Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam 10 tahun terakhir, isu penyalahgunaan narkoba telah meningkat secara signifikandi masyarakat dan peradilan pidana negara bagian Euphoria, Republik Oz. Oleh karena itu,pemerintah Euphoria telah mengusulkan untuk membentuk program pengadilan narkoba yangakan berlangsung selama 20 tahun. Makalah non skripsi ini menyajikan analisis biaya manfaatsosial dengan pendekatan Brown dan Campbell untuk memberi saran kepada pemerintahEuphoria apakah program ini benefisial bagi berbagai kelompok rujukan, termasuk KementrianHukum dan Hak Asasi Manusia (Department of Justice), Kementrian Kesehatan (Department ofHealth), keluarga, korban dan juga masyarakat negara bagian Euphoria pada umumnya.

---

ABSTRACTDrug abuse has risen in significance in the community and criminal justice of the State ofEuphoria, Republic of Oz in the past 10 years. Hence, the state government is proposing toestablish a Drug Court program with a project life of 20 years. This report provides a socialbenefit cost analysis following the Brown and Campbell approach in order to advise the stategovernment whether this program is desirable from the perspective of various referent groups,including the Department of Justice (DoJ), Department of Health (DoH), families, victims aswell as the Euphorian community in general."

"ABSTRAKPemerintah Negara Euphoria telah mempertimbangkan untuk mendirikan pengadilannarkoba sebagai dampak dari penyalahgunaan narkoba di masyarakat Euphoria danperadilan pidana yang telah meningkat selama 10 tahun terakhir. Makalah non skripsi iniakan menentukan apakah Euphorian Drug Court Program(EDCP) dapat menguntungkannegara dengan menerapkan analisis biaya manfaat menggunakan pendekatan Brown danCampbell terhadap berbagai aspek negara, seperti Kementrian Hukum (Department ofJustice). Kementrian Hak Asasi Manusia (Department of Human Services), korban,keluarga korban, tamatan dari program tersebut dan masyarakat Euphoria.Kata Kunci: Pengadilan Narkoba, Analisis Biaya Manfaat, pendekatan Brown danCampbell

---

ABSTRACTThe government of the State of Euphoria has been considering to establish a drug court asthe impact of drug abuse in the Euphorian community and the criminal justice system hasbeen increasing for the past 10 years. This report will determine if The Euphorian DrugCourt Project (EDCP) can benefit the state by implementing a benefit-cost analysis usingthe Brown and Campbell approach towards numerous aspects of the state, such as theDepartment of Justice (DoJ), the Department of Human Services, the victims and theirfamilies, the graduates of the project and the society."

"Uigwe are royal protocols created for important royal ceremonies from the Josen dynasty,which adopted confucianism as the official state philosophy. During the Joseon era,uigwe helped to presere and pass down the traditions and practices foe such ceremonies....."

"Tesis ini membahas mengenai Konstruksi Collaborative Governance dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Kolaborasi dalam Pencegahan Narkoba memiliki empat (4) sasaran lingkungan yaitu Lingkungan Pemerintah, Pendidikan, Swasta dan Masyarakat. Stakeholder yang melakukan kolaborasi dalam Pencegahan Narkoba antara lain Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, LSM dan sektor swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan konstruksi Collaborative Governance dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan dua (2) teori Collaborative Governance yakni Emerson dan Nabatchi (2015) dan Ansel dan Gash (2011). Peneliti menggunakan pendekatan postpositivism dengan metode pengumpulan data kualitatif menggunakan menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa Konstruksi Collaborative Governance dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta lebih cenderung kepada teori Emerson dan Nabacthi (2015). Adanya driver dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini adalah BNNP DKI Jakarta. Sistem konteks juga ada dalam proses kolaborasi ini sehingga dapat mendukung kolaborasi antara para stakeholder dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Terakhir, penulis memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.

