Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas pemanfaatan situasi ketergantungan yang diciptakan oleh Australia sebagai strategi geopolitiknya terhadap Papua Nugini (PNG) dan Nauru terkait implementasi kebijakan Operation Sovereign Border (OSB) pada tahun 2013. Strategi geopolitik tersebut dapat dilihat dari aktivitas Australia yang menanamkan pengaruh dan menciptakan ketergantungan pada PNG dan Nauru. Untuk menjelaskan operasional strategi tersebut digunakan teori ketergantungan. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana bantuan luar negeri Australia terhadap PNG dan Nauru telah menciptakan ketergantungan yang membuat kedua negara tersebut bersikap kooperatif dalam implementasi kebijakan OSB.

---

ABSTRACTThis paper discusses the utilization of dependency structure by Australia as a geopolitical strategy over Papua New Guinea (PNG) and Nauru related to Operation Sovereign Border (OSB) policy implementation in 2013. The geopolitical strategy was shown by the activities of Australia which put influences and creates domination over PNG and Nauru. Dependency theory is used to explain the strategy operationalization. The research methodology was qualitative through literature study and documents study as the methods for collecting data. The research shows that Australia’s foreign aid expenses over PNG and Nauru have created a dependency structure that makes both countries cooperative in Australia’s OSB policy implementations."

"Tesis ini mencoba membahas mengapa Pemerintah Australia dalam pelaksanaan OSB melakukan pelanggaran terhadap batas wilayah Indonesia. Kebijakan OSB merupakan bagian dari upaya Pemerintah Australia untuk menghadapi masalah migran ireguler yang datang dengan perahu. Melalui teori sekuritisasi, penulis berusaha melakukan identifikasi terhadap proses sekuritisasi isu migran ireguler di Australia. Pelaksanaan OSB yang merupakan hasil dari proses sekuritisasi isu migran ireguler di Australia selanjutnya dilihat dengan logika organized hypocrisy. Bahwa pelanggaran batas wilayah Indonesia yang dilakukan dalam OSB merupakan bentuk intervensi untuk mencapai keberhasilan menghentikan arus migran ireguler ke Australia. Meskipun secara normatif kedua negara memiliki komitmen untuk menghormati kedaulatan satu sama lain.

---

This thesis tries to explain why Operation Sovereign Borders (OSB) on behalf Australian Government did a territorial breach in to Indonesia`s border. OSB policy is a part of Australian Government efforts to tackle irregular migrant problem which came by boat. By securitization theory, the writer tries to identify securitization process of irregular migrant issues in Australia. OSB as a result of securitization process then would be seen with organized hypocrisy logics. That territorial breach on OSB is an intervention form to stop successfully irregular migrant wave to Australia. Although in a normative way both of states have the commitment to respect each other sovereignty."

"Wilayah perbatasan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga strategi pembangunan juga berbeda. Banyak fakta menunjukkan bahwa daerah perbatasan cenderung tertinggal, miskin dan memiliki keterbatasan akses maupun pelayanan publik. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi permasalahan utama apa saja yang dihadapi di perbatasan darat Indonesia. Berdasarkan identifikasi tersebut dapat ditentukan prioritas strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang mampu mengatasinya.Penulis menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan, khususnya kemiskinan menjadi permasalahan utama perbatasan darat Indonesia. Oleh karenanya kebijakan diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan perbatasan Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa membangun pusat pertumbuhan sebagai strategi kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.Pemerintah pusat dianggap sebagai yang paling penting perannya dalam pembangunan kesejahteraan perbatasan darat Indonesia. Ada sedikit perbedaan persepsi antara responden pemerintah dengan non pemerintah. Responden pemerintah lebih memprioritaskan pertahanan dan keamanan karena kesejahteraan merupakan alat dalam pertahanan dan keamanan, jika masyarakat sejahtera dengan sendirinya mempunyai rasa kepedulian dan nasionalisme untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan responden non pemerintah memprioritaskan pemerataan karena berpendapat bahwa dengan didukung oleh infrastruktur yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi permasalahan kemiskinan.

---

The border regions have different characteristics so that development strategies are also different. Many facts show that the border regions are likely under develop, poor and have limited access to public services. This research tries to identify any major issued faced in the land border of Indonesia. Based on the identification, it can be determined the priority of economic development policy strategy that will able to overcome the issues.The author uses AHP (Analytical Hierarchy Process) to answer question from the proposed research. The result showed that the welfare issue, particularly poverty is the main problem (issue) in the land border of Indonesia. Therefore, policies is aimed at improving that Indonesia border?s welfare. This study also shows that developing growth pole as the policies strategy to overcome the problems (issue).The central government is considered as the most important institution in developing welfare of the land border of Indonesia. There are slight difference in perception between government and non-government respondents. Government respondents most likely have defense and security as priority because welfare is an instrument in defense and security. If the public can be prosperous by itself, have a sense of awareness and nasionalism to maintain the sovereignty of the Indonesia Republic. While non-government prioritize equalization because they found to be supported by good infrastructure can improve the well-being and reduce poverty issues."

