Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran kepemimpinan memiliki arti yang sangat penting dalam peningkatan mutu melalui akreditasi pada organisasi pelayanan kesehatan primer. Kepemimpinan yang efektif berpengaruh terhadap proses menuju keberhasilan akreditasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kepala puskesmas dalam persiapan akreditasi puskesmas di Puskesmas Beber Kabupaten Cirebon Jawa Barat tahun 2016. Puskesmas Beber merupakan puskesmas yang telah melalui tahap persiapan akreditasi dan puskesmas pertama di Jawa Barat yang akan dilakukan survei akreditasi nasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Prosedur sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan prinsip kecukupan dan kesesuaian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Puskesmas Beber dan focus group discussion (FGD) terhadap 16 staf Puskesmas Beber yang terbagi dalam dua kelompok FGD. Untuk keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber, metode dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan peran kepemimpinan kepala puskesmas merupakan hal yang utama dalam persiapan akreditasi. Dari informasi yang didapatkan dari hasil FGD dan wawancara mendalam, peran kepemimpinan dalam persiapan akreditasi adalah penetapan tujuan organisasi dengan komitmen dan visi yang jelas, membangun pondasi organisasi dengan tim yang kuat dan memiliki kapabilitas, membangun kemauan staf untuk berpartisipasi dengan menunjukan nilai-nilai kepemimpinan, menghasilkan ide-ide termasuk melakukan kajibanding untuk perbaikan mutu, dan melakukan perubahan dengan menggerakan semua sumberdaya yang ada. Secara umum dapat disimpulkan bahwa peran kepemimpinan kepala puskesmas dalam persiapan akreditasi merupakan kunci utama. Peran kepemimpinan tersebut pada akhirnya mendorong sistem yang kuat yang dapat membawa seluruh staf puskesmas untuk bersamasama dalam satu visi, meningkatkan mutu pelayanan melalui akreditasi puskesmas.

---

The process of communication, collaboration and coordination have a major impact on the effectiveness of the organization and an important element in the achievement of quality health services. The purpose of this study to analyze patterns of communication, collaboration and coordination in Puskesmas Ibrahim Adjie - Bandung, which has implemented a quality standard ISO 9001: 2008 and as the best health center in 2016 in West Java.

The research method uses a qualitative approach is confirmatory. To maintain the validity of the data was performed using triangulation sources and methods of data collection is done by in-depth interviews to four people who are important in the process, focus group discussions by six staff, observation and study of the document.

The results showed there is a pattern of all levels and channels of communication. The pattern of broad-spectrum collaboration is secondary. Coordination patterns are strengthening and expansion. Barriers that often happens, the choice of priority delivery of information, the dual role, misunderstanding, trouble harmonize time activities with other agencies, the repetition of the process of coordination when there is change of officials such as district or village heads, the delay in the approval of program activity reports from the district and village.

Suggestions are to continue to maintain the existing pattern and increase, the need for advocacy for the strengthening of human resources, the need for a MoU, it is necessary to transfer the pattern of the process that has been ongoing basis to the health center personnel. Outside agencies similar to apply the pattern of the existing processes."

"Latar belakang: Puskesmas adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan primer yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perseorangan. Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi fokus utama yang dikembangkan di dunia oleh WHO, dimana negara-negara berkembang didorong untuk melakukan reformasi dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer. Sesuai dengan Peraturan yang ada puskesmas menjalankan fungsinya dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib di akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Tujuan akreditasi adalah untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan puskesmas untuk penilaian akreditasi dengan tujuan khusus adalah mengetahui kesiapan puskesmas dari segi administrasi manajemen, kualitas pelayanan UKM dan UKP, kesiapan dari segi ketersediaan SDM kesehatan dan diketahuinya kesiapan puskesmas dari segi pembiayaan kesehatan. Metode : Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan administrasi manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM kesehatan serta pembiayaan cukup siap untuk mendukung penilaian puskesmas agar mendapat kategori terakreditasi. Kesimpulan : Puskesmas yang diusulkan untuk penilaian akreditasi telah siap untuk dilakukan survei oleh tim survior. Saran : Puskesmas masih harus terus mempertahankan dan meningkatkan kesiapan dengan melakukan penyegaran dan penguatan komitmen serta melakukan kaji banding ke puskesmas yng talah terkareditasi.

