Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLaporan magang membahas analisis sistem informasi akuntansi yang digunakan PTAman Sentosa untuk membuat laporan keuangan, yaitu Tugu Insurance Solution:Accounting pada Financial Accounting Department. Laporan magang ini bersifatdeskriptif dengan menggunakan model analisis FAST dan metode PIECES dalammengidentifikasi masalah. Hasil analisis dituangkan dalam bentuk analisis masalah,analisis peluang, analisis tujuan perbaikan sistem, rancangan proses menggunakanData Flow Diagram, desain database dengan ERD, dan tampilan pada userinterface. Kesimpulannya adalah perlu dilakukan perbaikan pada sistem dan prosesoffline karena hingga saat ini usaha membuat laporan keuangan masih cukup besar.Diharapkan hasil analisis memberikan usulan perbaikan yang membantu penggunadalam membuat laporan keuangan yang lebih efektif dan efisien

---

ABSTRACTThe internship report analyse accounting information system used by PT AmanSentosa for reporting system called Tugu Insurance Solution: Accounting atFinancial Accounting Department. The report is descriptive by using FASTanalysis model for analysing and PIECES method to identify problems. The resultis presented as problem analysis, opportunity analysis, and system improvementobjective; process design in the form of Data Flow Diagram; database design usingERD; and user interface design. The report result shows that there is a need forsystem improvement and for offline processing so that the effort for preparing andproducing financial report can be reduced and become more efficient. Theresearcher hope that the analysis result can provide suggestion for futureimprovement so that the process of preparing and producing financial statementscan be more effective and efficient."

"Konsep akuntansi pertanggung jawaban adalah suatu konsep yang dikenal dalam akuntansi manajemen. akuntansi pertanggung jawaban dijadikan sebagai dasar bagi PT. Tugu Reasuransi Indonesia untuk menyusun anggaran bagi kegiatan operasinya. Baik akuntansi pertanggung jawaban dengan proses penyusunan anggaran tersebut terjalin suatu hubungan yang saling berpengaruh. Anggaran membutuhkan penerapan akuntansi pertanggung jawaban yang efektif agar dapat berjalan dengan baik. Di lain hal, akuntansi pertanggung jawaban membutuhkan anggaran sebagai salah satu unsur pendukung bagi efektifitas pengaplikasiannya. Penelitian yang dilakukan pada PT. Tugu Reasuransi Indonesia bertujuan untuk melihat pengaruh akuntansi pertanggung jawaban dalam anggaran perusahaan serta mengetahui kelayakan anggaran yang dibuat oleh Perusahaan sebagai standar untuk mengukur kinerja. Penelitian dilakukan penulis dengan melakukan pengamatan pada PT. Tugu Reasuransi Indonesia, yang merupakan salah satu perusahaan reasuransi sebagai suatu studi kasus. Penelitian dilakukan pada proses perencanaan hingga proses pelaksanaan anggaran. Dari penelitian yang dilakukan, hasil yang didapat menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara keduanya. Proses penyusunan anggaran di PT. Tugu Reasuransi Indonesia dilakukan dengan seksama dan penuh pertimbangan, cukup sesuai dengan konsep akuntansi pertangggung jawaban. Meskipun penerapan akuntansi pertanggung jawaban tidak sepenuhnya diterapkan, dari sisi investasi, peranan direksi dan pusat pertanggung jawaban yang masih perlu dibenahi dan diperbaiki. Kesimpulan dari penelitian ini, penerapan konsep akuntansi pertanggung jawaban di PT. Tugu Reasuransi Indonesia telah berjalan cukup efektif. Struktur organisasi dan kebijakan-kebijakan perusahaan yang mendukung pelaksanaan akuntansi pertanggung jawaban perlu untuk dievaluasi untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya penyimpangan antara teori dengan praktek yang terjadi. Akuntansi pertanggung jawaban.

