As`ad (2015) masih melihat masalah itu dari satu aspek bahasan seperti klientelisme. Dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan studi pustaka dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam. Saya beragumen bahwa kemenangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo tidak dapat dilepaskan dari penggunaan kepala desa dan botoh sebagai broker politik karena posisi yang tidak menguntungkan dari kandidat disebabkan jumlah koalisi partai pengusung sedikit dan ditetapkannya Syahri Mulyo sebagai tersangka oleh KPK menjelang hari pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas loyalitas broker politik kepada kandidat meskipun dalam posisi yang tidak menguntungkan dan peran broker dalam bagian strategi pemenangan kandidat. saya berpendapat bahwa loyalitas broker politik terhadap kandidat terjadi karena adanya kedekatan personal yakni jaringan kekerabatan dan juga sebagai bagian dari balas budi antara broker politik terhadap kandidat yang selama ini dianggap memiliki jasa kepada kepala desa dan botoh selain itu juga ada kedekatan emosional antara kandidat dengan broker politik menimbulkan semangat untuk memenangkan kandidat yang dalam istilah lokal disebut banteng ketaton karena ada anggapan bahwa kandidat merupakan korban politik setelah ditetapkan tersangka oleh KPK. Kemudian sebagai strategi pemenangannya kepala desa dan botoh sebagai broker politik ini memiliki tiga peranan yaitu berperan mempropaganda masyarakat mengenai kelebihan kandidat dan kekurangan kompetitor, melakukan mobilisasi massa, serta pembelian suara.

---

This study discusses the loyalty and role of the village head and botoh  as a political broker in the victory of Syahri Mulyo-Maryoto Birowo in Tulungagung Local Election in 2018. Several studies explain the prevalence that a candidate uses the services of a political broker as part of the local election strategy in Indonesia ( for example Aspinall 2014; Aspinall and As`ad 2015; Tawakkal and Garner 2017; and Darwin 2017). Some writers such as Tawakall and Garner (2017) and Aspinall and As`ad (2015) still see the problem from one aspect of discussion such as clientelism. By using qualitative methods, namely by literature study and collecting data through in-depth interviews. I argued that the victory of Syahri Mulyo-Maryoto Birowo could not be separated from the use of the village head and botoh as a political broker because the unfavorable position of the candidate was due to the number of coalition party bearers and the stipulation of Syahri Mulyo as a suspect by the KPK before election day. This study aims to discuss the loyalty of political brokers to candidates even in unfavorable positions and the role of brokers in the part of the candidate winning strategy. I argue that the loyalty of political brokers to candidates occurs because of personal closeness, namely kinship networks and also as part of reciprocity between political brokers to candidates who have been considered to have services to village heads and botoh are also in addition to emotional closeness between candidates and political brokers. provoked enthusiasm to win candidates who in local terms were called banteng ketaton because there was an assumption that candidates were political victims after the KPK had named the suspect. Then as a strategy for winning the village head and body as a political broker this has three roles, namely the role of propagating the community regarding the advantages of candidates and lack of competitors, mass mobilization and vote buying.

 

"