Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri migas merupakan industri yang beresiko, mahal dan rumit. Industri migas yang mempunyai karakteristik high cost dan high risk technology, harus dikelola oleh tenaga-tenaga ahli dibidang minyak dan gas bumi. Sesuai dengan Undang-undang no. 44 Tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi dan Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA, pengusahaan minyak dan gas bumi dapat dikerjasamakan dengan kontraktor dalam bentuk kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract). Masalah utama dalam kontrak bagi hasil ditinjau dari kepentingan Nasional adalah bagaimana mengoptimalkan sumbangan pengusahaan sumber daya minyak dan gas bumi bagi perekonomian Negara, pemerataan kesempatan kerja, menciptakan peluang bagi perusahaan Swasta Nasional untuk berpartisipasi serta terjaminnya suplai BBM dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Sementara itu, kepentingan Investor Asing dan pengusaha Swasta Nasional untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Berkenaan dengan pengelolaan migas dalam Production Sharing Contract, terdapat masalah tentang pengaturan perpajakan pada sektor migas khususnya kebijakan uplift berkaitan dengan pengenaan pajak penghasilan dalam sumber penerimaan Negara. Permasalahan ini menjadi kontroversi berkaitan dengan pengembalian biaya operasional yang diakui oleh kontraktor (cost recovery claim). Pajak uplift yang berbuntut kontroversi ini hanya dipungut atas mitra BUMN migas yang berkontrak dalam skema Joint Operation Body (JOB) terutama yang mengelola lapangan tua dengan teknologi lanjutan (Enhanced Oil Recovery/EOR). Kontroversi yang berkembang sejalan dengan menurunnya jumlah produksi dan meningkatnya biaya produksi yang diakui oleh kontraktor sehubungan dengan kewajaran dari biaya-biaya operasional yang dibebankan oleh kontraktor, baik dari segi jumlah maupun klasifikasi biaya.

---

Oil and gas industry is an industry that is risky, expensive and complicated. Oil and gas industry which has the characteristics of high cost and high risk technology should be managed by experts in the field of oil and gas. In accordance with Law No.44 Year 1960 regarding oil and gas mining and Law No.8 year 1971 regarding Pertamina, exploitation of oil and gas can be cooperated with the contractor in the form of a Production Sharing Contract. The main problem in terms of the production sharing contracts viewed from national interest is how to optimize resource utilization contribution of oil and gas for the State's economy, employment opportunities, creating opportunities for national private companies to participate and ensuring the supply of fuel and gas for domestic needs. Meanwhile, the interest of foreign investors and national private entrepreneurs are to gain the profit as much as possible. With regard to the management of oil and gas in the Production Sharing Contract, there is problem of setting the tax on oil and gas sector particularly uplift policy relating to the taxation of income in the state revenue sources. This issue is related to the return of controversy of operational costs recognized by the contractor (cost recovery claim). Uplift tax culminated by this controversy is only levied at state-owned enterprises as partners in the oil and gas with contracting scheme of Joint Operation Body (JOB), especially the old fields with advanced technology (Enhanced Oil Recovery/EOR). The controversy that developed in line with the declining number of production and increased production costs are recognized by the contractor with respect to the reasonableness of operational expenses charged by contractors, both in terms of quantity and cost classification."

"Berbagai faktor dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam memastikan keakuratan dan kebenaran penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Migas (dan lebih jauh lagi keakuratan dan kebenaran dari porsi bagi hasil yang diterima pemerintah dari operasi Kontrak Produksi Sharing (KPS) di Indonesia). Faktor-faktor tersebut antara lain adalah proses pengadministrasian yang terpisah antara penerimaan dalam bentuk pajak dan penerimaan bukan pajak dari sektor migas di Indonesia dan tidak adanya koordinasi di antara institusi-institusi pemerintah yang terlibat dalam pengadministrasian dan pengumpulan penerimaan-penerimaan negara dari sektor migas ini. Kondisi ini diperparah dengan tidak terlibatnya Kementerian Keuangan dalam proses penandatanganan kontrak-kontrak KPS di Indonesia. Ketidakterlibatan Kemenkeu dalam penandatanganan kontrak telah menyebabkan timbulnya ketidakpastian dalam porsi bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Indonesia dari operasi KPS-KPS migas. Potensi kerugian yang timbul di sektor migas akan semakin bertambah apabila pemerintah tidak segera mengambil tindakan nyata dalam pengamanan penerimaan negara. Thesis ini menganalisa masalah-masalah dalam kebijakan pemerintah saat ini dan merekomendasikan kemungkinan solusi-solusi penyelesaian yang terbaik dalam pengamanan penerimaan negara dari sektor migas, terutama PPh Migas, dengan tidak mengesampingkan pengamanan penerimaan negara bukan pajak dari sektor ini.

