Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk menjelaskan dasar koreksi pemeriksaan PPh Badan PT ABCD Tahun 2011 yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Secara lebih rinci, laporan magang ini membahas mengenai analisis koreksi pajak, pengajuan keberatan, pengajuan banding, serta peraturan pajak terkait. Metode yang digunakan ialah dengan menggunakan peraturan perpajakan sebagai acuan dilakukannya koreksi. Berdasarkan proses yang telah dilalui PT ABCD koreksi pajak atas PPh Badan merupakan permasalahan pembuktian dokumen, lemahnya dasar peraturan yang digunakan, serta permasalahan klasifikasi biaya. Untuk memenangkan banding, PT ABCD harus mempersiapkan dokumen pendukung.

---

This report is aimed to explain the basis of tax audit of Corporate Income Tax of PT ABCD for the fiscal year 2011 by tax auditor. Furthermore, this report discusses analysis of tax adjustment, tax dispute, tax appeal, and related tax regulations. The method used is by using tax regulation as reference for adjustment. According to the processes that have been passed by PT ABCD, tax adjustment of the Corporate Income Tax are problems of evidentiary documents, lack of legal basis used, and cost classification problem. To win in the tax court, PT ABCD has to prepare supporting documents."

"Praktik transfer pricing di Indonesia berkembang pesat beriringan dengan perkembangan perusahaan multinasional. Berkaitan dengan hal ini, baik DJP maupun Wajib Pajak harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan PKKU pada praktik transfer pricing. Namun, tidak jarang ditemukan baik DJP maupun Wajib Pajak belum dapat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut, yang kemudian mengarah kepada terjadinya sengketa pajak. Salah satu isu yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada analisis koreksi biaya bunga pinjaman dan penerapan secondary adjustment dalam konteks keputusan Pengadilan Pajak atas permohonan Banding PT WBI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian putusan Pengadilan Pajak terhadap PKKU dalam koreksi yang dilakukan oleh DJP serta penerapan secondary adjustment. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi pustaka, yang menggabungkan analisis dokumen dengan wawancara mendalam terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan argumen DJP dan Wajib Pajak dalam memutus sengketa dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada. Koreksi yang dilakukan oleh DJP tidak didukung oleh bukti yang memadai, sehingga mengakibatkan pembatalan primary adjustment dan mempengaruhi kelayakan secondary adjustment yang diterapkan. Kesimpulannya, Majelis Hakim telah mengambil keputusan sejalan dengan PKKU, serta secondary adjustment dibatalkan karena pengaruh dari pembatalan primary adjustment. Namun demikian, penerapan secondary adjustment tetap harus diperhatikan karena tidak dapat diterapkan kepada seluruh Wajib Pajak. Kebutuhan akan kejelasan lebih lanjut bahwa penerapan secondary adjustment kepada selain pemegang saham diperlukan untuk mencegah sengketa pajak di masa mendatang.

---

The practice of transfer pricing in Indonesia has developed rapidly along with the growth of multinational companies. In this context, both the Directorate General of Taxes (DJP) and taxpayers are required to comply with applicable laws and regulations in implementing the General Provisions of Tax Procedures (PKKU) in transfer pricing practices. However, it is not uncommon to find that both the DJP and taxpayers have not yet implemented these provisions, leading to tax disputes. One issue addressed in this research focuses on the analysis of interest expense corrections and the application of secondary adjustments in the context of the Tax Court's decision on PT WBI's appeal. The objective of this study is to evaluate the consistency of the Tax Court's decision with PKKU in the corrections made by the DJP and the application of secondary adjustments. The method used is a qualitative approach with field studies and literature studies, combining document analysis with in-depth interviews with various parties involved in this case. The research findings indicate that the panel of judges considered the arguments of both the DJP and the taxpayers in resolving the dispute while still considering the existing regulations. The corrections made by the DJP were not supported by sufficient evidence, resulting in the annulment of the primary adjustment and affecting the feasibility of the secondary adjustment applied. In conclusion, the panel of judges made decisions in line with PKKU, and the secondary adjustment was canceled due to the impact of the annulment of the primary adjustment. However, the application of secondary adjustments must still be considered as they cannot be applied to all taxpayers. A further need for clarity that the application of secondary adjustments to parties other than shareholders is necessary to prevent future tax disputes."

"Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi bukti Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam rangka Persiapan Sidang Banding di Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Pembahasan dilakukan atas kronolgis terjadinya sengketa banding atas Pajak Penghasilan Pasal 23 sehingga dapat diketaui dokumen apa yang diperlukan dalam sidang banding. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa banding muncul karena permasalahan bukti dokumen pada saat proses pemeriksaan yang kurang lengkap. Untuk itu proses persiapan dokumen banding dilakukan dengan mengumpulkan dan menambahkan bukti-bukti pendukung atas Pajak Penghasilan Pasal 23, sehingga diharapkan dengan bukti tersebut dilengkapi banding dapat dimenangkan oleh Wajib Pajak. Dokumen pendukung yang perlu dilengkapi yaitu invoice atas bukti transaksi sesuai dengan jenis objek pajaknya, data rekning bank dan buku kas, serta data kredit pajak PPh Pasal 23.

---

This report to evaluation of Income Tax Article 23 Evidence for Tax Appeal Preparation in Tax Court based on tax regulation. The discussion is conducted towards chronology of the occurrence of an appeal dispute over Income Tax Article 23 so that the documents needed in the appeal hearing can be required. The evaluation results show that the appeal arose because of the problem of documentary evidence during the incomplete examination process. For this reason, the process of preparing an appeal document is carried out by collecting and adding supporting evidences on Income Tax Article 23, so it is expected that with the evidence completed with an appeal the Taxpayer can win. Supporting documents that need to be completed are invoices for evidence of transaction according to the type of tax object, bank account data and cash book, and tax credit data Income Tax Article 23"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa banding tarif beamasuk di pengadilan pajak pada studi kasus PT. 3I di Pengadilan Pajak. Pokokpermasalahan dalam penelitian ini dirinci dalam satu sub pokok permasalahan, yaituBagaimana pelaksanaan banding dalam penyelesaian sengketa tarif bea masuk padaPT.3I di Pengadilan Pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif denganpendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa hendaknya PemohonBanding mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luarbiasa ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak atas kelebihan pembayaranBea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor yang telah dibayarkan, serta kinerja dankemampuan pengetahuan hukum dari para hakim yang harus ditingkatkan. Hal iniagar kepentingan semua pihak terpenuhi sehingga dapat tercapai rasa keadilan dankepastian hukum bagi masyarakat dan citra yang lebih baik bagi Pengadilan Pajaksebagai tempat mencari keadilan.

---

ABSTRACTThe concentration of the research is relating to the implementation of Import duty

dispute appeal in tax court on case studies of PT. 3I in Tax Court. The main issue in

this study is detailed in one main sub-problem, namely how to appeal in a dispute

import duty tariffs on PT.3I in Tax Court. This study is qualitative research using

descriptive approach method. The results suggest that the applicant should appeal to

apply for judicial review as an extraordinary remedy to the Supreme Court of Tax

Court Decision on the excess payment of import duty and taxes on the import that has

been paid, as well as the performance and capabilities of the legal knowledge of

judges should be improved. In order for all parties interest are met so as to achieve a

sense of justice and legal certainty for the community and a better image for the Tax

Court as a place to seek justice."

"Laporan ini memaparkan studi kasus Banding mengenai Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pasal 26 PT B. PT B merupakan klien dari PT Q. Pembahasan mengenai studi kasus Banding ini dimulai dari kronologis terjadinya sengketa banding dalam PT B tersebut, dimana yang menjadi fokus utama adalah adanya koreksi fiskal terhadap PPh 26 PT B. Penjelasan dari terjadinya pemeriksaan, keberatan dan banding pun dipaparkan. Dijelaskan pula bagaimana alur prosedur banding pajak dari dikeluarkannya surat banding hingga jalannya persidangan. Perbandingan alasan terjadinya koreksi yang memperlihatkan bahwa terdapat beberapa pajak lain yang terkait selain PPh 26 oleh Terbanding maupun tanggapan dari pihak PT B dipaparkan dan didukung pula oleh analisis akhir yang memperlihatkan kekurangan dan kelebihan tanggapan dari masing-masing pihak. Hasil penelitian memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan alasan dari pihak Terbanding terkait koreksi fiskal yang dikenakan terhadap PPh 26 tersebut.

---

This report describes the case study of Fiscal Correction Income Tax Article 26 of PT B. PT B is a client of PT Q. The explanation of this Tax Appeal case study is started from the chronology of the beginning of the tax appeal process in PT B, the main focus of this case is the appearance of the fiscal correction. The explanation from the arising of the tax audit, tax objection and the tax appeal is presented. This report also presents how the flow of the tax appeal procedure from the issuance of the appeal letter until the series of the appeal defense in tax court. The comparison of the reason for the fiscal correction from both Taxpayer and Directorate General of Tax is also explained with the addition of the explanation of other taxes related and the final analysis which shown the good and bad point of the analysis from each parties. The results from this report show that there is an inconsistency in the reasons explained by the Directorate General of Tax according to the fiscal correction."