"ABSTRAKNegara Australia merupakan salah satu negara tujuan para pencari suaka di dunia. Dikarenakan kesulitan yang dihadapi pencari suaka ketika meninggalkan negaranya contoh negaranya dalam keadaan perang, dan lain-lain, kebanyakan diantara mereka tidak memiliki dokumen sehingga harus menempuh jalur laut secara ilegal demi mencapai negara Australia. Pada Juli 2013, dengan terpilihnya Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri Australia, kebijakan baru penanganan pencari suaka diterapkan melalui kerja sama bilateral dengan Papua Nugini yang disebut dengan Regional Resettlement Arrangement 2013. Yang pada dasarnya bahwa semua orang yang menuju Australia secara ilegal termasuk pencari suaka akan dikirim dan diproses klaim suakanya di Papua Nugini. Disamping sebagai bentuk penolakan terhadap pencari suaka, kebijakan ini juga dianggap tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak pencari suaka di Papua Nugini mengingat negara tersebut bukanlah negara yang memiliki kapasitas yang memadai dan pengalaman yang cukup untuk menangani pencari suaka. Sehingga permasalahan hukum timbul dan diteliti dalam tesis ini yaitu apakah kebijakan ini sesuai dengan hukum internasional dan bagaimana dampak yang ditimbulkannya terhadap negara-negara di Asia Tenggara sebagai jalur lintas dan juga dihubungkan dengan tanggung jawab kolektif penanganan pencari suaka oleh negara tujuan suaka, negara lintas suaka, dan negara asal pencari suaka.Adapun metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode induktif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah konvensi internasional, dan berbagai instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan imigrasi Australia dalam pengiriman pencari suaka ke Papua Nugini bertentangan dengan prinsip non-refoulment dan memberikan dampak buruk bagi negara-negara Asia Tenggara. Akan tetapi dikaitkan dengan konsep tanggung jawab dan kedaulatan negara, Australia sebagai entitas negara memiliki hak dan kapasitas dalam menetapkan segala kebijakan internalnya. Sehingga sebagai saran hasil analisis, penulis memberikan alternatif yaitu untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini dan menyarankan penanganan secara kolektif oleh seluruh pihak terkait yaitu Australia sebagai negara tujuan suaka, negara asal pencari suaka, negara transit, serta UNHCR dan IOM sebagai inter-governmental organizations.

---

ABSTRACT

Australia is one of the asylum seekers?s destinations in the world. Due to the difficulties faced by the asylum seekers prior they fled their country of origin for instance the country is at war, etc, most of them do not have the proper documents to travel legally but ilegally by sea. In July 2013, as Kevin Rudd has been elected as Australian Prime Minister, the new policy in the processing of asylum seekers also has recently implemented by the Government of Australia and the Government of Papua New Guinea which then called as Regional Resettlement Arrangement 2013. The policy itself basically says that the persons including asylum seekers travel irregularly by sea to Australia are entitled to be transferred and assessed in Papua New Guinea. In addition to a refusal action of the access to asylum seekers, the policy also does not consider the human rights aspect of asylum seekers in Papua New Guinea as the host country, which in the other side; Papua New Guinea is not a quite stable with sufficient capacity and adequate experiences country to meet the needs of asylum seekers. Here, the writer raises the following legal questions; whether this Australian Immigration policy is accordance with the international law and how it impacts the South East countries as the countries of transit and if it is linked to the collective responsibility by the country of asylum, country of transit, and country of origin of the asylum seekers.

The selected methodology of writing the thesis is inductive methodology with the appropriate legal approach. The approach is done by conducting the research of a number international convention, and some other relevant legal instruments.

The result of the analysis comes up with the answers that Australian Immigration policy in transferring asylum seekers to Papua New Guinea is breach of the non-refoulment principle and it truly impacts the South East Country region in the negative effects. However, linked to the state responsibility and sovereignity, Australia as an independent entity has its own competence and capacity to freely determine its national policy. Therefore, as an advise of the research outcome, the writer gives the alternative way which is to immediately evaluate the policy and proposes the collective responsibility concept by all the parties such Australia as the country asylum, country of origin, country of transit, UNHCR, and IOM as the relevant inter-governmental organizations."

"Isu migrasi ilegal dalam konteks Hubungan Internasional kerap diposisikan sebagai isu keamanan dan dianalisis pula dengan kajian keamanan. Imigran tanpa dokumen yang diidentikkan dengan kejahatan transnasional tersebut kerap diposisikan sebagai ancaman oleh negara-negara tujuan imigran. Australia merupakan salah satu negara yang menerapkan sekuritisasi terhadap imigran ilegal atau disebut manusia perahu. Sekuritisasi isu migrasi ilegal ini kemudian menjadi bagian interaksi negara-negara di kawasan dalam hal keamanan. Oleh karena itu dalam dinamikanya terdapat pelibatan negara lain. Dalam sekuritisasi isu imigran ilegal Australia, negara ini melibatkan dua negara tetanganya yaitu Indonesia dan Australia. Namun dalam merespon sekuritisasi Australia tersebut, kedua negara ini tidak serta-merta menunjukkan perilaku yang sama. Perbandingan dan alasan perbedaan respon Indonesia dan Papua Nugini tersebut yang merupakan fokus penelitian dalam tesis ini.

