Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas website Universitas XYZ dengan pendekatan WebQual. WebQual adalah sebuah pendekatan pengukuran kualitas website melalui persepsi pengguna berdasarkan tiga dimensi yaitu usability, information quality dan services interaction quality. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas XYZ dimana jumlah sampel diambil sebanyak 216 responden secara purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan kuesioner berbasis WebQual 4.0 yang dianalisis dengan IPA (Importance Performance Analysis) untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan yang merupakan gap antara kepentingan dan kinerja. Hasil uji validitas dan reliabilitasmenunjukkan keseluruhan item kuesioner valid dan reliabel karena telah memenuhi persyaratan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 22 item yang dianalisis dengan metode IPA dikelompokkan ke dalam kuadran I (3 item), kuadran II (9 item), kuadran III (7 item) dan kuadran IV (3 item). Item yang dianggap penting dan perlu segera ditingkatkan terletak pada kuadran I yaitu kemudahan berkomunikasi melalui web, ketersediaan informasi yang cukup detail serta rasa aman dalam menyampaikan data pribadi. Hasil analisis korelasi ganda juga menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dan dependen dalam penelitian ini."

"Buku adalah sumber informasi utama yang diandalkan banyak orang karena dapat menyebarkan informasi secara luas. Sayangnya, minat baca masyarakat Indonesia masih tergolong sangat rendah. Padahal membaca buku tidak hanya dapat menambah pengetahuan, tapi sekaligus memberi hiburan untuk pembacanya. Penulis melihat kurangnya minat baca dan apresiasi khalayak terhadap buku-buku Indonesia karena adanya anggapan banyak buku lokal yang tidak menarik dan kurang berkualitas. Prologindonesia.com hadir untuk memberikan informasi bahwa ada banyak buku Indonesia yang patut dibaca oleh masyarakat Indonesia sendiri.

---

Books can widely spread the information, thus people rely on that as one of the main sources of information. The appetite for reading is considerably low among Indonesians though reading is not merely educative but also entertaining. The writer sees the lack of enthusiasm in reading and appreciation towards local books, which are considered uninteresting and dull. Prologindonesia.com is established to promote must-read Indonesian literatures to Indonesian audiences."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya penerapan keterbukaan informasi pada pemerintahan. Padahal Internet sebagai media yang mampu menyediakan fasilitas akses informasi telah mengubah arah dan pandangan pengguna dalam melakukan aktivitas mencari informasi. Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian harus mampu menyediakan situs/website yang inovatif agar mampu menarik perhatian dan mampu mendorong pengguna melakukan interaksi virtual. Metodologi penelitian dengan paradigm positivistik melalui metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perangkat komunikasi website dilihat dari kualitas layanan, kualitas informasi, loyalitas pengguna website yang diterapkan Kementerian Perindustrian sudah baik dilihat dari indikator Kualitas Layanan dan Kualitas Informasi sehingga dapat meningkatkan Loyalitas terhadap penggunaan website.

---

This study was driven by the poor level of information disclosure of the government. Whereas the Internet as a medium that is capable of providing access to facilities and information is changing the way users view the activity seeking information. The government, in this case, the Ministry should be able to provide the site /innovative website to be able to attract attention and be able to encourage users to perform virtual interaction. The research used a positivistic paradigm through a quantitative descriptive method.

The results of using a communication tool a of a website visits based on quality of service, quality of information, user loyalty applied at the Ministry of Industry website has been able to meet the standard Quality of Service and Quality of Information, thereby increasing loyalty to the use of the website."

"SIMAK-BMN memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penatausahaan BMN. Namun dalam penggunaannya, aplikasi SIMAK-BMN belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna di Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, terdapat keluhan tentang perlunya perbaikan SIMAK-BMN secara berkelanjutan dari para pengguna, padahal di lain pihak, pengembang aplikasi justru seringkali melakukan perbaikan terhadap aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan SIMAK-BMN di Kementerian Pekerjaan Umum. Model yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean dikombinasikan dengan model penerimaan teknologi UTAUT. Variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, system quality, information quality, dan service quality. Pengolahan data dilakukan dengan PLS-SEM dikarenakan data yang digunakan dalam penelitian tidak memenuhi asumsi SEM. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan SIMAK-BMN adalah effort expectancy, service quality dan facilitating conditions. Selain ketiga faktor tersebut, terdapat beberapa faktor di luar penelitian yang diperoleh berdasarkan pertanyaan terbuka yang disertakan dalam kuesioner penelitian. Dengan demikian, permasalahan yang terkait dengan faktor-faktor tersebut perlu mendapat perhatian khusus baik oleh pengembang aplikasi serta unit pembina guna tercapainya efektivitas penerapan SIMAK-BMN.