---

The concept of responsibility accounting is a concept known in management accounting. Responsibility accounting serves as the basis for the PT. Tugu Reasuransi Indonesia to prepare a budget for its operations. Both responsibility accounting and budgeting process is established a relationship of mutual influence. The budgeting process requires the application of effective responsibility accounting in order to run properly. On the other hand, responsibility accounting requires the budget as a supporting element for the effectiveness of its application.

Research that has been done in PT. Tugu Reasuransi Indonesia aims to see the effect of responsibility accounting in the budget accounting firms as well as determine the feasibility of the budget made by the company as a standard to measure performance. PT. Tugu Reasuransi Indonesia is one of Reinsurance Company in Indonesia. The study was conducted from the budget planning process until the budget execution process.

Results show that there is a correlation between Budgeting process and responsibility accounting in PT. Tugu Reasuransi Indonesia, both of the elements done carefully and thoughtfully, fairly in accordance with concept of responsibility accounting. Although the application of responsibility accounting is not fully implemented, in terms of investment, the directors and responsibility center that still needs to be fixed and corrected.

The conclusion of this study, the application of responsibility accounting in PT. Tugu Reasuransi Indonesia has been running quite effective. Organizational structures and policies that support the implementation of responsibility accounting need to be evaluated to anticipate the possibility of a deviation between theory and practice occurs."

"Sistem Informasi pada saat ini sudah sangat di perlukan danmerupakan aset yang sangat penting pada suatu perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya dan dapat bertahan maupun memenangkan persaingan bisnisnya. Untuk menerapkan teknologi informasi dalam sebuah perusahaan diperlukan perencanaan strategis yang baik bagi perusahaan guna meningkatkan produktifitas serta menghasilkan benefit yang cukup besar bagi perusahaan tersebut, sehingga implementasinya dapat mendukung terhadap pencapaian tujuan yang sesuai dengan visi dan misi suatu perusahaan. Karya tulis ini merupakan studi kasus pada PT. Mahkota Aman Sentosa (Golden Crown), yaitu perusahaan swasta yang bergerak di bisnis entertainment. PT. MAS sendiri selain menjual produknya juga berfungsi memberikan pelayanan terhadap para customers.PT. MAS sendiri juga di tuntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para tamunya. Oleh sebab itu di perlukan sistem informasi yang cukup handal guna tercapainya visi dan misi PT. MAS. Memang pada saat ini benefit perusahaan sudah dapat dikatakan lebih dari cukup, namun seiring dengan waktu serta kompetitor yang sudah cukup banyak yang bergerak di bidang yang sama seperti PT. MAS, maka PT. MAS harus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang ada. Untuk itu studi yang dilakukan menitik beratkan kepada pemaksimalan sumber daya manusia (SDM) serta peng upgrade an sistem yang ada. Diharapkan perencanaan strategis ini dapat menjadi acuan dalam memformulasikan penggunaan teknologi informasi secara maksimal. Dalam kajian ini penyusunan Perencanaan Strategis Sistem Informasi terhadap proses bisnis di ujicobakan pada organisasi PT. Mahkota Aman Sentosa dengan menggunakan metodologi Ward & Peppard. Dari hasil kajian diperoleh gambaran tentang kondisi sistem informasi yang ada saat ini. Trend perkembangan sistem informasi yang potensial untuk dimanfaatkan yang di dasari oleh visi dan misi sistem informasi organisasi, strategi SI (sistem informasi) yang mencakup portfolio aplikasi SI serta strategi pengembangan SI. Pada proses perencanaan strategi SI tersebut, penentuan strategi SI dan identifikasi SI didasarkan pada konfigurasi kajian perumusan organisasi yang diuraikan dalam tujuan dan CSF (critical success factor) setiap divisi di dalam organisasi tersebut.