---

Numerous causes can be attributed to the inability of the Government of Indonesia to assure the accuracy and completeness of income tax revenue (and furthermore, the government profit share revenue) from the Production Sharing Contract operations in Indonesia. Such causes include separate administrations between Income Tax Revenue and Non-Tax Revenue from the oil and gas sector in Indonesia and a lack of coordination between government institutions that are involved in the administration and collections of these revenues. These conditions coupled with current conditions where the Ministry of Finance does not become involved in the process of PSCs (Production Sharing Contracts) signing process have led to the uncertainty. Contract operations in Indonesia cannot be assured. The potential loss from this sector will continue to occur if government of Indonesia doesn?t immediately take remedial measures. This Masters Project analyses the policy problem and recommends feasible solutions."

"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan Hak Partisipasi/participating interest yang dilakukan oleh Daerah melalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) terdapat beberapa kelemahan yang akan mempengaruhi posibilitas penerapan Golden Share. Beberapa kelemahan tersebut antara lain tidak adanya pengaturan yang rigid dan jelas mengenai teknis pelaksanaan Hak Partisipasi/participating interest, minimnya rasio kecukupan modal pemerintah daerah dalam kewajiban penyertaan modal sebesar 10%, rendahnya penguasaan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia di sektor pengusahaan hulu Migas. Posibilitas penerapan Golden Share dalam skema Hak Partisipasi/participating interest sangat dipengaruhi oleh model pengaturan yang diterbitkan oleh pihak otoritas dan pemenuhannya terhadap prinsip-prinsip nondiskriminasi, non-diskresional dan proporsionalitas yang berkeadilan bagi seluruh pihak terkait dalam industri Migas di negara yang bersangkutan. Golden Share dalam praktiknya memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kelaziman bisnis agar dalam pelaksanaannya tidak mendistrosi kebijakan operasional perusahaan.

---

Based on the research that has been done, the result that the implementation of the Participation Rights/participating interests carried out by the Region through ROE (Regional Enterprise/BUMD) there are some weaknesses that will affect the possibility application of Golden Share. Some disadvantages include the absence of rigid and clear arrangements/regulation regarding the technical implementation of the Participation Rights/participating interests, minimum capital adequacy ratio of local governments in liabilities equity participation of 10%, low mastery of technology and human resource capacity in the upstream oil and gas exploitation sector. Golden Share for the possibility of the application of the scheme Participation Rights / participating interest is strongly influenced by the model regulation issued by the authorities and fulfillment of the principles of nondiscrimination, non-discretional and proportionality equitable for all parties involved in the oil and gas industry in the country concerned. Golden Share in practice allows to be applied in Indonesia with regard to aspects of normal business practices so as to not distort the implementation of operational policy of the company."

