Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pneumonia merupakan proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru dan lebih sering terjadi pada bayi dan balita yang dapat berpengaruh pada staus pernapasan anak. Penatalaksaan pneumonia pada anak umumnya dengan memberikan antibiotik dan fisioterapidada konfensional yang beresiko menimbulkan trauma pada anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tiupan lidah terhadap status pernapasan balita dengan pneumonia. Desain penelitian dengan teknik quasi experimental dengan pre dan post test without control dengan 23 responden berdasarkan consecutive sampling. Hasil penelitian disimpulkan bahwa tiupan lidah dapat meningkatkan status pernapasan pada balita dengan pneumonia (p value >0,001). Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam memberikan intervensi pada anak yang mengalami gangguan pernapasan.

---

Pneumonia is an acute infection of the lung tissue and it is more common among infants and toddlers that can affect children respiratory status. Management of pneumonia in children is generally with antibiotics and conventional chest physiotherapy at risk traumatizing the child.

The purpose of this study was to determine the effect of “tiupan lidah” to respiratory toddlers status with pneumonia. Research design was quasy experimental with pre and post test with out control. The number of respondents was 23 children which was collected with concecutive sampling technicques. The data was analized with paired t-test.

This research found that therapeutic play “tiupan lidah” is imrove the children respiratory status (p value>0.001). The results of this study can form the basis for interventions in children who suffer from respiratory."

"Tanah wakaf di Indonesia perlu dibangun dan dikembangkan secara lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat digunakan dalam pembangunan dan pengembangan tanah wakaf tersebut adalah melalui penerbitan sukuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi sukuk berbasis wakaf di Indonesia. Hasil penelitian merekomendasikan penggunaan mekanisme/akad musharakah wa ijarah dan mudarabah wa ijarah dengan underlying berupa tanah wakaf. Lebih lanjut formulasi dari mekanisme/akad tersebut menunjukkan bahwa nilai sukuk harus lebih kecil atau sama dengan nilai tanah wakaf dengan periode penerbitan sukuk antara jangka menengah sampai dengan jangka panjang. Simulasi menunjukkan dengan proporsi pembagian keuntungan antara Pemerintah dan investor sebesar 60 : 40 dan dengan periode sukuk selama 9 tahun, maka rental rate yang diperoleh investor adalah sama dengan 8.33%. Dengan akad yang direkomendasikan tersebut, investor juga tidak akan menerima pendapatan selama masa konstruksi, namun demikian investor akan menerima pendapatan dengan rate yang lebih tinggi setelah masa konstruksi, pokok investasi yang dibayarkan secara periodik serta sukuk yang bersifat tradable.

---

Awqaf properties in Indonesia needs to be constructed and developed in a more productive and useful way for the society. One source of funding that can be used in construction and development of awqaf properties is through the issuance of sukuk. This study aims to construct an awqaf based sukuk in Indonesia.

The result of the study recommends the usage of mechanism/contract musharakah wa ijarah and mudarabah wa ijarah with the underlying of waqf properties. Further formulation of the mechanism/contract shows that the value of sukuk must be less than or equal to the value of awqaf properties in the period between the mid-term sukuk issuance and the long-term one.

Further, simulations show that the proportion of profit sharing between government and investors could be 60 : 40 for the 9 year Sukuk, whilst the rental rate obtained by investors is equal to 8.33%. With the recommended contract, the investors will not receive income during the construction period, but they will receive income at a higher rate after the construction period and the principal investment is paid periodically with tradable sukuk."

"Kekurangan kemampuan dana dan teknis memaksa Pemerintah Indonesia untuk melibatkan pihak swasta dalam membangun infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta KPS . Poyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Batang merupakan proyek pertama yang mengimplementasikan skema tersebut dengan konsorsium perusahaan multinasional J-Power, Itochu dan Adaro PT Bhimasena Power Indonesia dan berhasil mencapai kesepakatan hingga pembangunan. Skripsi ini menunjukkan interaksi yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT Bhimasena Power Indonesia dalam pengimplementasian skema tersebut dengan analisis Political Bargaining Model PBM dan mengungkap bagaimana hal tersebut berpengaruh pada keberlangsungan proyek kerja sama. Skripsi ini memperlihatkan bahwa daya tawar politik aktor pemerintah dan perusahaan multinasional mempengaruhi perhitungan mereka dan berjalannya kerja sama yang dibentuk antara keduanya. Lebih jauh lagi, komponen dalam daya tawar tersebut dipengaruhi oleh pengaruh aktor internasional seperti Bank Dunia dan dinamika politik domestik.