---

Background: Puskesmas is one form of primary care facilities that provide health services to communities and individuals. Strengthening primary health care becomes the main focus being developed in the world by the WHO, where developing countries are encouraged to implement reforms in order to strengthen primary health care. In accordance with Rule existing health centers to function more priority promotive and preventive efforts, goals to health level as high. In order to improve the quality of services, community health centers regularly accreditation mandatory in at least 3 (three) years. The purpose of accreditation is to improve performance in providing individual and community health services.

Objective: This study aimed determine the readiness of health centers for accreditation with the specific aim was to determine the readiness of puskesmas terms of administrative management, quality of service UKM and UKP, readiness in terms of availability of health human resources and health centers in terms of knowing the readiness of health financing.

Method: This study used a qualitative method with case study approach.

Results: The results showed that the administration's readiness management, availability of infrastructure and health human resources and finance are quite prepared to support the assessment of health centers in order to get accredited category.

Conclusion: The proposed health center for the accreditation assessment has been prepared for a survey conducted by a team survior.

Suggestion: Puskesmas must continue to maintain and enhance the readiness to conduct refresher and strengthening the commitment and conduct a review of an appeal to the clinic accredited."

"Akreditasi Puskesmas merupakan upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2015. Dari 38 puskesmas di Kabupaten Brebes baru 10 puskesmas yang terakreditasi. Dasar pengajuan roadmap akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes hanya berdasarkan penunjukkan langsung, tanpa mengukur kesiapan puskesmas baik dari segi kelengkapan dokumen, penilaian assessment, serta ketersediaan sumber daya meliputi SDM, dana dan fasilitas sarana prasarana sesuai standar instrumen akreditasi puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesiapan akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes ditinjau dari sisi input, proses dan output berdasarkan variabel sumber daya dan tahapan kesiapan prasurvei akreditasi. Penelitian kualitatif ini proses pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan dana, sarana dan prasarana dinilai cukup siap untuk mendukung penilaian akreditasi puskesmas, namun hasil skoring assessment pada keterpemenuhan kompetensi SDM dan kelengkapan dokumen masih rendah. Rekomendasi yang diajukan adalah memenuhi syarat pengembangan kompetensi SDM, dan melengkapi dokumen serta melakukan self assessment secara rutin dan terjadwal.

---

Accreditation of public health centers is an effort and performance enhancement public health centers services as listed in the Permenkes 46/2015. From 38 public health centers in Brebes District, just 10 public health centers are accredited. The basis of the filing of a roadmap of accreditation of public health centers in Brebes District only upon appointment directly, without measuring the readiness of public health centers both in terms of completeness, valuation assessment documents, as well as the availability of resources includes human resources, funds and facilities infrastructure standard instrument of accreditation of public health centers.

The purpose of this research is to know accreditation readiness of public health centers in Brebes District reviewed the input, process and output based on variable phase and readiness resources preaccreditation survey. Qualitative research is the process of collecting data using in-depth interviews conducted with the review document.

The results showed that the availability of funds and infrastructure are rated quite ready to support, but the public health centers accreditation assessment skoring assessment results on the fulfillment of human resource competency and the completeness of the documents is still low. A proposed recommendation is a qualified human resource competencies, and complete paperwork and do a self assessment regularly and scheduled."

"Latar Belakang : Implementasi kebijakan akreditasi puskesmas dimulai sejak 2015 hal ini sebagai jawaban atas adanya tantangan di era globalisasi ini. Pada tahun 2021 BPJS mensyaratkan adanya sertifikat akreditasi bagi puskesmas untuk menjalin kerja sama. Hal ini mendapat tanggapan yang bervariasi baik positif maupun negatif. Ada yang beranggapan akreditasi adalah kewajiban adapula yang menganggap sebagai kebutuhan, bagaimanapun sebagai insan kesehatan yang bekerja di puskesmas harus mematuhinya. Pertanyaan penting bagi pembuat kebijakan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia adalah apakah akreditasi tidak memiliki konsekuensi seperti menurunkan kepuasan kerja para pegawai. Merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel sebanyak 133 responden pada 4 puskesmas yaitu Puskesmas Pangkalan Lada terakreditasi paripurna, Puskesmas Arut Selatan terakreditasi utama, Puskesmas Teluk Bogam terakreditasi madya dan puskesmas Sambi belum terakreditasi pada bulan April tahun 2021. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rerata kepuasan kerja pegawai berdasarkan status akreditasi (p=0,0005). Namun diketahui bahwa tidak terdapat hubungan antara karakteristik individu dengan kepuasan kerja pegawai puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Barat.

