Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"enelitian ini meneliti pengaruh antara efektivitas pengendalian internal, peran audit internal, tingka kewenangan audit internal, ukuran audit internal, ukuran dan kompleksitas instansi terhadap korupsi di kementerian/lembaga di Indonesia. Efektivitas pengendalian internal dilihat dari jumlah temuan pengendalian internal yang ada di laporan hasil pemeriksaan BPK, sedangkan peran pengawas pengendalian internal dalam suatu instansi dilakukan oleh audit internal diproksikan dengan jumlah temuan ketidakpatuhan dalam peraturan perundang-undangan hasil pemeriksaan BPK. Karakteristik instansi dilihat dari ukuran dan kompleksitas kementerian/lembaga. Variabel dependen yaitu korupsi pada kementerian/lembaga dilihat dari jumlah kasus korupsi pada kementerian/lembaga pada tahun 2012-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel 249 kementerian dan lembaga di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal, tingkat kewenangan audit internal berupa struktur organisasi audit internal setingkat eselon I berpengaruh dalam menurunkan kasus korupsi. Total anggaran (dalam Rupiah) berpengaruh positif terhadap kasus korupsi. Sedangkan jumlah temuan ketidakpatuhan dalam peraturan perundang-undangan hasil pemeriksaan BPK, jumlah auditor internal dan jumlah satuan kerja pada kementerian/lembaga tidak mempengaruhi korupsi."

"Penelitian ini meneliti hubungan antara efektivitas pengendalian internal yang dilihat dari jumlah temuan pengendalian internal BPK, peran audit internal dengan proksi jumlah temuan ketidakpatuhan dalam peraturan perundang-undangan hasil pemeriksaan BPK, tingkat kewenangan audit internal, jumlah auditor internal, ukuran kementerian/ lembaga, kompleksitas kementerian/ lembaga terhadap korupsi pada kementerian/ lembaga di Indonesia dengan proksi jumlah kasus korupsi pada kementerian/ lembaga yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2012-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel 249 kementerian dan lembaga di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal, tingkat kewenangan audit internal berupa struktur organisasi audit internal setingkat eselon I berpengaruh dalam menurunkan kasus korupsi, ukuran kementerian/ lembaga berpengaruh positif terhadap kasus korupsi. Sedangkan peran audit internal, jumlah auditor internal dan jumlah satker kementerian/ lembaga tidak mempengaruhi korupsi.

---

This study investigated the relationship between the effectiveness of internal controls seen from the findings of internal control weaknesses BPK, internal audit, the level of authority of internal audit, number of the internal auditor, the size of the ministries agencies, the complexity of the ministries agencies against corruption in the ministries agencies in Indonesia as seen from the number of cases of corruption at the ministry agency that handled the Corruption Eradication Commission KPK in 2012 2014. This study was using secondary data with samples of 249 ministries and agencies in Indonesia.The results showed that the effectiveness of internal control, internal audit authority level form the organizational structure of internal audit echelon I effect in reducing cases of corruption, the size of the ministry agency positive effect on corruption. Meanwhile, internal rsquo s audit role, number of internal auditor and number of Satker ministries agencies do not affect corruption."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, yang meliputi peran audit internal, tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK , efektivitas pengendalian internal, serta kualitas pengelolaan keuangan negara, terhadap penerapan tata kelola yang baik. Model penelitian adalah penelitian kausalitas dengan menggunakan regresi berganda dan metode convenience sampling. Responden penelitian adalah pegawai pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan auditor internal pada Inspektorat Jenderal di tiga kementerian negara/lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan efektivitas pengendalian internal yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan tata kelola yang baik, sedangkan peran audit internal dan kualitas pengelolaan keuangan negara tidak mempunyai pengaruh terhadap penerapan tata kelola yang baik.

---

ABSTRACT

This research examines the effect of the Internal Control System, which includes the role of internal audit, the level of completion of the follow up the results of BPK, the effectiveness of internal controls, and the quality of the management of state finances to the implementation of good governance. The research is causality study by using multiple regression, and convenience sampling method in analysis involving respondents consist of the officer in the Financial Bureau of the General Secretariat and the internal auditor in the General Inspectorate at the three state ministries agencies. The results show that only the level of completion of the follow up the results of BPK and the effectiveness of internal control have significant and positive impact to the implementation of good governance, while the role of internal audit and quality of public finance management have no effect on the implementation of good governance."

"ABSTRAKBerbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN masih ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga permasalahan tersebut menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 dan 2011. Selain itu, beberapa permasalahan hukum menimpa pegawai dan pejabat KPPN dalam pelaksanaan pembayaran APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan pengamatan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada pelaksanaan pencairan anggaran atas beban APBN di KPPN Jakarta I telah cukup baik dengan rekomendasi perbaikan pada beberapa sub komponen Sistem Pengendalian Internal.

---

ABSTRACTVarious problems in the implementation of the state expenditure payments are still found by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), based on those problems the Audit Board of the Republic of Indonesia gives qualified opinion to the Central Government Financial Statements year 2010 and 2011. In addition, some legal issues override State Treasury Service Office (KPPN) employees and officials in the execution of the state expenditure payments. This study aims to determine the implementation of Government Internal Control System (SPIP) as mandated by the Government Regulation No. 60 of 2008. The method used in this research is descriptive quantitative method. Data collection was carried out through the distribution of questionnaires, interviews and observations as well as the study of literature. The results showed that the implementation of the Internal Control System upon payments of the state expenditure in KPPN Jakarta I was pretty good with recommendations for improvements in several sub-components of the Internal Control System"

"Risiko pembiayaan sebagai salah satu risiko terbesar dalam industri pembiayaan dan memberikan eksposur yang semakin besar di tengah ketidakstabilan perekonomian. Pada studi kasus ini peneliti melihat risiko pembiayaan secara Enterprise Risk Management (ERM) dengan pendekatan model the Three Lines of Defence dan proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000. Berdasarkan peran dalam the Three Lines of Defence, penerapan proses manajemen risiko pembiayaan di unit bisnis PT XYZ saat ini sebenarnya sudah efektif namun belum sesuai karena dilakukan oleh divisi Risk dan menyebabkan risk owner menjadi kurang merasa bertanggung jawab atas risikonya. Kemudian, Audit Internal belum dapat menggunakan hasil manajemen risiko tersebut dalam meningkatkan sistem pengendalian intern perusahaan. Selain itu, penerapan manajemen risiko pembiayaan masih terpisah dari risiko lainnya dan tidak dilihat secara ERM.