---

The lack of financial and technical capacity forced Government of Indonesia to include private entities to build public infrastructure by implementing Public Private Partnership PPP scheme. Central Java Coal Fired Power Plant Project in Batang is the first project with multinational companies consortium of J Power, Itochu and Adaro PT Bhimasena Power Indonesia to reach financial closure and construction. This study showcases the interaction between Government of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia using Political Bargaining Model and analyze how it plays part in the continuity of the project to its current success. This research finds that the political bargaining position of government and multinational companies has influenced their cost and benefit analysis in the continuation of the partnership. Furthermore, the components of political bargaining position are heavily influenced by the involvement of international institution World Bank and domestic politics."

"Skripsi ini membahas mengenai urgensi pembentukan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai pemberi jaminan proyek kerjasama pemerintah swasta di bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah, tetapi dalam perkembangannya infrastruktur dapat dibangun oleh swasta berdasarkan kerjasama pemerintah swasta dimana untuk menarik minat swasta untuk membangun, dibutuhkan jaminan dari pemerintah atas risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung sendiri oleh swasta. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana peran pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah Swasta dalam bidang infrastruktur, mengapa PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) diperlukan sebagai penyedia jaminan proyek Kerjasama Pemerintah Swasta di bidang Infrastruktur, dan bagaimana mekanisme PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam menjamin proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk menginvestasikan dananya untuk membangun infrastruktur, swasta memerlukan jaminan dari pemerintah atas risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung sendiri oleh swasta yang pada akhirnya dibentuk PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

---

This mini-thesis discusses about the urgency of the establishment of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as a Public Private Partnership Project's guarantee provider in infrastructure sector. The development of infrastructure is actually a government obligation, but in the development, infrastructure can be built by the private sector based on Public Private Partnership in which to attract private sector to build, takes guarantee from the government on risks can not be borne by the private sector. Main issues to be discussed how the government's role in Public Private Partnership in infrastructure sector, why Indonesia Infrastructure Guarantee Fund is required as a public private partnership project's guarantee provider in infrastructure sector and how the mechanism of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund in guaranteeing the establishment of infrastructure projects in Indonesia. This mini-thesis is prepared by the method of normative legal writing to produce analytical data that is descriptive. The study concluded that in order to invest funds to build infrastructure, private companies need guarantee from the government on risks that cannot be borne by the private sector that ultimately established Indonesia Infrastructure Guarantee Fund."

"Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) sebagai ibukota negara Indonesia mempunyai masalah kemacetan dan banjir. Sebuah desain konseptual PRASTI Tunnel yang berbasis analisa fungsi dengan menggunakan pendekatan metode Value Engineering sehingga tercipta sebuah terowongan bawah tanah (tunnel) pengendali banjir yang terintegrasi dengan KA Bandara dan MRT sebagai Fungsi Transportasi, Fungsi Telekomunikasi dan demikian juga dengan Fungsi Komersial Area. PRASTI Tunnel ini ditawarkan sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk mewujudkan Jakarta dengan PRASTI Tunnel dibutuhkan dana hampir mencapai Rp.21 T namun pemerintah membutuhkan bantuan swasta terkait masalah pendanaan. Dengan menggunakan Skema Kerjasama Pemerintah Swasta diharapkan desain konseptual PRASTI Tunnel dapat terwujud. Namun kendala yang terjadi adalah tingkat penembalian uangnya (RoR) masih berada di bawah nilai MARR sehingga kemungkinan swasta untuk berinvestasi pada proyek ini minim. Untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah sebuah inovasi untuk meningkatkan nilai RoR untuk menarik minat swasta dan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang mengatur hubungan kerjasama diantara dua pihak tersebut.

