Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""This book explores contemporary maritime piracy in Southeast Asia, demonstrating the utility of using historical context in developing policy approaches that will address the roots of this resurgent phenomenon. The depth and breadth of historical piracy help highlight causative factors of contemporary piracy, which are immersed in the socio-cultural matrix of maritime-oriented peoples to whom piracy is still a thinkable option. The threats to life and property posed by piracy are relatively low, but significant given the strategic nature of these waterways that link the Pacific and Indian Oceans, and because piracy is emblematic of broader issues of weak state control in the littoral states of the region. Maritime piracy will never be completely eliminated, but with a progressive economic and political agenda aimed at changing the environment from which piracy is emerging, it could once again become the exception rather than the rule." -- Back cover."

"Southeast Asia and Bangladesh are at present global hot spots of pirate attacks on merchant vessels and fishing boats. This book explains why, and in what form, piracy still exists. It offers an integrated analysis of the root causes of piracy, linking declining fish stocks, organized crime networks, radical politically motivated groups, the use of flags of convenience, the lack of state control over national territory, and the activities of private security companies, and identifies their wider security implications."

"Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang pembekuan perizinan usaha pengangkutan ikan dan 57/PERMEN-KP/2014 tentang transshipment di laut, usaha kapal angkut ikan berhenti beroperasi. Salah satu perusahaan pengangkutan ikan swasta yang beroperasi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, hendak merubah bisnisnya dari kapal ikan menjadi kapal angkut dengan konsep liner shipping. Oleh karena itu, diperlukan studi untuk mengetahui rute yang menguntungkan perusahaan dengan menggunakan metode meta-heuristik. Hasilnya didapatkan rute dengan profit Rp 2,385,280,596,-, yaitu Ketapang-Larantuka-Bima-Labuhan Lombok-Ketapang.

---

In honor to policy made by Minister of Maritime Affairs and Fisheries Republic of Indonesia Number 56 / PERMEN-KP / 2014, and Number 57 / PERMEN-KP / 2014, fish carrier?s vessels stop to operate. One of private fish carrier?s firm which operates in Jawa, Bali, and Nusa Tenggara, wants to convert its business from fish carrier to liner shipping carrier. therefore, it is needed to generate a study of the profitable route. By using meta-heuristics method, the near-optimal route will be determined. A profitable route was found, which was Ketapang-Larantuka ? Bima - Labuhan Lombok ? Ketapang, with a margin of Rp2,385,280,596,-."

"Perjanjian kerja merupakan landasan utama bagi pekerja untuk mengadakan suatu hubungan kerja, serta merupakan dasar bagi pekerja dan atau buruh untuk menuntut hak-haknya. Bila dibandingkan, Perjanjian Kerja Laut dengan Perjanjian Kerja yang berdasarkan Undang-Undang akan ditemui suatu perbedaan. Perjanjian Kerja Laut bersifat khusus, sedangkan perjanjian kerja yang berdasarkan Undang-Undang bersifat umum. Awak Kapal dan pengusaha kapal harus menyadari hak dan kewajiban masing-masing, bahkan terkait pesangon jika sudah memasuki usia pensiun karena sangat umum tidak dicantumkan di dalam Perjanjian tersebut. Penyusunan dan penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai sumber data sekunder. Masalah utama dalam tesis ini adalah mengapa perjanjian laut sebagai dasar perjanjian yang mengikat pengusaha kapal dan awak kapal isinya tidak mencakup hak-hak anak buah kapal sebagaimana diatur di dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku. Contohnya terdapat pada putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr, yang dalam Perjanjian Kerja Laut tidak tercantum hak pekerja mengenai pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Pada putusan tersebut terlihat bagaimana hak-hak awak kapal tidak terlindungi karena kurang jelasnya perlindungan bagi awak kapal. Tanggungjawab para pihak yang terikat di dalam perjanjian kerja laut, sudah seharusnya secara komprehensif memuat substansi yang melindungi hak dan kewajiban para pihak melalui ketentuan-ketentuan yang mendasari terbentuknya perjanjian kerja laut tersebut.

---

Work agreements are the main basis for workers to establish an employment relationship, and are the basis for workers and/or workers to claim their rights. When compared, the Sea Work Agreement with the Work Agreement based on the Law will find a difference. The Sea Work Agreement is special, while the work agreement based on the Law is general. The ships crew and shipowners must be aware of their respective rights and obligations, even regarding severance if they are retired, because it is very common not to be included in the Agreement. The preparation and writing of this thesis uses normative legal research methods using qualitative analysis methods as a secondary data source. The main problem in this thesis is why the sea agreement as the basis of the agreement that binds the ships businessman and the crew of the contents does not cover the rights of the crew as stipulated in the applicable laws and regulations. An example is found in the decision of PHI Number 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr, which does not indicate the rights of workers regarding severance pay in the case of termination of employment. The decision shows how the rights of the crew are not protected because of the lack of clear protection for the crew. The responsibilities of the parties bound in the sea work agreement, it should comprehensively contain the substance that protects the rights and obligations of the parties through the provisions that underlie the formation of the sea work agreement."