---

Nowadays, information technology (IT) system is urgently needed and very valuable for the company in order to run its business, maintain its endurance and win the competition. To implement a robust IT system within the company, a strategic plan should be properly conducted to improve the productivity and to gain significant benefits for the company itself. Therefore, the implementation of IT system is expected to align with the company?s vision and mission. This thesis is a case study for the company of PT. Mahkota Aman Sentosa (MAS), where its core business is entertainment.

PT. MAS is required to serve its customers an excellent service. Thus, they realize the significance of the robust IT system to align with their vision and mission and to anticipate any threat from their competitors. This case study emphasizes on the human resource (HR) along with the upgrade of the existing IT system within the company. This strategic plan is essential to maximize the formulation of IT system. In this assessment, the set up of Strategic Planning of Information System on the business process will be implemented on PT. MAS using the methodology of Ward & Peppard. This assessment shows the current condition of Information System. The trend to develop the information system on each organization should be aligned with the mission and vision of organization?s business that covers its application portfolio information system. Therefore, during the set up of Strategic Planning of Information System, we need to determine IS identification and strategy based on the organization?s configuration and address it using CSF (critical success factor) for each division within that organization."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana tanggung jawab agen asuransi selaku field underwriter pada proses underwriting dalam perjanjian asuransi jiwa. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam kegiatan underwriting, pengungkapan segala fakta material yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan memegang peranan penting dalam hubungan pertanggungan yang terbentuk antara penanggung dan tertanggung. Kewajiban pengungkapan tersebut dilandasi oleh sebuah prinsip yang dikenal dengan istilah utmost good faithsebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD. Prinsip utmost good faith sejatinya meliputi 2 (dua) hal yaitu kewajiban untuk mengungkapkan fakta materiil (duty of disclosure) dan larangan memberikan informasi yang keliru (misrepresentation). Namun, dua hal tersebut banyak dijadikan dasar oleh perusahaan asuransi untuk melakukan penolakan pembayaran klaim kepada pemegang polis atas dasar adanya unsur pelanggaran utmost good faith. Padahal,fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak jarang kegagalan pengungkapan fakta tersebut justru terjadi karena kegagalan agen asuransi selaku field underwriter dalam melakukan proses underwriting. Hal ini sebagaimana tercermin dalam kasus sengketa asuransi antara Dahlan Sinambela melawan PT. AXA Mandiri Financial Services. Banyaknya penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi atas dasar tertanggung telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith dengan melakukan misrepresentation atau non-disclosure menjadi dasar bagi Penulis untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap peran agen asuransi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dalam melakukan proses underwriting. Penelitian yang dilakukan Penulis menunjukkan bahwa adanya kecenderungan untuk mendistorsi muatan materi Pasal 251 KUHD sehingga seolah-olah peran penanggung atau agen asuransi dalam proses underwriting sepenuhnya pasif, padahal sejumlah prinsip, doktrin, dan peraturan-perundang-undangan nyatanya telah memberikan kerangka yang cukup untuk memastikan terciptanya keseimbangan hubungan antara penanggung dan tertanggung. Hal ini dalam memastikan adanya tanggung jawab bersama antara penanggung dan tertanggung dalam memastikan pertukaran informasi yang akurat dan lengkap selama proses underwriting.