---

Special Capital Region of Jakarta as the capital city of Indonesia has congestion and flooding problem. A conceptual design of PRASTI Tunnel based on Function Analysis with Value Engineering approach has created. PRASTI Tunnel is a stormwater tunnel which integrated with Airport Rail Link and MRT system as Transportation Function, Telecomunication Function as well as Comercial Area as added values. PRASTI Tunnel is offered as an opportunity to solve the two problems. To create Jakarta with PRASTI Tunnel which spends almost 21 Trilion Rupiah, the government needs private assistance related to funding issues. By using Public Private Partnership, PRASTI Tunnnel is expected to be realized. However, the rate of return (RoR) is still below MARR so the probability for private investment is low. To overcome this problem, the two solutions are an innovation to increase rate of return in order to attract the private parties and a Public Private Partnership scheme to organize the relationship between two parties."

"ABSTRAKKonseptual Desain Kereta Cepat Jakarta Surabaya dengan pendekatan studi rekayasa nilai menghasilkan Fungsi tambah berupa Fungsi Area Komersial dan Periklanan, Fungsi Pariwisata, Fungsi Fiber Optic, Solar Cell serta Fungsi Transit Oriented Development. Proyek Kereta Cepat Jakarta Surabaya direncanakan dibangun sepanjang 868 km dan menghabiskan biaya investasi sebesar Rp 142 Triliun dengan IRR 10.87%. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan jenis skema pembiayaan dan skema kelembagaan Kerjasama Pemerintah Swasta pada Kereta Cepat Jakarta Surabaya. Skema Pembiayaan dilakukan dengan melalui pengembangan berbagai scenario terhadap komponen biaya kontruksi (Initial Cost), Biaya Pemeliharaan (Operational & Maintenance Cost) serta pemasukan dana dari pengguna (Revenue). Jumlah scenario yang dibuat adalah sebanyak 252 skenario yang terdiri dari skenario masing masing fungsi berjumlah 36 skenario. Skema Kelembagaan dibuat dengan melakukan Benchmarking dan Depth Interview. Dari hasil penelitian dihasilkan skema pembiayaan dengan Initial Cost Sharing Pemerintah 40% dan Swasta 60%, Operational & Maintenance Sharing Pemerintah 50% dan Swasta 50%, Revenue Sharing Pemerintah 23.2% dan Swasta 76.8% dan mengalami kenaikan nilai IRR menjadi 16.10% serta menghasilkan Skema Kelembagaan yang terdiri dari sebuah perusahaan baru berbentuk Joint Venture.

---

ABSTRACTConceptual Design of High Speed Train Jakarta - Surabaya with value engineering study approach generates added in the form Function Area Function Commercial and Advertising, Tourism Function, Function Fiber Optic, Solar Cell and Functions of Transit Oriented Development. High Speed Train Surabaya Jakarta project planned to be built along the 868 km and cost an investment of Rp 142 trillion, with an IRR of 10.87%. This study aims to define the type of financing scheme and institutional schemes Public Private Partnership on High Speed Train Jakarta Surabaya. Financing Scheme is to do with the development of various scenarios of the components of Initial Cost, Operational & Maintenance Cost and funds from the user (Revenue). The number of scenarios that are created are 252 scenarios consist of scenarios each function of the 36 scenarios. Institutional scheme created by Benchmarking and Depth Interview. From the research results generated a financing scheme with the Initial Cost Sharing Government 40% Private 60%, Operational and Maintenance Sharing Government 50% Private 50%, Revenue Sharing Government 23.2% Private 76.8% and increased the value of IRR be 16.10% and generate Scheme Institutional consisting of a new company form of Joint Venture"

"Penelitian ini membahas mengenai Desain Kebijakan Insentif Pajak atas Investasi dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bidang infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bentuk insentif pajak yang dapat diberikan diantaranya adalah dalam bentuk pajak penghasilan badan dan insentif pajak lainnya berupa pembebasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal. Manfaat atas pemberian insentif dapat dilihat dari tiga sisi yaitu dari sisi : investor, masyarakat, dan pemerintah. Korea Selatan dan Filipina juga memberikan insentif pajak atas investasi dalam proyek KPS sebagai dukungan pemerintah dalam rangka pelaksanaan proyek KPS di negaranya.