"This internship report evaluates the preparation of Documents procedure for the Appeal Submission of PT A's 2020 Appeal Case carried out by PT CAX. The report provides a comprehensive, step-by-step overview of the preparation process, which includes drafting the Appeal Letters, preparing the Supporting Documents for the Appeal Letters, and submitting the Appeal Documents to the Tax Court. Evaluation is undertaken to evaluate whether all preparation procedures undertaken by PT CAX for PT A's Appeal Case align with the relevant Taxation Regulations. Based on these evaluations, it is determined that the preparation of the Appeal Documents and their submission to the Tax Court conform to the requirements delineated in the Tax Court Regulations, Minister of Finance Regulations, and the Circular Letter issued by the Head of the Tax Court and conduct a self-reflection from this evaluation.

---

eluruh dan langkah demi langkah tentang proses persiapan, yang mencakup penyusunan Surat Banding, persiapan Dokumen Pendukung untuk Surat Banding, dan pengajuan Dokumen Banding ke Pengadilan Pajak. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah semua prosedur persiapan yang dilakukan oleh PT CAX untuk Kasus Banding PT A sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang relevan. Berdasarkan evaluasi tersebut, ditentukan bahwa persiapan Dokumen Banding dan pengajuannya ke Pengadilan Pajak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pengadilan Pajak, Peraturan Menteri Keuangan, dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Pajak, serta membuat refleksi diri berdasarkan evaluasi ini."

"Laporan magang ini secara umum membahas mengenai evaluasi persiapan sidang formal atas sengketa banding pajak (Pajak Penghasilan) PPh Badan PT DRM. Proses persiapan ini dilakukan oleh NCT Indonesia, sebagai konsultan pajak dan juga kuasa hukum perpajakan dari PT DRM. Laporan ini secara lebih lanjut akan mengevaluasi kesesuaian dokumen yang disiapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta proses yang dilakukan dalam mempersiapkan dokumen administratif tersebut. Hasil dari evaluasi ini menunjukan bahwa seluruh dokumen yang telah dipersiapkan oleh NCT Indonesia sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses yang dilakukan juga sudah efektif. Laporan ini juga membahas mengenai refleksi diri selama menjalankan aktivitas magang serta tindak lanjut yang akan dilakukan setelahnya.

---

In general, this internship report discusses the evaluation of preparation for a formal tax trial on the tax appeal dispute for corporate income tax of PT DRM. This preparation process was carried out by NCT Indonesia, as a tax consultant and also a tax attorney from PT DRM. This report will further evaluate the compatibility of the documents prepared with the laws and regulations in Indonesia, as well as the processes involved in preparing these administrative documents. The results of this evaluation show that all documents that have been prepared by NCT Indonesia are in accordance with the applicable laws and regulations and the processes carried out have also been effective. This report also discusses self-reflection during internship activities and follow-up actions that will be carried out afterwards."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan dokumen dalam proses persiapan sidang banding atas sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dihadapi oleh PT ADS (badan usaha tetap yang bergerak di bidang perbankan) yang diwakilkan oleh kuasa hukum konsultan KAP ABC. Evaluasi dilakukan terhadap dua hal, yaitu evaluasi terhadap efektivitas pemenuhan persyaratan substantif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan evaluasi terhadap efisiensi kinerja berdasarkan pengalaman kerja dan pengamatan penulis. Ruang lingkup laporan ini meliputi evaluasi atas penyusunan Surat Banding, penyusunan Surat Bantahan, penyusunan Surat Kuasa Khusus serta Pakta Integritas, dan Persiapan Dokumen yang diperlukan untuk Sidang Banding Pertama (Sidang Formal). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh proses persiapan yang dilakukan oleh KAP ABC untuk sengketa Banding PT ADS sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan mengetahui efisiensi kegiatan yang dilakukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyusunan dokumen yang dilakukan oleh KAP ABC dalam persiapan sidang banding seluruhnya telah memenuhi persyaratan substantif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

This internship report is intended to evaluate the document preparation process in the preparation process for the appeal hearing on the Value Added Tax (VAT) dispute faced by PT ADS (a company engaged in banking) represented by the attorney for KAP ABC consultants. The evaluation is carried out on two things, namely the evaluation of the fulfillment of substantive requirements effectivity based on applicable tax regulations and the evaluation of the performance efficiency based on work experience and observations of the authors. The scope of this report includes an evaluation of the preparation of an appeal letter,preparation of a rebuttal letter, preparation of a special power of attorney and an integrity pact, and the preparation of documents required for the first appeal hearing (formal hearing). The evaluation was carried out to find out whether the entire preparation process carried out by KAP ABC for the appeal dispute of PT ADS was in accordance with the applicable Tax Regulations and to find out the efficiency of the activities carried out. The results of the evaluation show that the preparation of documents carried out by KAP ABC in preparation for the appeal hearing has all met the substantive requirements in accordance with applicable regulations."

