Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem informasi, infrastruktur, jaringan dan perangkat keras merupakan aset teknologi informasi di Pusdatin BKPM yang perlu dikelola dan dipelihara dengan baik untuk mengurangi terjadinya permasalahan di kemudian hari. Pemeliharaan aset TI, bukan hanya tentang bagaimana memperpanjang jangka hidup aset dan memastikan bahwa aset tersebut beroperasi secara efisien dan ekonomis tetapi juga mempertimbangkan aspek perencanaan dan strategi pengelolaan aset TI. Ketiadaan informasi mengenai aset-aset TI berdampak pada pengelolaan aset-aset TI yang kurang baik sehingga perlu dilakukan suatu pendataan aset TI yang terstruktur, terjadwal dan rutin. Sistem Informasi Manajemen Aset TI (SMATI) digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan data dan informasi yang berkaitan aset TI. SMATI juga menyediakan kapabilitas pendukung keputusan melalui analisis data aset TI sebagai bahan pendukung keputusan pimpinan (bottom-up) dalam melakukan pengawasan, melakukan penilaian efektivitas pengelolaan aset, dan pemilihan teknologi di masa depan. Penelitian ini melakukan perancangan spesifikasi kebutuhan sistem informasi dengan menggunakan Rational Unified Process (RUP) dengan disiplin Requirement pada Fase Inception dan Elaboration. Hasil dari penelitian ini adalah berupa dokumen artifak kebutuhan yang merepresentasikan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Aset TI di Pusdatin.

---

Information system, infrastructure, network, and hardware are information technology asset (IT Asset)s which have to be maintained and to be managed by Data and Information Center (Pusdatin) in order to minimize problems in the future. IT asset management, is not only about how to extend the lifecycle and to operate efficiently but also to consider in strategic aspect. The absence of IT assets information results poor IT asset management. Pusdatin requires a structured, scheduled, routine asset inventory to overcome this problem.

IT Asset Mangement System (SMATI) used by Pusdatin to collect and to reserve IT asset information. SMATI also provides decision support capability through analytical data. It can be used as a management decision support (bottom-up) in monitoring, assessing the effectiveness of asset management, and technology selection in the future.

This research is designing the system requirements specification information system using the Rational Unified Process (RUP) with Requirement discipline in Inception and Elaboration phase. The results of this study are in the form of a document artifacts that represent the needs of IT Asset Management Information System."

"Pemerintah Kabupaten Agam terus berusaha meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan SI/TI yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Agam. Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam saat ini adalah kurangnya pemanfaatan SI/TI untuk mendukung visi dan misi serta seluruh proses bisnisnya. Oleh karena itu, diperlukan rumusan rencana strategis sistem informasi sebagai acuan untuk pengembangan SI/TI dan perbaikan e-government yang lebih baik di masa depan. Metodologi penyusunan rencana strategis sistem informasi yang digunakan mengacu pada metodologi Ward & Peppard dengan menggunakan beberapa teknik analisis antara lain value chain, CSF, SWOT, PESTEL, dan McFarlan strategic grid. Metodologi Ward & Peppard dilakukan dalam dua tahapan yaitu tahap masukan dan keluaran. Tahapan masukan terdiri dari analisis kondisi internal dan eksternal bisnis dan SI/TI. Tahapan keluaran yang dihasilkan, antara lain rumusan strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI. Kemudian, disusun rancangan portofolio aplikasi masa depan dan rekomendasi pengembangan SI/TI dalam bentuk peta jalan SI/TI untuk Pemerintah Kabupaten Agam. Peta jalan pengembangan SI/TI disusun berdasarkan prioritas pengembangan SI/TI dengan jangka waktu lima tahun. Dengan adanya rencana strategis SI diharapkan mampu menyelaraskan strategi SI/TI dengan visi, misi, dan proses bisnis Pemerintah Kabupaten Agam.