---

This research focused on Tax Incentives Policy Design for the Investment in Public Private Partnership (PPP) Infrastructure Project in Indonesia. This research used qualitative method. Results indicated that the form of incentives that can be given are corporate income tax and others tax incentives on Tariff and Value Added Tax for imported capital. The benefits generated from giving tax incentives can be seen from three aspects : investor, society, and government. South Korea and Philliphine are also giving tax incentives as a governement support to implement PPP in their infrastructure project."

"Saat ini kondisi lalu lintas perkotaan di Surabaya menderita kronis dan kemacetan yang parah, pembanguanan jaringan jalan tol khususnya di daerah timur Kota Surabaya sangat dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari Skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang paling optimum pada jalan tol Bandara Juanda-Tanjung Perak. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi atau studi kepustakaan yang bersumber dari catatan, jurnal, buku, laporan dan lain sebagainya guna mendukung dan memperkuat penelitian ini. Hasil penelitian ini didapatkan skema kerjasama pemerintah swasta yang optimum adalah BOT dengan dukungan pemerintah dalam hal pembiayaan untuk pengadaan tanah.

---

Currently urban traffic conditions in Surabaya suffering chronic and a severe jams, pembanguanan toll road network especially in the eastern city of Surabaya is necessary. The purpose of this study was to search for Public Private partnership scheme (PPP) is the most optimum at toll road Juanda Airport- Tanjung Perak. Methods to be used in this study is the analysis descriptive of qualitative based on the data obtained. The data was collected by the method of documentation or the literature study are sourced from the records, journals, books, reports and others to support and strengthen this study. Results of this study found Public Private partnership scheme the is optimum BOT with government support in terms of financing for land acquisition."

"ABSTRAKDesain Konseptual Jalan Tol Trans Sumatera terdiri dari fungsi fiber optic, dry port,pariwisata, rest area, jalan tol sepeda motor, dan jalan tol utama yang membentangdari Bakaheuni ke Banda Aceh dengan biaya investasi sebesar Rp 333 T. penelitia nini bertujuan menaikkan nilai IRR Proyek. Analisis kelayakan dilakukan denganskema pembiayaan pemerintah swasta yang dilanjutkan dengan analisis skemakelembagaan aliansi strategis kerjasama pemerintah swasta Penelitian inimenghasilkan kenaikan nilai IRR menajdi 12.76%. sehingga dapat disimpulka nbahwa aliansi strategis kerjasama pemerintah swasta dapat meningkatkan nilaikelayakan ekonomi dari Desain Konseptual Jalan Tol Trans Sumatera

---

ABSTRACTConceptual desaign of Trans Sumatera Toll Road consists of multiple additionalfunction such as fiber optic, dry port, recreation area, rest area, motorcycle highwa y,and main toll road that cost Rp 333 Trillion. The research goal is to increase IRRof this project. Feasibility analysis done by financial scheme between public andprivate entities continued by strategic alliance public private partnershiporganizational scheme. This research result increasing IRR to 12.76%. theconclusion is strategic alliance public private partnership increase economicfeasibility of Conceptual Design of Trans Sumatera Toll Road"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kriteria keberhasilan dalam proses skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP) pada sektor penyediaan air minum dalam perspektif stakeholder yang terlibat dalam proses skema KPBU di Indonesia. Dari proses penelitian yang dilakukan telah diperoleh sebanyak 8 (delapan) kriteria kesuksesan dan 40 faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses skema KPBU pada sektor penyediaan air minum. Berdasarkan faktor-faktor dan kriteria keberhasilan tersebut maka disusun rekomendasi yang dapat diterapkan agar penyelenggaraan skema KPBU pada sektor penyediaan air minum di Indonesia dapat berjalan sukses.

---

This study aims to identify the criteria of success and the factors that influence the success and success criteria in the process of the Public-Private Partnership (PPP) scheme in the water supply sector in the perspective of stakeholders involved in the process PPP scheme in Indonesia. From the research process carried out there were 8 (eight) criteria of success and 40 factors that influenced the success of the PPP scheme process in the water supply sector. Based on the factors and success criteria, recommendations can be made so that the PPP scheme in the water supply sector in Indonesia can be successful."