---

This thesis analyzes the responsibility of insurance agents as field underwriters in gathering information from potential policyholders during the underwriting process in life insurance contracts. This thesis is written using a doctrinal research method. In the underwriting process, the disclosure of all material facts related to the insured object plays a crucial role in the insurance relationship between the insurer and the insured. This disclosure obligation is based on a principle known as utmost good faith, as regulated in Article 251 of the Commercial Code (KUHD). The principle of utmost good faith encompasses two aspects: the duty to disclose material facts (duty of disclosure) and the prohibition against providing false information (misrepresentation). However, these two aspects are often used by insurance companies as grounds for rejecting claim payments to policyholders on the basis of a breach of utmost good faith. In practice, there are instances where the failure to disclose such facts occurs precisely because of the failure of insurance agents as field underwriters to gather information from potential policyholders. This issue is exemplified in the insurance dispute case between Dahlan Sinambela and PT. AXA Mandiri Financial Services. The high number of insurance claim rejections by insurance companies on the grounds that the insured has breached the principle of utmost good faith by misrepresenting or failing to disclose information is the basis for the author to conduct further analysis of the role of insurance agents acting for and on behalf of insurance companies in gathering information from potential policyholders during the underwriting process. The research conducted by the author shows a tendency to distort the contents of Article 251 of the KUHD, suggesting that the role of the insurer or insurance agent in the underwriting process is entirely passive. In contrast, various principles, doctrines, and regulations provide a framework to ensure a balanced relationship between the insurer and the insured. This thesis highlights the importance of a balanced approach in interpreting and applying the principle of utmost good faith in insurance contracts. It emphasizes the shared responsibility of both the insurer and the insured in ensuring accurate and complete information exchange during the underwriting process."

"[ABSTRAKDalam dunia bisnis selalu terdapat persaingan, yang menuntut kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dalam rangka mencapai keunggulan bersaing. Bisnis asuransi kerugian, dengan jumlah pemain 85 perusahaan, merupakan bisnis dengan tingkat persaingan cukup ketat. Kondisi persaingan ini menstimulasi keharusan bagi perusahaan untuk menetapkan tarif premi secara tepat, yang mampu menyesuaikan kondisi tertanggung dan mempunyai daya saing di pasar.Metode kredibilitas Buhlmann, merupakan salah satu metode kredibilitas yang dapat digunakan dalam melakukan perhitungan premi. Metode Buhlmann digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung premi asuransi marine cargo dengan objek penelitian PT Tugu Pratama Indonesia. Proses perhitungan dilakukan dengan memprediksi ekspektasi aggregate loss dimasa yang akan datang dengan melibatkan pengalaman klaim masa lalu sebagai dasar perhitungan. Perhitungan aggregate loss dilakukan untuk tiap grup risiko, yakni grup oil, grup export import material, grup inter island material, dan grup gas and lubricant. Hasil ekpektasi aggregate loss akan digunakan untuk menghitung premi murni yang dikenakan kepada tertanggung tiap jenis risiko. Premi murni yang dihasilkan akan dibandingkan dengan premi aktual perusahaan yang digunakan perusahaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa premi murni untuk grup risiko oil adalah sebesar 0,098%, grup risiko export import material 0,107%, grup inter island material 0,078% dan grup gas and lubricant 0,339%. Setelah dibandingkan dengan premi aktual perusahaan, premi grup oil, grup export import material, dan grup inter island material mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan premi Buhlmann. Sehingga, terdapat ruang bagi perusahaan untuk menurunkan premi sampai batas premi kredibilitas Buhlmann. Sedangkan, premi grup risiko gas & lubricant mempunyai nilai di bawah premi Buhlmann. Sehingga, perusahaan dapat menaikkan premi untuk mengurangi risiko kerugian dimasa mendatang.