---

The Agam Regency Government continues to strive to improve the service function to the community by utilizing IS/IT that is in line with the vision and mission of the Agam Regency Government. The main problem currently faced by the Agam Regency Government is the lack of utilization of IS/IT to support its vision and mission as well as all of its business processes. Therefore, it is necessary to formulate an information system strategic plan as a reference for IS/IT development and improvement of e-government in the future. The methodology for preparing the information system strategic plan refers to the Ward & Peppard methodology using several analytical techniques, including value chain, CSF, SWOT, PESTEL, and McFarlan's strategic grid. The Ward & Peppard methodology is carried out in two stages, namely the input and output stages. The input stage consists of an analysis of the internal and external conditions of the business and IS/IT. The resulting output stages include formulating an IS strategy, an IT strategy, and an IS/IT management strategy. Then, a draft portfolio of future applications and recommendations for IS/IT development was prepared in the form of an IS/IT road map for the Government of Agam Regency. The IS/IT development roadmap is designed based on the IS/IT development priorities within a five-year period. With the IS strategic plan, it is hoped that it will be able to align the IS/IT strategy with the Agam Regency Government's vision, mission, and business processes."

"Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempunyai peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset negara. Kemenkeu menyadari bahwa keselarasan antara kebutuhan Strategi Bisnis dan Strategi TIK merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Salah satu Strategi TIK yang tertuang pada Kebijakan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 36/KMK.01/2014 adalah Pembentukan Struktur Organisasi TIK Pusat Kementerian Keuangan (Pusintek Baru). Selain itu melalui KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Kemenkeu, pada diktum Ketujuh terdapat ketentuan bahwa kontrak kinerja perlu ditetapkan setiap tahun. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Kebijakan TIK di Pusintek pada tanggal 11 Maret 2015 didapatkan fakta bahwa saat ini belum ada rancangan peta strategi dan indikator kinerja utama untuk Struktur Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang baru. Berdasarkan beberapa kondisi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan rancangan peta strategi dan indikator kinerja utama yang sesuai untuk Struktur Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang baru. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa responden, hasil observasi lapangan, dan study literatur terhadap data sekunder yang berkaitan. Sedangkan untuk analisis penyusunan rancangan peta strategi dan indikator kinerja utama menggunakan metode balanced scorecard dengan pendekatan COBIT 5. Hasil penelitian ini berupa rancanangan peta strategi dan indikator kinerja utama untuk Struktur Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang baru.

---

Ministry of Finance (MoF) has a strategic role in the management of finance and asset for the Government of Indonesia. MoF realizes that the alignment between the need of Business Strategy and the ICT Strategy is very important in achieving the the vission and mission of the organization. One of the ICT strategies contained in the policy of MoF (KMK) No. 36/KMK.01/2014 is the establishment of ICT Organizational Structure in MoF (New Pusintek). In addition, with another policy of MoF KMK No. 467/KMK.01/2014 on Performance Management seventh dictum there is a provision that a performance contract needs to be established every year. From interview with the Head of Planning and Policy ICT of Pusintek on March 11, 2015, it was obtained that the new strategy map and key performance indicators for the New Organizational ICT currently has not yet existed.

Bassed on those conditions, the aims of this research are to design a strategy map and key performance indicators for the new organizational structure of ICT in MoF. In this research, analysis of primary data was obtained in the form of interviews with some respondents, and the results of field observations, whereas secondary data was obtained from related literature study. While the design strategy map and key performance indictaors where conducted using a balanced scorecard and COBIT 5 approach. The result of this study are the design of strategy map and key performance indicators for New Organizational Structure of ICT in MoF."

"Keamanan informasi, terutama di sektor pemerintahan seperti Instansi XYZ, menjadi isu penting di era digital saat ini. Pusat Jaringan Komunikasi sebagai pengelola TIK Instansi XYZ menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi sesuai dengan standar ISO/IEC 27001. Tantangan utama yang dihadapi saat ini ialah kesiapan upgrade pengimplementasian sistem manajemen keamanan informasi mengikuti standar ISO/IEC 27001 yang terbaru yaitu versi 2022. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kesenjangan dan memberikan rekomendasi untuk penerapan ISO/IEC 27001:2022 pada layanan VSAT, LAN, Website Utama, dan Email di Pusat Jaringan Komunikasi Instansi XYZ. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana pengumpulan data akan dilakukan dengan wawancara, studi dokumen dan observasi. Seluruh data yang telah terkumpul akan dilakukan analisis kesesuaian berdasarkan framework ISO/IEC 27001:2022. Hasil dari penelitian berdasarkan gap analysis menunjukkan adanya 23 kesenjangan yang terdiri dari 10 kesenjangan pada klausul dan 13 pada kontrol annex sehingga direkomendasikan pembaruan maupun perumusan kebijakan, prosedur, atau proses pada masing-masing klausul dan kontrol tersebut. Selain itu, dihasilkan rekomendasi penerapan kontrol ISO/IEC 27001:2022 dan jadwal implementasi. Rekomendasi penerapan kontrol sesuai dengan proses bisnis organisasi yaitu 85 kontrol diterapkan pada ruang lingkup LAN dan email, 90 kontrol pada ruang lingkup website utama, dan 84 kontrol pada ruang lingkup VSAT. Pelaksanaan keseluruhan rekomendasi penerapan ini diharapkan dapat membantu proses transisi dari implementasi ISO/IEC 27001:2013 ke ISO/IEC 27001:2022 di Pusjarkom.