---

Background: The implementation of accreditation policies in primary healthcare centres have been implemented since 2015, as a response towards the challenges in this globalization era. Recently in 2021, the Indonesian government made it mandatory for primary healthcare centres to have an accreditation certificate, as a prerequisite for them to be covered by the government health insurance (BPJS). This recent policy was met with a variety of opinions, both positive and negative. Despite this difference of opinions, health personnel in primary healthcare centres need to comply with accreditation policies. An important matter that needs to be addressed by policy makers are whether accreditation policies can cause negative consequences such as decreasing the job satisfaction of employees. This study is a quantitative study with a cross sectional design. A total of 133 samples from 4 primary healthcare centers, namely Pangkalan Lada Primary Healthcare Centre which was fully accredited, Arut Selatan Primary Healthcare Centre which has a major accreditation, Teluk Bogam Primary Healthcare Centre which has a semi-major accreditation and Sambi Primary Healthcare Centre which wasn’t accredited. Data was collected with an online questionnaire, taken in April 2021. The results showed that there was a significant difference of average employee satisfaction scores between the different primary healthcare centres (p = 0,0005). However, an association between the satisfaction score with other demographic variables and was not found."

"Kepemimpinan yang baik merupakan faktor yang sangat mcnentukan untuk keberhasilan suatu organisasi, termasuk organisasi puskesmas. Sebagai pimpinan organisasi pelayanan kesehatan masyarakat, kepala puskesmas dituntut memiliki kepemimpinan yang baik dalam pelaksanaan rnanajemcn puskcsmas. Untuk mencapai kcberhasilan tujuan tim keqia, temmasuk pencapaian program- program puskesmas. Selama ini yang terjadi, pengangkatan seorang kepala kepemimpinan ataupun kemampuan manajerialnya, sehingga tidak diketahui dengan pasti apakah kepala puskesmas tersebut mempunyai kemampuan kepemimpinan yang memadai untuk memimpin organisasi puskesmas. Design penelitian mcrupakan penelitian analitik deskriptii denan pendckatan kros-seksional, yang dilakukan di semua puskesmas scbanyak 24 puskesmas di kota Bogor. Data dikumpulkan dari hasil pengisian kuesioner oleh 98 stafpuskesmas di kota Bogor pada tahun 2009. Analisa data dilakukan secara kuantitatif menggunakan analisa univariat, bivariat, dan multivariat dengan uji chi-square dan uji regresi Iogistik ganda model prediksi. Hasil panelitian ini memperlihatkan bahwa gaya kepemimpinan dominan yang ditemui pada kepala puskesmas di kota Bogor adalah gaya supporting, hal ini menggembirakan karena sangat sesuai untuk kondisi organisasi puskesmas. Dengan tingkat kefleksibilitasan gaya kepemimpinan Heksibel dan tingkat efektifitas gaya kepemimpinan sedang. Adapun kualitas kepemimpinan sebagian besar kepala puskesmas berada pada tingkat cukup. Dari penilaian responden tentang fungsi kepemimpinan didapatkan fungsi kepemimpinan kepala puskesmas lebih banyak yang menyatakan baik. Dari hasil analisa bivariat terdapat pengaruh yang bermakna antara gaya kepemimpinan dan fungsi kepemimpinan, juga terdapat pengaruh yang bermakna antara Heksibelitas gaya puskesrnas yang dinilai dan pclatihan terhadap fungsi kepemimpinan. Dari hasil analisa multivariat didapat hasii fleksibilitas gaya kepemimpinan merupakan variabel yang mempunyai pengaruh bermakna terhadap fungsi kepemimpinan, dimana variabel gaya kepemimpinan, efektifitas gaya kepemimpinan, umur, masa kenja, lama kexja staf dengan kepala puskesmas yang dinilai serta pelatihan merupakan faktor konfounding. Disarankan untuk mcmpunyai data tentang gaya kepemimpinan kepala puskesrnas dan rnembuat percncanaan yang tepat daiam pengangkatan seorang kepala puskesmas dengan melakukan peniiaian memenuhi kriteria syarat kepemimpinan. Serta mengembangkan metode-metode pelatihan kepemimpinan bagi kepala puskesmas, dengan mempertimbangkan metode pclatihan kepemimpinan Situasional.