---

This thesis discusses The Collaborative Governance Construction about Narcotic Prevention in Jakarta Province. This collaboration have four sectors, they are governance, education, private and society. This research aims to analyze trends in Collaborative Governance Construction about Narcotics Prevention in Jakarta Province. This research uses two theory Collaborative Governance. They are Collaborative Governance Regimes (CGR) from Emerson and Nabatchi (2015) and Collaborative Governance from Ansell and Gash (2011). Researchers uses postpositivism approach with kualitatif methode and collecting data uses interviewing and study literature. The results show that The Collaborative Governance Construction about Narcotic Prevention in The Jakarta Province more inclined to theory Collaborative Governance from Ansell and Gash (2011). In this collaboration has driver namely National Narcotics Board Jakarta Province. Collaboration Narcotics Prevention in Jakarta Province also have context system that support this collaboration running well. Finally, the authors provide recommendations that are relevant to the results of this thesis."

"Persoalan kontak dengan kebudayaan asing pada sebuah masyarakat selalu menarik perhatian para ahli antropologi. Dalam thesis ini saya ingin rnenggambarkan bagaimana unsurunsur sistem medis Barat masuk dan dipergunakan secara luas dalam masyarakat kota di Indonesia. Jakarta saya pilih sebagai lokasi penelitian ini karena pertimbangan penduduknya yang relatif lebih terbuka dan memiliki kesempatan lebih banyak bergaul dengan kebudayaan Barat. Unsur sistem medis Barat yang saya amati adalah obat-obatan yang tersebar, dikenal dan dipakai masyarakat luas. Saya ingin menjelaskan bagaimana masyarakat menggunakan obat-obatan Barat dan mengadopsi sistem medis Barat namun penggunaan itu dilandasi oleh ide yang berasal dari sistem medis tradisional. Sebagai suatu produk kebudayaan asing, obat seharusnya dipahami,dalam konteks yang tepat sehingga penggunaannya bisa memberikan hasil yang maksimal. Hasil penelitian saya menunjukkan pengetahuan mengenai obat-obatan Barat yang kurang sehingga bayangan kerugian akibat efek samping suatu obat berubah menjadi ancaman. Ditambah dengan kesadaran yang rendah terhadap pranata medis (Barat) yang baru serta tanggungjawab yang kurang, ancaman tersebut bukan mustahil menjadi nyata."

"

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang Pemberian Kuasa yang penunjukan penerima kuasanya dilakukan oleh hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 204/Pdt.G/2015/PN. Bdg, sehingga diperlukan kajian terhadap masalah tersebut dengan isu hukum yang dibahas adalah keabsahan pemberian kuasa menjual oleh hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan dan akibat hukum terhadap pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena perintah pengadilan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah Pemberian kuasa menjual oleh hakim didalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 204/Pdt.G/2015./PN. Bdg adalah tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 204/Pdt.G/2015./PN. Bdg terhadap pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena perintah pengadilan adalah Putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh Penggugat yang dimenangkan oleh Pengadilan. Sehingga penggugat dapat melanjutkan prosedur transaksi jual beli yang langkah berikutnya adalah pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT dengan keadaan penggugat selaku kuasa dari Tergugat 1 sebagai Pihak Penjual dan selaku kuasa dari Tergugat 2 selaku Pihak Pembeli dan selaku kuasa dari Tergugat 2 sebagai Pihak Penjual dan berkedudukan sebagai penggugat sendiri selaku pembeli. Saran dalam penelitian ini adalah Hakim seharusnya menolak Petitum Penggugat untuk memberikan Kuasa Menjual. Untuk memberikan perlindungan hukum, hakim memerintahkan Penggugat untuk mendaftarkan langsung Peralihan Hak Atas Tanah ke Kantor Pertanahan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 125 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah  dengan melampirkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, salinan Berita Acara Eksekusi, sertipikat hak atas tanah, dan identitas penggugat.

 

Kata kunci: Pemberian Kuasa, Kuasa Menjual, Putusan Pengadilan.