---

Information security, especially in the government sector such as XYZ Agency, is an important issue in today's digital era. The Communication Network Center, as the ICT manager of the XYZ Agency, faces challenges in implementing an information security management system in accordance with the ISO/IEC 27001 standard. The main challenge faced at this time is the readiness to upgrade the implementation of information security management system following the latest ISO/IEC 27001 standard, namely version 2022. Therefore, this research aims to conduct a gap analysis and provide recommendations for the implementation of ISO/IEC 27001: 2022 on VSAT, LAN, Main Website, and Email services at the XYZ Agency Communication Network Center. This research is qualitative research where data collection will be carried out by interviews, document study and observation. All data that has been collected will be analyzed for suitability according to the ISO / IEC 27001: 2022 framework. The results of the research based on the gap analysis showed 23 gaps consisting of 10 gaps in the clauses and 13 in the annex controls so that it is recommended to update or formulate policies, procedures, or processes in each of these clauses and controls. In addition, recommendations for the implementation of ISO/IEC 27001:2022 controls and implementation schedules were produced. Recommendations for implementing controls in accordance with the organization's business processes, namely 85 controls applied to the scope of LAN and email, 90 controls to the scope of the main website, and 84 controls to the scope of VSAT. The fulfillment of all implementation recommendations is expected to help the transition process from ISO/IEC 27001:2013 to ISO/IEC 27001:2022 implementation in Pusjarkom."

"ABSTRAKTNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara di laut memiliki tugas diantaranya melaksanakan bidang pertahanan matra laut, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. Adapun ancaman yang dihadapi yaitu Operasi Militer Perang OMP berupa Agresi Militer dan Operasi Militer Selain Perang OMSP antara lain Bencana Alam, Kejahatan Lintas Negara, Pelanggaran Keamanan Laut, SAR / Kecelakaan Laut, dan untuk mendukung pelaksanaan OMP dan OMSP dibutuhkan peran Teknologi Informasi dan Komunikasi.Dinas Informasi dan Pengolahan Data Angkatan Laut sebagai Pembina Teknis Sistem Informasi di Lingkungan TNI AL harus mampu menyiapkan segala sarana dan prasarana yang meningkatkan kinerja Teknologi Informasi TI . Berkaitan dengan TI, TNI AL harus memiliki Arsitektur TI yang mampu memberikan layanan sistem informasi dan infrastruktur TI untuk seluruh bidang dan fungsi yang ada di TNI AL. Penggunaan informasi yang terdiri dari bidang operasi, intelijen, logistik. personel, perencanaan anggaran dan keuangan serta bidang khusus menuntut arsitektur TI yang handal dan lentur terhadap perkembangan.The Open Grup Architecture Kerangka kerja TOGAF memiliki kemampuan yang dapat mendukung perancangan Arsitektur TI di TNI AL. Kondisi TI yang belum terintegrasi, kebutuhan SI yang terus meningkat, kemajuan teknologi seperti virtualisasi cloud computing, maka perlu rancangan arsitektur TI. Hasil akhir dari penelitian ini adanya Rancangan Arsitektur Teknologi Informasi di lingkungan TNI AL yang dapat diimplementasikan oleh Disinfolahtal sebagai Pembina teknis sistem informasi.