---

Financing risk is one of the biggest risk in financial industry and give more exposure in the economic instability. In this case study researcher views financing risk in Entreprise Risk Management (ERM) way with the Three Lines of Defence model as approach and risk management process based on ISO 31000. Based on function in the Three Lines of Defence, implementation of financing risk management process in business unit PT XYZ for now is effective enough practically but not appropriate because it is implemented by Risk division and leads risk owner become irresponsible with their own risk. Afterwards, Internal Audit had not utilized risk management result for improving company?s internal control system. Furthermore, implementation of financing risk management is still detached from other risks and not observed with ERM."

"Public sector audit has an important role in development by improving transparency and accountability of state finance management. It is observed, however, that many development programs do not meet their objectives. It indicates that the current public sector audit has not been adequate to promote development program effectiveness. The objective of this research is to confirm whether the current public sector audit approach is not adequate to promote development program effectiveness and what additional roles are expected to be fulfilled by public sector audit. This study is based on the Indonesian context and uses a qualitative methodology where 27 semi-structured interviews were conducted to Member of Parliament and officials of the Supreme Audit Institution (SAI) and government entities in Indonesia. The study shows that the existing public sector audit has not been adequate to promote development program effectiveness because it pays more attention to financial and compliance aspects of the development program. Moreover, it also focuses on a completed development program. Stakeholders expect that public sector audit also needs to provide the solution, provide preventive measures, create a good environment and produce useful information for decision making."

"SAKTI adalah Aplikasi Keuangan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung implementasi SPAN dan diberlakukan diseluruh Kementerian/lembaga pada tahun 2022 menyatukan beberapa aplikasi satuan kerja sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SAKTI dengan pendekatan TAM (Technology acceptance model) pada UPT Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut dan menganalisis kendala ataupun hambatan. Metode mixed methods adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini,  dengan menggabungkan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisa dilakukan menggunakan lima faktor TAM yaitu Persepsi kegunaan (Perceived Usefulness), Persepsi kemudahan pemakaian (perceived ease of use), Sikap (Attitude Toward Using), Niat perilaku (behavioral intention), Pemakaian aktual (actual system usage). Dengan menganalisis kelima faktor TAM ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang penerimaan dan penggunaan aplikasi SAKTI oleh pengguna. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi SAKTI dengan pendekatan TAM (Technology acceptance model) di UPT Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut secara umum mendapatkan penilaian yang baik dari pengguna, namun masih terdapat kendala dan hambatan diantaranya kualitas jaringan Internet, beban kerja yang meningkat pada beberapa bagian, pelatihan yang kurang memadai, dampak pembaruan dan maintenance.

---

SAKTI is a Financial Application created by the Ministry of Finance to support the implementation of SPAN and implemented in all Ministries/agencies in 2022 bringing together several previous work unit applications. This study aims to determine the implementation of SAKTI with the TAM (Technology acceptance model) approach at the UPT Sea Transportation HR Development Center and analyze the obstacles or obstacles. The mixed methods method is the method used in this study, by combining qualitative research and quantitative research with a case study approach. The analysis was carried out using five TAM factors, namely Perceived Usefulness, perceived ease of use, attitude toward using, behavioral intention, actual system usage. By analyzing these five TAM factors, researchers can gain more comprehensive insights about users' acceptance and use of the SAKTI application. The results of the analysis show that the implementation of SAKTI with the TAM (Technology acceptance model) approach at the UPT Sea Transportation HR Development Center generally gets good ratings from users, but there are still obstacles and obstacles including the quality of the Internet network, increased workload in some parts, training inadequate, the impact of renewal and maintenance."

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan kas cash holding perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2016. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling dan diperoleh 107 sampel perusahaan. Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian untuk meneliti apakah capital expenditures, cash flow volatility, business group, dividend, firm size, growth opportunities, operating cash flow, dan net working capital berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan perusahaan. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan regresi panel dengan metode estimasi least square dummy variables LSDV yang mengkombinasikan data yang memiliki efek cross-section dan efek runtun waktu. Dengan menggunakan model efek tetap, hasil penelitian menunjukan bahwa capital expenditures, dividend, growth opportunities, dan net working capital berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan kas sedangkan variabel lainnya tidak memiliki pengaruh yang cukup berarti.

---

The focus of this study is discussing about the factors that affect cash holdings of manufacturing companies listed on Indonesian Stock Exchange IDX in 2009 2016. The sample was determined by purposive sampling method and obtained 107 sample firms. In this study, the test is conducted to examine whether capital expenditures, cash flow volatility, business group, dividend, firm size, growth opportunities, operating cash flow, and net working capital have significant effect on the company's cash holdings. This study is analyzed by using panel regression with estimation method of least square dummy variables LSDV which combines data having the effect of cross section and time series. By using fixed effect model, the result of this study shows that capital expenditure, dividend, growth opportunity, and net working capital significantly affect on cash holdings while other variables have no significant effect."