Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi yang bersangkutan dapat mengeskpresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Dengan memperoleh opini WTP tersebut, tingkat kepercayaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan semakin meningkat dan bermanfaat untuk membuat keputusan.Untuk memperoleh Opini WTP, LKPD harus disusun dengan memenuhi kriteria yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Strategi yang diterapkan untuk mempertahankan opini WTP adalah memenuhi keempat kriteria tersebut dan harus didukung oleh komitmen dari Kepala Daerah untuk melakukan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Komitmen harus konsisten dijalankan serta didukung oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung komitmen tersebut diperlukan kebijakan publik untuk perubahan baik internal dan eksternal.

---

Unqualified Opinion given by The Audit Board of The Republic of Indonesia to the Financial Statements are the dream of all institutions, both central and local, because with that opinion, the institution concerned could express its entity accountability to its stakeholders (public/community). By obtaining the unqualified opinion, the reliability of The Local Government Finance Report would be increased and it would be useful for decision making.To obtain unqualified opinion, The Local Government Finance Report should be prepared to meet the criteria that is in accordance with accounting standards of government, the adequacy of disclosure, compliance with applicable legislation and the effectiveness of internal control systems. The strategy to maintain unqualified opinion is to meet the four criteria and should be supported with the commitment of the Head of Local Government for transparency in financial management. Commitment must be consistently carried and supported by the entire staff of the Local Government. To support this commitment, public policy would be required for changes in both internal and external."

"[ABSTRAKKualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang baik dapatdiwujudkan antara lain melalui tertib pengelolaan aset infrastruktur sebagai BarangMilik Daerah. Hal ini tampaknya masih menjadi kendala bagi sebagian besarpemerintah daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Situbondo. Penelitian inibertujuan mengidentifikasi faktor-faktor risiko pengelolaan aset infrastruktur dankemudian disusun strategi penanganan risiko untuk meningkatkan kualitas LKPDKabupaten Situbondo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif denganmenggunakan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10faktor risiko yang dominan dan berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Atas faktorfaktorrisiko tersebut selanjutnya dilakukan strategi penanganan risiko berupatindakan preventif dan tindakan korektif yang diperlukan untuk meningkatkankualitas LKPD Kabupaten Situbondo.

---

ABSTRACTGood quality of local government financial statements (LKPD) can be obtainthrough orderly infrastructure assets management as district government property.This seems to be a problem for most local governments at Indonesia includingSitubondo district government. This research aimed to identify risk factors ofmanaging infrastructure assets and then prepared a risk management strategy toimprove financial statements quality of Situbondo district government. Thisresearch is a quantitative research with survey method. The result of this researchshown that there were 10 risk factors that dominan and affect the quality of LKPD.Based on these risk factors, further risk management strategies can be done in theform of preventive and corrective actions to improve the quality of financialstatements of Situbondo district government., Good quality of local government financial statements (LKPD) can be obtainthrough orderly infrastructure assets management as district government property.This seems to be a problem for most local governments at Indonesia includingSitubondo district government. This research aimed to identify risk factors ofmanaging infrastructure assets and then prepared a risk management strategy toimprove financial statements quality of Situbondo district government. Thisresearch is a quantitative research with survey method. The result of this researchshown that there were 10 risk factors that dominan and affect the quality of LKPD.Based on these risk factors, further risk management strategies can be done in theform of preventive and corrective actions to improve the quality of financialstatements of Situbondo district government.]"

"Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan pengelolaan keuangan per komponen akun pada laporan keuangan Kementerian Pariwisata ditinjau dari empat kriteria pemberian opini menurut UU No 15 Tahun 2004 dan bertujuan memberikan rekomendasi upaya perbaikan yang harus dilakukan Kementerian Pariwisata untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dilihat dari empat kriteria pemberian opini terdapat permasalahan pengelolaan keuangan pada akun pendapatan negara, belanja negara, persediaan, aset tetap, dan utang kepada pihak ketiga. Upaya perbaikan yang harus dilakukan yaitu: pembuatan peraturan internal, restrukturisasi SDM, pembentukan tim ad hoc, dan peningkatan efektivitas satuan tugas SPI.

---

This study is aimed to analyze financial management issues on Ministry of Tourism Financial Statements accounts refer to criteria in determining the opinion therefore according to UU No. 15 2004 and to provide the recommendation to improve the financial management accountability to get an unqualified opinion. Data are analyzed by descriptive qualitative method.