---

SIMAK-BMN has an important role on assets administration. Unfortunately, SIMAK-BMN doesn’t take in a good use by the user at the ministry of public works. On the other hand, there are complaint about the need for enhancement of SIMAK-BMN by the user while application developers make improvements repeatedly. This study aims to determine factors that influence the effectiveness of SIMAK-BMN in ministry of public works. Model used in this study refers to the successful model of information system by DeLone and McLean combined with the technology acceptance model UTAUT. Variabel used in this study includes performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, system quality, information quality, and service quality. Application that are used for data processing is PLS-SEM because the data used in this study did not meet SEM assumptions. The results of the study showed that the factors that influence the effectiveness of SIMAK-BMN are effort expectancy, facilitating conditions, and service quality. In addition to these three factors, there are several factors beyond the research obtained by open-ended questions were included on questionnaire. Thus, the problems associated with these factors need special attention either by the developers and supporting unit to achieve effective implementation of SIMAK-BMN."

"Pedoman Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diperkuat oleh Nota Dinas Sekretaris Jenderal menyebutkan agar satuan organisasi fungsi TI Saturan Organisasi Fungsi TI mewujudkan transparansi atas kualitas setiap layanan TI dengan membuat kesepakatan secara formal dan mendefinisikannya dalam katalog layanan untuk menyepakati tingkat layanan secara selektif yang dapat diberikan dan diterima, namun dari wawancara diketahui bahwa layanan TI untuk kalangan internal di Ditjen SDPPI, saat ini belum memiliki kesepakatan kualitas layanan TI (Service Level Agreement). Penelitian ini berusaha untuk melakukan kategorisasi dan prioritasi layanan TI yang akan dibuatkan SLA, sehingga akhirnya terpilih layanan internet, email, dan web. Dalam menyusun rancangan Service Level Agreement akan digunakan kerangka kerja ITIL V3 2011 yang telah terbukti memiliki keunggulan dan manfaat dalam penerapannya. Metode olah data yang digunakan adalah metode Delphi dengan mengumpulkan dan menilai masukan melalui kuisioner. Untuk menghitung tingkat konsensus digunakan Quartile Deviation (QD), sedangkan untuk menghitung tingkat kepentingan digunakan nilai median.

---

Guidelines on Information Technology Governance from The Secretary General of The Ministry of Communication and Informatics which is supported by the Secretary General Note stated that IT function organization units in the IT Function Organization realize the quality of each IT service by making Service Level Agreements, but from the results of interview there is Service Level Agreement for IT services at internal of the Directorate General of SDPPI.

This research attempts to categorize and prioritize IT services that will be made SLA, so that finally internet, email and web services are chosen. This research used ITIL V3 2011 as framework to design the Service Level Agreement. The usage of ITIL V3 2011 has been proven to have advantages and benefits in its application. The method of using the data used is the Delphi method by collecting and evaluating inputs through questionnaires. To calculate the level of consensus, a quartile deviation (QD) is used, while the median value is used to calculate the level of importance."

"Sesuai dengan Permen Kominfo No. 6 Tahun 2018 pasal 412 Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi informatika pemerintahan. Direktorat Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) telah memberikan layanan aplikasi pemerintahan seperti Web Hosting, Virtual Private Server, Office, Mail, perizinan, dan integrasi jaringan intra pemerintah. Seluruh layanan yang diberikan menggunakan infrastruktur pusat data yang dikelola oleh Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pengguna layanan TI termasuk pengelola infrastruktur sendiri, terdapat banyak gangguan terhadap layanan yang menyebabkan ketidakpuasan pengguna terhadap layanan TI yang diberikan sehingga menimbulkan kurang kepercayaan terhadap layanan TI yang telah diberikan Direktorat LAIP. Dengan banyaknya permasalahan pada layanan TI yang diberikan, proses pengelolaan layanan TI dalam Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas menjadi sebuah perhatian. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, perlu dilakukan penelitian untuk melakukan evaluasi dan memberikan perbaikan terhadap pengelolaan layanan TI khususnya pada proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management pada Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas untuk meningkatkan kualitas layanan TI menggunakan framework ITIL versi 3. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi dokumentasi, wawancara dan Group Discussion. Hasil dari evaluasi memperlihatkan bahwa proses Incident Management saat ini berada pada level 1 – pre-requisites, proses Change Management berada pada level 0 atau belum sama sekali dikelola, dan proses service asset and configuration management berada pada level 1 – pre-requisites. Hal ini menunjukan kematangan dalam proses pengelolaan layanan TI yang ada saat ini mempengaruhi layanan TI yang diberikan. Oleh karena itu perbaikan dirancang dengan memberikan rekomendasi pengelolaan layanan TI sesuai best practice ITIL versi 3 pada people, process, dan tools untuk proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management.