---

A good leadership is a crucial factor to determine the success of an organization, that includes the organization of the Health Centers (HCS). In order to achieve the goals of the programs of the HCS, the heads are required to posses good abilities to manage t.he HCS. So far, the recruitment of the Heads of the I-ICs in Bogor has been done without considering their leadership abilities and their managerial abilities. As a result, it has been uncertain whether the heads of the HCS have sufficient skills to manage the organization.

This research was designed as an Analytical Descriptive Research with Cross Sectional Approach, that has been done in all 24 l-ICs in Bogor. The data have been collected in 2009 through answering questionnaires from 98 the staffs of the HCS in Bogor. The data have been quantitatively analyzed by Univariate, Bivariate and Multivariate analysis with Chi-square test and Multiple Logistic Regression Test Prediction Model.

The result of this research has shown that the Dominant Leadership Styles of the heads of the HCS in Bogor are the Supporting Style. This result is very much satisfying since this style is quite acceptable for the condition of the HCS with the Flexibility Level of Flexible Leadership Style and in the Etfectivity Level of Mediocre Leadership Style. Most of the chiefs of the HCS leadership qualities are in sufficient level. From the responders point of you about the functions of the leadership have been identified that the fimctions of the heads of the I-ICs are in good condition. From the Bivariate Analysis has been identified there is a meaningful impact between leadership style and leadership function and also there is a meaningful impact between the flexibility leadership style and the fimction of the leadership. In individual characteristic there is a meaningful impact among the age, the duration of working of the staffs with the heads of the HCS, who have been recruited through their abilities. From the Multivariate Analysis has been identified that flexibility leadership style is a variable that has a meaningful impact towards the leadership function where the variable of the leadership style, eifectivity leadership style, age, duration of working with the head of the HCs, who have been recmited through their abilities are the Confounding Factor.

It is advisable to have data considering about the leadership style ofthe heads of the HCS and to have a fixed plan in recruiting the heads of the HCS by recruiting by their abilities to meet the requirements of the leadership. lt is also advisable to develop the HCS leadership training methods by applying The Situational Leadership Training Method."

"Perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan arahan Presiden RI berpengaruh terhadap setiap indikator kinerja, salah satunya pada indikator sasaran strategis FKTP Terakreditasi. Pada tahun 2024 ditargetkan FKTP (puskesmas dan klinik) terakreditasi adalah 100%, tetapi pada semester I tahun 2023 jumlah FKTP Terakreditasi masih sebesar 42,7% dan jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi tidak mengalami perubahan sejak tahun 2020. Kementerian Kesehatan lalu menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan akreditasi puskesmas sehingga pemenuhan target RPJMN dapat tercapai. Regulasi tersebut adalah petunjuk teknis yang berpedoman pada Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Dengan adanya regulasi terbaru terkait program akreditasi puskesmas, penyelenggaraan teknis survei akreditasi juga mengalami perubahan sehingga butuh evaluasi yang bisa menilai efektivitas penyelenggaraan program akreditasi puskesmas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen dengan pendekatan Input, Proses, dan Output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input, SDM yang terlibat adalah Tim Kerja MPK Puskesmas sebagai regulator dan LPA sebagai pelaksana survei akreditasi, anggaran yang digunakan adalah APBN, APBD, dana hibah, dan dana cadangan lain, tidak memerlukan sarana dan prasarana tertentu, adanya regulasi Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 dan aturan turunannya berupa Kepmenkes, Kepdirjen, dan SE, serta penggunaan SINAF. Pada aspek proses, Kementerian Kesehatan melaksanakan perancanaan berupa perencanaan kebijakan, anggaran, dan sistem informasi, pengorganisasian tugas dengan membagi PIC provinsi, pelaksanaan survei dilakukan oleh LPA sesuai Kepdirjen Nomor HK.02.02/I/3991/2022, dan pengawasan dilakukan dengan metode Binwas berupa validasi. Output pada indikator FKTP Terakreditasi masih di bawah target, yaitu 68,69% dari target 90%. Sementara itu, per April 2024 masih terdapat 1.672 puskesmas yang belum terkareditasi. Kendala pada input berupa kesulitan memastikan kualitas surveior, anggaran terbatas, penyesuaian kebijakan, dan sulit mengakses sistem informasi; kendala pada proses berupa perencanaan cukup lama, dilema etik, sulit menjamin kualitas survei, dan waktu yang singkat untuk menyelesaikan masalah; serta kendala pada output berupa cakupan persentase akreditasi puskesmas yang masih di bawah target.