---

ABSTRACTIndonesia Navy as a major component of the national defense in the sea has the task of which carry out naval defense field, enforcing the law and maintaining security in the sea areas of national jurisdiction. Some threats that has to face are the Military Operation of War MOW such as military aggression and the Military Operations Other Than War MOTW such as Natural Dissaster, Transnational Crime, Sea Security Breach, SAR Marine Accidents, and to deal with that required a major tool weapon systems Alutsista superior.Information and Data Manajemen Services of the Navy as supervisor Technical Environmental Information System in the Indonesia Navy to be able to prepare all facilities and infrastructure is useful to enhance the performance of Information Technology. In connection with the Navy IT should have IT architecture capable of providing information system services and IT infrastructure for the entire area and functions that exist in the Indonesia Navy. Use of information consisting of field operations, intelligence, logistics. personnel, budget and financial planning as well as specialized field requires IT architecture to the development of a reliable and flexible.The Open Grup Architecture Framework TOGAF has the capability to support the design of the IT architecture in the Indonesian Navy. Conditions Information Technology that are not integrated, the need for information systems continues to increase, technological advances such as virtualization and cloud computing, it is necessary to design the architecture of Information Technology. The end result of this research the Architectural Design of Information Technology in the Indonesia Navy that can be implemented by Information and Data Manajemen Services of the Navy as supervisor of technical information systems."

"Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem manajemen pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan konsultan teknologi informasi PT. Magna Solusi Indonesia PT. MSI. Perancangan sistem manajemen pengetahuan PT. MSI menggunakan dua fase evaluasi infrastruktur dan analis, perancangan dan pengembangan sistem manajemen pengetahuan dan tujuh langkah yang terdapat pada metodologi yang dikemukakan oleh Tiwana 2002. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perancangan sistem manajemen pengetahuan paling sesuai dibangun dengan menggunakan web application platform. Sistem manajemen pengetahuan, PT. MSI menekankan pada tiga proses pengetahuan yaitu menemukan pengetahuan, menggunakan pengetahuan, dan menggunakan menvalidasi kembali pengetahuan. Berdasarkan proses ini, maka fitur-fitur yang dibangun dalam sistem manajemen pengetahuan adalah document management. knowledge base, forum dan search retrieval. Selain itu terdapat konten pencarian dalam sistem manajemen pengetahuan yang terdiri dari activities bagian, domain topik, type, product services, location. Prototype sistem manajemen menggunakan enam layer arsitektur manajemen pengetahuan, yaitu repository, transport layer, application layer, collaborative filtering, access and authentication layer dan interface layer.

---

The aim of this reseach is to design knowledge management system that fit to PT. MSI's needs as a consulting company in information technology. The design of PT. MSI's knowledge management system used two phases infrastructure evaluation and knowledge management system analysis, design and development and seven steps of Tiwana's methodology 2002 . The data was collected by using literature study and field research.

The result shows that web application platform is the most appropriate to use in designing knowledge management system. PT. MSI's knowledge management system focuses on three processes which are find knowledge, use knowledge, and reuse revalidate knowledge. The features of PT. MSI's knowledge management system is developed based on those processes. The features consist of document management. knowledge base, forum dan search retrieval.

The searching content is developed by using five attributes, which are activities department , domain topic, type, product services and location. Prototype of knowledge management system uses six layers architecture of knowledge management. The six layers are repository, transport layer, application layer, collaborative filtering, access and authentication layer dan interface layer."