"Sarana pendukung dalam perdagangan internasional sebagai bagian dari globalisasi adalah transportasi angkutan laut yang merupakan sarana angkutan massal dengan kemampuan jarak yang jauh. Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terlibat dalam arus globalisasi harus mempunyai angkutan laut yang mampu bersaing dengan Negara lain. Untuk mendukung hal tersebut maka Pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk menetapkan pelayaran Negara Indonesia menggunakan Asas Cabotage. Dengan Asas ini, perusahaan pelayaran di Negara Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang dengan memiliki kemampuan bersaing yang baik. Sektor Minyak dan Gas di Indonesia membutuhkan jasa pengangkutan laut untuk mendukung proses bisnisnya. PT Pertamina Tongkang yang berada dalam sektor ini harus mempunyai strategi bisnis yang tepat dalam mengembangkan usahanya dan menjadi penguasa pangsa pasar di Indonesia. Dalam penetapan strategi pengembangan bisnis ini, PT Pertamina Tongkang harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan industri dan faktor internal perusahaan. Faktor lingkungan umum yang berpengaruh terhadap industri jasa maritim sektor migas adalah demografi, ekonomi, hukum, sosial dan budaya, serta perkembangan teknologi. Sedangkan faktor lingkungan industri menggunakan pendekatan Five?s Forces oleh Michael E. Porter yaitu ancaman dari pesaing di dalam industri, ancaman pendatang baru potensial, ancaman produk subtitusi, kekuatan tawar menawar dari pembeli, dan kekuatan tawar menawar dari pemasok. Serta faktor internal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari perusahaan. Faktor-faktor yang dianalisis yaitu kondisi pemasaran, kondisi sumber daya manusia, kondisi jasa dan operasi, serta kondisi keuangan Strategi pengembangan bisnis yang tepat akan didapatkan dari ketiga analisis diatas. Dengan menggunakan strategi generik, maka dapat dirumuskan bahwa PT Pertamina Tongkang dapat menggunakan strategi fokus. Pengembangan dari strategi fokus PT Pertamina Tongkang maka bisa ditentukan cara untuk meraih peluang bisnis yang ada yaitu dengan meningkatkan publisitas jasanya terhadap para pelanggan yang ada maupun potensial, mencoba mengenalkan jasa yang ada saat ini kepada wilayah baru, serta meningkatkan fungsi Research and Development. Persiapan PT Pertamina Tongkang dalam terjun ke pasar global dilakukan dengan pendekatan analisa Grand Strategy Matrix. Dimana perusahaan berada dalam posisi kuadran kedua, yaitu dalam pertumbuhan pasar yang tinggi serta posisi kompetitif yang lemah.

---

Supporting Facilities in international trade as part of globalization is sea transportation, which are facilities for mass transportation with remote capability. Indonesia as an archipelagic country and involved in globalization has to have a good sea transportation which is can compete with other country. To support that, The Government issued regulation to regulate Indonesia?s Shipping with Principal of Cabotage. With Principal of Cabotage, shipping company should be able to use the opportunity with good ability to compete with other.

Oil and Gas Sector in Indonesia requires sea transportation services to support its business. PT Pertamina Tongkang who involved in this business has to have right business strategy to develop its business and to become a leader market in Indonesia. To decide or execute business strategy, PT Pertamina Tongkang has to concern some factors, external factors consist of general environment and industry environment, and internal factor is the company its self.

General Environment which is affected to maritime services in oil and gas sector is demography, economy, laws, social-culture, also technology development. For Industry Environment used Five?s Forces approach by Michael E. Porter, rivalry among competing firms in industry, threats from new potential new entrants, threats from subtitute product, bargaining power of buyers, and bargaining power of suppliers. Internal Factors need to be analyze are marketing conditions, human resources, services and operation condition also financial condition. Internal Factor need to be analyzed, to know the weakness and the strength of the company.

Right business strategy can be achieved from three analyses above. Using Generic Strategy can be formulated, that PT Pertamina Tongkang can use Focus Strategy. Development of Focus Strategy PT Pertamina Tongkang can be determined with how to achieve business opportunity that exist, such as increase publicity to the customers (potential costumers and customers who already exist), try to promote and explain the services in a new area, also increasing function of Research and Development. Preparation of PT Pertamina Tongkang in global market can be done by Grand Strategy Matrix analysis approach. The company position in second quadrant, it means high growth and in weak competitive completion."

"Banyak tindakan atas nama institusi pajak yang berdalih untuk menggali sumber keuangan negara, diimplementasikan para oknum pajak dengan penetapan pajak yang mengabaikan ketentuan hukum. Kalangan dunia usaha dan investor asing di sektor minyak dan gas (migas) kini menjadi sasaran praktek kebijakan pengenaan pajak yang tidak berdasarkan perundang-undangan itu. Salah satu permasalahan yang timbul saat ini ialah uplift. Dari ketentuan perpajakan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan tidak dijelaskan secara khusus tentang pengenaan pajak atas uplift serta upaya hukumnya. Pa d a kasus yang terjadi antara Pertamina dalam Joint Operating Body yaitu BUT Seaunion Energy (Limau) Ltd.,dan BUT. HED (Indonesia) Inc. melawan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua dikarenakan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sehubungan dengan adanya objek pajak berupa uplift tersebut.