---

Changes to the Ministry of Health's 2020-2024 Strategic Plan by the direction of the President of the Republic of Indonesia affect every performance indicator, one of which is the strategic target indicator for Accredited Primary Health Care. In 2024, the target for accredited primary health care (community health centers and clinics) is 100%, but in the first semester of 2023 the number of accredited primary health care is still 42.7% and the number of accredited community health centers has not changed since 2020. The Ministry of Health then drafted regulations as a basis for implementing accreditation of community health centers so that fulfillment of RPJMN targets can be achieved. These regulations are technical instructions that are guided by Minister of Health Regulation Number 34 of 2022 concerning Accreditation of Community Health Centers, Clinics, Health Laboratories, Blood Transfusion Units, Doctors' Independent Practices, and Dentists' Independent Practices. With the latest regulations regarding the community health center accreditation program, the technical implementation of the accreditation survey has also changed so that an evaluation is needed that can assess the effectiveness of the implementation of the community health center accreditation program. This research uses qualitative research methods in the form of in-depth interviews and document review with an Input, Process, and Output approach. The results of the research show that in the input aspect, the human resources involved are the Puskesmas Health Service Quality Work Team as the regulator and the LPA as the implementer of the accreditation survey, the budget used is APBN, APBD, grant funds, and other reserve funds, does not require certain facilities and infrastructure, there is regulation of Minister of Health No. 34 of 2022 and its derivative regulations in the form of Kepmenkes, Kepdirjen, and SE, as well as the use of SINAF. In the process aspect, the Ministry of Health carries out planning in the form of planning policies, budgets, and information systems, organizing tasks by dividing provincial PICs, carrying out surveys carried out by LPA by the Director General's Decree Number HK.02.02/I/3991/2022, and supervision is carried out using the monitoring method in the form of validation. The output on the Accredited FKTP indicator is still below the target, namely 68.69% of the target of 90%. Meanwhile, as of April 2024 there are still 1,672 community health centers that have not been accredited. Input constraints include difficulty in ensuring the quality of surveyors, limited budget, policy adjustments, and difficulty accessing information systems; process constraints include long planning, ethical dilemmas, difficulty in ensuring survey quality, and short time to resolve problems; and output constraints include the percentage coverage of puskesmas accreditation that is still below the target."

"Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kesehatan pada usia produktif merupakan hak dasar penduduk usia 15-59 tahun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kab/kota. Dengan status akreditasi puskesmas yang sudah diraih dan manajemen puskesmas yang sudah diterapkan, capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Cirebon masih rendah. Tujuan penelitian untuk mengetahui efek status akreditasi dan manajemen puskesmas terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif puskesmas di Kota Cirebon. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian crossectional. Populasi penelitian adalah seluruh puskesmas di Kota Cirebon. Sampel penelitian adalah 22 puskesmas (total sampling). Analisis statistik menggunakan uji annova one way, uji korelasi dan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan status akreditasi puskesmas tidak berefek terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif, sedangkan semua aspek manajemen puskesmas berkorelasi cukup kuat dan kuat kecuali fokus pelanggan yang berkorelasi lemah/tidak berkorelasi. Diperlukan penerapan manajemen puskesmas yang berkualitas dan dukungan dinas kesehatan agar SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif dapat tercapai.  

---

Minimum Service Standards (SPM) for health services at productive age are the basic rights of the population aged 15-59 years to obtain health services according to the standards that must be met by the district/city regional government. With the accreditation status of the public health center that has been achieved and the management of the public health center that has been implemented, the achievement of SPM for health services at productive age in Cirebon City is still low. The aim of the study was to determine the effect of the accreditation status and management of the public health center on the achievement of the MSS for health services at the productive age of the public health center in Cirebon City. This type of research is quantitative research with a cross-sectional research design. The research population was all health centers in Cirebon City. The research sample was 22 health centers (total sampling). Statistical analysis using one-way annova test, correlation test and simple linear regression test. The results showed that the accreditation status of the public health center had no effect on the achievement of SPM for health services at productive age, while all aspects of public health center management had a fairly strong and strong correlation except for customer focus which had a weak correlation/no correlation. It is necessary to implement quality health center management and the support of the health office so that the SPM for health services at productive age can be achieved."