---

Nontraditional security issues are more relevant nowadays than in the era of Cold War. One of the most problematical security issue in region level is illegal migration. In Asia Pacific region, Australia as securitizing actor is one of the country who securitized this issue. Positioned as threat, illegal migration becomes security problem and needed to prevent. The securitizing actor interacts with states in the region and they interact to handle this security problem. But in the meantime, Indonesia and Papua Nugini act differently responding the Australias’s securitization of illegal migration. The purpose of this study is to compare the response of Indonesia dan Papua Nugini and to find out the reason of those different acts. The data were collected by literatures, online sources, mass media and by interviewing the stakeholders related this issue."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh dan ketergantungan PNG akan bantuan luar negeri Australia terhadap politik luar negeri PNG Walaupun terdapat motivasi kemanusiaan, kepentingan strategis Australia juga turut mewarnai pemberian bantuan dari Australia pada PNG Adanya kepentingan Australia di PNG, baik kepentingan strategis maunun ekonomis, mengakioatkan adanya Kemungkinan bagi Australia melalui bantuannya untuk mendapatkan pengaruh-pengaruh tertentu terhadap PNGMenurut Holsti, tujuan dalam politik luar negeri biasa¬nya merupakan hasil dari interaksi yang kompleks di antara pilihan yang tersedia dan hambatan yang aaa Tetapi ananya ketergantungan terhadap bantuan luar negeri Australia tersebut mengakibatkan beradanya Australia dalam posisi predomman dalam bidang ekonomi di PNG Suatau negara dalam posisi predominan biasanya akan berusaha untuk mendapatkan pengaruh po¬litik Walaupun demikian menurut Alan Renouf kedudukan predominan ini bisa dihambat melalui interaksi dengan negara-negara di suatu kawasan, dan melalui tekanan internasionalTernyata, pengaruh bantuan luar negeri Australia terha¬dap politik luar negeri PNG cukup besar Dalam hal ini pilih¬an yang tersedia bagi PNG adalah terbatas, karena perluasan hubungan luar negeri PNG didasarkan atas usaha untuk mencari sumber-sumber alternatif bagi bantuan, perdagangan dan kerja sama ekonomi lainnyaDi lain pihak, bantuan luar negeri Australia terhadap PhG mempunyai suatu keuntungan, karena adanya tingkat bantuan yang tinggi tersebut meningkatkan kemampuan tawar menawar PNG terhadap negara lain"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang gagalnya forum kerjasama Border Liaison Meetingyang dilaksanakan oleh RI-PNG untuk mengatasi meningkatnya ancamankeamanan non tradisional di perbatasan RI dan PNG. Border Liaison Meeting(BLM adalah forum pertemuan tingkat daerah yang diselenggarakan olehpemerintah Propinsi Papua (RI) dengan Pemerintah PNG dalam rangkamendukung pembangunan wilayah perbatasan dan penyelesaian isu-isu keamanannon tradisional di kawasan perbatasan kedua negara.Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis sebagai penelitianinterpretatif yang menekankan pemahaman pada dunia sosial. Penelitian inimenunjukkan hasil bahwa kedua Negara belum siap untuk melakukan pembukaanpasar bersama dalam mengimplementasikan hasil BLM dan kurangnya saranaprasarana bagi petugas pengawas keamanan di perbatasan. Dengan ketidaksiapanini maka menghasilkan masalah baru yaitu meningkatnya ancaman keamanannon-tradisional di kawasan perbatasan RI-PNG khususnya di Propinsi Papua.

---

ABSTRACTThe focus of this studey is analyzing the failure of Border Liaison Meeting Forum MOUbetween the Republic of Indonesia and Papua New Guinea (PNG) to deal with the nontraditionalsecurity threats in the border area of the two countries. BLM is a region-levelforum held by the province of Papua and the government of PNG in order to support thedevelopment of border areas as well as handle the non-traditional issues occurred in theseareas. This study is qualitative research that aims to give a descriptive analysis of a socialphenomenon especially that happens in the border area of Indonesia and PNG. This studysummarize that MOU on BLM between the two countries has failed due to the lackreadiness in opening the open market accessed by the two countries as a way ofimplementing the BLM. Moreover, Indonesian officials are still lacking of securityinfrastructure to oversee the activities in the border areas. Therefore it gives newproblems especially the rise of non-traditional security threats in the border areas of PNGIndonesiaspecifically in the Province of Papua."