The results show issues in income, expenditure, inventory, fixed asset, and debt to third parties. The major efforts must be done: making the internal regulations, restructuring of human resources, forming of ad hoc team, and increasing the effectiveness of the task force of internal control."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan sertamenganalisis apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara kabupaten/kotadi Provinsi Jawa Barat selama 2009-2013. Penelitian menggunakan metodedeskriptif dengan teknik analisis data kuantitatif rasio keuangan serta uji T dan ujiMann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah kota mempunyai tingkatrasio kemandirian lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Rasio efektivitaskabupaten/kota sangat efektif dengan rata-rata 120.06%. Pemerintahkabupaten/kota mempunyai rasio aktivitas belanja operasi lebih besar daripadarasio aktivitas belanja modal. Hasil uji T dan Mann-Whitney menunjukkan tidakterdapat perbedaan antara rasio efektivitas dan aktivitas belanja operasi,sedangkan rasio kemandirian dan aktivitas belanja modal menunjukkanperbedaan.

---

ABSTRACTThe objectives of this study are to analyze the comparative of financialperformance among local governments and to analyze whether any differences infinancial performance between regencies and municipalities in West JavaProvince 2009-2013. Descriptive method with quantitative data analysis techniqueof financial ratio and T and Mann-Whitney tests are used in this study. The resultshows that the independence ratio level of municipalities is higher than that ofregencies. The effectivity ratio of regencies/municipalities is highly effective withthe rate of 120.06%. The operational expenditure activity ratio of the localgovernments is higher than capital expenditure activity ratio. The result of T andMann-Whitney tests do not show that the effectivity and the operational activityratios are different, while the independence and the capital expenditure activityratios do."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan dan dampak kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kualitas LKPD serta pengaruh kualitas LKPD terhadap kualitas pelayanan publik dan keputusan pemangku kepentingan baik dalam berinvestasi, membayar pajak daerah maupun memilih kembali petahana. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan menggunakan data tahun 2016 untuk pengujian utama dan data tahun 2014-2016 untuk pengujian sensitivitas. Terkait dengan determinan kualitas LKPD, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kualitas LKPD, sedangkan tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Sementara itu, terkait dengan dampak kualitas LKPD, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan publik, kualitas LKPD juga ditemukan berpengaruh positif terhadap keputusan pemangku kepentingan, terutama dalam berinvestasi dan membayar pajak daerah. Tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan kualitas LKPD terhadap keputusan masyarakat daerah dalam memilih kembali petahana. Hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya upaya peningkatan kualitas LKPD bagi Pemerintah Daerah, yang mana tidak hanya diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas semata, namun juga sekaligus dapat meningkatkan kebermanfaatan pelaporan keuangan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan Pemerintah Daerah.

---

This study aims to analyze the determinants and impacts of the quality of local government financial reporting (LKPD), in particular, the effect of audit findings and follow-up audit recommendations on the quality of LKPD and the influence of the quality of LKPD on the quality of public services and stakeholder decisions both in investing, paying local taxes and re-electing incumbents. This research was conducted at district/municipal governments throughout Indonesia, using 2016 data for the main test and 2014-2016 data for sensitivity testing.

Related to the determinants of the quality of the LKPD, the results of this study indicate that the audit findings have a negative effect on the quality of the LKPD, while the follow-up to the audit recommendations has a positive effect on the quality of the LKPD. Meanwhile, related to the impact on the quality of LKPD, the results of this study indicate that in addition to having a positive effect on the quality of public services, the quality of LKPD is also found to have a positive effect on stakeholder decisions, especially in investing and paying local taxes. There was no significant effect on the quality of the LKPD on the decision of the local community to re-elect the incumbent.

The results of this study have implications for the importance to improve the quality of LKPD for local governments, which are not only expected to achieve accountability, but also to increase the usefulness of financial reporting for improving the quality of public services and decision making for local government stakeholders."

"Skripsi ini membahas implementasi basis akrual dalam basis cash towards accrual pada laporan keuangan 35 pemerintah kota tahun anggaran 2007 - 2009. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif terhadap beberapa pos akrual laporan keuangan pemerintah kota, yaitu kas, piutang, aset tetap, dan kewajiban.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa penyajian pospos akrual tersebut yang belum memadai, dikarenakan oleh kurangnya peraturan teknis yang detail, dan ketidaksiapan pemkot untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan aturan teknis yang detail khususnya terkait dengan aset tetap dan piutang, serta perbaikan kualitas dari pengadaan sumber daya manusia pemerintah melalui rekrutmen tepat sasaran.

---

The focus of this study is about the implementation of accrual basis in cash towards accrual basis on financial statements of 35 local governments 2007 - 2009. This research is a qualitative descriptive research on some accrual posts like cash, account receivables, fixed assets, and liabilities that are presented in the local government financial statements.

The result of this research shows that there are still some accruals posts are presented inappropriately, due to the lack of detail technical regulations and resources of our government. Therefore, this research suggests that the detail technical regulation especially for the fixed assets and account receivables, and the improvement of the government human resource quality through best shot recruitment are much needed."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme review atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai landasan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas LKPD agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Review atas LKPD Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai auditor internal. Berdasarkan hasil penelitian ini, pedoman review yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan. Kegiatan review masih memiliki kelemahan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap pelaporan, review telah dilakukan sesuai dengan standar. Fokus permasalahan atas laporan keuangan berbeda antara tim review dan auditor eksternal. Hasil review digunakan oleh auditor eksternal sebagai pintu masuk pemeriksaan atas laporan keuangan. Pelaksanaan review juga mempertimbangkan temuan auditor eksternal periode sebelumnya.