"Puskesmas merupakan satuan unit terdepan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat ternasuk masyarakat miskin. Dalam era globalisasi ini setiap organisasi dituntut untuk dapat berkompetisi dan mempunyaj daya saing sehingga organisasi tersebut dapat mempertahankan keberadaannya. Pelayanan yang dihasilkan dari organisasi puskesmas merupakan kerjasama antara pimpinan puskesmas dan staf puskesmas, dari basil kerjasama yang baik akan menghasilkan pelayanan yang bennutu. Peran pimpinan puskesmas terhadap kemajuan organisasi sangat utama dan pimpinan harus mampu rnemberikan kepuasan kerja terhadap staf dalam organisasi, kepuasan kerja staf dalam organisasi akan menciptakan suatu pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dan hubungan antara kepemimpinan kepala puskesmas dan kepuasan kerja staf puskesmas dalam melaksanakan Program Jaringan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Serang Tahun 2007. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan pendekatan kuantitatif terhadap 144 staf puskesmas dari 38 puskesman di Kabupaten Serang. Analisis yang digunakan adalah univariat, bivadat dan multivariat dengan uji statistik Chi square dan Regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kepuasan kerja (total) staf puskesmas menggunakan cut of point mean sebesar 50,9o/a, kepuasan kerja tertinggi pada dimensl kepuasan kelja 1erhadap gaji (60,5%) dan terendah pada dimensi kepuasan ketja terhadap pembagian jasa medis (35)1%). Mayoritas kepala puskesmas menampilkan gaya kepemimpinan transaksional (55,3%) dikoinbinasikan dengan gaya kepemimpinan transformasional (52.6%). Dari hasil uji bivariat diperoleh ada hubungan bermakna antara gaya kepemimpioan transformasional terhadap kepuasan kerja staf puskesmas (P=0,02). Ada hubungan bermakna antara gaya kepemimpinan transaksional terhadap kepuasan kerja staf puskesmas (P= 0 04) Dimensi kepemimpinan yang mempunyai hubungan bermakna terhadap kepuasan keija staf adalah dimensi attributed charismatik (P= 0,001), dimensi idealized influence (P= 0,024), dirnensi intelectual stimulation (P= 0,025), dimensi individualized consideronce (P= 0,008), dimensi Cl)nfingen reward (P= 0,020), dimensi laissez faire (P= 0,038). Foktor konfonding tidak mempunyai hubungan bermakna terhadap kepuasan kerja staf puskesmas. Hasil uji statistik multivariat didapatkan faktor yang paling dominan mempengaruhi hubungan kepemimpinan kepala puskesmas dan kepuasan kerja staf puskesmas adalah kepemimpinan transfonnasional dengan dinlensinya attributed charismatik. Persepsi gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja staf disarankan kepada kepala puskesmas agar meningkalkan gaya kepemimpinan transformasional terutama dimensi attributed charismatik, perlu memperkenalkan gaya ini kepada para calon kepala puskesmas melalui pelatihan kepemimpinan. Para kepala puskesmas agar lebih memperhatikan pembagian jasa medis kepada stafnya dan disesuaikan dengan beban kerja yang diemban para staf, sehingga kepuasan kerja staf dapat meningkat, tetap menjaga dan meningkatkan hubungan antar staf yang sudah baik.

---

Central public health as a leading unit which give health care services to the whole society including the impecunious. in globalization era, every organization have to be able to compete and also have the competitive ability so that the organizations are able to maintain the existance. The service that produced by central public health organization a cooperation between heed central public health and staff; the result from this cooperation will produce a service quality. The role of the head puskesmas to organization progress is very important which he gave the work satisfaction to staff and mixed the individual target to be improve a part organization target, therefore work satisfaction of staff on organization will improve the service quality to society.

The aim of this research are to get picture and the relation between head to puskesmas leadership and work satisfaction of puskesmas staff to execute the JPKMM program in Serang district in 2007. This research uses cross sectional desaign with quantitative approach for 144 puskesmas staf from 38 puskesmas in Serang district. Analysis type that used are univariat, bivariate and multivariate with Chi square and double logistics regresi statistic test.

The resu1t of this research indicates that percentage of work satisfaction (totalize} staff puskesmas staf use 50.9% cut off point mean the highest work satisfaction at dimension of work satisfaction to salary (60,5%) and lowest at dimension of work satisfaction to share of medical service fee (35,1%). Majority of head puskesmas presents transactional style leadership (55,3%) combined with transformational style leadership (52,6%).

