Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Serangan terorisme ke AS pada 11 September 2001 telah menandai perkembangan baru gerakan terorisme, yang membawa implikasi terhadap perspektif keamanan globa} dan kawasan. Dalam rangka merespons aksi-aksi terorisme yang sungguh-sungguh telah mengancam eksistensi negaranya, serta stabilitas dan keamanan dunia dewasa ini, pemerintah AS telah mengintroduksi kebijakan luar negeri dan militer baru di atas prinsip zero-sum game. Dalam konteks ini, Indonesia di tengah-tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan dan ancaman instabilitas keamanan dalam negeri, menghadapi dilema yang sulit antara harus memenuhi tekanan AS dan koalisi global melawan terorisme dan memperhatikan tuntutan kekuatan-kekuatan politik domestik. Sebagai sebuah masalah yang kontroversial, terorisme semakin membuat nyata paradigma "baru" keamanan internasional pasca Perang Dingin, yang kini tidak lagi terfokus pada isu-isu tradisional berupa ancaman militer dari sebuah negara, tetapi pada isu-isu non-tradisional yang datang dari para pelaku non-negara. "

"ABSTRAKPenelitian ditujukan untuk mengetahui alasan Hambali lepas ke tangan Amerika Serikat. Penelitian Ini akan dikaji dengan menggunakan konsep keamanan nasional dan intelijen. Dengan kedua konsep tersebut penelitian ini membuktikan bahwa perbedaan persepsi keamanan nasional antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait penanganan terorisme menhadikan operasi intelijen yang dilakukan oleh Indonesia tidak, semaksimal Amerika Serikat.

---

ABSTRACTThe aim of the research is to explain the reaons of capturizing of Hmabali by The United States of America. This research would be studied by using both of National Security and Intelligence concepts. With the both of those concepts this research will prove the difference of National Security perception between Indonesia and United States of America which related to counter-terrorism that made intelligence operation in Indonesia seems not as well as The united States of America."

"Terorisme di Indonesia merupakan ancaman terhadap keamanan dan dapat mengancam eksistensi sebuah negara sehingga pelibatan militer dibenarkan dalam penanganannya sesuai amanat Undang-undang. Saat ini peran penanganan terorisme oleh militer dilakukan oleh satuan khusus, TNI AD juga memiliki satuan Raider yang tergelar di Kotama dan dinilai sebagai organisasi yang memiliki kemampuan  dalam menanggulangi terorisme seperti halnya Yonif Para Raider 431 Kostrad. Pembentukan organisasi Yonif Para Raider 431 Kostrad dalam penanggulangan terorisme, khususnya penindakan terorisme dipengaruhi oleh aspek sumber daya manusia, struktur organisasi dan hubungan kerja serta kepemimpinan organisasi yang mengacu pada orientasi kerja, orientasi bawahan dan efektivitas kerja.

---

Terrorism in Indonesia is a threat to security and can threaten the existence of a country so that the involvement of the military is justified in handling it according to the mandate of the law. Currently, the role of handling terrorism by the military is carried out by a special unit, the army also has a Raider unit which was deployed in Kotama and is considered an organization that can tackle terrorism like 431^st Infantry Batallion Para Raider. The formation of the 431^st Infantry Batallion Para Raider organization in countering terrorism, especially the action against terrorism is influenced by aspects of human resources, organizational structure, and working relations as well as organizational leadership which refers to work orientation, subordinate orientation and work effectiveness."

"Penelitian ini berusaha melihat implementasi operasi intelijen secara kolaborasi dalam rangka pemberantasan terorisme di Poso. Adapun dalam operasi intelijen terdapat dua bentuk operasi yaitu operasi intelijen secara fusi dan operasi intelijen secara kompartemen. Kedua operasi ini secara normatifnya diharapkan dapat terciptanya sebuah kolaborasi yang baik, dari mulai aktivitas hingga pada produk intelijen. Adapaun lokasi penelitian adalah wilayah Poso Provinsi Sulawesi Tengah, karena mengingat banyaknya satuan penanganan yang terlibat dalam permasalahan keamanan di Poso. Pertanyaan penelitian berfokus kepada benarkah imlementasi operasi intelijen secra kolaborasi dalam pemberantasan terorisme di Poso efektif?. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan teori kolaborasi untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi berjalan serta hambatannya. Peneliti akan membandaingkan kenyataan implementasi di lapangan dan mencoba melihat apakah kolaborasi berjalan secara efektif atau tidak ?. Karena banyaknya satuan penanganan yang terlibat, seolah terjadinya rivalitas dalam pelaksanaan tugas operasi. Untuk memperdalam analisa, akan digunakan analisa SWOT dan Wild Card Analysis untuk melihat efektifitas kolaborasi operasi intelijen antara Kompartemen dan Fusi.

---

This study tried to look at the implementation of collaborative intelligence

operations in order to eradicate terrorism in Poso. As for the intelligence operation, there are two forms of surgery which is a fusion of intelligence operations and intelligence operations in the compartment. The second operation is expected to create a normative good collaboration, from the star activity to the intelligence product. As for the location of the research is the area of Poso in Central Sulawesi Province. Because given the many units involved in handling security issues in Poso.