---

ABSTRACT

This thesis examines the Provision of power of attorney which the appointment of the recipient is appointed by judge based on the Decision of the Bandung District Court number 204 / Pdt.G / 2015 / PN. Bdg, so that a study of the problem with legal issues is the validity of selling power by the judge based on laws and the legal consequences of the implementation of the transfer of land rights due to a court order. The method used is a normative juridical research method, namely research on legal principles using secondary data. While the data analysis method used is a qualitative method and the data collection tool used is the study of documents. The results of this study are the granting of selling power by judges in the Decision of the Bandung District Court number 204 / Pdt.G / 2015. / PN. Bdg is invalid because it contravenes the prevailing laws and regulations as well as the legal consequences of the decision of the Bandung District Court number 204 / Pdt.G / 2015. / PN. Bdg on the implementation of the transfer of land rights because the court order is that the Decision can be carried out by the Plaintiff who is won by the Court. So that the plaintiff can proceed with the sell and purchase transaction procedure, the next step is making a sale and purchase deed in front of the PPAT with the plaintiff as attorney for defendant 1 as the Seller and as attorney for Defendant 2 as the buyer and as the attorney for Defendant 2 as the Seller and domiciled as the plaintiff himself as the buyer. The suggestion in this study is that the Judge should reject the Plaintiff's Petitum to give a selling power. To provide legal protection, the judge ordered the Plaintiff to register directly the Transfer of Right to the Land Office based on Article 55 paragraph (1) Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration jo. Article 125 Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 on Implementation Provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration by attaching an official copy of the Court's decision which has obtained permanent legal force, a copy of the Official Report of Execution, certificate of land rights, and the identity of the plaintiff.

 

Keywords: Power of Attorney, Selling Power, Court Decision.

"

"Penyalahgunaan NAPZA di kalangan remaja di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2012 sehingga menimbulkan berbagai masalah kesehatan, kriminalitas, maupun sosial. Penelitian ini bertujuan melihat hubungan antara faktor individu, keluarga, dan lingkungan dengan perilaku penyalahgunaan NAPZA pada remaja yang bersekolah di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara pada tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional dengan menggunakan data sekunder Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Kelompok Pelajar/Mahasiswa di Indonesia Tahun 2011. Sampel berjumlah 5999 responden, berstatus remaja yang bersekolah di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara yang berusia 10-24 tahun. Hasil penelitian ini adalah ditemukannya faktor individu yang berhubungan dengan perilaku penyalahgunaan NAPZA di kalangan remaja, yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, status merokok, status minum alkohol, dan usia pertama minum alkohol; faktor keluarga, yaitu pekerjaan ayah, ayah melakukan penyalah guna NAPZA, dan saudara kandung penyalah guna NAPZA; faktor lingkungan lokal, yaitu teman sebaya penyalah guna NAPZA dan ketersediaan NAPZA. Penelitian ini menemukan bahwa risiko lebih tinggi untuk penyalahgunaan NAPZA ditemukan pada remaja berada pada usia 17-24 tahun, jenis kelamin lelaki, pendidikan tinggi, perokok, peminum alkohol, usia minum alkohol yang semakin dini, ayah yang tidak bekerja, ayah yang menyalahgunakan NAPZA, saudara kandung yang menyalahgunaka NAPZA, teman sebaya yang menyalahgunakan NAPZA, serta NAPZA yang tersedia di lingkungan tempat tinggal.

---

The increase of drug abuse among adolescents keeps getting higher from 2010 to 2011, thus creating many health, crime, and social issues. This research aims to see the relationship between individual, family, and environment factors with the drug abuse behaviors among school adolescents in the Provinces of DKI Jakarta, East Java, and North Sumatra in the year 2011. This research is a quantitative study, with a cross-sectional design and uses secondary data from Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Kelompok Pelajar/Mahasiswa di Indonesia Tahun 2011. The sample amounts to 5999 respondents with the status of school adolescents in DKI Jakarta, East Java, and North Sumatra, ranging from 10-24 years of age.

The result of this research is to find individual factors that associate with the drug abuse behaviors among adolescents, which are age, gender, education, cigarettes consumptions, alcohol consumptions, and the first age of alcohol consumptions; family factors, which are occupation of father, father's drug abuse, and siblings's drug abuse; local environment factors, which is peers's drug abuse and the availability of drugs. This research found that the risk of drug abuse is higher for adolescents around the age of 17-24 years old, male, high education, smokers, consumes alcohol, early age of alcohol consumption, unemployed father, father abuses drug, siblings abuse drug, peers abuse drug, and drug is available in the local environment."