---

Many measures do in the name of tax institution that equivocate to intensify source of state finance, implemented by a person in a certain capacity on tax (tax apparatus) with tax assessment in an underestimate law order. Entrepreneur and foreign investor become practice targets of this tax policy without based on rules. Nowadays, tax policy of uplift in gas oil sector became a problem. From the rules of Income Tax, there is no one of tax rules can explain uplift and legal efforts surely. The cases between Seaunion Energy (Limau) Ltd. and HED (Indonesia) Inc. versus Tax Office of Foreign Firm and Expatriate (KPP Badora Dua) because the issued of assessment bill of tax (SKPKB) from tax object, which is uplift."

"Bolivia telah sukses melaksanakan nasionalisasi sektor migasnya pada 2006, melalui strategi peraturan/perundang-undangan yang mengatur tentang sektor migas renegosiasi kontrak dengan pengelola sektor migas Bolivia serta penguasaan mayoritas saham perusahaan asing yang beroperasi di sektor migas Bolivia. Untuk mewujudkan ketahanan energi di Indonesia dapat dilakukan dengan nasionalisasi sektor migas. Strategi nasionalisasi sektor Migas Bolivia tidak sepenuhnya dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapatnya bebcrapa perbedaan kondisi yang terdapat di Indonesia dan Bolivia. indonesia akan lebih efektif apabila melaksanakan nasionalisasi melalui peraturan dan perundangmndangan, khususnya dengan melakukan revisi UU No. 22 Tahun 2001.

---

Bolivia has been successfully carrying out the nationalization of oil and gas sector in 2006 through a strategy of regulation / legislation that regulates the oil and gas sector; renegotiate contracts with oil and gas sector managers in Bolivia, and mastery of the majority shares of foreign companies operating in Boliviais oil and gas sector. To achieve energy security in Indonesia can be done with the nationalization of oil and gas sector. Nationalization of Bolivian oil and gas sector strategy is not entirely applicable to Indonesia. This is because the presence of several dyfferent conditions found in Indonesia and Bolivia Indonesia will be more qfective if carried through the natzbnalieation through regulations and legislation, especially with the revised Law. 22 of 2001."

"Tesis ini membahas kapasitas penerimaan PPh Non Migas antar provinsi di Indonesia. Penerimaan PPh Non Migas memiliki kontribusi yang besar dalam penerimaan pajak Indonesia, sehingga dalam perencanaan penetapan target yang didistribusikan kepada unit vertikal Ditjen Pajak perlu mempertimbangkan kapasitas pajak antar daerah dalam wilayah kerjanya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas PPh Non Migas diantaranya adalah basis pajak, dimana dalam penelitian ini faktor yang digunakan adalah Konsumsi per Kapita, jumlah rasio pembayaran PPh Final UMKM, jumlah peningkatan dokter, jumlah tenaga ahli, tingkat keterbukaan perdagangan dan nilai pencapaian KPP antar provinsi di Indonesia. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap kapasitas pajak digunakan analisis statistik regresi dengan data panel, Variabel yang secara individu mempengaruhi nilai kapasitas adalah Konsumsi per kapita, Dokter, tingkat keterbukaan perdagangan dan nilai pencapaian KPP, Sedangkan variabel yang tidak signifikan pengaruhnya adalah UMKM dan Tenaga ahli.

---

The focus of study is Income Tax Capacity of Non oil and Gas sector of Indonesia based on regional rsquo s data. Income Tax of Non oil and Gas having a significant contribution in Indonesia tax revenues, so in planning the target determination that is distributed to DGT vertical unit need to consider tax capacity between regionals in the operational area. There are several factors that affect the capacity of non oil from including tax base, where in this research factors which make as variable free is Consumption per capita, the ratio payment value of SMES, the number of doctor, the number of experts, trade openess and value of small tax office and amongst inter province. To know influence variable free in tax capacity used statistical analysis regression, variables individually affect the capacity is consumption per capita, the number of doctor, trade openness and value of small tax office, while variables insignificant impact is the payment value of SMES and the number of experts."