---

ABSTRACTIn the business world, there is a competition, which requires company to adapt in order to achieve competitive advantage. Insurance business, with the number of players 85 companies, is a business with tight level of competition. This competition stimulates the requirement for companies to establish appropriate premium rates, which is able to adjust the condition of the insured and competitive in the market.Buhlmann credibility method, is one of credibility methods that can be used in premium calculation. In this research, Buhlmann method is used to calculate the premium of marine cargo insurance in PT Tugu Pratama Indonesia. Calculation process performed by predicting the expected future aggregate loss by involving past claims experience as the basis for calculation. Aggregate loss calculation is processed for each risk group, they are the group of oil, export import material group, inter-island group material, and the gas and lubricant group. Results of aggregate loss expectation will be used to calculate pure premiums that will be charged to the insured for each type of risk. Generated pure premium will be compared to the actual premium.The results showed that the pure premium for the risk group of oil is equal to 0.098%, the risk group of import export of material 0.107%, inter island group and group material 0.078% and gas & lubricant 0.339%. After compared to the company's actual premium, group premium oil, import export group material and group material inter island are greater than premium Buhlmann. Thus, there is a chance for company to reduce premiums to the extent premiums Buhlmann credibility. Meanwhile, the risk premium gas and lubricant group has a value below the premium Buhlmann. Thus, the company can raise premiums to reduce the risk of future losses., In the business world, there is a competition, which requires company to adapt in order to achieve competitive advantage. Insurance business, with the number of players 85 companies, is a business with tight level of competition. This competition stimulates the requirement for companies to establish appropriate premium rates, which is able to adjust the condition of the insured and competitive in the market.Buhlmann credibility method, is one of credibility methods that can be used in premium calculation. In this research, Buhlmann method is used to calculate the premium of marine cargo insurance in PT Tugu Pratama Indonesia. Calculation process performed by predicting the expected future aggregate loss by involving past claims experience as the basis for calculation. Aggregate loss calculation is processed for each risk group, they are the group of oil, export import material group, inter-island group material, and the gas and lubricant group. Results of aggregate loss expectation will be used to calculate pure premiums that will be charged to the insured for each type of risk. Generated pure premium will be compared to the actual premium.The results showed that the pure premium for the risk group of oil is equal to 0.098%, the risk group of import export of material 0.107%, inter island group and group material 0.078% and gas & lubricant 0.339%. After compared to the company's actual premium, group premium oil, import export group material and group material inter island are greater than premium Buhlmann. Thus, there is a chance for company to reduce premiums to the extent premiums Buhlmann credibility. Meanwhile, the risk premium gas and lubricant group has a value below the premium Buhlmann. Thus, the company can raise premiums to reduce the risk of future losses.]"

"Tesis ini membahas mengenai prinsip duty of assured dalam asuransi rangka kapal (marine hull insurance). Prinsip duty of assured memberikan kewajiban kepada Tertanggung untuk melakukan upaya pencegahan dan pengurangan kerugian terhadap benda miliknya yang menjadi objek pertanggungan untuk menghindari kerugian yang dijamin oleh polis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penerapan prinsip duty of assured di dalam praktik hukum asuransi di Indonesia melalui kasus sengketa klaim asuransi rangka kapal yang sudah diputuskan oleh pengadilan melalui putusan No. 04/Pdt.G/2007/PN.BPP jo. No. 10/PDT/2008/PT.KT.SMDA jo. No. 1056 K/Pdt/2011 jo. No. 636/PK/Pdt/2013. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum dan studi kasus. Dalam putusan di tingkat pertama dan tingkat banding, Majelis Hakim memutuskan bahwa Tertanggung belum melakukan upaya yang maksimal untuk mengupayakan penyelamatan tongkang miliknya. Oleh karena itu, Tertanggung dianggap belum menjalankan prinsip duty of assured dengan baik. Sebaliknya dalam putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali, Tertanggung dianggap telah melakukan upaya yang cukup untuk menyelamatkan tongkang miliknya. Hal ini diputuskan walaupun diketahui bahwa masih ada upaya yang belum dilakukan oleh Tertanggung. Sehingga Tertanggung nampak belum melakukan upaya yang maksimal untuk menyelamatkan tongkang. Pertimbangan hukum dari Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi  telah sesuai dengan prinsip duty of assured. Akan tetapi, pertimbangan hukum dari Hakim Agung pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung tidak sesuai dengan prinsip duty of assured.