The result from bivariate test obtained that there is significant relationship between transformational style leadership to work satisfaction of puskesmas staff (P= 0,02). Significant relationship also found has a transaktional leadership style to work satisfaction of puskesmas (P= 0,04) Leadership dimension which have significant relationship to work satisfaction of puskesmas staff is attributed charismatik dimension (P= 0,001), idealized influence dimension (P= 0,024), intellectual stimulation dimension (P= 0,025), individualized considerance dimension (P= 0,008), contingen reward dimension (P= 0,020), laissez faire dimension (P= 0,038). Confounding factor has no significant relationship to work satisfaction ] puskesmas of staff.

The result from multivariate statistic test obtained that the most dominant factor influence the relation between head puskesmas leadership and work satisfaction of puskesmas staff is transformational leadership with its attributed cbarismatik dimension. Leadership styles Perception have influence to work satisfaction of puskesmas staff, it is suggested to head puskesmas to improve transformational styles leadership especially attributed charismatic dimension, this leadership styles must introduced was to head puskesmas candidate through a leadership training. Heads puskesmas have to concerned more to share of about medical service fee to its staff raised up and also have to maintain and improve the relation among that has been good."

"Akreditasi merupakan faktor yang menjadikan institusi pelayanan Kesehatan semakin professional, bukan hanya dari segi pengelolaan layanan tetapi juga sebagai pengelolaan manajemen yang mumpuni. Banyaknya puskesmas di Indonesia saat ini merupakan tantangan bagi pelaksana Akreditasi untuk mencapai posisi status Akreditasi Paripurna sebagai tingkatan kinerja tertinggi. Untuk mengupayakan pencapaian kinerja Akreditasi tersebut berlangsungnya aktivitas knowledge management menjadi hal yang sangat penting. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan status Akreditasi Paripurna untuk melihat penerapan knowledge management pada aspek modal manusia, organisasi, dan teknologi informasi dan komunikasi, serta menganalisis gambaran pengelolaaan resource yang dimiliki dalam memaksimalkan pencapaian status akreditasi tertinggi. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain Rapid Assessment Procedures (RAP), yaitu suatu penelitian kualitatif yang dilakukan secara cepat (1-2 bulan) dengan menggunakan metode wawancara mendalam. Hasil penelitian mendapatkan bahwa modal manusia, organisasi serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan dampak yang besar terhadap pencapaian akreditasi paripurna. Pengelolaaan kemampuan staf dan penguasaan teknologi oleh kebanyakan staf yang diberikan tugas sebagai penanggung jawab, memberi dampak yang besar terhadap staf dalam melakukan intruksi dan progres, dengan ditunjang TIK yang memadai sehingga performa Puskesmas dalam persiapan akreditasi lebih maksimal dan proses knowledge management berjalan dengan sangat baik. Kesimpulan dari penelitian ini knowledge management telah diterapkan dengan baik dan berperan   dalam proses distribusi informasi yang dipengaruhi oleh  modal manusia, organisasi dan kemampuan staf dalam pengetahuan teknologi informasi komunikasi (TIK) dimana masing-masing memberikan dampak besar dalam kelangsungan proses organisasi untuk mencapai status akreditasi paripurna Saran penelitian ini kepada puskesmas samboja dapat mendokumentasikan rekomendasi hasil akreditasi dengan baik, sehingga proses perbaikan dapat dilakukan bertahap dan disesuaikan dengan pola pelayanan yang diterapkan oleh puskesmas Samboja dan dapat mempertahankan status Paripurna saat pelaksanaan re-akreditasi, dilanjutkan dengan pembelajaran untuk mempertahankan status paripurna yang saat ini telah didapatkan. Camat Samboja agar kiranya terus mempertahankan kolaborasi yang sudah sangat baik, sehingga 2 puskesmas lain di wilayah Samboja segera mendapatkan status akreditasi paripurna. Untuk penelitian selanjutnya, dapat meneliti status akreditasi di wilayah dan puskesmas yang berbeda dalam peningkatan status akreditasi pasca re-akreditasi puskesmas dilakukan, sehingga ada data pembanding dalam proses knowledge sharing antar daerah.