"Laporan magang ini berisi evaluasi persiapan dokumen sidang formal oleh PT SPN dalam proses banding Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT UHY. Pokok sengketa banding pajak dalam kasus ini adalah perbedaan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Terutang antara Wajib Pajak (PT UHY) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Evaluasi yang dilakukan dalam laporan ini ditujukan untuk menilai kelengkapan dan keabsahan dokumen yang disiapkan oleh PT SPN sebagai kelengkapan administrasi banding di dalam sidang formal. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, praktik persiapan dokumen sidang formal oleh PT SPN dalam proses Banding PPh Pasal 23 PT UHY sudah efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain evaluasi tersebut, laporan magang ini juga berisi refleksi diri penulis selama menjadi karyawan magang di PT SPN sehingga dapat dijadikan pembelajaran bagi perkembangan diri penulis di masa depan.

---

This internship report contains an evaluation of the preparation of formal hearing documents by PT SPN in the PT UHY Income Tax Article 23 appeal process. The subject of dispute over the tax appeal in this case is the difference in the calculation of the Basic Tax Imposition of Article 23 Outstanding Income Tax between the Taxpayer (PT UHY) and the Directorate General of Taxes. The evaluation carried out in this report is aimed at assessing the completeness and validity of documents prepared by PT SPN as a complete administrative appeal in a formal hearing. Based on the evaluation carried out, the practice of preparing formal trial documents by PT SPN in PT UHY's Income Tax Article 23 Appeal process was effective in accordance with applicable regulations. In addition to this evaluation, this internship report also contains the author's self-reflection during his time as an apprentice at PT SPN so that it can be used as a lesson for the author's self-development in the future."

"Risiko pemeriksaan atas transfer pricing masih menjadi salah satu isu yang menjadi kekhawatiran di kalangan eksekutif perpajakan dan keuangan masuk ke dalam posisi teratas dalam survei Ernest & Young tahun 2023. Selain itu, isu ini masih menjadi pembahasan antara OECD dan negara yang tergabung dalam G20 Inclusive Framework on BEPS yang mana mereka mulai mengembangkan pendekatan Pillar One & Pillar Two untuk salah satunya untuk mengatasi sengketa pajak transfer pricing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik wajib pajak sebagai indikator penting untuk menentukan pemenuhan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Selain itu, penelitian ini menganalisis penyebab sengketa pajak pada seluruh jenis transaksi afiliasi yang mengalami sengketa pajak transfer pricing sehingga memperoleh hasil analisis yang lebih luas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap jenis transaksi afiliasi yang mengalami sengketa pajak transfer pricing memiliki karakteristik wajib pajak dengan kondisi industri dan kondisi transaksi afiliasi yang berbeda-beda. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa setiap jenis transaksi afiliasi memiliki penyebab sengketa pajak transfer pricing berbeda tergantung pada indikator-indikator prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang paling dominan menimbulkan sengketa pajak. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan informasi bagi pemeriksa pajak untuk melakukan evaluasi atas proses pemeriksaan ketika dalam menentukan koreksi sengketa pajak transfer pricing, serta mendorong wajib pajak untuk membuat dokumentasi transfer pricing yang benar, jelas, dan komprehensif.

---

The risk of transfer pricing’s audit is still the main issues and concerns among and finance executives according to the 2023 survey by Ernest & Young. Furthermore, this issue is still hot topic for discussion between the OECD and the members of the G20 that join in Inclusive Framework on BEPS (IF). One of the topics of discussion is related to dispute resolution with the Pillar One & Pillar Two approach developed by OECD to resolve transfer pricing tax disputes. Therefore, this study aims to analysis the characteristics of taxpayers as important indicator in the application of arm’s length principle. Furthermore, this study aims to analyzes the causes of tax disputes according to all types of affiliate transactions that experience transfer pricing tax disputes to obtain extensive analysis. The results of this study show that each type of affiliates transactions that experiences a transfer pricing tax dispute have the different characteristics of taxpayers with different industry conditions and affiliate transactions. The results of this study also show that each type of affiliates transaction has different causes of tax disputes according to the indicators of arm’s length principles. Hereinafter, this study should be become an information reference for tax auditors to evaluate the audit process when determining corrections to transfer pricing tax disputes, as well as encourage taxpayers to prepare correctly, clear, and comprehensive transfer pricing documentation."