---

This study aims to determine the mechanism of review for local government financial statements (LKPD) as the foundation of a limited assurance that there are no material modifications that should be made to the financial statements in order for the statements to be in conformity with the Government Accounting Standards. This study is qualitatif descriptive interpretive. Review of LKPD conducted by Inspectorate of DKI Jakarta Provincial as an internal auditor. Based on this study, review guideline has accordance with the regulations. Review implementation has weaknesses in the planning and execution stages. At the reporting stage, review has been conducted in accordance with the standards. Main focus of the financial statements problem differs between the review team and the external auditors. The result of the review is used by external auditors as the entrance examination of the financial statements. Implementation of the review, consider the findings of the external auditors prior period."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal danakuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat korupsi pada Pemerintah DaerahProvinsi di Indonesia periode tahun 2010-2013. Penelitian ini adalah penelitiankuantitatif dengan data panel. Pengujian model menggunakan model Regresidengan model efek random. Variabel akuntabilitas laporan keuangan berperansebagai variabel moderasi yang diduga dapat menurunkan pengaruh positifdesentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi. Variabel akuntabilitas laporankeuangan diukur dengan opini audit dan tindak lanjut rekomendasi hasilpemeriksaan BPK RI. Hasil penelitian membuktikan bahwa desentralisasi fiskalmemiliki pengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Tindak lanjut hasilpemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dapatmemperlemah hubungan positif pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkatkorupsi

---

ABSTRACTThe objective of this research is to analyze the effect of fiscal decentralization danaccountability of Financial Statements on level of corruption in local governmentin Indonesia during 2010-2013. This study is quantitative research by using paneldata dan multiple regression with random effect model. The accountability of theFinancial Statements variable contribute as a moderating variable that could beexpected to decrease the positive effects of fiscal decentralization on the level ofcorruption. accountability of financial statements variables measured with an auditopinion dan Audit rectification by the Provincial Government. The study findsthat fiscal decentralization has positive correlation on level of corruption. Auditrectification by the Provincial Government weakens the positive effect of fiscaldecentralization to the level of corruption"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akun laporan keuangan yang mempengaruhi opini serta hubungannya dengan upaya peningkatan opini dan bertujuan memberikan rekomendasi upaya perbaikan yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dilihat dari empat kriteria pemberian opini yang terdapat permasalahan pengelolaan keuangan dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai tahun 2012 sampai dengan 2015 yaitu akun piutang, investasi permanen, aset tetap, utang jangka pendek lainnya, belanja daerah, dan kemitraan pihak ketiga. Permasalahan tersebut perlu diperhatikan secara komprehensif terhadap akun aset tetap karena penyumbang terbesar yang mempengaruhi opini. Rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan dapat menggunakan pendekatan analisis fungsi manajemen yaitu: perbaikan SOP, restrukturisasi SDM, pembentukan tim ad hoc, pengembangan sistem infomasi aset, pensertifikatan bukti kepemilikan aset, dan pengawasan.

---

This study is aimed to analyze accounts in financial statements which affect opinion and its relationship with improvement opinion on Provincial Government of DKI Jakarta and to provide the recommendation to improve the financial management accountability to get an unqualified opinion. Data are analyzed by descriptive qualitative method. The result show issues on Provincial Government of DKI Jakarta from 2012 to 2015 that refer to criteria in determining the opinion therefore according to UU No. 15 2004 is account receivable, permanent investment, fixed asset, other short term debt, expenditure, and third party partnership. These issues need to be considered in a comprehensive manner against the fixed asset account because the largest contributor affecting opinion. Recommendation to improve opinion use management functional analysis is redesign of standard operating procedure SOP , restructuring of human resources, forming of ad hoc team, asset information systems development, safeguarding evidence of asset ownership, and supervision systems."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa analisis regresi. Data primer berupa persepsi responden terhadap variabel penelitian, dengan sampel satuan kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan tahun penelitian 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Variabel penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terbukti tidak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

---

The aim of this study is to prove the effect of Government Accounting Standard implementation, Internal Control implementation, human resources competence, organizational commitments, and information technology utilization on government financial statements quality. This study uses quantitative method that is regression analysis. Data of this study are respondent?s perceptions about research variables. Samples of study are units in Indonesian Institute of Sciences.

The results of this study show that the Government Accounting Standard implementation and organizational commitment positively influence government financial statements quality. On the other hand, internal control implementation, human resources compentence, and information technology utilization are proven to have no positive effect on government financial statements quality."