---

This thesis discusses the duty of assured principle in marine hull insurance. The duty of assured principle provides the assured with the duty in averting and minimising a loss from occurring towards their insured property to avoid a loss insured by the insurance policy. The purpose of this research is to analyse the application of the duty of assured principle in the practice of insurance law in Indonesia through a court decision concerning a marine hull insurance claim dispute. The court decisions reviewed are the District Court Decision No. 04/Pdt.G/2007/PN.BPP, Appeal Court Decision No. 10/PDT/2008/PT.KT.SMDA, Supreme Court Decision No. 1056 K/Pdt/2011 and Review of Court Decision No. 636/PK/Pdt/2013. The method used in this research is the normative judicial approach and analyses legislations, legal principles and case study as the basis of study. In the District Court and Appeal Court decisions, Judges ruled the assured to have not carried out their duty to minimize the loss to their vessel. However, in the decision by the Supreme Court and later their Review of Court Decision, the assured is deemed to have carried out enough effort to avert and minimise further loss to their vessel. This final court decision was made although it is known that the assured has not taken further steps to preserve their vessel from sustaining further loss. The judges of the District Court and Appeal Court in their legal reasoning have applied the duty of assured principle. However, the Supreme Court in their decision and their Review of Court decision are not in accordance with the duty of assured principle."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan prosedur pengelolaan dana tabarru' dan dana investasi serta pencatatan dan pelaporan akuntansi pada perusahaan asuransi syariah. Kemudian menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/VI/2001, Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006, serta PSAK 108. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prosedur pengelolaan dana asuransi pada Unit Syariah PT X sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, walaupun belum dapat dikatakan sempurna.

---

ABSTRACTThis study aimed to explain the application of tabarru' and investment fund management, along with the accounting system on sharia insurance company. Then analyze the compliance with provisions applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/VI/2001, No. 53/DSN-MUI/III/2006, and PSAK 108. The result of this study indicates that the application of insurance fund management on Sharia Unit of PT X has mostly been in accordance with the provisions, in spite the fact that it cannot yet categorized as perfect."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat adanya penerapan klaster perpajakan UU omnibus law bagi tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Beberapa hal yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah kondisi objek penelitian sebelum adanya penerapan klaster perpajakan UU omnibus law, permasalahan yang timbul dari penerapan klaster perpajakan UU omnibus law bagi objek penelitian, dan dampaknya terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi perusahaan melalui dengan menggunakan pendeketan risk-based capital sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan. Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis dokumen dan informasi serta melakukan wawancara kepada beberapa pihak internal objek penelitian terkait. Hasil penelitian memperlihatkan kondisi kesehatan keuangan objek penelitian diterapkannya omnibus law klaster perpajakan, di mana memperlihatkan kondisi yang baik. Penelitian ini juga menganalisis dampak setelah penerapan omnibus law klaster perpajakan terhadap kesehatan keuangan perusahaan, di mana memperlihatkan bagian-bagian omnibus law yang berdampak pada perusahaan asuransi, yaitu penurunan tarif PPh Badan, peniadaan tarif pajak dividen, serta pengenaan PPh terhadap manfaat yang diterima pemegang polis asuransi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi bagi perusahaan dalam menyikapi dampak penerapan peraturan ini dan merekomendasikan langkah yang efektif untuk memaksimalkan potensi keuntungan dari adanya penerapan omnibus law bagi objek penelitian.

---

This study aims to analyze the impact caused by the implementation of the omnibus law tax cluster law for the financial soundness of insurance companies. Some things that are considered in this research are the research conditions before the implementation of the tax cluster law of the omnibus law, the problems that arise from the application of the tax cluster of the omnibus law law for the object of research, and the level of financial soundness of the insurance company through a capital risk-based approach in accordance with the required provisions. Financial Services Authority. This case study uses an approach approach by analyzing documents and information as well as conducting interviews with several internal parties related to the object of research. The results of the research on the financial health condition of the research object are the implementation of the omnibus law tax cluster, where the conditions are good. This study also analyzes the impact after the application of the omnibus law classification on the company's financial soundness, in which the parts of the omnibus law that have an impact on insurance companies, namely the reduction in the corporate income tax rate, the abolition of the dividend tax rate, and the imposition of income tax on the benefits received by insurance policy holders. This research is expected to provide an evaluation for companies in responding to the impact of implementing this regulation and recommending effective steps to maximize the benefits of implementing the omnibus law for the object of research."