---

Accreditation is a factor that makes health care institutions more professional, not only in terms of service management but also as a qualified management. The number of health centers in Indonesia today is a challenge for the implementers of Accreditation to achieve the status of the Plenary Accreditation position as the highest performing level. To strive for the performance of the Accreditation, knowledge management is very important. This research was conducted at the Samboja Health Center, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province with Plenary Accreditation status by applying knowledge management to see aspects of human capital, organization, and information and communication technology, as well as analyzing the description of the management of resources owned in maximizing the utilization of the highest accreditation status. This study uses an approach using the Rapid Assessment Procedures (RAP) design, which is a qualitative research conducted quickly (1-2 months) using in-depth interviews. The results of the study found that human capital, organization and Information and Communication Technology (ICT) had a major impact on the plenary accreditation. The management of staf capabilities and mastery of technology by most of the staf assigned the task of being in charge, has a great impact on staf in carrying out instructions and progress, supported by adequate ICT so that the performance of the Puskesmas in preparation for accreditation is maximized and the knowledge management process is very good. The conclusion of this study is that knowledge management has been implemented properly and plays a role in the process of distributing information which is influenced by human capital, and the ability of staf in communication technology (ICT) knowledge, each of which has a major impact on the organizational process to achieve complete accreditation status. Suggestions from this research to the Samboja Health Center can document the recommendations of the accreditation results properly, so that the improvement process can be carried out gradually and adapted to the service pattern applied by the Samboja Health Center and can maintain the Plenary status during the implementation of re-accreditation, followed by learning to maintain the plenary status that is has now been obtained. The Samboja sub-district head should continue to maintain the excellent collaboration, so that the other 2 health centers in the Samboja area will soon get a plenary accreditation status. For further research, it is possible to examine the accreditation status in different regions and puskesmas in improving the accreditation status after the re-accreditation of the puskesmas is carried out, so that there is a comparison of data in the knowledge sharing process between regions. "

"Akreditasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan puskesmas yang bermutu dan berkesinambungan. Malcolm Baldrige sebagai kerangka kerja ekselen untuk evaluasi sistem pelayanan kesehatan dengan menilai diri dan memperbaiki mutu organisasi. Penelitian ini menggunakan kuesioner Malcolm Baldrige dan bab 7 tujuh akreditasi Permenkes yaitu layanan klinis berorientasi pasien untuk mengetahui gambaran mutu layanan layanan klinis rawat jalan puskesmas akreditasi dan non akreditasi dan mengetahui hubungan kepemimpinan, strategi, fokus pasien, manajemen pengetahuan dan informasi, fokus staf dan proses kerja dengan hasil. Penelitian kuantitatif dengan skoring Malcolm Baldrige, sampel penelitian sebanyak 126 responden dengan teknik purposive sampling. Hasil skor Malcolm Baldrigediperoleh skor rata-rata A-D-L-I approach-deployment-learning-integration dan Le-TC-I level-trend-comparison-integration < 30. Kedua jenis puskesmas berada pada level kinerja poor. Puskesmas akreditasi berada pada kriteria early result dan non akreditasi dengan kriteria early development. Kepemimpinan, strategi, fokus pasien,informasi dan analisis, fokus staf, dan proses mempunyai hubungan signifikan dengan hasil layanan klinis rawat jalan. Puskesmas belum banyak dokumentasi layanan klinis rawat jalan, pendekatan belum optimal, perbaikan bila ada masalah dan belum terintegrasi antar unit layanan. Puskesmas akreditasi dan non akreditasi perlu meningkatkan mutu layanan klinis rawat jalan dan mengevaluasi diri dengan kerangka kerja ekselen Malcolm Baldrige.

---

Accreditation is one of the government policies to improve health services of Public Health Centers PHC either to improve its quality or sustainability. This study used the Baldrige questionnaire and chapter 7 of Indonesian Ministry of health accreditation regulation, namely patient oriented clinical service, in order to know the description of the quality clinical services outpatient in PHC accreditation non accreditation, as well as to know the relationship of leadership, strategy, costumer focus, information, staff focus, work processes with result. Quantitative research is conducted by scoring Baldrige 126 samples by using purposive sampling technique. Baldrige score result shows that the average score of A-D-L-I and Le-TC-I is less that 30 . Both types of PHC are at the level of poor performance. PHC accreditation is classified as the early result criteria and non accreditation is classified as the early development criteria.Leadership, strategy, patient and staff focus, information, process, have a significant relationship with outpatient clinical outcome results. PHC has less documentation of out patient clinic services, not optimal approach, not well improvement if there is a problem, not yet integrated among service units. Therefor, PHC - accreditation non accreditation need to improve their quality of outpatient clinical services, conduct self assessment by using the excellent framework of Baldrige."