---

In accordance with ministerial regulation Kominfo No. 6 Year 2018 Article 412. The Directorate of Informatics Application Services is responsible for the implementation of policies, provision of technical guidance and supervision, as well as supervision, evaluation, and reporting in the field of government informatics application services. The Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) has provided government application services such as Web Hosting, Virtual Private Servers, e-Office, Mail, Licensing, network integration, and various other applications. All services provided use data center infrastructure managed by the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Based on the results of observations and interviews with IT service users including infrastructure managers themselves, more attention was given to services that caused user dissatisfaction with the IT services provided, giving rise to a lack of trust in IT services provided by the Directorate LAIP. With the complexity of the IT services provided, the process of managing services in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas is a concern. Based on the problems that occur, it is necessary to conduct research to evaluate and provide improvements to IT services specifically in the incident management process, change management, and asset services and management configuration in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas to improve the quality of IT services using ITIL version 3 framework. The stage of data collection is done using observation, interviews and group discussions. The results of the approved evaluation when the management process is currently at level 1 – pre-requisites, the management change process is at level 0 or not managed at all, and the asset service and management configuration processes are at level 1 - a prerequisite. This shows the maturity in IT services that are currently affect IT services. Therefore improvements are designed by providing IT service installations in accordance with ITIL version 3 best practices for people, processes, and tools for incident management processes, change management, and asset services and configuration management."

"Ketersediaan barang dan jasa memberikan pengaruh yang langsung dan tidak langsung terhadap roda pemerintahan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Menyangkut masalah barang dan jasa di dunia teknologi informasi maka salah satu hal yang menjadi perhatian bagi Kementerian ataupun Lembaga Pemerintah sebagai pengguna barang dan jasa dan pihak swasta sebagai penyedia barang dan jasa adalah masalah sistem pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Kementerian Pekerjaan Umum memulai implementasi e Procurement pada tahun 2002 dan merupakan yang pertama dalam penerapan e-Procurement dan hingga saat ini ada dua metode pelelangan secara elektronik yang diterapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yaitu Semi e-Procurement dan Full e-Procurement.Dalam penelitian ini penulis mengkaji perbandingan manfaat dari sistem Full e Procurement terhadap sistem Semi e_Procurement dan kaitannya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Perbedaan dari kedua metode ini hanyalah pada saat penyerahan dokumen penawaran.Identifikasi manfaat menggunakan Ranti's Generic IS IT Business Value yang pada akhirnya hasil identifikasi akan dikaitkan terhadap kategori manfaat Digital Prosperity dan dimodelkan menggunakan System Dynamics dan dilakukan simulasi Stock and Flow Diagram untuk mendapatkan hasil penilaian manfaat Digital Prosperity Dari hasil penelitian ditemukan bahwa walaupun perbedaan kedua metode pelelangan secara elektronik tersebut hanya pada saat pemasukan dokumen penawaran namun ternyata memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan efisiensi anggaran.

---

Availability of goods and services give direct and indirect impact to the continuous process of government activity in order to establish a fair and prosperous people. Regarding the issue of goods and services in the world of information technology, one thing that is main concern to the Ministry or government agencies as users of goods and services and the private sector as a provider of goods and services is a matter of public procurement system itself. Ministry of Public Works began implementation of e-Procurement in 2002 and was the first in the implementation of e-procurement, and to date there are two methods of electronic procurement implemented by the Ministry of Public Works, namely Semi e-Procurement and Full e-Procurement.

In this research, the authors examine the values of Full e-Procurement system compared to Semi e-Procurement and its relation to the improvement to public welfare of Indonesia. The difference of these two methods is is only at process of delivering bidding documents.

Value Identification using Ranti's Generic IS / IT Business Value, which in turn is mapped to the categories of Digital Prosperity and modeled using System Dynamics and the authors performed simulations of Stock and Flow Diagram to get the value of Digital Prosperity's. From the results of the research, although the difference between the two methods of electronic procurement is only at process of delivering bidding documents, but it is beneficial to the public welfare in the form of an increasing efficiency of the government budget."