"Tulisan ini membahas bagaimana auditor mengevaluasi kecukupan dan kompetensi bukti audit. Bukti audit inilah yang akan mendasari auditor dalam menyusun opininya. Analisis bukti audit meliputi jenis bukti audit,bagaimana prosedurnya,dan analisis bukti audit yang didapat. Semua bahasan diatas akan dibahas dalam sebuah kerangka studi kasus di sebuah Perusahaan Asuransi Kerugian yakni PT. A Tbk dengan pembatasan pada siklus akseptasi (underwriting cycle).Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti audit yang didapat telah memenuhi kriteria kompetensi, sedangkan dari segi kecukupan bukti audit menunjukkan hasil yang kurang maksimal dalam pengumpulannya.

---

This paper discusses how auditors evaluate the adequacy and competence of audit evidence. Audit evidence as underlying matters in preparing its opinion. Analysis of audit evidence includes the type of audit evidence, what is the procedure, and analysis of audit evidence obtained. All the discussion above will be discussed in a framework of a case study in a General Insurance Company, PT. A Tbk with restrictions on the underwriting cycle. The results showed that the audit evidence obtained meets the criteria of competence, whereas in terms of the adequacy of audit evidence shows that less than the maximum results."

"Konvergensi PSAK ke IFRS yang dilakukan oleh DSAK IAI membawa dampak pada perubahan beberapa standar akuntansi keuangan Indonesia termasuk standar mengenai pengakuan pendapatan perusahaan real estat. PSAK 44 yang digunakan sebagai pedoman pengakuan pendapatan perusahaan real estat telah dicabut dan untuk selanjutnya pengakuan pendapatannya mengacu pada ISAK 21. Pada ISAK 21 diberikan panduan kepada perusahaan real estat untuk mengakui pendapatannya, yaitu mengacu pada PSAK 23 atau PSAK 34. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan ISAK 21 dalam perusahaan real estat PT PQR dan bagaimana dampak dari perubahan standar ini terhadap laporan keuangan PT PQR. Penelitian dilakukan dengan mengambil sample 3 perjanjian jual beli pada PT PQR yang kemudian dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan acuan pengakuan pendapatan yang seharusnya digunakan PT PQR yaitu apakah mengacu pada PSAK 23 atau PSAK 34. Pengakuan pendapatan akan mengacu pada PSAK 34 jika pembeli dapat menentukan elemen struktural utama desain real estat dan jika sebaliknya maka akan mengacu pada PSAK 23. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pengakuan pendapatan PT PQR berdasarkan kriteria ISAK 21 mengacu pada PSAK 23, dimana dampak penerapannya tidak terlalu banyak terhadap pencatatan selama ini yang mengacu pada PSAK 44.

---

PSAK to IFRS convergence made by DSAK IAI has an impact on the changes of Indonesian financial accounting standards including standards on revenue recognition for real estate companies. PSAK 44 that is used as a guideline for revenue recognition of real estate company was abolished and then replaced by ISAK 21. Based on ISAK 21, the real estate company is given direction about how to recognize their revenue, which refers to PSAK 23 or PSAK 34.

This research is conducted to analyze how ISAK 21's implementation in real estate company and how the impact of the changes to this new standard on the company's financial statement. This research was conducted by taking samples of three sale-and-purchase agreements on PT PQR which were further analyzed to determine revenue recognition reference that should be used by PT PQR, whether it refers to PSAK 23 or PSAK 34. Revenue recognition will be based on PSAK 34 if a buyer can specify the main structural elements of real estate design and otherwise will be based on PSAK 23.

The conclusion of this research is the revenue recognition of PT PQR is based on ISAK 21 criteria which refer to PSAK 23, where the impact of the implementation is not too different with the recording based on PSAK 44. "