Research questions focus on true implementation of collaborative intelligence operations in the Poso effective counter-terrorism?. This research is qualitative research. This study will use the theory of collaboration to determine the extend of collaboration and resistance running. This study will compare the reality of implementation on the ground and tried it see if the collaboration works effectively or not?, because of the handling unit as the rivalry involved in the implementation of the operation tasks. Analysis will be used to deepen the analysis SWOT and Wild Card to see the effectiveness of collaborative intelligence operations between compartments and fusion."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang implementasi penegakan hukum dalam rangka penjagaan keamanan laut yang dilaksanakan oleh Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut dihadapkan dengan banyaknya potensi ancaman keamanan dan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di laut yang melahirkan banyak instansi dengan kewenangan yang sama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan preskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nara Sumber adalah pejabat dan prajurit Satuan Patroli Satrol Lantamal III. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi literatur. Ada beberapa instansi penegak hukum di laut yang mempunyai kewenangan hampir sama dan masing masing mempunyai payung hukum dan Satgas Patroli kapal seperti TNI Angkatan Laut, Polairud, Bea Cukai, Bakamla, KPLP dan KKP. Dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum oleh Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut tidak terlepas dari adanya kendala yang ada dalam intern maupun ektern. Diperlukan upaya-upaya seperti optimalisasi peran Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut melalui perbaikan sarana prasarana, meningkatkan kualitas SDM dan peningkatan anggaran. Ada upaya yang dapat dilakukan seperti meningkatkan koordinasi antar instansi penegak hukum di laut, harmonisasi hukum dan pembentukan Coast Guard.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the implementation of the rule of law in order to safeguard maritime security implemented by Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut are faced multitude potential security threats and the existence of overlapping regulations in the sea which gave birth to many agencies with the authority of the same. In this study the author uses deskriptif and preskriptif analysis with kualitatif approach. A resource person is officials and soldiers of Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut. Data capture technique used is to do in depth interview, obervations and study of litarature. There are a few instances of law enforcement on the sea that has almost the same authority and each have a legal umbrella and task force patrol ships such as the TNI Angkatan Laut, Polairud, KPLP, Bea Cukai, Bakamla and KKP. In carrying out law enforcement activities by the Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut is inseparable from the existence of the obstacles that exist in the intern or ektern. Such efforts are necessary to optimize the role of Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut through improvementes to infrastructure, improve the quality of human resources and the increase in the budget. There have been attempts to do such as improve coordination between law enforcment agencies in the sea, harmonization of law and the establishment of the Coast Guard."

"ABSTRAKKajian ini berusaha mengemukakan kebijakan yang dilakukan ASEAN dan kepentingan negara-negara besar di bawah Asia Pasifik dalam upaya membangun masalah-masalah keamanan di kawasan tersebut. Kajian ini untuk menjelaskan bagaimana ARF pada saat ini sebagai realisasi yang paling dekat dalam konsep keamanan kooperatif. Dengan menjelaskan konsep itu sendiri dan usulan Australia tentang keamanan kooperatif dengan menjelaskan bagaimana ARF dibangun berdasarkan pengalaman ASEAN sebagaimana ASEAN mengadopsi usulan Australia tentang keamanan kooperatif begitu juga upaya-upaya yang telah di lakukan ARF. Kajian ini melihat bahwa situasi keamanan pasca perang dingin di negara-negara besar, yang menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian dan hal ini membuktikan bahwa kawasan Asia Pasifik masih kurang mempunyai kerangka multilateral, adanya perlombaan senjata serta isu-isu teritorial dan kedaulatan. ASEAN menyadari perlu mempraktekkan sejumlah elemen dari keamanan kooperatif dalam hubungan antar negara. Australia dengan didukung oleh negara-negara besar telah sepakat untuk menjadikan PMC dalam mempromosikan usulan-usulan mereka. Oleh karena itu ARF memberikan bobot politis untuk merealisasikan pemikiran keamanan kooperatif.Kajian ini menyimpulkan bahwa ARF merupakan realisasi dari konsep keamanan kooperatif. Keamanan kooperatif menjadi konsep yang paling baik bagi isu-isu keamanan di kawasan Asia Pasifik dan ARF sebagai wahana terbaik untuk membahas isu-isu tersebut. Kajian ini juga merekomendasikan bahwa ARF harus mengembangkan peranannya melalui dialog-dialog yang tidak resmi serta pertukaran informasi untuk mencapai ketahanan dan keamanan di kawasan. Hal yang terpenting adalah apabila ARF mampu mencapai hasil yang nyata."

"Foreign Terrorist Fighter (FTF) adalah orang yang berpergian ke zona konflik secara sukarela berbasis ideologi dan faktor pendorong lainnya. Isu FTF sering diasosiasikan dengan tindakan terorisme, termasuk penanganan negara melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Melalui tulisan ini, penulis meninjau literatur yang membahas fenomena FTF. Berdasarkan pengorganisasian literatur, ditemukan bahwa terdapat dua komponen penting yaitu motivasi dan agensi. Kemudian temuan motivasi dan agensi disilangkan yang menghasilkan empat kuadran yaitu: (1) motivasi internal dan agensi non-negara; (2) motivasi eksternal dan agensi non-negara; (3) motivasi eksternal dan agensi negara; dan (4) motivasi internal dan agensi negara. Pada hasil pemetaan literatur ditemukan bahwa literatur mengenai FTF bersifat khusus di kawasan tertentu yaitu Eropa dan Timur Tengah, tidak bersifat universal. Perdebatan yang muncul pun hanya mencakup pada faktor penyebab, sehingga perlu kajian dengan pendekatan HI. Menggunakan konsep agama dan konstruktivisme, disebutkan bahwa tingginya arus FTF terjadi karena benturan identitas agama dalam konflik dan kontestasi ideasional melalui agen dan struktur."