"Saat ini Indonesia menganut sistem tata kelola migas dengan model (tiga kaki), artinya terjadi pemisahan tiga fungsi antara fungsi kebijakan (policy), fungsi regulasi (regulatory), dan fungsi komersial (commercial), dan penggunaan fiskal gross split. Akan tetapi, kinerja hulu migas Indonesia ternyata masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tata kelola migas yang paling tepat untuk dapat memajukan industri migas Indonesia. Dari penelitian Thurber dkk. (2011) diketahui bahwa format tata kelola tiga kaki yang sukses di Norwegia belum tentu bisa ditiru di negara lain. Keberhasilan tata kelola tidak ditentukan oleh faktor digabung atau dipisahkannya pelaksanaan ketiga fungsi semata, tetapi juga oleh faktor-faktor lain. Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu analisis (quadrant mapping) penelitian Thurber pada 13 negara dan metode CBA dengan penggunaan AHP dengan 17 pakar/praktisi untuk menentukan tata kelola migas yang paling optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja industri migas Indonesia akan berjalan baik apabila menggunakan sistem tata kelola (dua kaki) varian NOC Dominated Model dengan fiskal PSC Cost Recovery. Akan tetapi, mengingat banyak faktor lain yang tidak bisa ditangkap oleh kedua metodologi dalam penelitian ini, maka pilihan kebijakan tata kelola dua kaki NOC Dominated tidak bisa juga dianggap sebagai desain yang terbaik saat ini untuk Indonesia.

---

At present Indonesia adheres to an oil and gas regulatory system with a three-feet model, which is related to three functions between policy, regulatory, and commercial functions, and gross split fiscal use. However, Indonesias upstream oil and gas performance is still not going well. This research seeks to find the most appropriate oil and gas governance to advance Indonesias oil and gas industry. From the previous research of Thurber et al. (2011) it was known that the three-feet management format that is successful in Norway cannot necessarily be replicated in other countries. The success of governance is not determined solely by the factors combined or separated from the implementation of the three functions, but also by other factors. This study uses two methods, namely the analysis of "quadrant mapping" Thurber research on 13 sample countries and the CBA method with the use of AHP with 17 experts/practitioners for the most optimal regulation of oil and gas governance. The result of the study showed that the Indonesian oil and gas industry research will run well using the two feet governance system with variant of the NOC Dominated Model and the Cost Recovery PSC fiscal. However, given the many other factors that cannot be captured by the two methodologies in this study, the choice of a two-feet NOC Dominated governance policy cannot also be considered the best design at present for Indonesia."

"Tesis ini meneliti pengaruh perlakuan pajak tidak langsung (PPN, PBB dan PDRD) terhadap penerimaan bagi hasil migas dan jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas pada Kontraktor migas sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data simulasi dan membandingkan hasil atas kebijakan pajak tidak langsung tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak langsung setelah Peraturan Pemerintah tersebut akan meningkatkan penerimaan Pemerintah dan meningkatkan jumlah DBH Migas serta memperbaiki distribusi pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan bagi Kontraktor, penerimaan bagi hasil migas mengalami penurunan dan mengurangi cash flow Kontraktor. Untuk menarik investor, Pemerintah perlu memberikan insentif kepada Kontraktor baru atau membuka peluang negosiasi perubahan split bagi hasil migas.

---

The thesis examines the effect of indirect tax policies (value added tax, land tax and local dan duties tax) to oil and gas's profit revenue and revenue sharing on oil and gas contractors before and after the implementation of Government Regulation Number 79/2010. The research focuses on quantitative research by using simulation data and comparing the result to indirect tax policy applied.

The result show that the indirect tax policy after the implementation of regulation will increase government revenue and revenue sharing and also improve revenue distribution between Central and Local governments. Meanwhile contractor will get benefits from decreasing of the amount of their oil and gas sharing revenue and decreasing cashflow. To attract more investors, Indonesian government should give incentives to new contractors or willing to negotiate on profit split of oil and gas."