"Pusat Pengolahan Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan unit yang memiliki tugas mengelola SI/TI di BKPM. Permasalahan yang terjadi di Pusdatin adalah pengetahuan dan kemampuan melekat pada masing-masing individu dan tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini menyebabkan sulitnya pengetahuan tersebut diketahui atau diakses oleh pegawai lain, sehingga dapat berdampak pada terganggunya layanan di Pusdatin. Untuk itu Pusdatin membutuhkan suatu sistem berbasis teknologi informasi yang dapat mengelola pengetahuan, sehingga harapannya, para pegawai dapat menangkap, menyaring, dan menerima pengetahuan yang ada, serta menciptakan pengetahuan baru untuk mendorong kontribusi maksimum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, serta target Pusdatin.Pengelolaan pengetahuan atau yang dikenal dengan knowledge management (KM) adalah proses menangkap atau menggunakan keahlian kolektif dari sebuah institusi pada semua bagian bisnis ? di kertas, dokumen, database (disebut explicit knowledge), atau dalam pikiran manusia (disebut tacit knowledge). Penerapan KM sangat membutuhkan persiapan yang matang agar tidak mengalami kendala atau kegagalan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan organiasasi dalam implementasi KM (KM readiness), sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapan dalam implementasi KM. Model KM readiness disusun berdasarkan literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan. Penelitian dilakukan melalui sensus terhadap seluruh pegawai Pusdatin dengan menggunakan kuesioner. Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan analisis faktor konfirmatori untuk memastikan model KM readiness yang telah disusun benar serta untuk mendapatkan variabel yang valid dan reliabel. Kemudian analisis deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran tingkat kesiapan organisasi dalam implementasi KM.Analisis faktor konfirmatori menghasilkan faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan KM di Pusdatin, yaitu faktor budaya organisasi, struktur organisasi, individu, dan teknologi informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesiapan KM di Pusdatin berada pada kategori tinggi. Artinya, organisasi telah memiliki kemampuan yang memadai, dan karenanya telah matang kesiapannya untuk implementasi KM.

---

Data and Information Center (Pusdatin) is the unit which has responsible to manage IS/IT in Indonesia Coordinating Board (BKPM). The problem is the knowledge and capabilities inherent in each individual and not well documented. It makes difficult to be known or accessed by other employees. This condition could lead distraction and inefficiency on the service level in Pusdatin. For that reason, Pusdatin requires an information technology-based system that can manage knowledge, so at the end, employees can capture, filter, and accept existing knowledge, as well as creating new knowledge to encourage the maximum contribution in performing basic tasks, functions and target of Pusdatin.

Knowledge Management (KM) is the process to capturing and making use of a firm?s collective expertise anywhere in the business? on paper, in documents, in database (called explicit knowledge), or in people?s head (called tacit knowledge). Implementation of KM requires careful preparation to avoid having problems or failures. Therefore, this study aims to measure the degree of readiness of an Organization in the implementation of KM (KM readiness), so that it can give recommendations to improve readiness in implementing KM.

Model KM readiness compiled based on literature and previous relevant studies. The study was conducted through a census of all employees Pusdatin using questionnaires. After the data is collected, the data were analyzed using confirmatory factor analysis to ensure readiness KM models that have been prepared are correctly and to get the variables are valid and reliable. Then, descriptive analysis is used to get an idea of the level of readiness of the organization in the implementation of KM.

Confirmatory factor analysis results the factors used to measure KM readiness level in Pusdatin. The analysis showed that the degree of readiness of Knowledge Management in Pusdatin at the high category. This means that the organization has had sufficient capability, and therefore has matured readiness to implement KM."

"Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 53 Tahun 2017, pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara BSSN yang merupakan penguatan dan perluasan fungsi dari Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2010, maka BSSN yang mempunyai perluasan fungsi dalam bidang persandian dan keamanan informasi dituntut untuk meningkatkan kualitas dan mengintegrasikan pelayanan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu rancangan awal pelayanan teknologi informasi pada BSSN dengan menggunakan suatu kerangka kerja IT Service Management ITSM, yaitu Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 Tahun 2011 pada domain Service Strategy dan Service Design. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan awal strategi dan portofolio pelayanan TI BSSN.

---

Based on Presidential Regulation Perpres No. 53 of 2017, the government established the National Crypto and Cyber Agency NCCA which is the strengthening and expansion of the function of the National Crypto Agency and the Directorate of Information Security of the Ministry of Communications and Information Technology. BSSN has the duty to implement cyber security effectively and efficiently by utilizing, developing, and consolidating all elements related to cyber security. With the implementation of bureaucratic reforms throughout the Ministries, Institutions, and Local Governments since 2010, BSSN which has an expansion of functions in the field of cryptography and information security is required to improve the quality and to integrate the information technology based services. This research aims to create an initial design of information technology service at BSSN by using IT Service Management framework ITSM , which is Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 2011 at Service Strategy and Service Design domains. The result of this research is the initial design of BSSN IT service strategy and portfolio."